Ditemukan 37458 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Angga Bagus Pratama; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Agus Rahmanto
Abstrak:
Penerapan kapitasi berbasis komitmen pelayanan yang kini dikenal dengan kapitasi berbasis kinerja (KBK) merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional. Telah banyak publikasi yang menyajikan studi kasus di tingkat FKTP mengenai faktor apa saja yang berkontribusi atau menghambat pencapaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang membuat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mencapai target KBK, dengan menggunakan desain Literature Review. Basis pencarian literatur yang digunakan adalah Google Scholar dan GARUDA. Dari jumlah pencarian 917 artikel, setelah menghilangkan duplikasi, menyaring dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi, didapatkan hasil akhir 11 artikel dengan hampir seluruhnya menggunakan desain kualitatif berupa studi kasus. Hasil penyaringan literatur disajikan dengan diagram PRISMA. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah SDM yang cukup, tersedianya sarana dan prasarana yang cukup, dana di Puskesmas yang cukup serta tersalurkan dengan baik, dan adanya kodifikasi penyakit untuk meningkatkan pelayanan yang optimal, merupakan kondisi yang membuat tercapainya target KBK. Faktor yang dianggap menyulitkan tercapainya KBK antara lain ketersediaan SDM yang belum tercukupi, sarana dan prasarana yang belum memadai, ketersediaan dana yang belum tercukupi , jumlah peserta yang terlalu banyak atau melebihi standar kapasitas di FKTP dan kebijakan target yang dianggap terlalu tinggi oleh FKTP.
The implementation of service commitment-based capitation which is now known as Capitation Based Commitment (CBC) is an effort to improve the quality of services in the National Health Insurance scheme. There have been many publications that present case studies at the FKTP level regarding what factors contribute to or hinder achievement. This study aims to identify the factors that make First Level Health Facilities achieve the KBK target, using the Literature Review design. The literature search bases used are Google Scholar and GARUDA. From the number of searches for 917 articles, after eliminating duplication, filtering using inclusion and exclusion criteria, the final results obtained are 11 articles with almost all of them using a qualitative design in the form of case studies. The results of the literature screening are presented with a PRISMA diagram. The results of the study indicate that a sufficient number of human resources, the availability of adequate facilities and infrastructure, sufficient funds at the Puskesmas and well channeled, and the codification of diseases to improve optimal services, are conditions that make the KBK target achievable. Factors that are considered difficult to achieve KBK include the number of participants who are too many or exceed the capacity standard in FKTP and target policies that are considered too high by FKTP.
Read More
The implementation of service commitment-based capitation which is now known as Capitation Based Commitment (CBC) is an effort to improve the quality of services in the National Health Insurance scheme. There have been many publications that present case studies at the FKTP level regarding what factors contribute to or hinder achievement. This study aims to identify the factors that make First Level Health Facilities achieve the KBK target, using the Literature Review design. The literature search bases used are Google Scholar and GARUDA. From the number of searches for 917 articles, after eliminating duplication, filtering using inclusion and exclusion criteria, the final results obtained are 11 articles with almost all of them using a qualitative design in the form of case studies. The results of the literature screening are presented with a PRISMA diagram. The results of the study indicate that a sufficient number of human resources, the availability of adequate facilities and infrastructure, sufficient funds at the Puskesmas and well channeled, and the codification of diseases to improve optimal services, are conditions that make the KBK target achievable. Factors that are considered difficult to achieve KBK include the number of participants who are too many or exceed the capacity standard in FKTP and target policies that are considered too high by FKTP.
S-11561
Depok : FKM-UI, 2022
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hana Zakiyah; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Pujiyanto, Laksmi Damaryanti
Abstrak:
Read More
Latar Belakang: Gangguan kesehatan mental memberikan beban ekonomi signifikan secara global, dengan proyeksi kerugian mencapai USD 6 triliun pada tahun 2030. Di Indonesia, estimasi biaya langsung tahunan mencapai Rp87,5 triliun apabila seluruh invidiu dengan gangguan mental menjalani pengobatan rutin. Tujuan: Mengetahui besaran biaya dan faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya layanan kesehatan mental pada rawat jalan FKRTL Peserta JKN. Metode: Desain studi dengan potong lintang menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan 2024. Analisis dilakukan secara univariat dan bivariat terhadap 785.150 peserta aktif layanan kesehatan mental. Hasil: BPJS Kesehatan menanggung total biaya layanan kesehatan mental sebesar Rp3,4 triliun dalam satu tahun. Terdapat hubungan signifikan antara biaya layanan dengan usia, segmentasi peserta, jumlah diagnosis, frekuensi kunjungan RJTL, regional FKRTL, kepemilikan FKRTL, dan kondisi penyakit kronis. Kesimpulan: Biaya tertinggi ditemukan pada kelompok usia lanjut dan wilayah Regional 1, yang mencerminkan konsentrasi layanan serta akses yang lebih optimal. Temuan ini menyoroti pentingnya pemerataan dan pendekatan berbasis kebutuhan layanan kesehatan mental.
Background: Mental health disorders present a significant global economic burden, with projected losses reaching USD 6 trillion by 2030. In Indonesia, the estimated annual direct cost may reach IDR 87.5 trillion if all individuals with mental disorders undergo routine treatment. Objective: To identify the total cost and factors associated with mental health service expenditures in outpatient care at advanced referral health facilities (FKRTL) for JKN participants. Methods: This study uses cross-sectional design using the 2024 BPJS Kesehatan Sample Data. Univariate and bivariate analyses were conducted on 785,150 active mental health service users. Results: BPJS Kesehatan covered a total of IDR 3.4 trillion in mental health outpatient services within one year. There was a significant relationship between service costs and age, participant segmentation, number of diagnoses, outpatient visits frequency, advanced health facilities regional, advanced referral health facilities ownership, and chronic disease conditions. Conclusions: The highest costs were observed among the elderly and in Regional 1, reflecting a concentration of services and better access. These findings highlight the importance of equitable distribution and need-based approaches in mental health service financing.
Background: Mental health disorders present a significant global economic burden, with projected losses reaching USD 6 trillion by 2030. In Indonesia, the estimated annual direct cost may reach IDR 87.5 trillion if all individuals with mental disorders undergo routine treatment. Objective: To identify the total cost and factors associated with mental health service expenditures in outpatient care at advanced referral health facilities (FKRTL) for JKN participants. Methods: This study uses cross-sectional design using the 2024 BPJS Kesehatan Sample Data. Univariate and bivariate analyses were conducted on 785,150 active mental health service users. Results: BPJS Kesehatan covered a total of IDR 3.4 trillion in mental health outpatient services within one year. There was a significant relationship between service costs and age, participant segmentation, number of diagnoses, outpatient visits frequency, advanced health facilities regional, advanced referral health facilities ownership, and chronic disease conditions. Conclusions: The highest costs were observed among the elderly and in Regional 1, reflecting a concentration of services and better access. These findings highlight the importance of equitable distribution and need-based approaches in mental health service financing.
