Ditemukan 38180 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Himma Illiyana; Pembimbing: Masyitoh; Pegnuji: Dumilah Ayuningtyas, Wachyu Sulistiadi, Elastria Widita, Indra Rachmad Dharmawan
Abstrak:
Radiologi gigi dan mulut tidak lepas dari efek paparan radiasi sehingga diperlukan kebijakan untuk mengatur pemanfaatan peralatan radiasi dalam pelayanan kesehatan. Pemerintah mengatur pelayanan radiologi di Indonesia melalui Permenkes No.24 /2020 untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan yang diselenggarakan berdasarkan kemampuan fasilitas kesehatan meliputi sumber daya manusia dan peralatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Permenkes No.24/2020 dalam pelayanan gigi dan mulut, serta untuk mengetahui apakah kebijakan ini dapat terlaksana di RS Umum dan Khusus. Penelitian ini merupakan penelitian analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Kerangka konsep yang digunakan didasarkan pada berbagai teori top down dengan variabel yang diteliti berupa output, sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, dukungan organisasi, perhatian pers, budaya kerja, komunikasi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Permenkes No.24/2020 tidak dapat dilaksanakan di RS Khusus karena adanya perbedaan kebutuhan dengan RS Umum sehingga tidak sejalan dengan terminologi dan persyaratan yang disebutkan dalam Permenkes No.24/2020. Permenkes No.24/2020 tidak memfasilitasi tenaga spesialis radiologi dan peralatan seperti CBCT. sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Budaya kerja, komunikasi dan struktur birokrasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena tidak tersampaikannya isi peraturan kepada pelaksana pelayanan. Organisasi profesi dan perhatian pers tidak secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tetapi penting dalam tahap perumusan kebijakan. Perlu adanya koreksi dan tinjauan ulang terhadap muatan Permenkes No.24/2020 terkait dari aspek efektivitas kebijakan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
Dental radiology cannot be separated from the effects of radiation exposure. Radiology policies are needed to regulate the use of radiation equipment in health services. The government regulates radiology services in Indonesia through Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 to improve the quality of health services by paying attention to safety and security aspects which are organized based on the capabilities of health facilities including human resources and equipment. This study aims to analyze the implementation of Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 in dental care services, and to find out whether the policy can be implemented in General and Dental Hospitals. This research is a policy analysis with a qualitative approach through in-depth interviews and document review. The conceptual framework is based on various top down theories with the variables studied in the form of output, human resources, infrastructure, funding, organizational support, press attention, work culture, communication and bureaucratic structure. The results show that Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 cannot be implemented in Dental Hospitals because there are differences in needs with General Hospitals so that they are out of sync with the terminology and requirements stated in Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020. Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 does not facilitate dental radiology specialists and equipment such as CBCT thus creating legal uncertainty. Work culture, communication and bureaucratic structure are not functioning as they should because the contents of the regulations are not conveyed to service providers. Support from organizations and press attention do not directly affect service delivery but are important in policy process. Review of the contents of Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 is needed, especially related to the aspects of policy effectiveness, clarity of policy formulation, and transparency.
Read More
Dental radiology cannot be separated from the effects of radiation exposure. Radiology policies are needed to regulate the use of radiation equipment in health services. The government regulates radiology services in Indonesia through Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 to improve the quality of health services by paying attention to safety and security aspects which are organized based on the capabilities of health facilities including human resources and equipment. This study aims to analyze the implementation of Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 in dental care services, and to find out whether the policy can be implemented in General and Dental Hospitals. This research is a policy analysis with a qualitative approach through in-depth interviews and document review. The conceptual framework is based on various top down theories with the variables studied in the form of output, human resources, infrastructure, funding, organizational support, press attention, work culture, communication and bureaucratic structure. The results show that Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 cannot be implemented in Dental Hospitals because there are differences in needs with General Hospitals so that they are out of sync with the terminology and requirements stated in Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020. Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 does not facilitate dental radiology specialists and equipment such as CBCT thus creating legal uncertainty. Work culture, communication and bureaucratic structure are not functioning as they should because the contents of the regulations are not conveyed to service providers. Support from organizations and press attention do not directly affect service delivery but are important in policy process. Review of the contents of Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 is needed, especially related to the aspects of policy effectiveness, clarity of policy formulation, and transparency.
