Search Results - Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Jenis Koleksi

Ditemukan 42618 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV

Analisis Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Rumah Sakit di Indonesia Berdasarkan Status Kepemilikan, Kelas Rumah Sakit, Jenis Pelayanan, dan Wilayah Regional Rumah Sakit Pada Bulan Juni Tahun 2024

Devina Nafis Alodia; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Novita Dwi Istanti

Abstrak:

Pelayanan kesehatan berkualitas merupakan komponen esensial dalam mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera, dengan rumah sakit sebagai fasilitas utama dalam menyediakan layanan medis yang efektif dan efisien. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, rumah sakit diharuskan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan baik secara internal maupun eksternal melalui berbagai indikator. Salah satu alat evaluasi penting dalam peningkatan mutu ini adalah Indikator Nasional Mutu (INM), yang digunakan untuk menilai capaian mutu pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan. Meskipun INM berperan besar dalam memperbaiki kualitas layanan dan efisiensi biaya, capaian INM di rumah sakit Indonesia masih mengalami kendala, terutama terkait kepatuhan dan infrastruktur yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian INM rumah sakit di Indonesia pada Juni 2024 berdasarkan status kepemilikan, kelas rumah sakit, jenis pelayanan, dan wilayah regional. Metode yang digunakan adalah penelitian potong lintang dengan analisis data sekunder dari basis data Kementerian Kesehatan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan rumah sakit pemerintah dan swasta memiliki perbedaan signifikan dalam beberapa indikator, dengan rumah sakit pemerintah cenderung lebih unggul. Rumah sakit kelas A dan B memiliki capaian lebih baik dibandingkan kelas C dan D, namun tantangan terkait terhadap waktu tanggap operasi sesarea emergensi dan waktu tunggu rawat jalan masih ada, terutama di kelas rendah. Capaian mutu rumah sakit di wilayah Jawa dan Bali lebih baik dibandingkan Indonesia Timur, hal ini dipengaruhi oleh kesenjangan sumber daya dan infrastruktur.

Quality healthcare services are essential for achieving a healthy and prosperous society, with hospitals playing a central role in delivering effective and efficient medical care. According to Law No. 17 of 2023, hospitals are required to continually improve the quality of their services both internally and externally through various indicators. One of the key tools for evaluating quality improvement is the National Health Service Quality Indicators (INM), which assess the performance of healthcare facilities. While INM plays a critical role in enhancing service quality and cost-efficiency, the achievments of INM in Indonesian hospitals faces challenges, particularly related to compliance and uneven infrastructure. This study aims to analyze the achievements of the National Hospital Quality Indicators (INM) in Indonesian hospitals as of June 2024, based on ownership status, hospital class, service type, and regional location. The study uses a cross-sectional design with secondary data analysis sourced from the Ministry of Health of Indonesia’s database. The findings reveal significant differences between government and private hospitals in several indicators, with government hospitals generally performing better. Hospitals in class A and B achieved better quality outcomes compared to those in class C and D, although challenges remain in emergency cesarean section response times and outpatient wait times, particularly in lower-class hospitals. Furthermore, hospitals in the Java and Bali regions demonstrated better quality outcomes compared to those in Eastern Indonesia, with disparities in resources and infrastructure being key influencing factors.

S-11812

Depok : FKM UI, 2025

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Capaian Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kelas, Jenis Pelayanan, Status Kepemilikan, dan Wilayah Administrasi Semester II Tahun 2025

Diva Trie Anggraini; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Puput Oktamianti, Rini Hastuti

Abstrak:

Indikator Nasional Mutu (INM) merupakan tolok ukur untuk menjamin mutu rumah sakit yang wajib dilakukan secara nasional, namun rata-rata capaian nasional tahun 2025 menunjukkan masih terdapat lima INM yang belum memenuhi target. Sebagai kota global dengan tuntutan mutu pelayanan kesehatan yang tinggi dan kepatuhan pelaporan INM yang baik, gambaran capaian INM rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan karakteristik strukturalnya belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan capaian INM rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta pada semester II tahun 2025 serta menganalisis hubungannya dengan kelas, jenis pelayanan, status kepemilikan, dan wilayah administrasi rumah sakit. Penelitian ini menggunakan data sekunder bersumber dari Aplikasi Mutu Fasyankes dengan desain studi cross-sectional. Sebanyak 132 rumah sakit ditetapkan sebagai sampel melalui total sampling dengan kriteria kelengkapan data ≥70% pada semester II tahun 2025. Analisis univariat untuk menggambarkan distribusi karakteristik rumah sakit dan capaian INM, serta analisis bivariat menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 13 INM, terdapat lima indikator masih menunjukkan proporsi rumah sakit dengan pemenuhan target yang lebih rendah dan menjadi prioritas perbaikan di Provinsi DKI Jakarta, yaitu kepatuhan penggunaan APD, kepatuhan identifikasi pasien, waktu tunggu rawat jalan, kepatuhan waktu visite dokter, dan kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh. Analisis bivariat menunjukkan kelas rumah sakit berhubungan bermakna dengan kepatuhan kebersihan tangan (p-value = 0,023) dan pelaporan hasil kritis laboratorium (p-value = 0,017). Status kepemilikan berhubungan bermakna dengan kepatuhan penggunaan APD (p-value = 0,044), kepatuhan identifikasi pasien (p-value = 0,013), dan kepatuhan waktu visite dokter (p-value = 0,003). Sementara itu, jenis pelayanan dan wilayah administrasi tidak menunjukkan hubungan yang bermakna dengan seluruh INM (p-value > 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa capaian INM rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor operasional i

Hospital National Quality Indicators (NQIs) are benchmarks for ensuring hospital quality that must be implemented nationally, however the national average achievement in 2025 shows that there are still five NQIs that have not met their targets. As a global city with high demands for quality healthcare services and good NQIs reporting compliance, the achievement of NQIs among hospitals in DKI Jakarta Province based on their structural characteristics is not yet known. This study aims to describe NQIs achievement among hospitals in DKI Jakarta Province in the second semester of 2025 and analyze its association with hospital class, type of service, ownership status, and administrative region. This study uses secondary data sourced from the Mutu Fasyankes Application with a cross-sectional study design. A total of 132 hospitals were determined as the sample through total sampling with a data completeness criterion of ≥ 70% in the second semester of 2025. Univariate analysis was used to describe the distribution of hospital characteristics and NQIs achievement, and bivariate analysis was conducted using the chi-square test. The results show that of the total 13 NQIs, five indicators still show a lower proportion of hospitals meeting their targets and are priority areas for improvement in DKI Jakarta Province, namely compliance with personal protective equipment, patient identification compliance, outpatient waiting time, physician visit time compliance, and compliance with fall risk prevention. Bivariate analysis shows that hospital class is significantly associated with hand hygiene compliance (p-value = 0,023) and reporting of critical laboratory result (p-value = 0,017). Ownership status is significantly associated with PPE use compliance (p-value = 0,044), patient identification compliance (p-value = 0,013), and physician visit time compliance (p-value = 0,003). Meanwhile, type of service and administrative region show no significant association with all NQIs (p-value > 0,05). These findings suggest that NQI achievement among hospitals in DKI Jakarta Province is potentially more influenced by specific internal operational factors at the hospital level than structural characteristics. The results are expected to serve as evaluation material for hospitals to strengthen internal governance, procedural oversight, and human resource management, as well as to be a consideration for policymakers in developing more targeted quality improvement strategies.nternal yang lebih spesifik di rumah sakit dibandingkan karakteristik struktural. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi rumah sakit untuk memperkuat tata kelola internal, pengawasan prosedural, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam menyusun strategi pembinaan mutu yang lebih terarah.

S-12341

Depok : FKM-UI, 2026

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Kelengkapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Rumah Sakit di Indonesia berdasarkan Kelas, Status Kepemilikan, Jenis Pelayanan, dan Wilayah Regional (Analisis Data ASPAK 2025)

Lara Vinka Hartono; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Kurnia Sari, Asmaranto Prajoko

Abstrak:

Kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) di rumah sakit berperan penting dalam menjamin mutu dan pemerataan akses pelayanan. Namun, masih ditemukan ketidakmerataan dalam kesiapan rumah sakit untuk memenuhi fasilitas pendukung pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan kelengkapan SPA rumah sakit di Indonesia tahun 2025 serta menganalisis hubungannya dengan kelas, status kepemilikan, jenis pelayanan, dan wilayah regional. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional menggunakan data sekunder dari Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK). Melalui total sampling sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, diperoleh 665 rumah sakit sebagai sampel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan tabulasi silang, uji chi square, dan regresi logistik berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 549 rumah sakit (82,6%) telah memenuhi standar kelengkapan SPA. Variabel kelas, status kepemilikan, jenis pelayanan, dan wilayah regional berhubungan signifikan dengan kelengkapan SPA (p-value < 0,05). Kelengkapan SPA tertinggi ditemukan di rumah sakit kelas A–B, rumah sakit milik swasta, dan rumah sakit umum. Proporsi pemenuhan SPA tertinggi terletak di wilayah Jawa-Bali dan terendah di Papua-Maluku-Nusa Tenggara. Temuan ini menjelaskan bahwa kelengkapan SPA rumah sakit di Indonesia dipengaruhi oleh kapasitas struktural fasilitas yang memerlukan penguatan kebijakan dan pendanaan yang lebih afirmatif dengan memanfaatkan data ASPAK untuk perencanaan investasi, pembinaan, dan pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

