Abstrak:

---

Abstrak: Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Upaya pelayanan kesehatan tersebut lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Fisioterapi merupakan pelayanan inovasi di Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran layanan fisioterapi dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan di enam Puskesmas Kecamatan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi peneltian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk melihat gambaran mendalam dari peran layanan fisioterapi di Puskesmas wilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini pelayanan fisioterapi untuk kasus muskuloskeletal dapat berkunjung ke semua Puskesmas di wilayah DKI Jakarta. Pelayanan fisioterapi untuk kasus neurologi dapat dilayani di Puskesmas Kecamatan Koja, Matraman, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Pelayanan fisioterapi untuk kasus kardiorespirasi dapat dilayani di Puskesmas Pasar Minggu, Koja, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Peran layanan fisioterapi di Puskesmas berdasarkan Permenkes No.65 tahun 2015 yang tergabung dalam anggota tim hanya Puskesmas Kec. Pasar Minggu dan Puskesmas Kecamatan Matraman. Selain itu didapatkan kurangnya dukungan kebijakan, belum meratanya SDM fisioterapis di Puskesmas serta kurangnya keterampilan fisioterapis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu masih dominannya layanan fisioterapi dalam upaya kuratif pada kasus di Puskesmas dibandingkan dengan upaya promotif dan preventif pada kelompok.

Abstrak: Meningkatnya AKI, AKB dan prevalensi gizi kurang pada balita menjadi masalah besardalam upaya membentuk generasi yang berkualitas. Strategi pemerintah Indonesia untukmeningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat yaitu dengan penguatan upaya kesehatandasar yang optimal dalam bentuk akselerasi pelayanan KIA, remaja dan usia lanjut yangberkualitas. Upaya tersebut digalakkan melalui peningkatan peran upaya kesehatan berbasismasyarakat (UKBM). Salah satu UKBM yang berfungsi sebagai upaya promoting danpreventif serta meningkatkan status gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak yaitu posyandu. PTAstra International TBK hadir dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan melalui tanggung jawab sosial perusahaan dalam konsep programKampung Berseri Astra (KBA) dengan melakukan pembinaan posyandu. Menurut laporanpada pilar kesehatan PT Astra International tahun 2017 didapatkan hasil terjadi peningkatanstrata pada 11 posyandu yang tersebar pada 5 KBA di Provinsi DKI Jakarta. PembinaanPosyandu berupa intervensi kegiatan yang sama namun hasil akhir yang berbeda satu danlainnya.Penelitian kualitatif di lakukan pada 11 Posyandu yang tersebar di 5 Kampung BerseriAstra Provinsi DKI Jakarta bulan Maret sampai juni 2018. Informan berjumlah 23 Orangterdiri dari manajemen ESR PT Astra International Tbk, Manajer Program, tim pelaksanapembinaan posyandu, Lurah setempat, Kader Posyandu.untuk mendapatkan hasil yang validpeneliti melakukan triangulasi data dengan Teknik WM FGD dan telaah dokumen yangberkaitan dengan pembinaan posyandu.Hasil penelitian berdasarkan unsur input, ketercapaian sudah baik namun belumoptimal, ditemukannya kader yang belum terlatih sehingga belum kompeten dalammenyelenggarakan pelayanan posyandu, pendanaan posyandu hanya bersumber darikelurahan dan iuran pengguna, belum diinisiasikannya dana sehat. unsur proses sudahberjalan sesuai konsep program, namun belum belum optimal terkait masih lemahnyakoordinasi dengan stakeholder. Unsur Output semua posyandu sudah melakukan perbaikandalam tatakelola dan hasil kinerja posyandu, namun masih ditemukannya 5 posyandu yangcakupan <50% yaitu pada ASI Eklusif, KB dan dana sehat. Unsur outcome hasil strataposyandu bervariasi. Perbedaan hasil strata posyandu setelah dilakukan pembinaandipengaruhi oleh output, lingkungan dan Input.Kata kunci:Evaluasi Program, Posyandu, Pemberdayaan Masyarakat, CSR Perusahaan.

