Abstrak:

---

Abstrak: Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Upaya pelayanan kesehatan tersebut lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Fisioterapi merupakan pelayanan inovasi di Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran layanan fisioterapi dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan di enam Puskesmas Kecamatan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi peneltian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk melihat gambaran mendalam dari peran layanan fisioterapi di Puskesmas wilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini pelayanan fisioterapi untuk kasus muskuloskeletal dapat berkunjung ke semua Puskesmas di wilayah DKI Jakarta. Pelayanan fisioterapi untuk kasus neurologi dapat dilayani di Puskesmas Kecamatan Koja, Matraman, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Pelayanan fisioterapi untuk kasus kardiorespirasi dapat dilayani di Puskesmas Pasar Minggu, Koja, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Peran layanan fisioterapi di Puskesmas berdasarkan Permenkes No.65 tahun 2015 yang tergabung dalam anggota tim hanya Puskesmas Kec. Pasar Minggu dan Puskesmas Kecamatan Matraman. Selain itu didapatkan kurangnya dukungan kebijakan, belum meratanya SDM fisioterapis di Puskesmas serta kurangnya keterampilan fisioterapis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu masih dominannya layanan fisioterapi dalam upaya kuratif pada kasus di Puskesmas dibandingkan dengan upaya promotif dan preventif pada kelompok.

Abstrak:

Tingginya prevalensi gangguan jiwa di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, belum diimbangi dengan capaian target skrining kesehatan jiwa nasional. Puskesmas Palmerah menunjukkan keberhasilan signifikan dalam mencapai target skrining melalui implementasi E-Jiwa. Tujuan: menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tercapainya target program skrining kesehatan jiwa di Puskesmas X. Metode: Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen terhadap pelaksanaan program. Hasil: tercapaianya target program skrining dengan E-Jiwa di Puskesmas Palmerah DKI Jakarta karena didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, infrastruktur dan teknologi berbasis digital seperti E-Jiwa, serta manajemen yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Masih terdapat beberapa tantangan terkait tenaga kesehatan yang rangkap tugas dan belum terintegrasinya sistem skrining E-Jiwa dengan SIMKESWA. Puskesmas mampu mencapai target hingga 96,3% hingga trwiulan ketiga. Kesimpulan: bahwa program skrining dengan E-Jiwa di Puskesmas Palmerah telah berjalan sesuai regulasi yang ada, namun masih membutuhkan improvisasi pada beberapa komponen seperti SDM dan teknologi sagar dapat berjalan lebih optimal.

Kata kunci: e-jiwa, kesehatan jiwa, puskesmas, skrining

---

The high prevalence of mental disorders in Indonesia, especially in DKI Jakarta, has not been balanced with the achievement of the national mental health screening target. Puskesmas Palmerah has shown significant success in achieving the screening target through the implementation of E-Jiwa. Research aims:  analyze the factors that affect the achievement of the target of the mental health screening program at the Puskesmas Palmerah. Method: This study uses a qualitative approach with an in-depth interview method and document review of the implementation of the program. Results: the achievement of the target of the screening program with E-Jiwa at the Puskesmas Palmerah DKI Jakarta because it is supported by adequate human resources, digital-based infrastructure and technology such as E-Jiwa, as well as effective management in planning, implementation, and supervision. There are still several challenges related to health workers who have dual duties and the E-Jiwa screening system has not been integrated with SIMKESWA. The health center was able to achieve the target of up to 96.3% until the third trimester. Conclusion: the screening program with E-Jiwa at Puskesmas Palmerah has been running according to existing regulations, but still needs improvisation on several components such as human resources and technology so that it can run more optimally.  Key words: e-jiwa, health center, mental health, screening 

Abstrak: Di Indonesia, saat ini mempunyai beban ganda dalam pembangunan di bidang kesehatandiantaranya adalah penyakit menular dan penyakit tidak menular. Sangat sulit untukmemberantas penyakit menular karena penyebarannya tidak mengenal batas wilayah.Imunisasi adalah salah satu tindakan yang dapat mencegah penyebaran penyakit ke wilayahlain dan terbukti sangat efektif dalam hal biaya, sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintahdalam bentuk Permenkes No.12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Penelitian inibertujuan untuk menggali lebih dalam tentang perencanaan program imunisasi berdasarkanpencapaian target Universal Child Immunization di Puskesmas Kabupaten Bandung denganmembandingkan antara Puskesmas UCI dengan Puskesmas non UCI dalam satu kecamatanyang sama. Metode penelitian yang dilakukan yaitu studi deskriptif dengan analisis kualitatifmelalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyimpulkanbahwa komponen perencanaan yang mempengaruhi tercapainya target UCI pada PuskesmasUCI dan Puskesmas non UCI adalah perencanaan SDM jumlah pegawai, motivasi, dankepemimpinan dan lingkungan. Saran yang diajukan untuk Dinas Kesehatan yaitu menambahjumlah pegawai di Puskesmas non UCI agar tidak ada alasan lagi mengenai keluhan bebankerja dan dapat meningkatkan cakupan imunisasi dan tercapainya target UCI. Sedangkan saranbagi Puskesmas, khususnya Puskesmas non UCI dapat meningkatkan motivasi pegawai,meningkatkan sweeping dan mengatasi masalah lingkungan lainnya sehingga dapatmeningkatkan cakupan imunisasi dan mencapai target UCI di wilayah kerjanya.

