Ditemukan 34817 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Levi Dhynianti; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Mardiati Nadjib, Rima Damayanti, Sri Puji Wahyuni
Abstrak:
Read More
Tesis ini membahas kesiapan Puskesmas di DKI Jakarta dalam mengimplementasikan transformasi layanan primer pada tahun 2024. Kesiapan implementasi sangat menentukan efektivitas dan keberhasilan suatu kebijakan sehingga analisis kesiapan dilakukan guna mengidentifikasi sumber daya pendukung yang perlu disiapkan, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan (tantangan dan pendukung) serta faktor kondisi di internal organisasi puskesmas perlu dipersiapkan agar upaya transformasi yang akan dilaksanakan dapat berjalan optimal. Penelitian ini adalah operational research dengan pendekatan kuantitatif yang selanjutnya diperjelas dengan kualitatif. Data diperoleh melalui 2 tahap yaitu kuisioner dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam untuk memperjelas data yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Hasil penelitian pada penelitian ini diperoleh data bahwa terdapat 18 puskesmas(47%) puskesmas telah siap dan 20 puskesmas (53%) belum siap meengimplementasikan transformasi layanan primer. Aspek input (Pelayanan Kesehatan, SDM, Sistem Informasi, Sarana Prasarana dan Alat), aspek proses (tatakelola dan kebijakan) serta aspek output (akses, cakupan, mutu dan keselamatan pasien) menjadi faktor penentu kesiapan. Adanya komitmen antar stakeholder, strategi berupa kebijakan baru dalam layanan, serta karakteristik puskesmas yang berstatus BLUD serta kondisi akses, cakupan dan keselamatan pasien yang baik saat pelaksanaan implementasi merupakan faktor pendorong yang dapat mendukung implementasi layanan primer. Sementara belum jelasnya status kader dan insentif kader, serta dashboard pelaporan yang belum maksimal menjadi tantangan dalam pelaksanaan implementasi. Oleh karena itu dukungan dari Kementerian Kesehatan, fasilitasi dari Dinas Kesehatan Provinsi serta upaya maksimal dari puskesmas perlu dilakukan maksimal sehingga implementasi transformasi layanan primer dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan target.
This thesis discusses the readiness of community health centers (Puskesmas) in DKI Jakarta to implement primary health care transformation in 2024. The readiness of implementation significantly determines the effectiveness and success of a policy, hence an analysis of readiness is conducted to identify the supporting resources that need to be prepared, the factors influencing policy implementation (challenges and supports), as well as the internal conditions of the Puskesmas that need to be prepared to ensure the transformation efforts can be carried out optimally. This research is operational research with a quantitative approach, which is further clarified with qualitative methods. Data was obtained through two stages: questionnaires followed by in-depth interviews to clarify data that cannot be explained quantitatively. The results of this study indicate that 18 Puskesmas (47%) are ready, and 20 Puskesmas (53%) are not yet ready to implement the primary health care transformation. Input aspects (Health Services, Human Resources, Information Systems, Facilities and Equipment), process aspects (governance and policies), and output aspects (access, coverage, quality, and patient safety) are the determining factors of readiness. The commitment among stakeholders, strategies in the form of new policies in services, the characteristics of Puskesmas with BLUD status, as well as good access, coverage, and patient safety during the implementation are supporting factors that can aid the implementation of primary services. Meanwhile, unclear status and incentives for cadres, as well as suboptimal reporting dashboards, pose challenges in the implementation. Therefore, support from the Ministry of Health, facilitation from the Provincial Health Office, and maximum efforts from the Puskesmas are necessary to ensure that the implementation of primary health care transformation can be carried out in line with the objectives and targets.