S-12051
Depok : FKM-UI, 2025
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dita Ardiarini; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Atik Nurwahyuni, Wilda Alvernia Lumban Gaol
Abstrak:
Manajemen klaim memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu pada pembayaranatas pelayanan kesehatan yang telah diberikan menggunakan asuransi (BPJS Kesehatan).Unit ini menentukan arus kas keuangan rumah sakit dan menentukan suatu klaim harussegera dibayar, ditunda maupun ditolak. Penelitian ini menggunakan metode literaturereview yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pending claim BPJSKesehatan di rumah sakit. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaranpelaksanaan dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya pendingclaim BPJS Kesehatan di rumah sakit serta upaya untuk menguranginya. Untukmemperoleh literatur yang layak uji, dilakukan tinjauan literatur menggunakan pedomanPRISMA. Kemudian didapatkan 15 penelitian yang layak uji. Hasil penelitian ini adalah6 faktor yang mempengaruhi terjadinya pending claim BPJS Kesehatan di rumah sakit,yaitu faktor sumber daya manusia, kebijakan/SOP, sarana dan prasarana, administrasiklaim, faktor eksternal, dan evaluasi. Faktor administrasi klaim merupakan faktorterbanyak yang menyebabkan terjadinya pending claim di rumah sakit. Rumah sakitsudah melakukan upaya untuk mengurangi ternyadinya pending claim BPJS Kesehatan,tetapi masih banyak berkas klaim yang dikembalikan oleh BPJS Kesehatan. Untuk itu,rumah sakit juga perlu membuat strategi dan melaksanakan secara berkelanjutan untukmengurangi dampak yang dapat ditimbulkan.Kata kunci: Berkas klaim, BPJS Kesehatan, klaim BPJS, Pending claim, rumah sakit.
Claim management has a very important function, including payment for healthservices that have been provided using insurance (BPJS of health). This unit determinesthe financial cash flow of the hospital and determines a claim must be paid immediately,postponed or rejected. This study use a literature review method that discuss factorsrelated to pending claim BPJS at the hospital. The purpose of this study is to get anoverview of the implementation and what factors are related to pending BPJS claim andefforts to reduce them. In order to acquire a proper literature test, a literature review wasconducted using PRISMA guidelines. The search found 15 studies that eligible for thestudy.The 15 studies showed factors related to pending claim at hospital were humanresource, policy, facilities and infrastructure, claim administration, external factor andevaluation. Claim administration factor more likely appeared as cause for pending BPJSclaim. The hospitals have made efforts to reduce pending BPJS claim, but there are stillmany claim files returned by BPJS Health. For this reason, the hospitals also must createstrategies and implement sustainably to overcome the impact caused by pending BPJSclaim.Key words: BPJS claim, BPJS of health, claim file, hospitals, pending claim.
Read More
Claim management has a very important function, including payment for healthservices that have been provided using insurance (BPJS of health). This unit determinesthe financial cash flow of the hospital and determines a claim must be paid immediately,postponed or rejected. This study use a literature review method that discuss factorsrelated to pending claim BPJS at the hospital. The purpose of this study is to get anoverview of the implementation and what factors are related to pending BPJS claim andefforts to reduce them. In order to acquire a proper literature test, a literature review wasconducted using PRISMA guidelines. The search found 15 studies that eligible for thestudy.The 15 studies showed factors related to pending claim at hospital were humanresource, policy, facilities and infrastructure, claim administration, external factor andevaluation. Claim administration factor more likely appeared as cause for pending BPJSclaim. The hospitals have made efforts to reduce pending BPJS claim, but there are stillmany claim files returned by BPJS Health. For this reason, the hospitals also must createstrategies and implement sustainably to overcome the impact caused by pending BPJSclaim.Key words: BPJS claim, BPJS of health, claim file, hospitals, pending claim.