Abstrak: Sumber daya manusia merupakan salah satu input terpenting dalam sebuah organisasi, tidak terkecuali dengan pelayanan kesehatan Puskemas, dibutuhkan perencanaan kebutuhan SDM yang sesuai agar pelayanan terhadap masyarakat dapat terpenuhi.Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Sei.Jang Kota Tanjungpinang yang bertujuan untuk mendapatkan jumlah tenaga kesehatan yang ideal dengan menggunakan perhitungan beban kerja berdasarkan Metode perhitungan Work Load Indicator Staff Need (WISN).Desain penelitiannya kualitatif dan gambarannya secara deskriftif analitik. Informasi pada penelitian melalui data primer dan data skunder serta pengumpulan informasi dengan wawancara mendalam dan observasi langsung.Hasil penelitian menunjukkan tenaga yang ada saat ini melebihi dari kebutuhan yang sebenarnya, dikarenakan beban kerja yang terlalu kecil pada beberapa unit tertentu, selain itu ditemukan penempatan tenaga yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

---

Human resources is one important input in an organization, no exception in the service in health. So it is with health services, health center fully needed planning needs human resources corresponding to the service for people to be fulfilled.The study is done in puskesmas sei.jang Tanjungpinangcity which aims to get the number paramedics who an ideal used calculation burden work based on methods of calculation work load indicator staff need (WISN).Design his research qualitative and his depiction in deskriftif analytic. Information to research through primary data and scundary and gathering information by interview and observation.The result showed exertion are currently exceed the needs that actually, because the burden work too small on some certain units, besides found for workers is not appropriate with qualifying education.

Abstrak:

Penyakit Flu Buruag (Avian Influenza) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang tidak saja bardampak pada isu kesehatan tetapi telah berdampak pada aspek idiologi, politik, ekonomio bahkan pertahanan keamanan. DKI Jakarta sebagai Ibukota negam RI menempati urutan kedua setelah Jawa Barat dalam jumlah kasus Confirm AI hingga 2007 yaita 26 kasus 23 diantaranya meninggal dunia Untak itu Pemda DKI telah menerbitkan Pergub nomor 15 Tahun 2007 dan Perdn nomor 4 Tahun 2007 sebagai langkab tindak lanjut pengendalian AI di DKI Jakarta Kedua kebijakan ini mengatur aspek pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Januari hingga Desember 2007 telah melaksanakan tindakan di lapangan sebagai implementasi dari pergub dan perda yang telab dibuatnya dalam adalah langkah implementasi produk kebijakan yaitu pergub no 15 dan Perda no 4 talmn 2007 di lapangan atau di masyarakat Sedangkan outcome adalah dampuk yang ditimbulkan dilihat dari jumlah mobiditas dan mortalitas pra kebijakan dan pesca kebijakan. Rancangan penelitian menggunakan pendekatan kualitataif dengan melaksnakan wawancara mendalam terhadap informan utama yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, dan infurmau pendukung yang akan dimintai infonnasinya terkait implementasi kebijakan. Data primer dari basil wawancara akan dikonfirmasi dengan data sekander, telaab terbadap dokumen dan observasi di lapangan. Analisis data dilakukan dangan analisis isi (Contens Analysis), terbadap data primer dan interpretasi dilengkapi data sekunder. Hasil disajikan dalam bentuk narasi, tabel dan grafik agar mudab dipahami oleh pengguna kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pergub nomor 15 dan Perda nomor 4 tahun 2007 telah merujuk pada peraturan yang lebih tinggi. Terbitnya kebijakan ini diintrndusir oleh situasi perkembangan kasus AI global, nasional maupun lokal DKI, disamping itu pengarub tekanan masyarakat interest group, dan aspek kepemimpinan stakeholder kunci yaitu Gubemur Sutiyoso. Beberapa irnplementasi kebijakan yang berhasil adalah sosialisasi pergub sudab baik namun perda masih harus dilakukan terus. Koordinasi, komunikasi dan informasi antar instansi terkait telah be!jalan dengan baik. Depopulasi sektor 4 peternakan telah dilaksanakan namun belurn tantas. Vaksinasi tidaklagi menjadi strategi utarna pengendalian oamun bwsecurity adalah strategi piliban yang dianjurkan. Sertifikasi kesebatan hewan terintegrasi, termasuk pelibatan unsur TNI/Polri Perda yang akan dibuat tersebut perlu dilengk.api dengan kajian ukademis yang mendalarn, serta mempertimbangkan aspek geografi, demografi dan kekayaan alam serta aspek Ipoleksosbudhankam DKI Jakarta.