Abstrak: Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan terus berkembang seiring denganmeningkatnya tingkat pendidikan dan status kehidupan sosial. Untuk meningkatkanpelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman, dan berorientasi pada kepuasan konsumen,pemerintah sebagai penyedia layanan kesehatan dituntut untuk membenahi sistempelayanan yang bersifat layanan publik. Untuk mendukung program pembangunankesehatan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dibentuk BadanLayanan Umum (BLU) di setiap Puskesmas. Di kabupaten Bogor pada tahun 2017sudah ditetapkan 19 puskesmas untuk dilakukan penilaian adminsitratif sebagai syaratpenetapan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penelitian ini bertujuanuntuk melihat kesiapan Puskesmas dari segi masukan yaitu sumber daya yang dimiliki,yaitu sumber daya manusia, anggaran, sarana, serta peraturan untuk ditetapkan menjadiBLUD. Selain itu, dilakukan juga analisis untuk mengetahui bagaimana manajemenpuskesmas berupa proses pengaturan organisasi dan penetapan tujuan dalam persiapanpenetapan BLUD. Faktor luar puskesmas juga mempunyai pengaruh dalam kesiapanpuskesmas dalam penerapan BLUD. Dari hasil penelitian ini akan diketahui informasimendalam tentang kesiapan administratif penerapan BLUD Puskesmas, serta faktor apasaja yang menjadi penghambat dalam proses persiapan dalam penerapan BLUDPuskesmas di Kabupaten Bogor.

---

Public awareness of the importance of health continues to grow along with increasinglevels of education and social life status. To improve the quality of health services,comfortable, and consumer-oriented, the government as a healthcare provider isrequired to fix the service system that is public service. To support health developmentprograms by improving services to the community, a Local Public Service (BLU) isestablished in every Public Health (Puskesmas). In Bogor regency in 2017, there are 19public health centers have been set up for administrative assessment as a condition ofdetermination to become the Local Public Service Agency (BLUD). This study aims tosee the preparedness of Puskesmas in terms of input that is resources, namely human,budget, facilites, and regulations to be established into BLUD. In addition, analysis isalso conducted to find out how the management of puskesmas in the form oforganizational arrangement process and goal setting in preparation of the determinationof BLUD. The outside factors of the puskesmas also have an influence in the puskesmasreadiness in applying BLUD. From the results of this study will be known in-depthinformation about the administrative readiness of the application BLUD Puskesmas, aswell as any factors that hamper the preparation process in the application of BLUDPuskesmas in Bogor Regency.

Abstrak: Latar belakang (background): Saat ini, banyak sekali permasalahan kesehatan yangterjadi pada remaja, termasuk juga pada remaja yang berada di sekolah. Di Indonesia,terdapat sebuah program promosi kesehatan yang dilakukan pada tataran sekolah yaituUsaha Kesehatan Sekolah (UKS). Anak sekolah merupakan kelompok terorganisir yangberpotensi untuk mampu berdaya dalam hal kesehatan. Tujuan (Objective): Memberikangambaran mengenai pelaksanaan program UKS pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas(SLTA)di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard.Metode (Method): Informasi yang didapatkan berasal dari studi kualitatif yang dilakukanpada sekolah dan Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta. Studi ini dilakukan pada bulan Juli-Oktober 2014. Informasi yang dianalisis dalam studi ini bersumber dari 17 wawancaramendalam yang dilakukan pada sekolah dan Puskesmas, melibatkan 4 (empat) wakilkepala sekolah, 4 (empat) guru Pembina UKS, 4 (empat) perwakilan siswa, 4 (empat)perwakilan Puskesmas, dan seorang perwakilan staf Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.Hasil (result): Berdasarkan metode evaluasi Balanced Scorecard, pada keempat sekolahyang menjadi studi penelitian ini lebih banyak menjalankan ruang lingkup kuratif saja.Pada keempat Puskesmas diketahui lebih banyak menjalankan fungsi pelayanan kesehatandibandingkan dengan fungsi pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan sehat.Beberapa faktor yang mendorong belum optimalnya pelaksanaan UKS di SLTAdiantaranya adalah masih kurangnya pelatihan dan forum belajar bagi guru, belummaksimalnya pelibatan siswa baik di sekolah maupun di Puskesmas, dan belummaksimalnya kerjasama yang dilakukan oleh Puskesmas. Kesimpulan (conclusion):Diperlukan sebuah upaya yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebuttermasuk peninjauan kembali kebijakan dan pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaanUKS di sekolah, peningkatan keterampilan bagi para guru dan petugas kesehatan melaluipelatihan dan mengaktifkan forum komunikasi sebagai sarana belajar untukmengembangkan wawasan, melibatkan para orangtua siswa, dan pelibatan siswa dalammenjalankan proses perencanaan hingga evaluasi program UKS di sekolah.Kata kunci: sekolah, siswa, pelaksanaan, program UKS, Puskesmas, Balanced Scorecard