T-6662
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Jefri Thomas Alpa Edison Silalahi; Pembimbing: Hendrik M. Taurany; Penguji: Anhari Achadi, Marsis, Amroussy D.T.
T-3563
Depok : FKM UI, 2012
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Willyana Syafriyanti/ Pembimbing: Anhari Achadi/ Penguji: Prastuti Soewondo, Pujiyanto, Titin Eka Sugiatini, Titi Suniarti
Abstrak:
Read More
Kabupaten Lampung Utara menjadi salah satu kabupaten penyumbang AKI tertinggi di Provinsi Lampung. Laporan profil kesehatan Lampung Utara menyebutkan bahwa terjadi trend kenaikan AKI pada 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2021. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 sebagai upaya penguatan dalam pelayanan kesehatan ibu guna mencegah kematian ibu maupun bayi, termasuk didalamnya mengatur terkait pelayanan kesehatan masa hamil (antenatal). Disisi lain, Puskesmas sebagai layanan primer diharapkan mampu melaksanakan pelayanan antenatal tersebut sesuai standar sebagai penguatan upaya preventif. Dinas Kesehatan Lampung Utara telah mendistribusikan alat USG kepada Puskesmas di Kabupaten Lampung Utara, guna mendukung pelakanaan pelayanan antenatal di Puskesmas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan antenatal di Puskesmas Negara Ratu dan Puskesmas Cempaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan antenatal sudah berjalan, namun pelayanan antenatal terpadu dengan program kesehatan jiwa serta pencatatan dan pelaporan belum optimal dilaksanakan. Komunikasi sudah dilakukan dengan baik. SDM dan fasilitas masih kurang. Para pelaksana kebijakan bersikap mendukung namun belum terdapat mekanisme pemberian reward yang diberikan. Sudah terdapat SOP terkait pelayanan antenatal dan koordinasi antar Puskesmas dengan BPM sudah berjalan dengan baik. Mayoritas ibu hamil mendukung dan ikut berpartisipasi dalam melakukan pelayanan antenatal, namun masih ditemukan kendala dan tantangan dalam mendorong partisipasi ibu hamil dalam melakukan pelayanan antenatal. Kesimpulannya, implementasi kebijakan pelayanan antenatal sudah berjalan, namun belum optimal. Diperlukan upaya optimaliasi pada implementasi kebijakan pelayanan antenatal dan juga peningkatan pada sumber daya dan dukungan masyarakat guna mendukung proses impelementasi. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Antenatal, Puskesmas.
Lampung Utara Regency is one of the districts with the highest MMR contribution in Lampung Province. Lampung Utara health profile report states that there has been an increasing trend of MMR in the last 5 years, namely from 2017-2021. The Ministry of Health has issued Permenkes Number 21 of 2021 as an effort to strengthen maternal health services to prevent maternal and infant deaths, including regulating health services during pregnancy (antenatal). On the other hand, the Public Health Center as the primary service is expected to be able to carry out the antenatal service according to standards as a strengthening of preventive efforts. Lampung Utara Health Office has distributed ultrasound kits to Public Health Center in Lampung Utara Regency, to support the implementation of antenatal care at the Public Health Center. The purpose of this study was to determine the implementation of antenatal care policies at the Public Health Center of Negara Ratu and Public Health Center of Cempaka. This research was a qualitative research. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results of the study showed that the implementation of antenatal care policies has been running, but integrated antenatal care with mental health programs and recording and reporting have not been optimally implemented. Communication has been done well. Human resources and facilities were still lacking. Policy implementers were supportive but there was no reward mechanism yet. There were already SOPs related to antenatal care and coordination was going well. The majority of pregnant women support and participate in conducting antenatal care, but there were still obstacles and challenges in encouraging the participation of pregnant women in conducting antenatal care. In conclusion, the implementation of antenatal care policies has been running, but not optimal. Efforts are needed to optimize the implementation of antenatal care policies and also increase the resources and community support for support the implementation process.
T-6605
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Yessi Febriana; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Ede Surya Darmawan, Wachyu Sulistiadi, H. Zamhir Setiawan, Monika Yaniwati PM
Abstrak:
Read More
Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 bertujuan mengurangi angka kematian ibu dan bayi baru lahir dimana salah satu upaya yang dilakukan melalui menjamin kualitas pelayanan kontrasepsi termasuk tubektomi. Permenkes ini merupakan acuan dalam pelayanan kontrasepsi termasuk tubektomi. Untuk itu perlu dianalisis bagaimana pelaksanaan pelayanan tubektomi dari sisi supply side agar mempermudah PUS dalam mendapatkan layanan tubektomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian implementasi Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 pada pelayanan tubektomi di Kota Administratif Jakarta Selatan dan Jakarta Timur agar dapat memberikan saran perbaikan kepada stakeholder terkait sehingga dapat meningkatkan cakupan peserta KB tubektomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn seperti tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik lembaga, disposisi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan menggunakan telaah dokumen. Informan pada penelitian ini adalah Sudinkes, Sudin PPAPP, Rumah Sakit, Penyuluh KB, kader, peserta KB di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai dengan Februari 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan namun belum sepenuhnya sesuai dengan Permenkes No.21/2021 terutama untuk KIE dan konseling. Standar dan tujuan kebijakan sudah dipahami dan dilakukan oleh pelaksana. Komunikasi dilakukan secara berjenjang melalui what’s up grup masih belum optimal. Variabel disposisi pelaksana kebijakan sudah baik. Variabel sumber daya masih terkendala dengan pendanaan yang terbatas dan insentif rutin bagi kader yang belum tersedia. Karakteristik badan pelaksana sudah cukup baik dimana SDM hampir tercukupi dan sudah tersedia SOP atau pedoman. Lingkungan ekonomi dan sosial peserta KB kurang mendukung, serta masih membutuhkan dukungan politik dari pimpinan daerah terkait pembiayaan layanan tubektomi.
The aim of Minister of Health Regulation number 21 of 2021 is to reduce maternal and newborn mortality. One of the efforts is ensuring the quality of contraceptive services including tubectomy. This Policy is a reference in contraception services including tubectomy. So it is necessary to analyze how the implementation of tubectomy services is carried out from the supply side in order to make it easier for women to get tubectomy services. The purpose of this study to analyze the implementation of Minister of Health Regulation number 21 of 2021 on decision making using the tubectomy contraception method by family planning participants in of South Jakarta and East Jakarta. The study can provide suggestions for improvements to relevant stakeholders for increasing the coverage of tubectomy family planning participants. This study is a qualitative research which using the policy implementation model of Van Meter and Van Horn 1975 with variables of size and objectives, resources, implementing agencies, communication, dispositions, along the economic, social, and political environment. Data collection was carried out through in-depth interviews and using document review. Research informants were Sub-Department for Health, Sub-department for Empowerment, Child Protection and Population Control (PPAPP), Hospitals, Family Planning Counselors, cadres, Family Planning participants in South Jakarta and East Jakarta. The study was conducted from December 2022 to February 2023. The results showed that that policy implementation has been carried out but is not fully in accordance with Minister of Health Regulation number 21 of 2021, especially for IEC and counseling. Policy measures and objectives have been understood and carried out by implementers. Communication is carried out in stages through what's up groups is not optimal yet. The disposition variable of policy implementers is good. The resource variable is still constrained by limited funding and none of routine incentives for cadres. The characteristics of the implementing agency are good enough where human resources are nearly sufficient and SOPs or guidelines are already available. The economic and social environment for family planning participants is not supportive, and they still need political support from regional leaders regarding the financing of tubectomy services.
T-6693
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Annisa Khairina; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Pujiyanto, Anhari Achadi, Bihantoro, Hasiholan Tiroi
T-5424
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Asyifa Widya Wardaningtyas; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Adang Bachtiar, Mardiati Nadjib, Anhari Achadi, Kurnia Permitasari
Abstrak:
Read More
Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) merupakan salah satu wujud transformasi pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan pada setiap fase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesiapan implementasi kebijakan ILP di wilayah dengan karakteristik perkotaan, yaitu Kota Depok, melalui Puskesmas Cinere, Puskesmas Cipayung, dan Puskesmas Abadijaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Informan penelitian ini berjumlah 33 orang yang mewakili berbagai instansi yang terlibat. Hasil penelitian menunjukan bahwa model pelayanan ILP yang diharapkan di Kota Depok adalah integrasi fasilitas layanan kesehatan primer untuk mendukung tiga fokus ILP. Integrasi ini didasari oleh jumlah fasilitas layanan kesehatan primer yang memadai di Kota Depok. Komitmen politik dari pemerintah pusat dan pemerintah kota telah siap mendukung implementasi ILP. Namun, ketersediaan kebijakan, pendanaan, SDM kesehatan, infrastruktur, obat dan alat kesehatan, serta teknologi digital belum optimal untuk menunjang implementasinya. Walaupun demikian, Kota Depok telah siap untuk implementasi ILP dengan sumber daya fasilitas layanan kesehatan primer yang ada dengan penguatan kerjasama antara Puskesmas dan jejaringnya. Kesiapan Kota Depok tercermin dari komitmen perubahan telah dibentuk melalui pemahaman dan respon positif terkait perubahan dan kemampuan perubahan yang memadai untuk mendukung implementasi ILP.
