Abstrak:

---

Abstrak:

Dalam rangka mendukung Transformasi Layanan Rujukkan, Kementerian Kesehatan melaksanakan Transformasi Akreditasi Rumah Sakit. Hal ini menjadi salah satu upaya Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Namun, masih terdapat kendala dalam akreditasi yaitu pada pembinaan survei akreditasi, pre dan pasca survei. Melihat mutu pelayanan Kesehatan di Indonesia yang terus berkembang dan memerlukan peningkatan, maka perlu diketahui upaya apa saja yang dikerahkan oleh pemerintah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Upaya Percepatan Penyelenggaraan Akreditasi di Rumah Sakit di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan RI. Metodologi penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber yang mencakup wawancara dengan berbagai informan, serta triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi.  Hasil dari penelitian ini ialah Upaya Percepatan Penyelenggaraan Akreditasi melibatkan Sumber Daya Manusia mulai dari Menteri, Ketua Tim, Staff, yang memiliki kompetensi sarjana kesehatan maupun tidak dengan catatan memiliki pengalaman di fasyankes. Anggaran yang digunakan bersumber dari APBN & APBD. Pedoman utama dalam percepatan ini ialah Standar Akreditasi yang memberikan efektivitas dari segi substansi, tarif, dan metode penyelenggaraan Survei. Pencatatan dan pelaporan terintegrasi melalui Sistem Informasi Akreditasi Rumah Sakit (SINAR). Permasalahan terdapat pada keterbatasan SDM, pengajuan anggaran, serta ruangan untuk konsultasi. Namun capaian Rumah Sakit terakreditasi per Desember 2022 sudah tinggi yaitu 82% dari 100% target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024).

---

 

In order to support Referral Service Transformation, the Ministry of Health implements Hospital Accreditation Transformation. It's become one of the efforts of the Ministry of Health to provide quality health services. However, there are still obstacles in accreditation, namely in the development of accreditation surveys, pre, and post-surveys. Seeing the quality of health services in Indonesia which continues to grow and requires improvement, it is necessary to know what efforts are being made by the government to realize quality health services. The purpose of this study is to find out the description of efforts to accelerate the implementation of accreditation in hospitals in Indonesia by the Indonesian Ministry of Health. The research methodology used is qualitative research using in-depth interviews. Data validation was carried out through source triangulation, which included interviews with various informants and method triangulation by document review and observation. The results of this study are Efforts to Accelerate the Implementation of Accreditation involving Human Resources starting from Ministers, Team Leaders, Staff, who have a competency degree in health or not with a record of having experience in health facilities. The funding is sourced from APBN & APBD. The primary guideline in this acceleration is the Accreditation Standards which provide effectiveness in terms of substance, rates and methods of conducting Surveys. Integrated recording and reporting through the Hospital Accreditation Information System (SINAR). The problem lies in the limited human resources, submission of submissions, and the council for consultation. However, the achievements of accredited hospitals as of December 2022 are already high, namely 82% of the 100% target of the Medium Term Development Plan (2020-2024).

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak: Era globalisasi adalah era persaingan terhadap mutu dan kualitas sumber dayamanusia. saat ini pemerintah melakukan upaya strategis dalam menjamin mutu lulusandengan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan melalui sertifikasidan adanya surat tanda registrasi yang sebelumnya harus melalui tahap uji kompetensi.Maka Perguruan tinggi menjadi ujung tombak terhadap standarisasi kualitas lulusan. Salahsatu indikator mutu lulusan dapat dilihat dari akreditasi perguruan tinggi. Pada hakekatnyaperguruan tinggi harus terus menerus meningkatkan mutu pendidikan dengan dapat melihatpeluang, potensi, ancaman agar lebih efektif bertindak dan menghasilkan lulusan yang siapdi pasar kerja. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menggunakan data sekunder. Hasilpenelitian ini terdapat aspek kepemimpinan dan cara mengelola sumber dana masih rendah.Masih terlihatnya disparitas antara perguruan tinggi yang memiliki status akreditasi A, B,maupun C. Kesimpulan yang didapatkan bahwa menghasilkan lulusan Sarjana KesehatanMasyarakat sesuai standar nasional dan lulus uji komptensi, diharapkan perguruan tinggimemberikan perhatian yang seimbang bagi 8 (delapan) komponen uji kompetensi,khususnya aspek kepemimpinan dan dalam rangka menciptakan perguruan tinggi denganakreditasi A, diharapkan lembaga akreditasi memberikan pembinaan dan pengawasan bagiperguruan tinggi dalam hal peningkatan mutu.Kata kunci: Mutu pendidikan, uji kompetensi, akreditasi.