S-10319
Depok : FKM-UI, 2020
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Amilla Wulandhani; Pembimbing: Hafizurrachman; Penguji: Pujiyanto, Handaryo
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran ketersediaan dokter, ketersediaan obat-obatan, fasilitas kesehatan, pemahaman dokter sebagai gatekeeper, pemahaman dokter tentang kapitasi, dan diagnosis medis terhadap kasus rujukan peserta Askes Sosial di Puskesmas Sumbersari Bantul tahun 2012.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan obat dan fasilitas kesehatan,rendahnya pemahaman dokter mengenai gatekeeper dan kapitasi, serta banyaknya pasien penyakit kronis menyebabkan kasus rujukan tinggi. Diperlukan ketegasan dokter untuk mengurangi kasus rujukan yang bukan berdasarkan indikasi medis serta koordinasi antara PT Askes, Dinas Kesehatan, dan puskesmas untuk menyediakan obat dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan di puskesmas.Kata kunci: Kasus rujukan, rujukan puskesmas, puskesmas sebagai gatekeeper ̧ kapitasi
This study aims to describe the physician availability, drugs availability, healthfacilities, physician understanding as a gatekeeper, physician understanding ofcapitation, and medical diagnosis in referral case from primary health care ofAskes Sosial participants at Puskesmas Sumbersari Bantul in 2012. This studyuses descriptive qualitative research design. The result indicates that the limiteddrugs and health facilities, physician lack of understanding about gatekeeper andcapitation, and number of patients with chronic disease, causing high referralcases. The researcher suggests improving the physician decision to reduce referralcase that is not based on medical indication and also improving the coordinationbetween PT Askes, Dinas Kesehatan, and primary health care to provide thedemand of drugs and health facilities in primary health care.Key words:Referral case, referral from primary health care, primary health care as agatekeeper, capitation
Read More
This study aims to describe the physician availability, drugs availability, healthfacilities, physician understanding as a gatekeeper, physician understanding ofcapitation, and medical diagnosis in referral case from primary health care ofAskes Sosial participants at Puskesmas Sumbersari Bantul in 2012. This studyuses descriptive qualitative research design. The result indicates that the limiteddrugs and health facilities, physician lack of understanding about gatekeeper andcapitation, and number of patients with chronic disease, causing high referralcases. The researcher suggests improving the physician decision to reduce referralcase that is not based on medical indication and also improving the coordinationbetween PT Askes, Dinas Kesehatan, and primary health care to provide thedemand of drugs and health facilities in primary health care.Key words:Referral case, referral from primary health care, primary health care as agatekeeper, capitation
S-7685
Depok : FKM-UI, 2013
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Khairunnisa Safina Rahma; Pembimbing: Septiara Putri; Penguji: Pujiyanto
Abstrak:
Read More
Tesis ini membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kejadian catastrophic health expenditure (CHE) pada rumah tangga di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Penelitian ini adalah penelitian yang melibatkan studi dari negara berpenghasilan rendah dan menengah dengan metode literature review. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat prevalensi kejadian CHE dan faktor-faktor yang meningkatkan risiko CHE pada rumah tangga. Hasil dari literature review ini menunjukkan prevalensi CHE tertinggi diantara negara berpengasilan menengah yaitu pada Negara Myanmar dengan 22,7% dari total populasi. Sementara pada negara berpengasilan rendah, prevalensi CHE tidak jauh berbeda dengan negara berpenghasilan menengah. Kejadian CHE pada rumah tangga dilatar belakangi oleh faktor-faktor seperti faktor sosio-demografi, faktor penykit dan perawatan, aksesibilitas ke pelayanan kesehatan, dan wilayah tempat tinggal rumah tangga. Peran asuransi kesehatan berpengaruh untuk mengurangi risiko rumah tangga mengalami CHE, dan prevalensi CHE di suatu negara.
This thesis discusses the factors that influence the occurrence of catastrophic health expenditure (CHE) among households in low and middle income countries. This research is a study involving studies from low and middle income countries with a literature review. method. This study aims to identify the prevalence of CHE events and the factors that increase the risk of CHE in households. The results of this literature review show that the highest prevalence of CHE among middle-income countries is in Myanmar with 22.7% of the total population. Meanwhile, in low-income countries, the prevalence of CHE is not much different from countries with middle-income. The occurrence of CHE in households is motivated by factors such as socio-demographic factors, disease and treatment factors, accessibility to health services, and the area where the household resides. The role of health insurance has an effect on reducing the risk of households experiencing.
S-11223
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Enzelika Rahel Sininta; Pembiming: Atik Nurwahyuni; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Erfan Chandra Nugraha
Abstrak:
Read More
Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan persalinan sectio caesarea di fasilitas rujukan tingkat lanjut di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023, menggunakan desain penelitian non-eksperimental analitikal dengan pendekatan cross-sectional data sampel BPJS Kesehatan 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebesar 77,6% peserta melahirkan dengan tindakan sectio caesarea. Beberapa faktor ditemukan memiliki hubungan signifikan terhadap pemilihan metode persalinan ini, antara lain: usia >35 tahun (OR: 1,93; 95% CI: 1,68–2,21), domisili di Jakarta Timur (OR: 4,68; 95% CI: 4,18–5,25), status kepesertaan PBPU (OR: 2,50; 95% CI: 2,23–2,79), hak kelas rawat Kelas I, kepemilikan fasilitas swasta (OR: 3,19; 95% CI: 3,08–3,32), tipe FKRTL kelas C (OR: 1,50; 95% CI: 1,47–1,75), serta lokasi FKRTL di Jakarta Timur (OR: 3,75; 95% CI: 3,53–3,98). Faktor riwayat sectio caesarea merupakan prediktor terkuat (OR: 77,2; 95% CI: 61,42–97,2), yang menunjukkan adanya kecenderungan tinggi untuk menjalani sectio berulang. Temuan ini menegaskan pentingnya perhatian terhadap keputusan medis pada persalinan pertama yang berpotensi memengaruhi pola persalinan berikutnya. Intervensi perlu dilakukan secara menyeluruh, baik pada sisi ibu melalui intervensi preventif dan penguatan kesiapan sejak di layanan primer, maupun pada sisi pelayanan melalui audit medis dan penerapan panduan klinis yang ketat.
This study aims to analyze the use of caesarean section deliveries in advanced referral health facilities in DKI Jakarta Province in 2023, using an non-experimental analytical cross-sectional design based on BPJS Health sample data from 2024. Results showed that 77.6% of participants gave birth via caesarean section. Several factors were significantly associated with caesarean delivery, including age over 35 years (OR: 1.93; 95% CI: 1.68–2.21), residence in East Jakarta (OR: 4.68; 95% CI: 4.18–5.25), PBPU insurance status (OR: 2.50; 95% CI: 2.23–2.79), Class I inpatient entitlement, private hospital ownership (OR: 3.19; 95% CI: 3.08–3.32), Class C hospital type (OR: 1.50; 95% CI: 1.47–1.75), and facility location in East Jakarta (OR: 3.75; 95% CI: 3.53–3.98). History of caesarean section was the strongest predictor (OR: 77.2; 95% CI: 61.42–97.2), indicating a high likelihood of reccuring procedures. These findings highlight the importance of careful medical decision-making during the first delivery, as it can significantly influence subsequent delivery patterns. Comprehensive interventions are needed, both on the maternal side through preventive measures and strengthened readiness starting at the primary care level, and on the service side through medical audits and strict implementation of clinical guidelines.
This study aims to analyze the use of caesarean section deliveries in advanced referral health facilities in DKI Jakarta Province in 2023, using an non-experimental analytical cross-sectional design based on BPJS Health sample data from 2024. Results showed that 77.6% of participants gave birth via caesarean section. Several factors were significantly associated with caesarean delivery, including age over 35 years (OR: 1.93; 95% CI: 1.68–2.21), residence in East Jakarta (OR: 4.68; 95% CI: 4.18–5.25), PBPU insurance status (OR: 2.50; 95% CI: 2.23–2.79), Class I inpatient entitlement, private hospital ownership (OR: 3.19; 95% CI: 3.08–3.32), Class C hospital type (OR: 1.50; 95% CI: 1.47–1.75), and facility location in East Jakarta (OR: 3.75; 95% CI: 3.53–3.98). History of caesarean section was the strongest predictor (OR: 77.2; 95% CI: 61.42–97.2), indicating a high likelihood of reccuring procedures. These findings highlight the importance of careful medical decision-making during the first delivery, as it can significantly influence subsequent delivery patterns. Comprehensive interventions are needed, both on the maternal side through preventive measures and strengthened readiness starting at the primary care level, and on the service side through medical audits and strict implementation of clinical guidelines.