T-6991
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Asyifa Widya Wardaningtyas; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Adang Bachtiar, Mardiati Nadjib, Anhari Achadi, Kurnia Permitasari
Abstrak:
Read More
Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) merupakan salah satu wujud transformasi pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan pada setiap fase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesiapan implementasi kebijakan ILP di wilayah dengan karakteristik perkotaan, yaitu Kota Depok, melalui Puskesmas Cinere, Puskesmas Cipayung, dan Puskesmas Abadijaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Informan penelitian ini berjumlah 33 orang yang mewakili berbagai instansi yang terlibat. Hasil penelitian menunjukan bahwa model pelayanan ILP yang diharapkan di Kota Depok adalah integrasi fasilitas layanan kesehatan primer untuk mendukung tiga fokus ILP. Integrasi ini didasari oleh jumlah fasilitas layanan kesehatan primer yang memadai di Kota Depok. Komitmen politik dari pemerintah pusat dan pemerintah kota telah siap mendukung implementasi ILP. Namun, ketersediaan kebijakan, pendanaan, SDM kesehatan, infrastruktur, obat dan alat kesehatan, serta teknologi digital belum optimal untuk menunjang implementasinya. Walaupun demikian, Kota Depok telah siap untuk implementasi ILP dengan sumber daya fasilitas layanan kesehatan primer yang ada dengan penguatan kerjasama antara Puskesmas dan jejaringnya. Kesiapan Kota Depok tercermin dari komitmen perubahan telah dibentuk melalui pemahaman dan respon positif terkait perubahan dan kemampuan perubahan yang memadai untuk mendukung implementasi ILP.
Integrated Primary Health Care (ILP) represents a significant initiative within this transformation, aimed at improving accessibility for communities across all life stages. This study aims to analyze the readiness for implementing ILP policies in an urban setting, specifically in Depok, through Puskesmas Cinere, Puskesmas Cipayung, and Puskesmas Abadijaya. A qualitative research approach was employed through in-depth interviews, observations, and document reviews, involving 33 informants representing relevant institutions. The findings indicate that the preferred service model in Depok is the integrated primary healthcare facilities to support the three core focuses of ILP. This model is supported by the adequate number of primary healthcare facilities in Depok. Political commitment from both central and local governments is established to support ILP implementation. However, challenges remain concerning the availability of policies, funding, healthcare personnel, infrastructure, medical supplies and equipment, and digital technology to fully support its implementation. Despite these challenges, Depok is prepared to implement ILP using its existing primary healthcare resources, strengthened by enhanced collaboration between public health centers and their networks. Depok’s readiness is reflected in its established commitment to change, demonstrated by a solid understanding and positive response to the reform, along with sufficient capacity for change to support ILP implementation.
T-7196
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dini Puteri Astianto Pramesti; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Sundari, Supriyantoro
Abstrak:
Read More
Proses transisi rekam medis manual ke elektronik paling lambat 31 Desember 2023, tetapi setelah 11 bulan berlalu, masih 30,60% dari 107.582 fasyankes yang tekoneksi dengan SATUSEHAT. Salah satu yang belum terpenuhi koneksinya adalah rumah sakit milik Tentara Nasional Indonesia. Meskipun TNI dikenal dengan kedisiplinannya, tetapi dalam penerapan kebijakan rekam medis elektronik masih terbilang rendah. Pelaksana dalam penerapan rekam medis elektronik memerlukan payung hukum dan prosedur dalam bentuk kebijakan turunan sehingga menjadi kewajiban dan urgensi rumah sakit untuk segera menyusun dan mengimplementasikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 di Rumkital Marinir Cilandak tahun 2024 dilihat dari variabel komunikasi, struktur birokrasi, disposisi dan sumber daya mengadopsi teori Edward III dan dimodifikasi dengan teori Merilee S Grindle dan teori Mazmanian & Sabatier. Penelitian ini merupakan penelitian policy review dengan pendekatan studi kasus menggunakan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi rekam medis elektronik di Rumkital Marinir Cilandak sudah menyelenggarakan dan berfungsi dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa poin keharusan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 yang belum terlaksana yaitu dari variabel komunikasi aspek transmisi kebijakan, struktur birokrasi belum tersedia kebijakan turunan dan sumber daya.
