Ditemukan 9974 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Anugrah Aulia Ulil Amri; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Prastuti Soewondo, Vetty Yulianty Permanasari, Yenny Nariswari Harumansyah, Budi Hartono
Abstrak:
Read More
Penelitian ini menelusuri manajemen klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Kebayoran Lama selama 2022, fokus pada klaim pending, verifikasi, dan audit paska klaim. Penyebab utama klaim pending meliputi resume medis yang tidak lengkap (29%), data pendukung klaim yang kurang (24%), dan kesalahan koding (21%). Sementara itu, masalah paska klaim umumnya muncul dari episode layanan yang bermasalah (39%), kesalahan koding (31%), dan resume medis yang tidak lengkap (22%). Permasalahan tersebut berasal dari elemen-elemen terkait dalam sistem manajemen klaim JKN di Rumah Sakit, memerlukan perbaikan internal. Rekomendasi hasil penelitian menitikberatkan pembenahan internal rumah sakit, seperti mengembangkan metode sosialisasi yang lebih efektif, meningkatkan komunikasi dengan pimpinan, mempromosikan ketepatan diagnosis dan tindakan berdasarkan ICD, menciptakan format resume medis baru, dan memantau pengembangan rekam medis elektronik. Disarankan juga penunjukan staf medis fungsional, pelatihan untuk Ketua Komite Medik, dan advokasi untuk alokasi anggaran. Rekomendasi ditujukan kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga kesehatan serta memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah terkait praktik pemeriksaan paska klaim oleh BPJS Kesehatan yang belum sesuai regulas pemerintah. Studi ini menekankan perlunya penyempurnaan aplikasi BPJS Kesehatan untuk menciptakan mekanisme umpan balik yang lebih efektif dalam menangani masalah klaim JKN.
This study investigates the management of National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional - JKN) claims at RSUD Kebayoran Lama Regional Hospital in 2022, focusing on pending claims, verification, and post-claim audits. The primary causes of pending claims include incomplete medical records (29%), insufficient supporting claim data (24%), and coding errors (21%). Post-claim issues mainly stem from service episode problems (39%), coding errors (31%), and incomplete medical records (22%), originating from interconnected elements within the hospital's JKN claim management system, necessitating internal enhancements. The recommendations emphasize internal improvements, advocating for more effective socialization methods, updated communication practices, accuracy in diagnoses and procedures based on ICD, new outpatient medical record formats, and ongoing monitoring of electronic medical record progress. Additionally, it suggests appointing responsible medical staff, training the Medical Committee Chairperson, and advocating for budget allocation. Recommendations also target the Jakarta Provincial Health Office to enhance communication among healthcare providers and provide constructive feedback to align post-claim examinations with regulations. Lastly, it underscores BPJS Kesehatan's need to refine its application for improved feedback mechanisms to address JKN claim issues effectively.
B-2415
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Anis Sakinah Utami; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Kurnia Sari, Anis mardiyah, Iing Ichsan Hanafi
Abstrak:
Read More
Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat pengguna BPJS merasa puas dengan inovasi pelayanan kesehatan melalui program BPJS. Namun, masalah justru terjadi pada pihak instansi kesehatan yang merupakan pihak pendukung program BPJS Kesehatan yang mengalami masalah pending claim. Permasalahan pending claim ini harus segera diatasi karena pending claim menyebabkan kerugian akibat pembiayaan pelayanan lebih besar daripada jumlah klaim yang dibayarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor input, faktor proses, faktor hasil (output) dalam prosedur pengajuan klaim rawat inap pasien BPJS di RS Hermina Ciputat, dan mendapatkan gambaran yang menyebabkan pending claims (output) di RS Hermina Ciputat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan observasional deskriptif dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitan menunjukkan bahwa faktor input yang mengakibatkan banyaknya pending claims di RS Hermina Ciputat antara lain: faktor Man (kompetensi ataupun pengetahuan dokter spesialis, dokter umum, dan tenaga koder yang kurang terkait klaim BPJS); Money (belum dilaksanakannya secara berkelanjutan evaluasi kinerja kepada dokter spesialis); Methods (belum semua ada dan maksimal untuk panduan praktik klinis/clinical pathways); Materials (aplikasi SIMRS tidak praktis dan lambat, jaringan internet lama); dan Machine (kurangnya sarana dan prasarana). Hasil lain dari penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mengakibatkan pending claims di RS Hermina Ciputat antara lain: kesulitan dalam melengkapi bukti administrasi klaim dan kesalahan pengisian administrasi dengan tepat; pengisian berkas rekam medis yang tidak lengkap; kualitas pengisian resume medis dan pengisian resume medis yang tidak sesuai; kurang lengkapnya bukti-bukti penunjang klaim; pemberian kode untuk diagnosa primer dan sekunder yang tidak tepat; dan kesalahan pengentrian jenis perawatan.