---

Globalization is an era of competition to the quality of human resources. This timethe goverment established a strategy effort to ensure graduate‟s competency by coachingand supervised human resource of public health through sertification and registration letterthat have to through the stage of core competency. So the university become the main coreto graduates standardization. One of graduate‟s quality indicator can be seen byaccreditation of the university. Essentially, the university have to increased education‟squality gradually by ability to see the oportunity, potency, and threat to be effective inaction and producing compatible graduate that ready to compete at the work field. This casestudy research was conducted with secondary data. The result of this research, there areleadership aspect and the way to manage resouce of fund is still low. We still could see thedisparity between the university with A accreditation, B, or C. The conclusion that wecould take is to produce Public Health gradute that match with national standard andpasssed core competency, university is being expeccted to give balanced attention for 8(eight) components of core competency, espescially in leadership aspect to create theuniversity with A accredition, accreditation foundation give coaching and monitoring to theuniversity in order of quality escalation.Key words: Quality of education, core competency, accreditation.

Abstrak:

---

Abstrak: Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIMKESDA) merupakan sistem pencatatan dan pelaporan program imunisasi berbasis web di Kota Tangerang yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi dan Informasi. Pemanfaatan SIMKESDA oleh petugas penanggung jawab program imunisasi puskesmas di Kota Tangerang masih tergolong rendah. Hal ini terbukti dengan perbedaan yang sangat signifikan antara capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada laporan imunisasi yang diunduh dari SIMKESDA dengan capaian IDL pada laporan manual. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan SIMKESDA oleh petugas penanggung jawab program imunisasi puskesmas di Kota Tangerang tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Kegiatan pengambilan data primer dilakukan dengan teknik penyebaran kuesioner kepada 36 petugas penanggung jawab program imunisasi puskesmas di Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai dengan bulan Maret tahun 2019 sebanyak 25% puskesmas telah berhasil mencapai target pemanfaatan SIMKESDA. Hasil menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan SIMKESDA dengan faktor individu maupun faktor organisasi. Sedangkan dalam faktor psikologi hanya persepsi kemudahan yang menunjukkan hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan SIMKESDA (p value: 0,039). Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan untuk tetap melanjutkan kegiatan pencatatan dan pelaporan menggunakan SIMKESDA dan mengembangkan SIMKESDA menjadi lebih user friendly serta memberikan reward and punishment kepada petugas sesuai dengan capiannya

Abstrak:

AKI dan AKB di Papua masih tinggi, hampir dua kali lebih besar AKI dan AKB Nasional. Disisi lain Depkes menargetkan pada tahun 2009, AKI turun dari 307/100.000 kelahiran hidup menjadi 226/100.000 kelahiran hidup dan AKB turun dari 35/1000 kelahiran hidup menjadi 25/1000 kelahiran hidup. Tingginya AKI dan AKB di Papua, akibat akumulasi masalah di Puskesmas yang ada di Papua. Program KIA Puskesmas merupakan salah satu cara akselerasi menurunkan AKI dan AKB di Indonesia. penelitian ini dilakukan guna menganalisis sistem program KIA Puskesmas Desain penelitian ini adalah, kualitatif dengan pendekatan sistem. Metode pengumpulan data, dengan cara wawancara mendalam untuk data primer dan telaah dokumen untuk data sekunder. Selanjutnya data dianalisis dengan content analysis. Tempat penelitian dilakukan di Enam Puskesmas di kabupaten Mimika selama dua bulan. Hasil penelitian: Aspek Pembiayaan: Sumber dana dari retribusi Puskesmas kurang sebab masyarakat berobat gratis. Alokasi APBD tahun 2007, 80% untuk fisik dan 20% operasional. Waktu pencairan dana pada akhir tahun. Aspek SDM: ketersediaan tenaga bidan di puskesmas, bervariasi, dari 0 samapai 15 bidan. Ketercukupan tenaga bidan puskesmas dengan rasio 1:1000 penduduk, semua puskesmas belum cukup. Aspek sarana; ketersediaan bervariasi, dari belum ada sarana, ada tapi belum cukup sampai ada dan cukup. Kondisi, sebagian kecil rusak, sebagian lagi baik. Aspek peralatan: semua puskesmas tersedia, cukup dan baik kondisinya. Aspek obat-obatan: semua puskesmas tersedia, cukup dan baik kondisinya. Aspek fungsi manajemen: diterapak berdasarkan pengalaman, terfrakmentasi sebab belum ada Renstra Dinkes sebagai pedoman. Aspek cakupan pelayanan: semua cakupan program KIA seperti K1, K4, Persalinan oleh Nakes dan pertolongan neonatus oleh Nakes masih rendah. Hal ini disebabkan kompilasi masalah pada komponen input dan process dari sistem pengelolaan program KIA di Puskesmas. Rekomendasi: (1) Perlu dibuatkan Renstra Dinkes (2) Perlu upaya untuk meningkatkan biaya operasional program KIA melalui kajian tentang (a) biaya minimal untuk operasional program di Puskesmas (b) ASKES daerah. (c) Perda tentang ibu hamil dan anak Balita dipelihara Pemda dan (c) Perda Promkes masuk dalam Muatan lokal pengajaran TK, SD, SMP, SMA. (3) Terkait dengan tenaga bidan, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan Kualitas dan kuantitas tenaga bidan serta memperhatikan pendistribuasiannya. (4) Perlu ada pengadaan dan perbaikan sarana sesuai kebutuhan Puskesmas.

