Search Results - Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Jenis Koleksi

Ditemukan 33964 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV

Pembiayaan Klaim Jaminan Persalinan Masyarakat Miskin Non Penerima Bantuan Iuran JKN di Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2020-2022

Ananda Oktaviani; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Fikrotul Ulya

Abstrak:

Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi merupakan salah satu fokus masalah kesehatan di Kota Depok. Upaya penurunan AKI dan peningkatan akses pelayanan kesehatan maternal neonatal di fasilitas kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dihadapkan oleh berbagai hambatan terutama dari segi biaya dan kepemilikan jaminan kesehatan sehingga Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan jaminan persalinan bagi masyarakat miskin yang termasuk kategori Non PBI JKN. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pembiayaan klaim jaminan persalinan masyarakat miskin Non Penerima Bantuan Iuran JKN di Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2020-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat Microsoft Excel 365. Dari penelitian ini ditemukan adanya peningkatan jumlah klaim pembiayaan Jampersal diiringi oleh peningkatan jumlah rumah sakit yang mengajukan klaim. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan tren positif pembiayaan Jampersal sehingga penyerapan anggaran Jampersal turut meningkat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terjadinya peningkatan pembiayaan klaim Jampersal masyarakat miskin Non PBI JKN di Dinas Kesehatan Depok dari tahun 2020-2022.

The high maternal mortality rate (MMR) is one of the focus of health problems in Depok City. Efforts to reduce MMR and increase access to maternal neonatal health services at health facilities, especially for the poor, are faced with various obstacles, especially in terms of costs and ownership of health insurance so that the Government provides assistance in financing maternity insurance for the poor who are not included in the PBI JKN category. This study aims to provide an overview of the financing of maternity insurance claims for poor people who are not JKN beneficiaries at the Depok City Health Office in 2020-2022. The method used in this research is descriptive quantitative by utilising Microsoft Excel 365 tools. This study found an increase in the number of Jampersal financing claims accompanied by an increase in the number of hospitals submitting claims. The results also showed an increase in the positive trend of Jampersal financing so that the absorption of the Jampersal budget also increased. The conclusion of this study is that there is an increase in the financing of Jampersal claims for the poor Non PBI JKN at the Dinas Kesehatan Depok from 2020-2022.

S-11279

Depok : FKM-UI, 2023

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Gambaran Penolakan Permohonan Pembiayaan Pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Non Kuota JKN di Kota Depok Tahun 2021-2022

Budi Karunia; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Helen Andriani, Fikrotul Ulya

Abstrak:

Sejak Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), program penunjang pelayanan kesehatan masyarakat telah ditetapkan. Salah satu kota yang mengembangkan Sistem Jamkesda adalah Kota Depok melalui Perda No. 03 Tahun 2010, Kota Depok menjadi salah satu kota yang menerapkan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Setelah adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jamkesda Kota Depok ditiadakan. Dalam pelaksanaannya, masih ada masyarakat yang saat sakit tidak mempunyai jaminan Kesehatan sehingga dibuat adanya skema pembiayaan diluar kuota JKN dengan menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dari Pemerintah Kota Depok ke Rumah Sakit. Pada Tahun 2021 terdapat peningkatan 0,8% dari jumlah pada Tahun 2020 SJP yang tertolak berjumlah 90 SJP menjadi 158 SJP pada Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam Program Biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat sehingga belum diketahui faktor penyebab banyaknya pengajuan yang tertolak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penolakan permohonan pembiayaan pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Non Kuota JKN di Kota Depok Tahun 2021-2022 pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Ppembiayaan Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terbanyak yakni pada faktor kelengkapan berkas sebanyak 139 pemohon (36%), yang terkecil berada pada batas waktu pengajuan sebanyak 40 pemohon (10%), dan terdapat penurunan pada faktor pengecualian yang awalnya 23% menjadi 14%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan beberapa saran peneliti berikan yaitu membuat media informasi berupa leaflet atau brosur dengan lengkap yaitu persyaratan, alur yang jelas, adanya format yang lengkap dan jangka waktu yang jelas, di setiap unit penerima pelayanan .