The transition from manual medical records to electronic must be completed by December 31, 2023. However, after 11 months, only 30.60% of the 107,582 health service facilities are connected to SATUSEHAT. One of the facilities that has not yet established a connection is the hospital owned by the TNI. Although the TNI is known for its discipline, the implementation of the electronic medical record policy is considered low. Implementing electronic medical records requires legal Protection and procedures in the form of derivative policies, so it becomes an obligation and urgency for hospitals to formulate and implement them promptly. This study aims to determine the readiness of the implementation of the Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 at the Cilandak Marine Hospital in 2024, viewed from the variables of communication, bureaucratic structure, disposition, and resources, adopting the theory of Edward III and modified with the theories of Merilee S. Grindle and Mazmanian & Sabatier. This research is a policy review study with a case study approach using data collection methods of in-depth interviews and document review. The study results showed that the readiness to implement electronic medical records at the Cilandak Marine Hospital had been organized and functioned properly. However, several mandatory points from the Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 still have not been implemented, namely, from the communication variable of the policy transmission aspect, the bureaucratic structure has not provided derivative policy and resources.
T-7209
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Andina Sri Fahmi; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Atik Nurwahyuni, Puput Oktamianti, Haruddin, Yorisa Sativa
Abstrak:
Pelaksanaan Program JKN di Indonesia tidak terlepas dari adanya potensi kecurangan, termasuk di FKTP Kota Bandung. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 sebagai regulasi terbaru untuk pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Kesiapan Implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 dengan Studi Kasus pada Puskesmas di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dianalisis diperoleh dari wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan kombinasi teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis variabel-varibel yang mempengaruhi kesiapan implementasi kebijakan serta teori ORIC dari Weiner untuk menganalisis faktor internal organisasi di Puskesmas yang mempengaruhi kesiapan implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, kondisi karakteristik badan pelaksana, serta sumber daya kebijakan memerlukan persiapan yang lebih untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan karena mempengaruhi komunikasi antar organisasi dan disposisi pelaksana. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan. Selain itu, kondisi jumlah dan kapasitas SDM merupakan faktor dominan dalam kesiapan implementasi di level Puskesmas. Penelitian ini merekomendasikan agar ditetapkannya kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN sebagai salah satu menu dekonsentrasi untuk Pemerintah Daerah, harmonisasi peraturan perundangan berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam Program JKN, penetapan aturan yang jelas untuk iur biaya dalam Program JKN serta kajian untuk memenuhi jabatan fungsional khusus untuk mendukung penjaminan mutu dan pengawasan internal di Puskesmas
The potential for fraud is inseperable from implementation of UHC Program in Indonesia, including in primary healthcare office in Kota Bandung. Ministry of health has released Permenkes No. 16 Year 2019 as new regulation for fraud prevention and prosecution in UHC Program. This study aims to know the readiness for Fraud Prevention System in Health Coverage Program implementation According to Permenkes No. 16 Year 2019 with case study on PHC as Primary healthcare office in Kota Bandung. This study used qualitative methods. The data analyzed were obtained from semi-structured in-depth interviews, observations, and document review. This study used combination of Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis to analyze the variables that affect the readiness of policy implementation and Weiner's ORIC theory to analyze the internal organizational factors in the PHC that affect the readiness to implement the Fraud Prevention System. This sudy showed that the clarity of policy size and objectives, the characteristics of the implementing agency, also policy resources require more preparation to optimize the implementation of the policy because they affects communication between organizations and the disposition of the implementer. The economic, social and political environment has also not yet fully support the policy implementation. In addition, the condition of the number and capacity of human resources is a dominant factor in readiness for implementation at the PHC level. This study suggest to define fraud prevention and prosecution activities in the JKN Program as one of the deconcentration menus for Regional Governments, harmonize the regulations relating to problem solving in the JKN Program, define clear regulation for contribution fee in the JKN Program, also studies to fulfill special functional positions to support quality assurance and internal control at the PHC.
