Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak: Pelaksanaan Program JKN di Indonesia tidak terlepas dari adanya potensi kecurangan, termasuk di FKTP Kota Bandung. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 sebagai regulasi terbaru untuk pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Kesiapan Implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 dengan Studi Kasus pada Puskesmas di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dianalisis diperoleh dari wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan kombinasi teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis variabel-varibel yang mempengaruhi kesiapan implementasi kebijakan serta teori ORIC dari Weiner untuk menganalisis faktor internal organisasi di Puskesmas yang mempengaruhi kesiapan implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, kondisi karakteristik badan pelaksana, serta sumber daya kebijakan memerlukan persiapan yang lebih untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan karena mempengaruhi komunikasi antar organisasi dan disposisi pelaksana. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan. Selain itu, kondisi jumlah dan kapasitas SDM merupakan faktor dominan dalam kesiapan implementasi di level Puskesmas. Penelitian ini merekomendasikan agar ditetapkannya kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN sebagai salah satu menu dekonsentrasi untuk Pemerintah Daerah, harmonisasi peraturan perundangan berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam Program JKN, penetapan aturan yang jelas untuk iur biaya dalam Program JKN serta kajian untuk memenuhi jabatan fungsional khusus untuk mendukung penjaminan mutu dan pengawasan internal di Puskesmas

---

The potential for fraud is inseperable from implementation of UHC Program in Indonesia, including in primary healthcare office in Kota Bandung. Ministry of health has released Permenkes No. 16 Year 2019 as new regulation for fraud prevention and prosecution in UHC Program. This study aims to know the readiness for Fraud Prevention System in Health Coverage Program implementation According to Permenkes No. 16 Year 2019 with case study on PHC as Primary healthcare office in Kota Bandung. This study used qualitative methods. The data analyzed were obtained from semi-structured in-depth interviews, observations, and document review. This study used combination of Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis to analyze the variables that affect the readiness of policy implementation and Weiner's ORIC theory to analyze the internal organizational factors in the PHC that affect the readiness to implement the Fraud Prevention System. This sudy showed that the clarity of policy size and objectives, the characteristics of the implementing agency, also policy resources require more preparation to optimize the implementation of the policy because they affects communication between organizations and the disposition of the implementer. The economic, social and political environment has also not yet fully support the policy implementation. In addition, the condition of the number and capacity of human resources is a dominant factor in readiness for implementation at the PHC level. This study suggest to define fraud prevention and prosecution activities in the JKN Program as one of the deconcentration menus for Regional Governments, harmonize the regulations relating to problem solving in the JKN Program, define clear regulation for contribution fee in the JKN Program, also studies to fulfill special functional positions to support quality assurance and internal control at the PHC.

Abstrak:

Stunting merupakan permasalahan serius di seluruh dunia. Prevalensi stunting di Indonesia tahun 2023 sebesar 21,5% menurun 0,1% dari tahun 2022. Prevalensi stunting di DKI Jakarta sebesar 17,6% meningkat 2,8% dari tahun 2022 sedangkan Jakarta utara memiliki kenaikan prevalensi stunting terendah dari 4 Kota Administrasi di DKI Jakarta yaitu 1,3% dari tahun 2022 dengan prevalensi stunting sebesar 19,8%. Jakarta utara memiliki kebijakan berupa modul aksi cegah stunting yaitu Jakarta Utara menuju Zero Stunting. Berdasarkan data BPS tahun 2023, terdapat 13,33% perempuan usia 10 tahun ketas di Jakarta Utara yang tidak menyelesaikan pendidikannya dan terdapat 7,24% penduduk miskin di Jakarta Utara. Berdasarkan Perpres RI No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, target prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 14%. Jakarta Utara masih memiliki gap sebesar 5,8% untuk mencapai target 14% prevalensi stunting di tahun 2024. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai analisis implementasi kebijakan stunting di Jakarta Utara dari aspek ekonomi berupa program pemberian susu, telur untuk balita bermasalah gizi, makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan aspek pendidikan melalui edukasi stunting kepada ibu hamil dan orang tua balita sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Model implemntasi kebijakan yang digunakan adalah model Van Meter Van Horn. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data melalui wawancara mendalam kepada 15 informan dari instansi pemerintah, orang tua balita dan ibu hamil serta FGD kepada kader posyandu di wilayah Cilincing dan Tanjung priok sebagai lokasi penelitian. Hasil penelitian dari aspek ekonomi pemberian susu dan telur bagi balita bermasalah gizi pada tahun 2023 berkontribusi terhadap pencegahan dan penanganan balita stunting di Jakarta Utara. Hal ini dapat dilihat dari 72,11% balita weight faltering mengalami kenaikan berat badan, 59,01% balita under weight sudah tidak under weight, 54,9% balita gizi kurang sudah tidak gizi kurang  dan 45,34% gizi buruk sudah tidak menjadi gizi buruk serta 149 balita stunting sudah tidak menjadi stunting berdasarkan status gizi. Dari aspek pendidikan pemberian edukasi mengenai stunting kepada ibu hamil kurang optimal karena hanya 9,93% ibu hamil mendapatkan edukasi melalui kelas ibu yang dianggarkan oleh puskesmas di Jakarta Utara, namun semua orang tua balita bermasalah gizi sudah mendapatkan edukasi mengenai stunting. Diperlukan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan stunting secara masif kepada ibu hamil dan orang tua balita serta perlu adanya regulasi mengenai pemberian pangan tinggi protein hewani bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi dan bagi balita dari keluarga dengan penghasilan di bawah UMP

---

 

Stunting is a serious problem throughout the world. The prevalence of stunting in Indonesia in 2023 is 21.5%, a decrease of 0.1% from 2022. The prevalence of stunting in DKI Jakarta is 17.6%, an increase of 2.8% from 2022, while North Jakarta has the lowest increase in stunting prevalence of the 4 Administrative Cities in DKI Jakarta, namely 1.3% from 2022 with a stunting prevalence of 19.8%. North Jakarta has a policy in the form of an action module to prevent stunting, namely North Jakarta towards Zero Stunting. Based on BPS data for 2023, there are 13.33% of women aged 10 years and above in North Jakarta who have not completed their education and there are 7.24% of poor people in North Jakarta. Based on RI Presidential Decree No. 72 of 2021 concerning the Acceleration of Reducing Stunting, the target for stunting prevalence in 2024 is 14%. North Jakarta still has a gap of 5.8% to achieve the target of 14% stunting prevalence in 2024. Therefore research was conducted regarding the analysis of the implementation of stunting policies in North Jakarta from an economic aspect in the form of programs providing milk, eggs for toddlers with nutritional problems, additional food. for pregnant women with Chronic Energy Deficiency (KEK) and educational aspects through stunting education for pregnant women and parents of toddlers as an effort to prevent and overcome stunting. The policy implementation model used is the Van Meter Van Horn model. This research is qualitative research with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with 15 informants from government agencies, parents of toddlers and pregnant women as well as FGDs with posyandu cadres in the Cilincing and Tanjung Priok areas as research locations. The results of research from the economic aspect of providing milk and eggs to toddlers with nutritional problems in 2023 will contribute to the prevention and handling of stunting toddlers in North Jakarta. This can be seen from 72.11% of underweight toddlers experiencing weight gain, 59.01% of underweight toddlers are no longer underweight, 54.9% of underweight toddlers are no longer underweight and 45.34% of underweight toddlers are no longer underweight. malnutrition and 149 stunted toddlers were no longer stunted based on nutritional status. From an educational aspect, providing education about stunting to pregnant women is less than optimal because only 9.93% of pregnant women receive education through maternal classes budgeted for by the community health center in North Jakarta, but all parents of toddlers with nutritional problems have received education about stunting. Massive education regarding the prevention and handling of stunting is needed for pregnant women and parents of toddlers and there is a need for regulations regarding providing food high in animal protein for pregnant women and toddlers with nutritional problems and for toddlers from families with incomes below the UMP

Abstrak:

---

---

Abstrak: Pembaharuan izin harus dilakukan oleh industri obat tradisional paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan (23 Februari 2012) sesuai dengan Permenkes Nomor 006 tahun 2012. Capaian pembaharuan izin IOT di Propinsi DKI Jakarta hingga Maret 2015 belum optimal yaitu sebesar 36,36%. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi pembaharuan izin IOT di Propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam dari 4 (empat) IOT pada bulan April-Juni 2015. Hasil penelitian menunjukkan tujuan kebijakan telah dipahami oleh pelaksana sehingga memiliki tingkat kepatuhan cukup baik. Kendala yang dihadapi dalam CPOTB terkait sumber daya finansial, karena membutuhkan investasi yang cukup besar untuk pemenuhannya. Penetapan klaster terhadap kemampuan pemenuhan CPOTB bagi IOT yang terdaftar serta pendampingan dalam memenuhi seluruh persyaratan diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan pembaharuan izin IOT. Kata kunci : implementasi, industri obat tradisional, pembaharuan izin

Abstrak:

---

Abstrak: Radiologi gigi dan mulut tidak lepas dari efek paparan radiasi sehingga diperlukan kebijakan untuk mengatur pemanfaatan peralatan radiasi dalam pelayanan kesehatan. Pemerintah mengatur pelayanan radiologi di Indonesia melalui Permenkes No.24 /2020 untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan yang diselenggarakan berdasarkan kemampuan fasilitas kesehatan meliputi sumber daya manusia dan peralatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Permenkes No.24/2020 dalam pelayanan gigi dan mulut, serta untuk mengetahui apakah kebijakan ini dapat terlaksana di RS Umum dan Khusus. Penelitian ini merupakan penelitian analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Kerangka konsep yang digunakan didasarkan pada berbagai teori top down dengan variabel yang diteliti berupa output, sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, dukungan organisasi, perhatian pers, budaya kerja, komunikasi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Permenkes No.24/2020 tidak dapat dilaksanakan di RS Khusus karena adanya perbedaan kebutuhan dengan RS Umum sehingga tidak sejalan dengan terminologi dan persyaratan yang disebutkan dalam Permenkes No.24/2020. Permenkes No.24/2020 tidak memfasilitasi tenaga spesialis radiologi dan peralatan seperti CBCT. sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Budaya kerja, komunikasi dan struktur birokrasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena tidak tersampaikannya isi peraturan kepada pelaksana pelayanan. Organisasi profesi dan perhatian pers tidak secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tetapi penting dalam tahap perumusan kebijakan. Perlu adanya koreksi dan tinjauan ulang terhadap muatan Permenkes No.24/2020 terkait dari aspek efektivitas kebijakan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

---

Dental radiology cannot be separated from the effects of radiation exposure. Radiology policies are needed to regulate the use of radiation equipment in health services. The government regulates radiology services in Indonesia through Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 to improve the quality of health services by paying attention to safety and security aspects which are organized based on the capabilities of health facilities including human resources and equipment. This study aims to analyze the implementation of Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 in dental care services, and to find out whether the policy can be implemented in General and Dental Hospitals. This research is a policy analysis with a qualitative approach through in-depth interviews and document review. The conceptual framework is based on various top down theories with the variables studied in the form of output, human resources, infrastructure, funding, organizational support, press attention, work culture, communication and bureaucratic structure. The results show that Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 cannot be implemented in Dental Hospitals because there are differences in needs with General Hospitals so that they are out of sync with the terminology and requirements stated in Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020. Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 does not facilitate dental radiology specialists and equipment such as CBCT thus creating legal uncertainty. Work culture, communication and bureaucratic structure are not functioning as they should because the contents of the regulations are not conveyed to service providers. Support from organizations and press attention do not directly affect service delivery but are important in policy process. Review of the contents of Regulation of Minister of Health Number 24 of 2020 is needed, especially related to the aspects of policy effectiveness, clarity of policy formulation, and transparency.