Since the National Social Security System (SJSN), community health service support programs have been established. One of the cities that has developed the Jamkesda System is the City of Depok through Regional Regulation No. 03 of 2010, Depok City is one of the cities implementing the Regional Health Insurance Program (Jamkesda). After the existence of the National Health Insurance (JKN) program, the Depok City Jamkesda was abolished. In practice, there are still people who do not have health insurance when they are sick, so a financing scheme outside the JKN quota is created by issuing a Service Guarantee Letter (SJP) from the Depok City Government to the Hospital. In 2021 there will be an increase of 0.8% from the number of rejected SJPs in 2020 which amounted to 90 SJP to 158 SJP in 2021. This shows that there are problems in the Community Health Insurance Cost Program so that the factors causing the number of applications that are rejected are not yet known. The purpose of this study was to find out the description of the rejection of requests for financing in the Non-Quota JKN Community Health Insurance Program in Depok City in 2021-2022 in the Referral Health Service Section and Health Financing. The results showed that the highest factor was the completeness factor of 139 applicants (36%), the smallest was at the submission deadline of 40 applicants (10%), and there was a decrease in the exclusion factor which was initially 23% to 14%. Based on the research results that have been submitted, some suggestions are given by the researcher, namely to make information media in the form of complete leaflets or brochures, namely requirements, clear flowcharts, complete formats and clear timeframes, in each service recipient unit.

S-11199

Depok : FKM-UI, 2023

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Kategori Kemiskinan Penerima Bantuan Biaya Berobat Pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kota Depok Tahun 2022

Nur Husnul Mar'iyah Aziz; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Kurnia Sari, Fikrotul Ulya

Abstrak:

Skripsi ini membahas terkait analisis kategori kemiskinan penerima bantuan biaya berobat pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kota Depok Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data sekunder. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI merupakan bantuan sosial berupa pendanaan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, yang berdomisili di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penerima bantuan biaya berobat yang mempunyai tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan karakteristik kemiskinan penerima bantuan berdasarkan Parameter Kemiskinan Kota Depok. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi Dinas Kesehatan Kota Depok agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima bantuan biaya berobat yang tunggak bayar berjumlah 541 penerima atau 42% dari keseluruhan total penerima bantuan. Dari jumlah tersebut, terdapat 165 penerima (30%) yang tergolong dalam kategori Rentan Miskin, 371 penerima (69%) yang tergolong dalam kategori Miskin, dan 5 penerima (1%) yang tergolong dalam kategori Sangat Miskin. Mayoritas dari mereka termasuk dalam kelompok masyarakat berkategori miskin dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Namun meskipun kelompok rentan miskin termasuk dalam prioritas bantuan dan mayoritas penerima bantuan merupakan masyarakat berkategori miskin. Guna optimalisasi pencapaian UHC tanpa memberatkan anggaran Pemerintah Daerah Kota Depok, evaluasi lanjutan terhadap penerima bantuan kategori rentan miskin dapat dipertimbangkan.

This thesis discusses the distribution of poverty categories for recipients of medical expenses in the Community Health Insurance Program in Depok City in 2022. This research is a descriptive quantitative study using secondary data collection methods. The Non Quota PBI Health Insurance Program for the Poor is a social assistance in the form of funding to replace health services aimed at the poor and disadvantaged, who live in Depok City. This study aims to determine the number of beneficiaries of medical expenses who have BPJS Health arrears and the distribution of poverty categories of beneficiaries based on the Poverty Parameter of Depok City. It is hoped that the results of this study can be used as material for evaluating the Community Health Insurance Program for the Depok City Health Office so that it is right on target in providing assistance to the poor. The results of the study showed that 541 beneficiaries or 42% of the total beneficiaries were in arrears on medical expenses. Of these, there were 165 beneficiaries (30%) belonging to the Vulnerable Poor category, 371 beneficiaries (69%) belonging to the Poor category, and 5 beneficiaries (1%) belonging to the Very Poor category. The majority of them belong to the poor category of people with low socioeconomic conditions. However, even though the poor vulnerable group is included in the priority assistance and the majority of aid recipients are people who are categorized as poor. In order to optimize the achievement of UHC without burdening the Depok City Government budget, further evaluation of vulnerable poor category aid recipients can be considered.

