Abstrak: Abstrak

Latar Belakang : Tesis ini membahas tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Obat Untuk Mendukung Pelayanan Kefarmasian (Studi Kasus Di Puskesmas Pejuang Kota Bekasi). Sistem Informasi ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan administrasi mulai dari pencatatan, pelaporan, pengarsipan yang baik, bertujuan agar lebih mudah dimonitor dan dievaluasi. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan model sistem informasi manajemen obat untuk mendukung pelayanan kefarmasian di Puskesmas Pejuang Kota Bekasi.

Metode : Pendekatan yang dipergunakan dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Obat di Puskesmas Pejuang Kota Bekasi ini adalah Pendekatan Rapid Application Development (RAD), Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pedoman observasi dan Pedoman Wawancara.

Hasil : Pencatatan pengelolaan obat yang tertib dan lengkap belum dilaksanakan, sehingga sulit untuk monitoring dan evaluasi. Maka perancangan Sistem Informasi Manajemen Obat yang terintegrasi menggunakan basis data yang dapat memudahkan dalam pengorganisasian data untuk menghasilkan informasi sehingga perencanaan pengelolaan obat, monitoring dan evaluasi menjadi lebih mudah. Keluaran sistem informasi ini berupa laporan pemakaian dan lembar permintaan (LPLPO) dan indikator monitoring dan evaluasi yang ditampilkan dengan grafik.

Kesimpulan : Terbangunnya model sistem informasi manajemen obat yang terintegrasi menggunakan basis data sehingga memudahkan dalam pencatatan, pelaporan dan monitoring serta evaluasi.

Background : This thesis discusses the development of Drug Management Information System to Support Pharmaceutical Services (Case Study In Health Center pejuang Bekasi). This information system is expected to support the administration ranging from record keeping, reporting, good filing, aims to be more easily monitored and evaluated. The purpose of this study to develop a model of Drug Management Information System to support pharmaceutical services at PHC Pejuang Bekasi.

Methods : The approach taken in the development of Drug Management Information System at the Health Center pejuang Bekasi is a Rapid Application Development (RAD), instrument used in this study is the observation and Interview Guide.

Results : Recording of medication management and complete order has not been implemented, making it difficult for monitoring and evaluation.Then the Drug Management Information System design using an integrated database that can facilitate in organizing the data to produce information that medication management planning, monitoring and evaluation easier. Output is in the form of laporan pemakaian dan lembar permintaan (LPLPO) and monitoring and evaluation indicators are displayed with graphs.

Conclusion : Development of a model of management information systems using integrated drug database to facilitate the recording, reporting and monitoring and evaluation.

Abstrak: Tujuan penelitian menganalisis perbedaan waktu tunggu pelayanan kefarmasian(yanfar) di Instalasi Farmasi Rawat Jalan Jaminan dan Tunai RSUP PersahabatanJakarta Tahun 2015. Desain penelitian mix method. Besar sampel 150 pasien(@75 pasien di Jaminan dan Tunai). Hasil penelitian: 1. Waktu tunggu yanfar diJaminan tidak sesuai SPM, sedangkan di Tunai sudah sesuai. 2. Ada hubunganjenis resep dengan waktu tunggu yanfar di Jaminan dan Tunai. 3. Ada hubunganjumlah item resep dengan waktu tunggu yanfar di Jaminan. 4. Ada perbedaansignifikan antara waktu tunggu yanfar di Jaminan dengan Tunai. 5. Perbedaanwaktu tunggu yanfar di Jaminan dan Tunai dipengaruhi oleh SOP, SDMKefarmasian (jumlah tenaga, beban kerja, lama kerja, dan keterampilan) dan SIMRS.Kata Kunci : Waktu, Tunggu, Kefarmasian, Racikan, NonRacikan, Tunai,Jaminan.