S-12060
Depok : FKM UI, 2025
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Wildan Agung Nur'Alim; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Rien Pramindari
Abstrak:
Read More
Penelitian ini menganalisis utilisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Penelitian menggunakan desain cross-sectional dengan menggunakan data sampel BPJS tahun 2015-2022 yang berisi data kunjungan tahun 2022. Penelitian ini menggunakan Chi-square. Dalam penelitian ini dapat diobservasi bahwa utilisasi pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh peserta JKN pada tahun 2015-2022 sebesar 331.008.686 kunjungan dengan total kunjungan ke pelayanan kesehatan mental di FKTP sebesar 1.158.843 kunjungan. Proporsi utilisasi pelayanan kesehatan mental di FKTP di Indonesia lebih besar pada jenjang umur dewasa dengan besar 994.553 kunjungan, jenis kelamin laki-laki sebesar 639.442 kunjungan, status belum kawin sebesar 632.421, tinggal di Provinsi Jawa Tengah sebesar 234.583 kunjungan, berkunjung ke puskesmas sebesar 935.204 kunjungan, dan segmen peserta PBI APBN sebesar 470.619 kunjungan. Oleh karena itu, memastikan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan mental di FKTP beserta tenaga ahli kesehatan mental yang terlatih dan sesuai standar harus ditingkatkan, terlebih daerah dengan kunjungan tertinggi.
This study analyses the utilisation of first-level health facilities for mental health services in Indonesia. The study used a cross-sectional design using BPJS sample data for 2015-2022 which contained visit data for 2022. This study used Chi-square. It was observed that the utilisation of primary healthcare services by JKN participants in 2015-2022 was 331,008,686 visits with a total of 1,158,843 visits to mental health services at primary healthcare facilities. The proportion of mental health service utilisation at primary healthcare facilities in Indonesia is greater in the adult age group with 994,553 visits, male gender with 639,442 visits, unmarried status with 632,421 visits, living in Central Java Province with 234,583 visits, visiting puskesmas with 935,204 visits, and the PBI APBN participant segment with 470,619 visits. Therefore, ensuring the availability of mental health service facilities at FKTP along with trained and standardised mental health experts must be improved, especially in areas with the highest visits.
S-11716
Depok : FKM UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Amany Mufidah Hayati; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Muhammad Ridha Akbar
Abstrak:
Read More
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia selalu mengalami defisit dari tahun ke ta-hun. Tingginya angka defisit yang dialami salah satunya disebabkan oleh rendahnya ting-kat kepatuhan pembayaran iuran, terlebih pada masyarakat pekerja Informal, yang terma-suk ke dalam PBPU/BP yang tidak termasuk PBI namun tidak sedikit yang menunggak dalam membayar iuran. Dimana ini merupakan tantangan yang dihadapi negara berkem-bang seperti Indonesia dengan tingginya jumlah penduduk yang tidak termasuk ke dalam kelompok miskin dan bekerja di sektor perekonomian informal. Acap kali PBPU/PB tidak ingin mendaftar dan tidak ingin membayar iuran JKN sedangkan manfaat yang diterima sangat bagus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memen-garuhi Willingness to Pay (WTP) iuran JKN pada pekerja informal di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah literature review, yang berfokus pada sebuah topik yang menjadi minat dalam sebuah penulisan ini yakni WTP iuran JKN masyarakat Indo-nesia pada pekerja sektor Informal dengan pencarian sumber informasi dilakukan menggunakan database online yang dapat diakses secara bebas maupun berlangganan, yaitu Remote.lib.ui, Proquest, dan Google Scholar. Penelitian ini membahas mengenai faktor yang memengaruhi kemauan membayar pada pekerja informal untuk iuran JKN, antara lain mengenai gambaran WTP di Indonesia, faktor rata-rata pendapatan yang diterima, faktor sosial demografi, tingkat pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan juga pemanfaatan akan fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor WTP iuran JKN pada masyarakat informal di Indonesia beragam, yakni dari karakteristik daerah dari distrik fiskal terendah hingga tertinggi dimana daerah dengan pa-jak yang rendah merupakan hambatan terhadap tingkat WTP iuran JKN, lalu rerata pema-sukan yang diterima dimana upah lebih besar dari Rp 3,5 juta per bulan memiliki tingkat WTP yang lebih tinggi, sosial demografi dengan variabel jenis kelamin perempuan mem-iliki tingkat WTP yang lebih tinggi daripada lelaki, pendapatan perkapita dan konsumsri rumah tangga yang diterima setiap daerah, hubungan dari peran kader dan variabel kondisi kesehatan di masyarakat, faktor akses yang sulit merupakan salah satu hambatan dalam meningkatkan WTP, pun dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan dimana masyarakat yang pernah memanfaatkan dan menggunakan fasilitas seperti rawat jalan dan rawat inap mem-iliki hubungan untuk meningkatkan tingkat WTP iuran JKN pada pekerja informal.