Read More
The potential for fraud is inseperable from implementation of UHC Program in Indonesia, including in primary healthcare office in Kota Bandung. Ministry of health has released Permenkes No. 16 Year 2019 as new regulation for fraud prevention and prosecution in UHC Program. This study aims to know the readiness for Fraud Prevention System in Health Coverage Program implementation According to Permenkes No. 16 Year 2019 with case study on PHC as Primary healthcare office in Kota Bandung. This study used qualitative methods. The data analyzed were obtained from semi-structured in-depth interviews, observations, and document review. This study used combination of Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis to analyze the variables that affect the readiness of policy implementation and Weiner's ORIC theory to analyze the internal organizational factors in the PHC that affect the readiness to implement the Fraud Prevention System. This sudy showed that the clarity of policy size and objectives, the characteristics of the implementing agency, also policy resources require more preparation to optimize the implementation of the policy because they affects communication between organizations and the disposition of the implementer. The economic, social and political environment has also not yet fully support the policy implementation. In addition, the condition of the number and capacity of human resources is a dominant factor in readiness for implementation at the PHC level. This study suggest to define fraud prevention and prosecution activities in the JKN Program as one of the deconcentration menus for Regional Governments, harmonize the regulations relating to problem solving in the JKN Program, define clear regulation for contribution fee in the JKN Program, also studies to fulfill special functional positions to support quality assurance and internal control at the PHC.
T-6142
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nindya Savitri; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Umar Fahmi Ahmadi, Purnawan Junadi, Riskiyana S Putra,Taufiq, K.M.
Abstrak:
Read More
ABSTRAK Latar belakang. Menurut SDKI 2007 Angka Kematian Ibu 228/100.000 KH dan Angka Kematian Bayi 34/1000 KH, sementara target MDG?s adalah 102/100.000 KH dan 23/1.000 KH. Untuk mempercepat target MDG?s maka diluncurkanlah program Jampersal untuk mengatasi keterbatasan akses dan ketidaktersediaan biaya sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Kesehatan Nomor TU/Menkes/E/391/11/2011 tentang Jaminan Persalinan tanggal 22 Februari 2011. Tujuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan jampersal di 3 puskesmas DKI Jakarta tahun 2012 berdasarkan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan dilaksanakan pada bulan Juni - Juli 2013 di 3 Puskesmas DKI Jakarta dengan jumlah informan sebanyak 11 orang. Hasil. Hasil analisa yang didapat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan semaksimal mungkin. Angka kematian ibu yang masih tinggi dan alokasi dana yang tidak terserap kemungkinan disebabkan oleh keempat variabel tersebut, sehingga masih perlu adanya tindak lanjut baik dari pemerintah, pemda, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota serta puskesmas.
ABSTRACT Background. According to the IDHS 2007 Maternal Mortality 228/100.000 lb and Infant Mortality 34/100.000 lb, whilw the MDG?s is 102/100.000 lb and 23/100.000 lb. To accelerate the MDG?s target Jampersal program was launched to address the limitations of access and unavaiability costs in accordance with their circulair issued by the Minister of Health No. TU/Menkes/E/291/11/2011 on Delivery Guarantee dated February 22, 2011. Puspose. The purpose of this study to determine the extend of policy implemtation Jampersal in 3 health center DKI Jakarta in 2012 based on the communication, resources, disposition and bureaucratic structures variables. Method. This research is qualitative and held in June-July 2013 in the 3 health centers DKI Jakarta by the number of informants as many as 11 peoples. Results. Analysis results obtained show that the implementation of the policy has not been running as much as possible. Maternal mortality rates are still high and the allocation of funds that is not absorbed is probably caused by the four variables, so it is still the need for better follow-up of the goverment, local goberment, Province health offices and district health offices and community health center.