BPJS users are satisfied with the innovation of health services through the BPJS program. However, the problem occurred on the health agencies which are supporter institutions of the BPJS Health program which experienced pending claims problem. This problem of pending claims must be addressed immediately because pending claims cause losses due to service costs are greater than the number of claims paid. This study aims to identify input factors, process factors, output factors in the procedure for submitting claims for BPJS inpatient claims at Hermina Ciputat Hospital and to obtain an overview of the causes of pending claims (output) at Hermina Ciputat Hospital. This study uses descriptive observational approach with qualitative methods through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the input factors that result in the number of pending claims at Hermina Ciputat Hospital include: Man factor (competence or knowledge of specialist doctors, general practitioners, and coding staff who are not competent handling BPJS claims); Man factor (competence or knowledge of specialist doctors, general practitioners, and coding staff who are lacking in relation to BPJS claims); Money (no continuous performance evaluation or specialist doctors); Methods (not maximal impelementation of practice guidelines/clinical pathways); Materials (the SIMRS application is not user-friendly and slow, slow internet connection); and Machine (lack of facilities and infrastructure).Other results of the study show that the factors resulting in pending claims at Hermina Ciputat Hospital include: difficulties in completing proof of claim administration and administrative filling errors; incomplete filling of medical record files; the quality of filling out medical resumes and filling out medical resumes that are not appropriate; incomplete evidence supporting the claim; inappropriate coding for primary and secondary diagnoses; and errors in determining treatment type.
B-2347
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Maharani Sylvia Rindawati; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Pujiyanto, Atika, Siti Ainun Dwiyanti
Abstrak:
Read More
Pemerintah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rumah sakit bekerjasama dengan BPJS dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan melalui pengajuan klaim, pembayaran atas pelayanan, dan feedback verifikasi dokumen. Berkas klaim yang tidak lengkap dianggap belum layak disebut dengan klaim pending. Klaim pending dapat mengganggu pendapatan dan proses keuangan. Mayoritas pasien yang berobat di RSUD Mampang Prapatan sebanyak 90% merupakan peserta BPJS Kesehatan. Klaim pending di RSUD Mampang Prapatan pada Tahun 2022 mencapai 13.5% rawat inap dan 3.5% rawat jalan dengan tarif pending sebesar Rp1.190.594.300 rawat inap dan Rp331.363.900 rawat jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab klaim pending dan memberikan solusi berupa inovasi dalam mencegah atau mengurangi klaim pending. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, jumlah klaim pending bulan Januari - Juli 2023 ditemukan pada unit rawat inap sebanyak 13.3% dan unit rawat jalan sebanyak 2.3%. Total tarif pending sebanyak Rp780.096.800 pada rawat inap dan Rp145.317.100 pada rawat jalan. Klaim pending disebabkan oleh faktor input dan proses. Faktor input penyebab klaim pending disebabkan antara lain faktor man, yaitu belum adanya verifikator internal, pelatihan koding internal, dan belum ada kebijakan serta evaluasi terkait klaim pending. Dari faktor money, rumah sakit belum menerapkan remunerasi dan belum ada reward dan punishment terkait pengisian resume medis yang tepat dan sesuai untuk menjadi dasar penilaian. Dari faktor material, belum ada kebijakan terkait pengisian resume medis elektronik, beberapa staf rumah sakit belum mengetahui syarat berkas pengajuan klaim, dan tanda tangan pengisian resume medis belum digital. Dari faktor metode, PPK dan ICP hanya tersedia beberapa, sosialisasi syarat pengajuan klaim serta review berkala kasus klaim pending belum dilakukan. Sedangkan, dari faktor machine ditemukan terdapat beberapa komputer yang masih lambat saat menggunakan beberapa aplikasi. Penyebab klaim pending dari faktor proses didominasi oleh ketidaklengkapan berkas pendukung dan masalah dalam koding. Pengembangan prototipe melalui metode design thinking dalam SIMRS telah dilakukan terkait proses pengajuan klaim yang terdiri dari pengumpulan berkas, pengisian resume medis, dan koding dengan menambahkan menu berkas digital, koding yang terintegrasi, serta menu attachment prosedur / tindakan serta diagnosis yang terintegrasi antara perawatan pasien dengan resume medis. Saran bagi rumah sakit untuk menggunakan dan mengembangkan usulan prototipe, upaya perbaikan bagi unit casemix, melakukan sosialisasi mengenai syarat berkas klaim kepada unit terkait, sosialisasi syarat pengajuan klaim BPJS Kesehatan sesuai peraturan kementerian kesehatan dan panduan klinis kepada dokter, dan review berkala secara internal kepada dokter mengenai klaim pending.