Abstrak:
Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) merupakan salah satu pelayanan Puskesmas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penurunan AKI dan AKB. Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Indonesia tertinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki 2 Puskesmas Kecamatan yang memiliki rawat inap yang berfungsi PONED dan 4 Puskesmas Kelurahan yang mempunyai perawatan 24 jam. Namun demikian indikator pelayanan Program PONED masih belum mencapai target, salah satunya angka Kematian Bayi dan Rujukan Ibu Melahirkan yang masih sangat tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian analitik kualitatif. Informan ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Informan penelitian antara lain masyarakat, Pemerintah Daerah, Tim PONED Puskesmas, Para Kepala Puskesmas PONED, penanggung jawab program PONED Sudinkes Pulau Seribu, dan Penanggung Jawab SDM Kesehatan Sudinkes Kepulauan Seribu. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder berupa hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian diperoleh data bahwa pada standar dan ukuran kebijakan telah dipahami oleh pelaksana kebijakan. Pemahaman ini didukung komunikasi yang jelas dan berkelanjutan antara Dinas Kesehatan, puskesmas dan stakeholder, kejelasan informasi dan konsistensi informasi. Ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana sudah mencukupi tetapi terkendala masalah pemeliharaan alat karena faktor air asin yang menyebabkan peralatan mudah berkarat dan rusak. Struktur birokrasi sudah terdapat Keputusan Bupati mengenai tim PONED, namun belum ada struktur khusus PONED di Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu Disposisi ditunjukan dengan sikap positif berupa komitmen bersama Pemerintah Daerah dan Puskesmas dalam penanganan ibu hamil, penanganan kasus rujukan ibu melahirkan dengan penyulit. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PONED sudah ditunjukan dengan pemanfaatan Puskesmas PONED dalam pemeriksaan kehamilan dan proses melahirkan, Output pelaksanaan program PONED sudah dilakukan pencatatan dan pelaporan capaian program kepada penanggung jawab di Sudinkes, belum ada format pelaporan khusus PONED dan belum dilakukan analisa pelaporan PONED serta feedbacak pelaporan belum dilaksanakan. Implementasi pelayanan PONED di Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan dan Puskesmas Pulau Seribu Utara sudah berjalan tapi belum optimal dengan adanya hambatan dan kendala di komponen input, proses maupun output yang harus diatasi sehingga pelayana PONED di Kepulauan Seribu bisa berjalan dengan baik.

---

Basic Emergency Obstetric and Neonatal Care (PONED) is one of the Primary Health Care services that is expected to contribute to the reduction of MMR and IMR. Maternal Mortality Rate (MMR), Infant Mortality Rate (IMR) and Toddler Mortality Rate in Indonesia are the highest compared to other ASEAN countries. The Seribu Islands Administrative Regency has 2 sub-district health centers that have PONED inpatient care and 4 sub-district health centers that have 24-hour care. However, the service indicators of the PONED program have not yet reached the target, one of which is the very high infant mortality rate and maternal referral. This study was a qualitative analytic study. Informants were determined using purposive sampling. The research informants included the community, local government, Primary Health Care PONED team, Heads of Primary Health Care PONED, the person in charge of the Thousand Island sub-district PONED program, and the person in charge of the Thousand Islands sub-district health human resources. The research results show that the policy standards and measures have been understood by implementers. This understanding is supported by clear and continuous communication between the Health Service, community health centers and stakeholders, clarity of information and consistency of information. The availability of budget, facilities and infrastructure is sufficient but is hampered by equipment maintenance problems due to the salt water factor which causes the equipment to rust easily and cause damage. The bureaucratic structure already has a Regent's Decree regarding the poned team, but there is no special PONED structure in the Seribu Islands Health Sub-Department. The disposition is shown by a positive attitude in the form of a joint commitment between the Regional Government and the Community Health Center in handling pregnant women, handling referral cases of mothers giving birth with complications. Community participation in the implementation of PONED has been demonstrated by the use of PONED Community Health Centers in pregnancy checks and the birthing process. The output of the implementation of the PONED program has been recorded and reported on program achievements to the person in charge at the Health Sub-Department. reporting has not been implemented. The implementation of PONED services at the South Seribu Islands Community Health Center and North Thousand Islands Health Center is already underway but is not yet optimal due to the existence of barriers and obstacles in the input, process and output components that must be overcome so that PONED services in the Thousand Islands can run well.