T-3786
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ardiansyah Bahar; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Daeng Mohammad Faqih, Akmal Budi Yulianto
Abstrak:
Permasalahan kesehatan yang berulang sejak dulu menimbulkan pertanyaan apakah program kesehatan yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini telah tepat atau belum. Disini fungsi dari Komisi IX sebagai lembaga pengawas diharapkan berjalan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR RI terhadap mitra kerjanya yang berasal dari pemerintah terus dilakukan dengan berbagai macam cara. Akan tetapi, belum pernah ada sebuah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah berbagai aktivitas pengawasan tersebut telah efektif atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada Komisi IX DPR RI memiliki staf yang khusus menangani media sosial dan ahli terhadap permasalahan kesehatan yang spesifik, membangun komunikasi yang intensif dengan akademisi dan berbagai stakeholder kesehatan, dan merapikan dokumentasi dari setiap mekanisme pengawasan yang dilakukannya kepada mitra. Bagi pemerintah, dalam menjalankan programnya sebaiknya selalu berpegang pada hasil kesepakatan dengan Komisi IX DPR RI, hendaknya selalu memperhatikan alokasi anggaran dan peraturan yang terkait, proaktif pada rekomendasi yang diberikan oleh Komisi IX DPR RI. Bagi peneliti lain, dapat mengembangkan penelitian tentang fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI dengan menggunakan studi kasus lainnya dan dapat mengembangkan penelitian tentang peran lain dari Komisi IX DPR RI, misalnya fungsi legislasi ataupun fungsi anggaran.
Read More
T-5661
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Mimi Sumiarsih; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Sudarto Ronoatmodjo, Pujiyanto, Miko Hananto, Yana Yojana
T-5500
Depok : FKM UI, 2019
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Isnaniyah Rizky; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Jaslis Ilyas, Purnawan Junadi,Ria Syafitri Evi Gantini, Lela Amelia
Abstrak:
Read More
Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka memenuhi akses masyarakat terhadap Produk Obat Derivat Plasma (PODP). Sebagaimana diketahui sampai saat ini kesediaan PODP di Indonesia masih 100% impor, hal tersebut menyebabkan PODP masih sulit di akses masyarakat. Permenkes No. 4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma merupakan revisi kedua dari peraturan sebelumnya, dimana tidak adanya implementasi yang dicapai pada peraturan-peraturan sebelumnya. Pentingnya melakukan analisis kesiapan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait faktor yang berdampak positif dan negatif serta mampu memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan agar pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan fraksionasi plasma dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi dari implementasi penyelenggaraan fraksionasi plasma tersebut antara lain terkait tata kelola, sistem informasi, teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, layanan, dan politik yang didapati dapat memberikan dampak terhadap keberhasilan implementasi penyelenggaraan fraksionasi plasma lokal sehingga mampu menciptakan kemandirian farmasi dalam rangka mewujudkan pilar ketahanan kesehatan dalam transformasi kesehatan di Indonesia. Kata kunci: Fraksionasi plasma, obat derivat plasma, farmasi
Implementing Plasma Fractionation is one of the policies carried out by the Government of Indonesia to fulfill public access to Plasma Derivative Medicinal Products (PDMPs). As is well known now, PDMPs readiness in Indonesia is still 100% imported, which causes PDMPs to be difficult for the public to access. Permenkes No. 4/2023 concerning the Implementation of Plasma Fractionation is the second revision of the previous regulation, where implementation has yet to be achieved in the previous regulations. The importance of conducting a policy readiness analysis is expected to provide information regarding factors that have positive and negative impacts and to be able to provide recommendations to stakeholders so that the plasma fractionation implementation policy can run well and in accordance with the set time targets. Factors that influence the implementation of plasma fractionation include governance, information systems, technology, financing, human resources, services, and politics, which are found to have an impact on the successful implementation of local plasma fractionation to create pharmaceutical independence in order to realize pillar of health resilience in health transformation in Indonesia. Key words: Plasma fractionation, derivate plasma, pharmaceutical
T-6732
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Aditia Putri; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Purnawan Junadi, Maria Endang Sumiwi, Trihono
Abstrak:
Read More