---

Background: Nowadays, many health problems happened in adolescent, includingadolescent in school. In Indonesia, there is a program that conducted in school, namedUKS (Usaha Kesehatan Sekolah). In school, adolescent is the organized group that has tobe capable to empower in health. Objective: Explain about implementation of UKSprogram in Senior High School and equal in Province of DKI Jakarta with BalancedScorecard approaches. Method: information obtained from qualitative study conducted inSchool and health care center in Province of DKI Jakarta. Analyzed information in thisstudy sourced from 17 in-depth interviews, consist of 4 (four) vice school principle, 4(four) teachers, 4 (four) students, 4 (four) health care center staff, and representatives fromProvince Health Office. Result: Based on Balanced Scorecard method, in four schoolswhich become the subject of the research stated that are not yet implementedcomprehensive UKS program. Most of them implement only in curative and rehabilitativeefforts. Besides senior high school, the implement program is health care center. In fourhealth care center, most of them implement the program only in health services functioncompared with health education function. Inhibit factors which causes ineffective are lackof training and forum for teacher for encouraging their knowledge and skill that relatedwith UKS, lack of involving the student in school and health care center, and lack ofpartnership between health care center with other sectors like public sector, private sectors,or non-government organization. Conclusion: Required a comprehensive effort to solvethe problems. The governments have to review the policy and guidance related to UKSimplementation di school. Besides that, it is required to improve the organizing skill fromprogram officer (teacher and health care officer) so that they are capable to implementcomprehensive UKS program through training and communication forum as the learning,involve the parent of the student, and involve the students in planning until evaluationprocess in UKS program.Key word: school, student, implementation, UKS, health care center, Balanced Scorecard.

Abstrak: Abstrak

Tesis ini membahas ketepatan praktek dokter pelayanan primer didalam skema Jaminan Kesehatan Nasional yang akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014 di Indonesia, untuk mencapai Universal Health Coverage khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengambilan data primer dengan cara wawancara mendalam dan data sekunder dengan telaah dokumen/literatur. Hasil penelitian menyarankan bahwa Provinsi DKI Jakarta harus melakukan pemetaan untuk seluruh dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang berpraktek dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta beserta dengan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang ada; merekomendasikan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis (swasta dan Pegawai Negeri Sipil) yang memenuhi syarat tersebut untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; memberikan subsidi (penuh/sebagian) untuk pembiayaan pendidikan berkelanjutan dalam keilmuan post graduate family medicine; dan membuat Peraturan Daerah yang mendukung penetapan dokter pelayanan primer, pemisahan bentuk Puskesmas menjadi Puskesmas Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Puskesmas Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), serta penetapan alokasi dan metode pembayaran dengan metode kombinasi kepada penyedia pelayanan primer di Provinsi DKI Jakarta.

This thesis discusses the precision of primary care physician practices in the National Health Insurance (INA-Medicare) scheme which will come into force on January 1, 2014 in Indonesia, in order to achieve Universal Health Coverage especially in Jakarta. This research is a descriptive qualitative research design. Primary data collection with in-depth interviews and secondary data with document review / literature. The results suggest that Jakarta should do the mapping for all general practitioners, dentists, and medical specialists practicing and residing in Jakarta along with mapping of primary health care facilities that exist; recommend general practitioners, dentists and specialists (private and civil servants) who are qualified to work with Health BPJS; provide subsidy (full / partial) for the financing of continuing education in family medicine post graduate scholarship, and made a local regulation that supports the establishment of a primary care physician, a health center (Puskesmas) separation form to a health center of Individual Health Care efforts (UKP) and a health Center of Public Health efforts (UKM), and the determination of the allocation and payment method with a combination of methods to primary care providers in Jakarta.

Abstrak: