Tesis ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi administrasi klaim Jamkesmas di rumah sakit vertikal tahun 2012. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya permasalahan di rumah sakit daerah akibat keterlambatan klaim seperti cash flow rumah sakit, pembayaran insentif yang terlambat, dan pembelian obat terhambat. Di rumah sakit vertikal, efek dari keterlambatan pengajuan klaim Jamkesmas belum diketahui, karena belum pernah ada laporan tertulis mengenai implementasi administrasi klaim Jamkesmas sementara data dari Rekapnas menunjukkan adanya keterlambatan klaim di rumah sakit vertikal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih.

Hasil penelitian menunjukkan dari berdasarkan kepada teori implementasi kebijakan Edward III faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi, serta kendala yang menyebabkan keterlambatan klaim.

Kesimpulannya,implementasi administrasi klaim Jamkesmas di rumah sakit vertikal telah berjalan baik meskipun ada kendala,yaituhambatan faktor komunikasi, sumber daya, dan komitmen. Kedua, belum ada pengawasan langsung terhadap jalannya proses administrasi klaim Jamkesmas di RS vertikal baik oleh Kemenkes ataupun rumah sakit. Saran peneliti bagi Kemenkes adalah membentuk tim casemix di setiap rumah sakit, dan menyusun format pengawasan sistem klaim.

This thesis aims to undertake an analysis of the implementation of the administrative claims Jamkesmas at hospital owned by Ministry of Health (MoH) in 2012. Background problem in this research is the large number of problems in the hospital area due to the delay in the claim such as cash flow, the incentive payment is late, and the purchase of drugs inhibited. At the hospital, the vertical effects of the delay in filing claim Jamkesmas unknown, because there has never been a written report regarding the implementation of the administrative claims data from temporary Jamkesmas national data claims showed a delay in hospital owned by MoH claims. This study used a qualitative approach by doing in-depth interviews of the selected informant.

The results showed of policy implementation based on the theory of Edward III communication factors, resources, disposition and bureaucracy, as well as the obstacles that cause delays in claims.

In conclusion, the implementation of administration claims Jamkesmas vertical hospital was going well despite the constraints, obstacles to communication factors, resources, and commitment. Second, there has been no direct supervision over the course of the administrative proceedings at hospital owned by MoH Jamkesmas claims either by Ministry of Health or the hospital itself. Advice for Ministry of Healthare forming teams of casemix at every hospital, and composing format of supervision claims.

Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) merupakan komponen penting dalam peningkatan mutu layanan dan budaya keselamatan rumah sakit. Menurut National Patient Safety Agency, pelaporan insiden berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Namun, data tahun 2019 menunjukkan bahwa hanya sekitar 12% rumah sakit di Indonesia yang melaporkan IKP. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat pelaporan IKP rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta secara eksternal berdasarkan wilayah administrasi, kelas rumah sakit, jenis pelayanan, dan status kepemilikan rumah sakit, serta menganalisis hubungannya dengan keempat variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang dan dilengkapi wawancara untuk memperkaya pembahasan. Data sekunder berasal dari laporan IKP rumah sakit Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, dianalisis menggunakan distribusi frekuensi dan Uji Kruskal-Wallis yang merupakan uji statistik nonparametrik. Hasil menunjukkan bahwa hanya variabel wilayah administrasi yang memiliki hubungan signifikan dengan tingkat pelaporan IKP. Jakarta Timur menjadi wilayah dengan tingkat pelaporan terendah, diduga dipengaruhi oleh jumlah rumah sakit yang lebih banyak dan efektivitas supervisi wilayah. Sementara itu, rumah sakit kelas C, rumah sakit umum, dan rumah sakit pemerintah cenderung memiliki pelaporan lebih rendah, meskipun tidak signifikan secara statistik. Penelitian ini memberikan gambaran variasi pelaporan IKP antar karakteristik rumah sakit dan menyoroti pentingnya peran wilayah administrasi dalam pembinaan dan pengawasan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan strategi pelaporan IKP secara eksternal di tingkat provinsi, terutama bagi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

The reporting of Patient Safety Incidents (IKP) is a critical component in improving service quality and fostering a culture of safety in hospitals. According to the National Patient Safety Agency, incident reporting serves as a learning tool to prevent the recurrence of similar events. However, 2019 data showed that only about 12% of hospitals in Indonesia reported their IKP. This study aims to assess the level of external IKP reporting by hospitals in DKI Jakarta Province based on administrative region, hospital class, type of service, and ownership status, and to analyze the relationship between these variables and reporting compliance. This study used a quantitative cross- sectional design, with additional interviews to support the discussion. Secondary data were obtained from the 2024 IKP reports submitted by hospitals in DKI Jakarta Province. Data were analyzed using frequency distribution and Kruskal-Wallis test, a nonparametric statistic test. Results indicated that only the administrative region variable had a significant relationship with the level of IKP reporting. East Jakarta was identified as the region with the lowest reporting rate, which may be influenced by a higher number of hospitals and the effectiveness of local supervision. Meanwhile, Class C hospitals, general hospitals, and government-owned hospitals tended to report less frequently, although the differences were not statistically significant. This study highlights the variation in IKP reporting across hospital characteristics and underscores the important role of administrative regions in supervision and support. These findings may serve as evaluation material to strengthen external IKP reporting strategies, particularly for the DKI Jakarta Provincial Health Office.