The government collaborates with Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) through the National Health Insurance Program. Hospitals collaborate with BPJS in providing health services through submitting claims, payment for services, and document verification. Incomplete claim documents are considered as pending claims. Pending claims can disrupt revenue and financial processes. The majority of patients treated at Mampang Prapatan General Hospital, 90%, are BPJS participants. Pending claims in Mampang Prapatan General Hospital in 2022 reach 13.5% for inpatient care and 3.5% for outpatient care with pending of Rp1.190.594.300 for inpatient and Rp331.363.900 for outpatient. The aim of this research is to analyze the causes of pending claims and provide solutions in the form of innovations in preventing or reducing pending claims. This research is qualitative research with a case study approach. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The research results show that the number of pending claims in January - July 2023 was found in inpatient units at 13.3% and outpatient units at 2.3%. The total pending rate is IDR 780,096,800 for inpatient care and IDR 145,317,100 for outpatient care. Pending claims are caused by input and process factors. The input factors that cause pending claims include human factors, namely the absence of an internal verifier, internal coding which is not given to staff, and there are no policies and evaluations regarding pending claims. From the money factor, the hospital has not implemented remuneration and there are no rewards and punishments regarding filling out a medical resume correctly and appropriately as a basis for assessment. In terms of material factors, there is no policy regarding filling out electronic medical resumes, some hospital staff do not know the file requirements for submitting claims, and signatures for filling out medical resumes are not yet digital. In terms of method factors, only a few PPK and ICP are available, socialization of claim submission requirements and regular reviews of pending claim cases have not been carried out. Meanwhile, from the machine factor, it was found that several computers were still slow when using several applications. The causes of pending claims from process factors are dominated by incomplete supporting files and problems in coding. Prototype development using the design thinking approach in SIMRS has been done regarding to the claim submission process which consists of collecting files, filling in medical resumes, and coding by adding a digital file menu, integrated coding, and attachment menus in providing procedure and diagnosis integrated with medical resumes. Suggestions for hospital to use and develop the prototype, improve casemix unit, socialize recarding to the requirements in filling claim documents, and periodically held an internal review to doctors regarding to the pending claims
B-2416
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Saly Salim Saleh Alatas; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Budi Hartono, Pujiyanto, Vetty Yulianty Permanasari, Dwi Satrio
Abstrak:
Read More
Pemerintah Indonesia membentuk Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjamin kesehatan warga negara Indonesia. Rumah Sakit Ummi Bogor adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan menerima dana pembayaran klaim dari tarif yang sudah ditetapkan BPJS Kesehatan berdasarkan berkas bukti pelayanan yang didapatkan pasien. Ketidaksesuaian hasil verifikasi klaim akan mengakibatkan klaim pending. RS Ummi Bogor merupakan RS tipe C yang sebagian besar pasiennya merupakan pasien BPJS, sehingga adanya klaim pending sangat berpengaruh terhadap cash flow rumah sakit terutama di unit rawat inap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab klaim pending BPJS Kesehatan di unit rawat inap RS Ummi Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan jumlah klaim pending di unit rawat inap pada bulan Maret sebesar 93 dari total 1412 berkas (6,58%) dengan biaya pending klaim sebesar Rp. 660.261.900. atau 11,37 % dari total biaya klaim layak. Klaim pending disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas klaim, ketidaksesuaian resource (pemakaian obat dan indikasi rawat) dengan diagnosa, ketidaksesuaian tindakan medis dengan diagnosa, kesalahan koding, dan ketidaksesuaian pemeriksaan penunjang dengan diagnosa umum.
