Transformasi digital telah menjadi topik pembicaraan di era globalisasi. Menurut APJII, tingkat penetrasi Internet di Indonesia terbilang tinggi. Namun, belum dapat mengimbangi peningkatan literasi digital yang memadai. Selain itu, laporan kunjungan peserta di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok menunjukkan bahwa sebanyak 60% peserta mengunjungi loket Layanan Administrasi. Melihat hal tersebut, BPJS Kesehatan melahirkan Layanan Administrasi Digital yang bernama Pandawa (Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp) dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pandangan peserta JKN yang berkunjung ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok mengenai kemudahan dan manfaat layanan Pandawa tahun 2025. Penelitian dilakukan dengan menerapkan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) yang bersifat kuantitatif. Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah peserta JKN yang merupakan pengguna layanan Pandawa dan sedang mengunjungi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok, sebesar 109 responden. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2025. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel-variabel yang memiliki hubungan dengan niat menggunakan layanan Pandawa, adalah variabel usia, pendidikan, perceived ease of use, perceived usefulness, dan attitude, dengan attitude sebagai faktor dominannya. Sementara itu, variabel jenis kelamin tidak memiliki hubungan dengan niat menggunakan layanan Pandawa. Penerimaan pengguna pada layanan Pandawa sudah cukup baik, serta diperlukan untuk peningkatan kualitas layanan sehingga dapat mengoptimalisasikan penerapan layanan Pandawa.

Digital transformation has become a prominent topic in the era of globalization. Despite the growing digital transformation trend, many health service users in Indonesia still prefer face-to-face interactions, indicating a gap in digital literacy and service adoption. In response to this issue, BPJS Kesehatan launched a digital administrative service called Pandawa (Administrative Service via WhatsApp). This study aims to explore the perceptions of JKN participants who visited the BPJS Kesehatan, Depok Branch Office in 2025, focusing on the perceived ease of use and usefulness of the Pandawa service. The research employs a quantitative approach using the Technology Acceptance Model (TAM) through a cross-sectional study design. The secondary data used in this study consists of participant visits to the BPJS Kesehatan Depok Branch Office in 2024. Primary data will also be needed through distributed questionnaires. The sample consists of 109 JKN participants who are users of the Pandawa service and visited the BPJS Health Depok office during the study, conducted in February 2025. The multivariate analysis shows that age, education, perceived ease of use, perceived usefulness, and attitude are significantly related to the intention to use the Pandawa service, with attitude being the dominant factor. Meanwhile, sex does not show a significant relationship to the intention to use the Pandawa service. Overall, user acceptance of the Pandawa service is relatively good, although further improvements in service quality are necessary to optimize its implementation.

 

 

 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan persalinan sectio caesarea di fasilitas rujukan tingkat lanjut di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023, menggunakan desain penelitian non-eksperimental analitikal dengan pendekatan cross-sectional data sampel BPJS Kesehatan 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebesar 77,6% peserta melahirkan dengan tindakan sectio caesarea. Beberapa faktor ditemukan memiliki hubungan signifikan terhadap pemilihan metode persalinan ini, antara lain: usia >35 tahun (OR: 1,93; 95% CI: 1,68–2,21), domisili di Jakarta Timur (OR: 4,68; 95% CI: 4,18–5,25), status kepesertaan PBPU (OR: 2,50; 95% CI: 2,23–2,79), hak kelas rawat Kelas I, kepemilikan fasilitas swasta (OR: 3,19; 95% CI: 3,08–3,32), tipe FKRTL kelas C (OR: 1,50; 95% CI: 1,47–1,75), serta lokasi FKRTL di Jakarta Timur (OR: 3,75; 95% CI: 3,53–3,98). Faktor riwayat sectio caesarea merupakan prediktor terkuat (OR: 77,2; 95% CI: 61,42–97,2), yang menunjukkan adanya kecenderungan tinggi untuk menjalani sectio berulang. Temuan ini menegaskan pentingnya perhatian terhadap keputusan medis pada persalinan pertama yang berpotensi memengaruhi pola persalinan berikutnya. Intervensi perlu dilakukan secara menyeluruh, baik pada sisi ibu melalui intervensi preventif dan penguatan kesiapan sejak di layanan primer, maupun pada sisi pelayanan melalui audit medis dan penerapan panduan klinis yang ketat.