Indonesia's National Health Insurance (JKN) always experiences a deficit from year to year. One of the reasons for the high deficit rate is the low level of compliance with pay-ment of contributions, especially among informal workers, who are included in PBPU/BP which are not included in PBI but are not a few in arrears in paying contributions. Where this is a challenge faced by developing countries like Indonesia with a high number of people who are not included in the poor group and work in the informal economy sector. Often PBPU/PB don't want to enroll and having a low rate of Willingness to Pay (WTP) moreover don’t want to pay anymore the JKN contributions even though the benefits they will receive are very good. The purpose of this study was to determine the factors that in-fluence the WTP of JKN contributions for informal workers in Indonesia. The research used is a literature review, which focuses on a topic that is of interest in this paper, WTP of the Indonesian people's JKN contributions to Informal sector workers by finding for sources of information using an online database that can be accessed freely or subscribed to, namely Remote.lib.ui, ProQuest, and Google Scholar. This study discusses the factors that influence the willingness to pay informal workers for JKN contributions, including the description of the unqualified in Indonesia, the average income received, social demo-graphic factors, education level, access to health services and utilization of health service facilities. The results of the study shows that the WTP factors for JKN contributions in the informal community in Indonesia vary, namely from the characteristics of the regions from the lowest to the highest fiscal districts where regions with low taxes are an obstacle to the WTP level of JKN contributions, then the average income received where wages more than IDR 3.5 million per month has a higher WTP rate, socio-demographic variables with female gender have a higher WTP rate than men, per capita income and household consumption received by each region, the relationship between the role of cadres and vari-ables health conditions in the community, the factor of difficult access to healthcare is one of the obstacles in increasing WTP, even in the use of health facilities where people who have used and used facilities such as outpatient and inpatient care have a relationship to increasing the WTP rate of JKN contributions to informal workers.
S-11200
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Maria Anjani Septiana; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Khaterina Kristina Manurung
Abstrak:
Read More
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) peserta JKN di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional yang menggunakan data sekunder berupa Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2019. Total sampel yang diperoleh sebesar 47.606 peserta. Uji hubungan dianalisis menggunakan uji Single Logistic Regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama di Provinsi Nusa Tenggara timur cukup rendah yaitu sebesar 14,41%. Utilisasi Rawat Jalan Tingkat Pertama banyak diakses oleh peserta dengan kelompok umur lansia (17,27%), berjenis kelamin perempuan (17,85%), berstatus kawin (17,92%), kelompok segmentasi PBPU (35,84%), peserta berstatus istri (23,69%), peserta yang terdaftar di FKTP jenis dokter umum (35,01%), peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatan milik swasta (32,59%), dan kelompok peserta yang bertempat tinggal di kota (36,06%). Seluruh variabel memiliki hubungan yang signifikan dengan utilisasi pelayanan kesehatan RJTP di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019.