S-11463

Depok : FKM-UI, 2023

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Gambaran Penolakan Permohonan Jaminan Persalinan Untuk Pemohon Non Peserta JKN Di Kota Depok Tahun 2022

Evander Todho Dwitranarova; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Fikrotul Ulya

Abstrak:

Skripsi ini membahas terkait gambaran penolakan penolakan permohonan jaminan persalinan untuk pemohon non peserta JKN di Kota Depok Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data sekunder Jaminan persalinan merupakan bantuan jaminan Kesehatan dalam aspek persalinan oleh Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat non peserta JKN bagi kasus kegawatdaruratan maternal neonatal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program Jampersal untuk pemohon non peserta JKN di Kota Depok dan mengidentifikasi faktor penyebab dari adanya penolakan pengajuannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran Penolakan permohonan Jaminan Persalinan untuk pemohon non peserta JKN di Kota Depok pada tahun 2022, diketahui jumlah pemohon yang ditolak adalah sebanyak 53 pemohon dari 947 total pemohon Jampersal untuk pemohon non peserta JKN (5,6%). Dalam jumlah penolakan tersebut, teridentifikasi faktor penyebabnya adalah faktor pengecualian, sebanyak 29 pemohon (54,72%), faktor batas manfaat yang dapat diajukan, sebanyak 9 pemohon (16,98%), faktor kriteria parameter kemiskinan, yaitu sebanyak 8 pemohon (15,09%). faktor kelengkapan berkas permohonan Jampersal, sebanyak 4 pemohon (7,55%), dan faktor batas waktu pengajuan permohonan Jampersal, sebanyak 3 pemohon (5,66%).

This thesis discusses the description of the rejection of maternity guarantee application for non-JKN participants in Depok City in 2022. This is a quantitative descriptive study using secondary data collection methods. Maternity guarantee is a health insurance assistance in the aspect of childbirth by the Depok City Regional Government to non-JKN participants in cases of maternal neonatal emergencies. The study aims to determine the description of the implementation of the Jampersal program for non-JKN participants in Depok City and to identify the factors causing the rejection of their applications. The results of the study show that the number of rejected applicants is 53 out of 947 total Jampersal applicants for non-JKN participants (5.6%). The identified factors causing the rejection are exclusion factors, 29 applicants (54.72%), benefit limit factors that can be proposed, 9 applicants (16.98%), poverty parameter criteria factors, 8 applicants (15.09%), completeness of Jampersal application documents, 4 applicants (7.55%), and Jampersal application deadline factor, 3 applicants (5.66%).

S-11289

Depok : FKM-UI, 2023

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Pemilihan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Peserta Non-Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Depok Tahun 2017

Yossy Syarnen; Pembimbing: Prastuti C. Soewondo; Penguji: Mardiati Nadjib, Dumilah Ayuningtyas, Doni Arianto, Tati Haryati Denawati

T-5314

Depok : FKM UI, 2018

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Cari yang mirip

Metadata PDF

☉

Gambaran Proses Klaim Program Jaminan Kesehatan Non JKN Pada Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta (UP Jamkesjak) Tahun 2022

Meliana Putri; Pembimbing: Septiara Putri; Penguji: Pujiyanto, Sifik

Abstrak:

Skripsi ini membahas terkait gambaran proses klaim program jaminan kesehatan non JKN pada Unit Pengeolola Jaminan Kesehatan (UP Jamkesjak) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Pembahasan penelitian ini menggunakan perspektif sistem yaitu input, proses, dan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa input Sumber Pendanaan, Standar Operasional Prosedur, Kebijakan dan Sarana Prasarana sudah cukup baik untuk mendukung proses klaim, lalu untuk Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi SIJAKA serta Kelengkapan Berkas Klaim yang masih kurang. Pada bagian proses terdapat masalah yaitu masih ditemukan berkas klaim yang tidak lengkap dan tidak sesuai sehingga hasil verifikasi menjadi pending, selain itu juga masih terdapat masalah saat menerbitkan BAHV seperti salah tanggal, lalu pengumpulan draft BAHV yang mendekati deadline. Pada bagian output sudah cukup tepat dalam pembayaran klaim namun masih ditemukan beberapa keterlambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor yaitu ketidaklengkapan berkas klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit, kurangnya tenaga verifikator medis, dan aplikasi SIJAKA yang sering error karena jaringan internet.