---

This study aims to analyze the use of caesarean section deliveries in advanced referral health facilities in DKI Jakarta Province in 2023, using an non-experimental analytical cross-sectional design based on BPJS Health sample data from 2024. Results showed that 77.6% of participants gave birth via caesarean section. Several factors were significantly associated with caesarean delivery, including age over 35 years (OR: 1.93; 95% CI: 1.68–2.21), residence in East Jakarta (OR: 4.68; 95% CI: 4.18–5.25), PBPU insurance status (OR: 2.50; 95% CI: 2.23–2.79), Class I inpatient entitlement, private hospital ownership (OR: 3.19; 95% CI: 3.08–3.32), Class C hospital type (OR: 1.50; 95% CI: 1.47–1.75), and facility location in East Jakarta (OR: 3.75; 95% CI: 3.53–3.98). History of caesarean section was the strongest predictor (OR: 77.2; 95% CI: 61.42–97.2), indicating a high likelihood of reccuring procedures. These findings highlight the importance of careful medical decision-making during the first delivery, as it can significantly influence subsequent delivery patterns. Comprehensive interventions are needed, both on the maternal side through preventive measures and strengthened readiness starting at the primary care level, and on the service side through medical audits and strict implementation of clinical guidelines.

Latar Belakang: Gangguan kesehatan mental memberikan beban ekonomi signifikan secara global, dengan proyeksi kerugian mencapai USD 6 triliun pada tahun 2030. Di Indonesia, estimasi biaya langsung tahunan mencapai Rp87,5 triliun apabila seluruh invidiu dengan gangguan mental menjalani pengobatan rutin. Tujuan: Mengetahui besaran biaya dan faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya layanan kesehatan mental pada rawat jalan FKRTL Peserta JKN. Metode: Desain studi dengan potong lintang menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan 2024. Analisis dilakukan secara univariat dan bivariat terhadap 785.150 peserta aktif layanan kesehatan mental. Hasil: BPJS Kesehatan menanggung total biaya layanan kesehatan mental sebesar Rp3,4 triliun dalam satu tahun. Terdapat hubungan signifikan antara biaya layanan dengan usia, segmentasi peserta, jumlah diagnosis, frekuensi kunjungan RJTL, regional FKRTL, kepemilikan FKRTL, dan kondisi penyakit kronis. Kesimpulan: Biaya tertinggi ditemukan pada kelompok usia lanjut dan wilayah Regional 1, yang mencerminkan konsentrasi layanan serta akses yang lebih optimal. Temuan ini menyoroti pentingnya pemerataan dan pendekatan berbasis kebutuhan layanan kesehatan mental.  

---

Background: Mental health disorders present a significant global economic burden, with projected losses reaching USD 6 trillion by 2030. In Indonesia, the estimated annual direct cost may reach IDR 87.5 trillion if all individuals with mental disorders undergo routine treatment. Objective: To identify the total cost and factors associated with mental health service expenditures in outpatient care at advanced referral health facilities (FKRTL) for JKN participants. Methods: This study uses cross-sectional design using the 2024 BPJS Kesehatan Sample Data. Univariate and bivariate analyses were conducted on 785,150 active mental health service users. Results: BPJS Kesehatan covered a total of IDR 3.4 trillion in mental health outpatient services within one year. There was a significant relationship between service costs and age, participant segmentation, number of diagnoses, outpatient visits frequency, advanced health facilities regional, advanced referral health facilities ownership, and chronic disease conditions. Conclusions: The highest costs were observed among the elderly and in Regional 1, reflecting a concentration of services and better access. These findings highlight the importance of equitable distribution and need-based approaches in mental health service financing.