This study aims to determine the factors related to the utilization of of first-level outpatient (RJTP) of JKN participants in East Nusa Tenggara province in 2019. This study is a quantitative study with a cross sectional study design that uses secondary data in the form of BPJS Kesehatan sample data in 2019. The total sample obtained was 47,606 participants. Relationship test was analyzed using Single Logistic Regression Test. The results showed that the utilization of first-level outpatient health services in East Nusa Tenggara province is quite low at 14.41%. The utilization of first-level outpatient is widely accessed by participants with the elderly age group (17,27%), female (17,85%), married status (17,92%), PBPU segmentation group (35,84%), wife status (23,69%), participants registered in the general practitioner type FKTP (35,01%), participants registered in privately owned health facilities (32,59%), and groups of participants residing in the city (36,06%). All variables have a significant relationship with the utilization of RJTP health services in East Nusa Tenggara province in 2019.
S-11215
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ekky Millening Tyas; Pembimbing: Kurnia Sari: Penguji: Puput Oktamianti, Ari Purwohandoyo
Abstrak:
Read More
Diperkirakan 45 juta prosedur operasi dibutuhkan setiap tahunnya di seluruh dunia, namun kurang dari 25% pasien kanker memiliki akses operasi yang aman, terjangkau, dan tepat waktu. Lambatnya penanganan akan menurunkan kualitas hidup dan ketahanan hidup pasien kanker. Penelitian ini mengidentifikasi faktor faktor yang memengaruhi waktu tunggu di berbagai negara menggunakan metode scoping review pada empat online database yaitu Semantic Scholar, PubMed, Science Direct, dan Google Scholar dengan hasil studi terinklusi adalah 12 studi. Studi terinklusi berasal dari Negara Indonesia, Kolumbia, Kanada, Amerika Serikat, Jerman, Swedia, dan Italia dengan metode penelitian kuantitatif atau mix-methods (kuantitatif dan kualitatif) yang terpublikasi di tahun 2019 sampai tahun 2022. Secara keseluruhan, waktu tunggu rata- rata pelayanan operasi pada pasien kanker di beberapa negara adalah sekitar 25 hari sampai 70 hari, dan pada kondisi khusus seperti pandemi COVID-19 waktu tunggu cenderung mengalami kenaikan sampai dengan sembilan bulan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tunggu dan dipetakan dalam 6 kategori, yaitu sosiodemografi, kondisi pasien, riwayat pengobatan, sumberdaya dan fasilitas pelayanan kesehatan, periode pelayanan, dan jenis jaminan kesehatan. Sebagian besar studi menunjukkan waktu tunggu yang lebih lama, sehingga dibutuhkan peran serta pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kanker dengan memerhatikan waktu waktu tunggu yang sesuai pada pasien kanker.
An estimated 45 million surgical procedures are needed annually worldwide, yet less than 25% of cancer patients have access to safe, affordable and timely surgeries. Slow treatment will reduce the quality of life and survival of cancer patients. This study identified factors that affect waiting times in various countries using the scoping review method on four online databases, namely Semantic Scholar, PubMed, Science Direct, and Google Scholar with the results of the study included 12 studies. The most inclusive studies came from Indonesia, Colombia, Canada, the United States, Germany, Sweden, and Italy with quantitative research methods (quantitative and qualitative) published from 2019 to 2022. Overall, the average waiting time for surgical services for cancer patients in some countries is around 25 days to 70 days, and in special conditions such as the COVID-19 pandemic, waiting times tend to increase by up to nine months. There are several factors that affect waiting time and are mapped into 6 categories, namely sociodemography, patient condition, medical history, health service resources and facilities, service period, and type of health insurance. Most of the studies show longer wait times, so it takes the participation of the government, health care facilities, and the public to improve the quality of cancer services by paying attention to the appropriate waiting time for cancer patients.
S-11192
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