Integrated Primary Health Care (ILP) represents a significant initiative within this transformation, aimed at improving accessibility for communities across all life stages. This study aims to analyze the readiness for implementing ILP policies in an urban setting, specifically in Depok, through Puskesmas Cinere, Puskesmas Cipayung, and Puskesmas Abadijaya. A qualitative research approach was employed through in-depth interviews, observations, and document reviews, involving 33 informants representing relevant institutions. The findings indicate that the preferred service model in Depok is the integrated primary healthcare facilities to support the three core focuses of ILP. This model is supported by the adequate number of primary healthcare facilities in Depok. Political commitment from both central and local governments is established to support ILP implementation. However, challenges remain concerning the availability of policies, funding, healthcare personnel, infrastructure, medical supplies and equipment, and digital technology to fully support its implementation. Despite these challenges, Depok is prepared to implement ILP using its existing primary healthcare resources, strengthened by enhanced collaboration between public health centers and their networks. Depok’s readiness is reflected in its established commitment to change, demonstrated by a solid understanding and positive response to the reform, along with sufficient capacity for change to support ILP implementation.
T-7196
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dyas Nurvitasari Puspita; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Masyitoh, Vetty Yulianty Permanasari, Selly Christina Anggoro, Ari Sudarsono
Abstrak:
Read More
Pelayanan fisioterapi sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 65 tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi mencakup penyelenggaraan pelayanan, manajemen pelayanan, dan sumber daya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat implementasi kebijakan pelayanan fisioterapi selama masa pandemi COVID-19 di RSUP Persahabatan tahun 2020-2021 dengan mengadopsi teori implementasi kebijakan Edward III. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa wawancara dengan teknik FGD maupun in-depth interview, dimulai dari tenaga Fisioterapis, Bidang Pelayanan Medik RSUP Persahabatan, hingga Bidang IV ? Standarisasi Pelayanan PP PERFI disertai telaah dokumen dari berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini, baik komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki keterkaitan kuat satu sama lain sehingga berpengaruh pada kinerja implementasi kebijakan berupa jumlah kunjungan pasien dan ketercapaian indikator mutu. Komunikasi menjadi faktor utama dalam penelitian ini yang dilakukan dengan berbagai cara dan media sehingga menjadi sebuah komitmen agar terbentuknya kolaborasi antar SDM dan lintas sektor sesuai kebijakan yang berlaku. Saran yang direkomendasikan, yaitu untuk semakin meningkatkan kualitas pemberian layanan fisioterapi yang dititikberatkan pada penambahan SDM sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Diperlukan dukungan berupa peraturan atau regulasi turunan yang lebih spesifik, alur birokrasi secara jelas agar koordinasi dan peran andil antara PERFI dengan rumah sakit khususnya di tingkat manajemen, serta tenaga Fisioterapis yang juga memerlukan pemahaman tentang manajerial fisioterapi.
Physical therapy services as regulated in the Minister of Health Regulation Number 65 of 2015 concerning Physical Therapy Service Standards including service delivery, service management, and resources. This study aims to look at the implementation of physical therapy service policies during the COVID-19 pandemic at RSUP Persahabatan in 2020-2021 with Edward III?s policy implementation to analyze. This qualitative research method used interviews with FGD techniques, and in-depth interviews, starting with physical therapists and the Medical Services Division of RSUP Persahabatan, until Standardization Services of PP PERFI Division accompanied by studies from various sources. The results of this study, show both communication, resources, disposition, and bureaucratic structure have a strong-relations with each other, which affects the performance of policy implementation in the form of the number of patient visits, and the achievement of quality indicators. Communication is the main factor in this research which is carried out in various ways and media to become a commitment to the formation of collaboration between human resources and across sectors according to applicable policies. The recommended suggestion is to improve further the quality of physical therapy service delivery, which focuses on increasing physical therapists as a determining factor for the success of policy implementation. Support is needed in the form of more specific derivative regulations, a clearly bureaucratic flow of the coordination and role of participation between PERFI and RSUP Persahabatan, especially at the management level, as well as physical therapists who also need an understanding of managerial physical therapy.