Abstrak: Kebijakan DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian bertujuan untuk membantu daerah dalam pencapaian target prioritas nasional, dalam hal ini mencapai ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas serta Instalasi Farmasi yang memenuhi standar manajemen pengelolaan obat. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2018. Penelitian dilakukan secara mix method, penelitian kuantitatif dilanjutkan dengan penelitian kualitatif menggunakan kerangka teori Chemma-Rondinelli. Kuesioner dikumpulkan menggunakan aplikasi online dari 212 Kab/Kota di seluruh Indonesia. Wawancara mendalam dilakukan kepada para pembuat kebijakan di pusat dan pelaksana DAK di daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa Implementasi DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2018 telah berjalan baik namun masih terkendala dalam kualitas data dukung, penyaluran dan pemanfaatan DAK, kepatuhan dan ketepatan pelaporan serta realisasi anggaran yang belum optimal. Pada kondisi lingkungan kebijakan masih terdapat permasalahan pada pelaksanaan pengadaan obat melalui e-catalog serta aplikasi pelaporan yang kurang fleksibel dan sering bermasalah. Komunikasi dan koordinasi antar organisasi di daerah serta jejaring pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi kebijakan terkait DAK masih bersifat sektoral. Standarisasi prosedur perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi telah tersedia. Dukungan Pemda dan Pemerintah terhadap DAK sangat baik. Adanya PMK terkait penyaluran DAK secara pertahap yang disesuaikan dengan kinerja masih dianggap menyulitkan daerah. Sebagian besar responden telah memiliki sarana dan prasarana yang terdapat di Juknis. Untuk itu perlu ditelaah kembali menu yang dapat diadakan melalui DAK. Alokasi DAK masih dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Karakteristik organisasi pelaksana berhubungan signifikan berkekuatan lemah dan berpola positif dengan kinerja implementasi DAK. Komunikasi internal Dinkes serta komitmen pelaksana terhadap DAK sangat baik. Namun sebagian besar pelaksana masih merasa kesulitan melaksanakan DAK. Terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya kebijakan serta karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2018. Hal yang perlu ditingkatkan adalah kualitas pelaksana melalui pelatihan, jejaring pusat dan daerah serta perbaikan pengadaan obat melalui sistem e-catalog

---

Specific Allocation Grant (DAK) for Pharmaceutical Services aims to support districts in accordance with the national priority targets, in this case achieving the availability of medicines and vaccine in Puskesmas as well as Pharmaceutical Installations that should meet the drug management standards. This thesis aims to analyze the implementation of DAK for Pharmaceutical Services in 2018. This study was a quantitative research followed by a qualitative research using the framework of the Chemma-Rondinelli theory. Questionnaires were collected using online applications from 212 districts throughout Indonesia. In-depth interviews were conducted with policy makers and DAK implementers. The results of the study state that DAK Implementation for Pharmaceutical Services in 2018 was performed well but still constrained in the quality of supporting data, distribution and utilization of DAK, compliance and accuracy of reporting as well as the budget realization that has not been optimal. In the environmental conditions, there are some problems in the implementation of drug procurement through e-catalogs and reporting applications that are not flexible. Communication and coordination between organizations in the districts are need to be improved. Policy disemination related to DAK is still sectoral. Standardization of planning, implementation and evaluation procedures are available. The effectiveness of the central and regional networks still needs to be improved. The local and central government are supporting DAK. Regulation related to DAK distribution is considered difficult for the districts. Most of the respondents were reported already have facilities and infrastructure from DAK. The DAK allocation is not in accordance with districts needs. The characteristics of implementing organizations are significantly correlated with positive and weak strength with the DAK implementation. Internal communication and implementers commitments to DAK are very good. However, most implementers found that DAK implementation is difficult. There is a significant correlation between environmental conditions, relationships between organizations, policy resources and characteristics of implementing organizations. Things that need to be improved are the quality of the implementers through training, the network between the central and local goverment and drug procurement through the e-catalog system