Abstrak: Penilaian kinerja keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 21 tahun 2015 tentang penilaian kinerja bidang pendidikan bahwa berdasarkan data Biro Keuangan Kementerian Kesehatan, kinerja keuangan Poltekkes Kemenkes Jakarta III masih belum maksimal atau masih pada kriteria B. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hasil evaluasi sumatif kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pola pengelolaan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Penelitian ini adalah penelitian non eksprimental dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis rasio keuangan dan faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap kinerja keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 dari 7 rasio yang nilainya rendah meliputi kas rasio, rasio lancar, perputaran aset tetap, imbalan atas aset tetap, imbalan ekuitas, dan rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional. Faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu penetapan tarif yang belum cost based pricing, pendapatan dari pemanfaatan aset masih rendah, kurangnya promosi dan belum adanya pengelola yang berjiwa enterpreneurship. Selain itu unit bisnis Poltekkes Kemenkes Jakarta III yang terbatas dan sedikit. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan PNBP BLU dengan membuka prodi baru, meningkatkan pemanfaatan aset, pengembangan laboratorium untuk klinik dan kerjasama dengan Bapelkes Cikarang untuk pelaksanaan pelatihan. Kesimpulan belum maksimalnya kinerja keuangan disebabkan rendahnya capaian rasio keuangan, belum optimalnya pemanfaatan aset dan penetapan tarif yang belum cost based pricing serta mindset pegawai yang belum sama dalam mengelola BLU. Disarankan perlu menambahkan point enterpreneur pada pemilihan Direktur khusus Poltekkes BLU, perlu melatih pegawai agar memiliki kompetensi dalam pengelolaan BLU dan melakukan studi kelayakan terhadap peluang bisnis.

---

Based on the Regulation of the Director-General of Treasury number 21, 2015, concerning the evaluation performance in education, the assessment of the financial performance of the Public Service Agency (BLU), that obtained from the Ministry of Health's Finance Bureau, the financial performance of the Health Polytechnic of the Ministry of Health Jakarta III is unsatisfied or in criterion B. The research objective is to find out the results of a summative evaluation of financial performance based on financial ratios and factors that influence financial performance in the financial management pattern of BLU Health Polytechnic Ministry of Health, Jakarta III. This research is nonexperimental research with a qualitative approach to analyze financial ratios and other factors that influence the financial performance of BLU Health Polytechnic Ministry of Health, Jakarta III. The results showed that there were 6 out of 7 ratios with low values including cash ratios, current ratios, fixed assets turnover, returns on fixed assets, equity returns, and the ratio of PNBP income to operating expenses. Other factors that also affect are the setting of tariffs that have not been cost-based pricing, income from asset utilization is still low, the lack of promotion and the absence of an entrepreneurial manager. Besides, the business units of the Jakarta III Health Polytechnic are limited and few. Opening new study programs, increasing asset utilization, developing a laboratory for clinics, and collaborating with the Cikarang Health Training Agency for training implementation were efforts undertaken to increase the PNPB of BLU. The financial performance is concluded nonoptimal due to some reasons; the low achievement of financial ratios, inadequate utilization of assets, the tariff setting that is not yet cost-based pricing, and distinctive employee's mindsets in managing BLU. It is suggested that to add an entrepreneur's point in selecting a special Director of the Health Polytechnic specifically for BLU. It is necessary to train employees to have competence in BLU management and conduct a feasibility study on business opportunities