T-6489
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Anggi Asri Rusliana Dewi; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Puput Oktamianti, Atet Kurniadi, Roni Razali
Abstrak:
Read More
Hipertensi merupakan faktor risiko kardiovaskular utama yang menyebabkan kecacatan di seluruh dunia dan di antaranya tidak menyadari kondisi kesehatannya sehingga sering disebut sebagai the silent killer. Angka prevalensi hipertensi di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan Riskesdas (2018), Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan prevalensi tertinggi hipertensi, namun presentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan masih rendah. Kota Banjarbaru memiliki persentase terendah yakni 11,3% dari target 100%. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan SPM bidang kesehatan penderita hipertensi di Kota Banjarbaru. Penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assessment Procedure (RAP) dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2023 di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPM hipertensi belum optimal dapat dilihat dari laporan capaian SPM bidang kesehatan Kota Banjarbaru berada di posisi terendah di antara 12 jenis pelayanan kesehatan dasar. Kesimpulannya, beberapa kendala dalam implementasi SPM hipertensi yakni pencatatan dan pelaporan penderita hipertensi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan berobat di puskesmas sehingga datanya tidak tercatat, tidak ada alokasi anggaran khusus SPM hipertensi di puskesmas, dan tugas rangkap dari petugas kesehatan sehingga tidak maksimal dalam mencapai suatu program. Diperlukan upaya kerjasama lintas sektor untuk keterpaduan pencatatan dan pelaporan data pasien hipertensi, pengajuan anggaran SPM hipertensi, upaya mengajak masyarakat, dan membagi tugas secara adil bagi petugas puskesmas.
Hypertension is a major cardiovascular risk factor that causes disability worldwide and many of them are not aware of their health condition, so it is often referred to as the silent killer. The prevalence rate of hypertension in Indonesia is quite high. Based on Riskesdas (2018), South Kalimantan Province shows the highest prevalence of hypertension, but the percentage of hypertensive patients who receive health services is still low. Banjarbaru City has the lowest percentage, namely 11.3% of the 100% target. Health services for people with hypertension are included in the Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector which are regulated in laws and regulations and government policies. The purpose of this study was to analyze the implementation of the SPM policy in the health sector for hypertension sufferers in Banjarbaru City. Qualitative research with the Rapid Assessment Procedure (RAP) research design was conducted from May to June 2023 in Banjarbaru City, South Kalimantan Province. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results of the study showed that the implementation of the SPM policy for hypertension was not optimal, as can be seen from the achievement report on SPM in the health sector in Banjarbaru City which was in the lowest position among the 12 types of basic health services. In conclusion, several obstacles in the implementation of hypertension SPM are recording and reporting of hypertension sufferers, low public awareness to carry out examinations and treatment at the puskesmas so that the data is not recorded, there is no special budget allocation for hypertension SPM at the puskesmas, and multiple assignments from health workers so that they are not optimal in reach a program. Cross-sector collaboration efforts are needed to integrate the recording and reporting of hypertension patient data, hypertension SPM budget submission, efforts to invite the community, and distribute tasks fairly for health center staff.
T-6687
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Khansa Fatihah Muhammad; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Ascobat Gani, Anhari Achadi, Yuni Dahyuni, Wiku Bakti Bawono Adisasmito
Abstrak:
Read More
Pelayanan kesehatan usia produktif sebagai salah satu jenis pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan pelayanan yang diberikan kepada penduduk usia produktif (15-59 tahun) dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan. Berdasarkan target dan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang tertera dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022, diketahui bahwa target penerima layanan dasar dari pelayanan kesehatan usia produktif setiap tahunnya yaitu sebesar 100%. Namun, persentase pelayanan kesehatan usia produktif di Kota Bekasi belum mencapai target 100% tersebut. Pada tahun 2022, Puskesmas dengan persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif tertinggi di tahun 2023 yaitu Puskesmas Rawa Tembaga dengan persentase sebesar 79,41%, kemudian Puskesmas dengan persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif terendah yaitu Puskesmas Mustika Jaya dengan persentase sebesar 3,36%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penduduk usia produktif di Kota Bekasi masih belum mencapai target capaian sebesar 100%. Oleh karena itu, beberapa hal yang dilakukan khususnya di Puskesmas Mustika Jaya dan Puskesmas Rawa Tembaga adalah bagi TPCB Dinas Kesehatan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan khususnya kepada kedua Puskesmas tersebut untuk mengoptimalkan SDMK, pembiayaan, serta edukasi dan skrining kesehatan sebagai bagian dari Pelayanan Kesehatan Usia Produktif.