This thesis discusses the description of the process of non-JKN health insurance program claims at the Health Insurance Management Unit (UP Jamkesjak) of the DKI Jakarta Provincial Health Office. This research is a qualitative research with data collection methods, namely in-depth interviews, document review, and observation. The discussion of this study uses a system perspective, namely input, process, and output. The results showed that the inputs of Funding Sources, Standard Operating Procedures, Policies and Infrastructure were good enough to support the claims process, then for Human Resources, the SIJAKA Information System and Completeness of Claim Files which were still lacking. In the process section there are problems, namely incomplete and inappropriate claim files are found so that the verification results become pending, besides that there are also problems when issuing BAHV such as wrong date, then submitting the BAHV draft which is close to the deadline. In the output section, it is quite correct in paying claims, but there are still some delays caused by factors, namely incomplete claim files submitted by the Hospital, lack of medical verifiers, and the SIJAKA application which often has errors due to the internet network.

S-11224

Depok : FKM-UI, 2023

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Gambaran Manajemen Pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI di Dinas Kesehatan Kota Depok

Safira Putri Primadianti; Pembimbing: Mieke Savitri; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Astrid Saraswaty Dewi

Abstrak: ABSTRAK Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan bertanggung jawab atas pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI sejak tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai gambaran manajemen dengan perspektif sistem yaitu masukan, proses, dan keluaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masukan sarana prasarana sudah cukup mendukung dan kebijakan atau pedoman menyesuaikan dengan keadaan semua pihak pelayanan, namun sumber daya lainnya seperti tenaga kepegawaian dan dana belum memenuhi kebutuhan pelayanan, serta belum ada pengembangan teknologi yang berfungsi untuk mencapai efisiensi. Pada proses pelayanan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian sudah berjalan sinkron dengan pedoman yang berlaku. Pada subsistem keluaran yaitu Surat Jaminan Pelayanan dengan jumlah rata-rata 47 buah pada tahun 2017 dan meningkat secara signifikan pada tahun 2018 yaitu rata-rata 115 buah, namun belum didukung oleh indikator pencapaian mutu pelayanan. Kesimpulan penelitian adalah pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI di Dinas Kesehatan Kota Depok telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang ditentukan. Kata kunci: Manajemen; Non Kuota PBI; Pelayanan Kesehatan; Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin ABSTRACT Since 2017 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan has served the Health Insurance Payment for the Poor Community in Kota Depok. The study is about the overview of the management by using system approach, consists of the input, process, and output. This is a qualitative research and the methods are observation, in-depth interview and literature review. The research shows that logistics, infrastructure and guidance as the policy are adequate, although resource such as man, money, and technology as machine hasn‟t used properly to enhance work efficiency. The service process which starts from planning, organizing, actuating, dan controlling are synced xi Universitas Indonesia with the guidance. The output which is Surat Jaminan Pelayanan, the number has increased in the year 2018, but there is no official work indicator yet. The conclusion of the research is Health Insurance Payment Service Management of the Poor Community has run side by side with the planning and policy. Key words: Health Insurance Payment of the Poor Community; Health Service; Management; Non PBI,

S-9803

Depok : FKM-UI, 2018

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Usaha di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat Tahun 2014

Andriya Syaputri; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Jaslis Ilyas, Akhmad Fauzan Zen

Abstrak: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha di BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional melalui pendekatan kuantitatif serta didukung informasi kualitatif dari narasumber pada pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa badan usaha yang tidak patuh membayar iuran ada sebesar 44,9%. Sementara itu, didapatkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara riwayat kesehatan dalam jaminan kesehatan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha.

ABSTRACT

This study aims to discover the factors associated with firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Contribution Payment in Central Jakarta Main Branch Office of BPJS Kesehatan in 2014. This study uses cross-sectional study design with quantitative study and supported by qualitative information from informants. Based on the result of the study, it is known that there are 44,9% firms that do not comply contribution payment. Beside that, there is significant difference between membership history in health insurance with the firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) contribution payment.

S-8624

Depok : FKM-UI, 2015

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