Indonesian Government established the National Health Insurance organized by Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan to guarantee the health of Indonesian citizens. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan cooperates with hospitals to make it happen. Rumah Sakit Ummi Bogor is a hospital that cooperates with BPJS Kesehatan and receives claim payment funds from the rates set by BPJS Kesehatan based on the proof of service obtained by the patient. Inconsistencies in the results of claim verification will result in claims pending. Rumah Sakit Ummi Bogor is a type C hospital where most of the patients are BPJS patients, so that pending claims are very influential to the cash flow hospitals, especially in inpatient units. The purpose of this study is to analyze the causes of BPJS Kesehatan claims pending in the inpatient unit of . Rumah Sakit Ummi Bogor. This research is a qualitative study. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the number of claims pendingin the inpatient unit in March twere 93 files out of a total of 1412 (6.58%) with a claim pending fee of Rp. 660,261,900 or 11.37% of the total cost of claims received caused by incomplete claim files, resource discrepancies (use of drugs and indications for treatment) with diagnoses, discrepancies between medical procedures and diagnoses, errors in coding, and incompatibility of investigations with general diagnoses.
B-2359
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Yvonne N.J. Palijama; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Sandi Iljanto, Peter A.W. Pattinama, Salimar Salim
B-983
Depok : FKM UI, 2006
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Widya Anita; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Pujiyanto, Iva Diansari
S-6600
Depok : FKM UI, 2011
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hendro Subroto; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Ronnie Rivany, M. Hafizurrachman, Julfrida
Abstrak:
Sejauh mana pengukuran kinerja yang didasarkan pada kerangka balanced scorecard dapat diterapkan pada RSUD Tangerang sebagai rumah sakit pemerintah, merupakan pertanyaan yang ingin digali dari penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis menggunkan sumber data sekunder dan kuesioner. Penelitian ini juga menganalisis hubungan antar variabel yang ada pada balance scorecard.
Read More
B-882
Depok : FKM UI, 2005
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hestiningsih; Pembimbing: Adang Bachtiar
B-800
Depok : FKM UI, 2004
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Risa De Apna; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Adang Bachtiar, Pujiyanto, Arum Gunarsih, Rakhmad Hidayat
Abstrak:
Read More
Pengelolan klaim pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus dilakukan dengan optimal agar keberlangsungan bisnis rumah sakit berjalan lancar. Besarnya klaim yang tertahan karena alasan satu dan lain hal akan berpengaruh pada arus kas bisnis rumah sakit. RSU Kota Tangerang Selatan mengalami klaim pending rata-rata 27,96% per bulan selama tahun 2022. Tujuan penelitian adalah identifikasi penyebab terjadinya klaim pending di RSU Kota Tangerang Selatan sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan klaim JKN. Penelitian ini adalah studi kasus yang menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada 10 informan terpilih. Telaah dokumen dan observasi juga dilakukan untuk mendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan penyebab klaim pending disebabkan oleh ketidaksesuaian pengisian resume medis (33,97%), konfirmasi koding diagnosa dan prosedur (30,01%), ketidaksesuaian administrasi klaim sebanyak 24,90%, konfirmasi karena ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (9,83%) dan konfirmasi grouping (1,02%). Komponen sumber daya, komunikasi antar unit, karakteristik organisasi dalam fungsi pengawasan, sikap pelaksana dan faktor eksternal (sosial, ekonomi dan politik) mempengaruhi kejadian klaim pending RS. Rekomendasi dari penelitian ini adalah merevisi dan melakukan sosialisasi atas SOP dalam proses pengajuan klaim dan SOP penyelesaian klaim pending. Catatan penting lain adalah memberikan umpan balik kepada DPJP dan dokter di unit rawat inap tentang penyebab klaim pending. Pertemuan rutin antara tim casemix rumah sakit dengan BPJS Kesehatan juga menjadi pertimbangan dalam rekomendasi sebagai upaya mengaktifkan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) dan Tim Fraud.