---

 

Avian Influenza illness is one of society healthiness which is not only effected of healthy, but also about the effect of ideology, politics, economy, social, culture even defend and security, DKI Jakarta as capital of Indonesian Republic state, take a place as second number after West Java in case of Confonn AI up to 2007 i.e 26 cases among others 23 are die. Therefore the DKI Regional Regulation number 15 of the year 2007 and Regional Regulation number 4 of the year 2007 as further step to bridle AI in DK1 Jakarta. This both prudent are to regaled bridling aspect to take are bridling and hen circulation in DKI Jakarta. The province Government of DKI Jakarta in January up to December 2007 has done field activities as implementation of Governor's and and Regional regulation, and the method which is used in policy making. Policy output is a step to policy product this are Governor Regulation number 15 and Regional regulation number 4 of the year 2007 in the field or society. While outcome is as result which is emerged seeing from the sum of morbidity and mortality after policy. Research planning is using qualitative approach and doing deep interview against better informan who is involved in policy making of supporter informan who want to ask by us about the involved infoimation with policy implementation, The primer datas of interview process will be confirmed with the secondary data analysis about document and field observation. Data analysis is doing by content analysis of primer data and interpretation fulfilled with secondary data. The products will be served in the form of narration, table and graft so that easy to be understand by policy user. The research products indicate that Governor Regulation number 15 and Regional Regulation number 4 of the year 2007 have been revocationed to the higher regulation. This policy emerging has been introduced by the situation development cases of global AI, national as well as local DKI and beside that also the effect of society pressing, interest group and aspect of stakeholder leadership as the key it is Governor Sutiyoso. Some policy implementation which is Successes are as socialization of better Governor Regulation, but the Regional Regulation must be done further. Coordination, communication and Governor Regulation and information inter involved instances are going better. Population of 4 domestic cattle's have been done but it is not clearly yet. what are suggested by President Instruction (lnpres) nwnbcr I of 1he year 2007 about Instruction of intensive increasing of AI bridling integrated include involved side of TNl/Polri. The Regional Regulation which will be made as above is necessary been full filled by deep academic wisdom and aspect geographic balance, demografic and nature forces and aspect of poleksosbudhankam of DKI Jakarta.

Abstrak:

---

Abstrak: Penggunaan antibiotik secara bebas atau tanpa menggunakan resep dan kepatuhan pasien dalam menghabiskan antibiotik yang digunakan merupakan salah satu penyebab timbulnya resistensi antibiotik. Masalah resistensi antibiotik selain berdampak pada morbiditas dan mortalitas juga memberikan dampak negatif terhadap ekonomi dan sosial yang sangat tinggi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik pembelian antibiotika tanpa resep dan hubungan praktik pembelian antibiotik tanpa resep dengan kepatuhan pengobatan dalam menghabiskan antibiotik yang digunakan di beberapa apotek Kecamatan Beji Kota Depok pada tahun 2018.

Metode Penelitian ini menggunakan desain studi kuantitatif dan dilakukan secara random terhadap responden yang keluar apotek yang menjual antibiotik tanpa resep yang kemudian dihubungi kembali setelah 7 hari untuk mendapatkan data kepatuhan pengobatan dalam menghabiskan antibiotik yang digunakan.

Hasil dari penelitian diantara 109 responden 63,3% membeli antibiotik tanpa resep, 37,6 % tidak menghabiskan antibiotiknya, 82% responden yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah melakukan pembelian antibiotik tanpa resep, terdapat perbedaan rata rata nilai pengetahuan, sikap, persepsi dan akses sarana antara yang membeli antibiotik tanpa resep dengan responden yang membeli dengan resep dengan masing-masing nilai p value = 0,016; 0,0005; 0,0005; dan 0.0005. Terdapat 25,5% untuk pengalaman terdahulu dan 47,7% responden yang menjadikan sebagai referensi dan melakukan pembelian antibiotik tanpa resep.

Kesimpulan: Faktor faktor yang berhubungan terhadap pembelian antibiotik tanpa resep adalah pendidikan, pengetahuan, sikap, persepsi, akses sarana mendapatkan antibiotik tanpa resep, saran teman dan pengalaman terdahulu, selain itu terdapat hubungan yang bermakna antara pembelian antibiotik tanpa resep dengan perilaku tidak menghabiskan antibiotik.