Productive Age Healthcare Services, as a part of Minimum Service Standards (SPM) and are provided to the productive age population (15-59 years) through health education and health screening. According to the targets and performance indicators of SPM achievement in the health sector, outlined in Bekasi Mayor Regulation No. 16 of 2022, it is mentioned that the annual target for beneficiaries of productive age healthcare services is set at 100%. However, the percentage of productive age healthcare services in Bekasi City has not yet reached this 100% target. In 2022, the Puskesmas with the highest percentage of productive age healthcare services in 2023 was Puskesmas Rawa Tembaga, at 79.41%, while the lowest was Puskesmas Mustika Jaya, at 3.36%. The results of this research indicate that the percentage of the productive age population in Bekasi City receiving these services still falls short of the 100% target. Consequently, actions taken by the Bekasi Health Department’s Coaching Team for Assisted Clusters, especially targeting Mustika Jaya Community Health Centre and Rawa Tembaga Community Health Center, include providing guidance and oversight to optimize human resources, funding, as well as education and health screenings as part of the Productive Age Healthcare Services.
T-7176
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Renta Yulfa Zaini; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Ascobat Gani, Dumilah Ayuningtyas, Upik Rukmini, Anita Dianawati
Abstrak:
Read More
Untuk mewujudkan seluruh program prioritas yang menjadi tanggung jawabnya, Puskesmas melakukan kolaborasi dengan jejaring Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lain di wilayah kerjanya melalui integrasi pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan FKTP lain dalam pelaksanaan Program Prioritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan FKTP Lain di Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Penelitian merupakan analisis kebijakan, menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang dikombinasikan dengan kerangka kerja dari WHO dan segitiga analisis kebijakan dari Walt & Gilson untuk memetakan variabel-variabelnya. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen yang dilaksanakan pada bulan April – Mei 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sudah mulai berjalan akan tetapi belum semua kebijakan terlaksana. Sikap pelaksana sudah baik tetapi belum didukung pemahaman kebijakan yang utuh. Dukungan sumber daya belum optimal dalam hal anggaran dan pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan. Komunikasi belum efektif dalam kejelasan kebijakan. Struktur birokrasi di tingkat FKTP masih kurang, pemahaman pedoman kurang sehingga peran dan pembagian wewenang di FKTP belum berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal, serta keterlibatan swasta perlu didorong dalam integrasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, upaya-upaya peningkatan efektivitas implementasi memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan komunikasi, penatalaksanaan sumber daya, serta monitoring dan evaluasi
To implement all priority programs for which they are responsible, Puskesmas collaborates with other First Level Health Facility networks in their working areas through health service integration. The Ministry of Health has issued Guidelines for the Implementation of Health Service Integration at Puskesmas with other primary health care facilities in the implementation of Priority Programs. This study aims to analyze the implementation of the Health Service Integration policy at Puskesmas with other FKTPs in Kendal District, Central Java. The research is a policy analysis using a qualitative approach with a research design using the Edward III policy implementation model combined with the WHO framework and the policy analysis triangle from Walt & Gilson to map the variables. Data collection was carried out through in-depth interviews and document reviews conducted in April - May 2024. The results showed that the policy has started to run but not all policies have been implemented. The attitude of the implementers is good but has not been supported by a complete understanding of the policy. Resource support has not been optimal in terms of budget and utilization of digital technology in reporting. Communication has not been effective in policy clarity. Bureaucratic structure at the FKTP level is still lacking, and understanding of the guidelines is lacking so the role and division of authority at FKTP has not gone well. Monitoring and evaluation have not run optimally, and the involvement of the private sector needs to be encouraged in the integration of health services. Therefore, efforts to improve implementation effectiveness require strengthening policies, improving communication, managing resources, as well as monitoring and evaluation.
T-6972
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