Effective management of Jaminan Kesehatan National (JKN) patient claims is crucial to ensure efficient operations of the hospital's business operations, a backlog of pending claims can significantly impact hospital’s cash flow. RSU Kota Tangerang Selatan experienced an average pending claims rate of 27.96% per month throughout 2022. The studi aims to identify the causes of these pending claims at RSU Kota Tangerang Selatan and subsequently offer recommendations to enhance JKN claim management. Employing a qualitative method, utilizing a case study approach through in-depth interviews with ten informants, document review and observational data. The finding highlighted several root causes of pending claims, including inconsistencies in completing medical records (33.97%), inaccurate coding of diagnoses and procedures (30.01%), incompatibility of claim administration (24.90%), incomplete supporting claim documents (9.83%) and confirmation issues tied to grouping (1.02%). A combination of factors including resource allocation, inter-departmental communication, organizational dynamics in oversight functions, staff attitudes, and external influences (social, economic, and political) collectively contribute to the occurrence of pending claims. One of the crucial recommendations that emerge from this study is the need to review and disseminate Standard Operating Procedures (SOPs) related to claims submission and the resolution of pending claims. Establishing a feedback loop with attending physicians and inpatient doctors to address the causes of pending claims is also of paramount importance. Furthermore, routine meetings between the hospital's casemix team and BPJS Health is necessary as a strategic measure to activate both the Quality Control Cost Control Team (TKMKB) and the Fraud Team, aiming to mitigate future claim discrepancies.
B-2394
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ditia Gilang Shah Putra Rahim; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Adang Bachtiar, Ascobat Gani, Torang M. Napitupulu, Budi Hartono
Abstrak:
Read More
Latar belakang: Kejadian klaim pending rawat inap JKN di RS Pelni pada tahun 2022 dari 29.100 berkas yang diajukan pada pengajuan klaim tahap pertama sebanyak 949 berkas (3,26%). Hal ini dapat menghambat operasional, pengembangan pelayanan dan mengganggu arus kas, sehingga perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap penyebab klaim pending. Tujuan: Diidentifikasi variabel penyebab klaim pending sehingga dapat memperbaiki sistem pengajuan klaim JKN di RS Pelni. Metode penelitian: Desain penelitian deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap 8 informan dan telaah terhadap 459 berkas untuk diidentifikasi penyebab masalah berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian: Alasan berkas klaim yang pending adalah konfirmasi coding diagnosis dan prosedur sebanyak 38,7%, kesalahan pengisian resume medis sebanyak 23,8%, ketidaklengkapan berkas penunjang sebanyak 13,6%, konfirmasi pembayaran oleh Jasa Raharja sebanyak 5,1%, kesalahan grouping sebanyak 0,4%. Walaupun persentase klaim pending relatif rendah (3.26%), tetapi pembiaran akan mengakibatkan kesehatan arus kas operasional serta potensi keterlambatan arus kas masuk senilai minimal 2% dari total pendapatan per bulan. Kesimpulan: Alasan klaim pending berhubungan dengan tenaga coder baru, clinical pathway belum dijalankan dengan baik, kurangnya supervisi DPJP dalam membuat resume medis. Dibutuhkan pelatihan dan supervisi terhadap SDM, membangun komunikasi efektif antar stakeholder dan melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan klaim. Kata kunci: RS Pelni, klaim pending, teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.
Background: The incidence of JKN inpatient pending claims at Pelni Hospital in 2022 out of 29,100 files submitted in the first stage of claim submission was 949 files (3.26%). This can hinder operations, service development and disrupt cash flow, so it is necessary to identify and analyze the causes of pending claims. Objective: To identify the variables that cause pending claims so that they can improve the system for submitting JKN claims at Pelni Hospital. Research method: Descriptive research design through in-depth interviews with 8 informants and analysis of 459 files to identify the causes of problems based on the theory of policy implementation by Van Meter and Van Horn. The results of the study: The reasons for pending claim files were confirmation of diagnosis coding and procedures as much as 38.7%, medical resume filling errors as much as 23.8%, incomplete supporting documents as much as 13.6%, payment confirmation by Jasa Raharja as much as 5.1%, grouping error of 0.4%. Even though the percentage of pending claims is relatively low (3.26%), neglecting it will result in a healthy operational cash flow and potential delays in cash inflows of at least 2% of total income per month. Conclusion: The reasons for pending claims are related to new coder staff, clinical pathways that have not been implemented properly, lack of DPJP supervision in making medical resumes. HR training and supervision is needed, building effective communication between stakeholders and monitoring and evaluating related to claim management.
B-2392
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