Transformasi pelayanan kesehatan primer merupakan Pilar Pertama dalam Transformasi Kesehatan. Pendampingan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas (ILP) untuk mewujudkan fokus transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan pada bulan Juli sampai Oktober 2022. Penelitian bertujuan melakukan analisis kebijakan ILP di lokasi intervensi awal, mewakili karakteristik wilayah Puskesmas. Lokasi penelitian adalah Puskesmas Kebonsari, Kota Surabaya, Puskesmas Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Puskesmas Banjarwangi, Kabupaten Garut, dan Puskesmas Niki-Niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan realist evaluation dengan empat tahap yaitu pengembangan teori program, pengumpulan data, pengujian teori program serta interpretasi dan perbaikan. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam, FGD, telaah dokumen dan observasi. Informan penelitian ini sejumlah 73 orang mulai dari tingkat Pusat dan daerah (Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas dan Desa). Di seluruh lokasi, durasi pelayanan bertambah akibat skrining antara lain disebabkan kurangnya dokter. Di perkotaan, terdapat sistem pendaftaran online dan batasan durasi pelayanan yang berpengaruh. Posyandu Prima dan Posyandu mewujudkan tersedianya akses di tingkat desa melalui pemenuhan sumber daya termasuk bidan, perawat dan kader. Belum semua lokasi melaksanakan Posyandu dusun terintegrasi satu waktu. Pelaksanaan Posyandu integrasi perlu memperhatikan jumlah sasaran dan SDMK yang bertugas. Sosialisasi dengan pendekatan sesuai karakter masyarakat dapat meningkatkan utilisasi layanan dalam ILP. Dashboard untuk mewujudkan Pemantauan Wilayah Setempat masih belum optimal. Koordinasi kasus antar Puskesmas sampai desa dilakukan manual via telepon maupun kartu kontrol. Tingginya komitmen ditunjukkan oleh para aktor tingkat Pusat, Daerah dan Desa dibuktikan secara verbal, regulasi pendukung maupun alokasi anggaran termasuk insentif kader. Daerah siap mereplikasi ILP namun menyampaikan kebutuhan kejelasan regulasi. Penelitian ini menghasilkan teori program pelaksanaan ILP mengacu pada tiga fokus transformasi pelayanan primer serta regulasi, integrasi kebijakan dan dukungan stakeholders. Dalam konteks berbeda, pendekatan ILP akan mengalami mekanisme berbeda dalam menghasilkan outcome peningkatan utilisasi layanan. Diperlukan percepatan kebijakan untuk mendukung pendekatan ILP serta harmonisasi kebijakan pendukung untuk konsistensi dukungan daerah dalam replikasi ILP.
Transformation of primary health services is the first pillar of Health Transformation. Pilot of Integrated Primary Health Care in Puskesmas (ILP) to implement the focus of the transformation of primary health services carried out from July to October 2022. This research aims to conduct a policy analysis of ILP at the initial intervention location, representing the characteristics of the Puskesmas. Research locations were in Puskesmas Kebonsari in Surabaya, Puskesmas Jereweh in Sumbawa Barat, Puskesmas Banjarwangi in Garut, and Puskesmas Niki-Niki in Timor Tengah Selatan. This research used qualitative method with an exploratory case study design. The study was conducted using a realist evaluation approach in four stages: development of program theory; data collection; testing the program theory; interpretation and refinement. Primary data were obtained from in-depth interviews, FGDs, document reviews, and observations. The informants for this study were 73 people from the central and regional levels (Provincial, District/City Health Offices, Puskesmas, and Villages). In all locations, the duration of service increased as a result of screening, in part because of a lack of doctors. In urban areas, there is an online registration system, and service duration limits that matter. Posyandu Prima and Posyandu provide access at the village level through the fulfillment of resources including midwives, nurses, and cadres. Not all locations performed integrated Posyandu at one time. The implementation of integrated Posyandu needs to pay attention to the number of targets and the health staff involved. Socialization with an approach depending on community character can increase service utilization od ILP. The dashboard for accomplish Local Area Monitoring is still not optimal. Coordination of cases between Puskesmas and villages was done manually via telephone or control card. Actors at the Central, Regional, and Village levels showed a high level of commitment as evidenced verbally, supporting regulations and budget allocations including cadre incentives. Several regions are ready to replicate the ILP, but convey the need for regulatory clarification. This research create program theories of ILP referring to the three focuses of primary service transformation as well as regulation, policy integration, and stakeholders support. In different contexts, the ILP approach will experience different mechanisms in producing service utilization improvement outcomes. Policy acceleration is needed to support the ILP approach and harmonize supporting policies for consistent local government support in ILP replication.
T-6753
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rahmat Aji Pramono; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Kurnia Sari, Wachyu Sulistiadi, Amila Megraini, Dwi Oktavia Handayani
Abstrak:
Read More
Kondisi penyakit HIV yang masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat baik di tingkat global, nasional maupun di Provinsi DKI Jakarta. Penularan penyakit HIV masih banyak terjadi terutama pada dewasa muda dan remaja. Hal ini terjadi dikarenakan pengetahuan mereka yang kurang tentang faktor risiko penyakit HIV. Pemeritah Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pemberian edukasi penyakit HIV oleh guru PJOK melalui Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Pelaksanaan edukasi ini sudah berjalan dengan baik sejak tahun 2021 namun ada kekhawatiran dimana pemberian edukasi penyakit HIV oleh guru PJOK tidak berlanjut karena rencana aksi yang tidak dilanjutkan ataupun KSD yang tidak berlanjut. Penelitian menganalisis implementasi kebijakan edukasi penyakit HIV oleh guru melalui Kegiatan Strategis Daerah di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan enam variabel yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh KSD terhadap variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan yang berasal dari Biro Kesejahteraan Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan guru. Hasil dari penelitian adalah Kegiatan Strategis Daerah memiliki pengaruh dalam implementasi edukasi penyakit HIV oleh guru. Pada tahun 2024 sebanyak 293 SMP Negeri (100%) dan 164 SMP Swasta, 117 SMA Negeri (100%) dan 120 SMA Swasta, 173 SMK Negeri (100%) dan 103 SMK Swasta telah melaksanakan kebijakan. Dalam hal ini KSD mempengaruhi variabel Tujuan dan Sasaran Kebijakan, Sumber daya kebijakan, Komunikasi antar organisasi dan kegiatan penguatan serta Kondisi politik. Saran untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar melanjutkan KSD dan mempersiapkan kebijakan untuk memastikan edukasi tetap berjalan walau KSD tidak berlanjut.
The condition of HIV disease is still a public health problem both at the global, national and in DKI Jakarta Province. Transmission of HIV disease still occurs especially in young adults and adolescents. This happens because of their lack of knowledge about the risk factors of HIV disease. The Regional Government of DKI Jakarta Province implements the provision of HIV disease education by PJOK teachers through Regional Strategic Activities (KSD). The implementation of this education has been running well since 2021, but there are concerns that the provision of HIV disease education by PJOK teachers does not continue because the action plan is not continued or the KSD does not continue. The study analysed the implementation of HIV disease education by teachers policies through Regional Strategic Activities in DKI Jakarta Province using six variables that influence the implementation of a policy according to Van Meter and Van Horn. The purpose of this study is to determine the effect of KSD on variables that affect policy implementation. This research uses qualitative methods with informants from the Social Welfare Bureau, Education Office, Health Office and teachers. The result of the research is that Regional Strategic Activities have an influence on the implementation of HIV disease education by teachers. By 2024, 293 public junior high schools (100%) and 164 private junior high schools, 117 public high schools (100%) and 120 private high schools, 173 public vocational schools (100%) and 103 private vocational schools have implemented the policy. In this case KSD affects the variables of Policy Goals and Objectives, Policy resources, Inter-organisational communication and strengthening activities and Political conditions. Suggestions for the DKI Jakarta Provincial government to continue KSD and prepare policies to ensure education continues even if KSD does not continue.
T-7183
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