The completeness of facilities, infrastructure, and medical equipment (SPA) in hospitals plays an important role in ensuring the quality and equitable access to services However, gaps remain in hospitals’ readiness to provide the supporting infrastructure needed for healthcare services. This study aims to describe the completeness of hospital SPA in Indonesia in 2025 and to examine its association with hospital class, ownership, service type, and region. This study used a quantitative cross-sectional design with secondary data from the Health Facilities, Infrastructure, and Equipment Application (ASPAK). Through total sampling based on inclusion and exclusion criteria, 665 hospitals were included as samples. Data were analyzed using cross-tabulation, chi-square test, and multiple logistic regression. The results showed that 549 hospitals (82,6%) met the SPA completeness standards. The variables of class, ownership status, type of service, and regional area significantly related to SPA completeness (p-value < 0.05). The highest SPA completeness was found in class A–B hospitals, privately owned hospitals, and public hospitals. The highest proportion of SPA compliance was found in the Java-Bali region and the lowest in Papua-Maluku-Nusa Tenggara. These findings suggest that SPA completeness in Indonesian hospitals is shaped by facilities’ structural capacity, which requires more affirmative policy and funding by utilizing ASPAK data for investment planning, supervision, and equitable access to health services nationwide.

S-12163

Depok : FKM-UI, 2026

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Tingkat Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Secara Eksternal Berdasarkan Wilayah Administrasi, Kelas Rumah Sakit, Jenis Pelayanan, Dan Status Kepemilikan Rumah Sakit Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Ajrina Kintari; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Jaslis Ilyas, Irvieny Rumondang

Abstrak:

Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) merupakan komponen penting dalam peningkatan mutu layanan dan budaya keselamatan rumah sakit. Menurut National Patient Safety Agency, pelaporan insiden berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Namun, data tahun 2019 menunjukkan bahwa hanya sekitar 12% rumah sakit di Indonesia yang melaporkan IKP. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat pelaporan IKP rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta secara eksternal berdasarkan wilayah administrasi, kelas rumah sakit, jenis pelayanan, dan status kepemilikan rumah sakit, serta menganalisis hubungannya dengan keempat variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang dan dilengkapi wawancara untuk memperkaya pembahasan. Data sekunder berasal dari laporan IKP rumah sakit Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, dianalisis menggunakan distribusi frekuensi dan Uji Kruskal-Wallis yang merupakan uji statistik nonparametrik. Hasil menunjukkan bahwa hanya variabel wilayah administrasi yang memiliki hubungan signifikan dengan tingkat pelaporan IKP. Jakarta Timur menjadi wilayah dengan tingkat pelaporan terendah, diduga dipengaruhi oleh jumlah rumah sakit yang lebih banyak dan efektivitas supervisi wilayah. Sementara itu, rumah sakit kelas C, rumah sakit umum, dan rumah sakit pemerintah cenderung memiliki pelaporan lebih rendah, meskipun tidak signifikan secara statistik. Penelitian ini memberikan gambaran variasi pelaporan IKP antar karakteristik rumah sakit dan menyoroti pentingnya peran wilayah administrasi dalam pembinaan dan pengawasan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan strategi pelaporan IKP secara eksternal di tingkat provinsi, terutama bagi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

The reporting of Patient Safety Incidents (IKP) is a critical component in improving service quality and fostering a culture of safety in hospitals. According to the National Patient Safety Agency, incident reporting serves as a learning tool to prevent the recurrence of similar events. However, 2019 data showed that only about 12% of hospitals in Indonesia reported their IKP. This study aims to assess the level of external IKP reporting by hospitals in DKI Jakarta Province based on administrative region, hospital class, type of service, and ownership status, and to analyze the relationship between these variables and reporting compliance. This study used a quantitative cross- sectional design, with additional interviews to support the discussion. Secondary data were obtained from the 2024 IKP reports submitted by hospitals in DKI Jakarta Province. Data were analyzed using frequency distribution and Kruskal-Wallis test, a nonparametric statistic test. Results indicated that only the administrative region variable had a significant relationship with the level of IKP reporting. East Jakarta was identified as the region with the lowest reporting rate, which may be influenced by a higher number of hospitals and the effectiveness of local supervision. Meanwhile, Class C hospitals, general hospitals, and government-owned hospitals tended to report less frequently, although the differences were not statistically significant. This study highlights the variation in IKP reporting across hospital characteristics and underscores the important role of administrative regions in supervision and support. These findings may serve as evaluation material to strengthen external IKP reporting strategies, particularly for the DKI Jakarta Provincial Health Office.

S-11964

Depok : FKM-UI, 2025

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Capaian Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit Umum Berdasarkan Kelas, Status Kepemilikan, Dan Wilayah Administratif Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Raihannah Dzikrah ; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Purnawan Junadi, Prastuti Soewondo

Abstrak:

Kebutuhan layanan kesehatan di wilayah metropolitan seperti Provinsi DKI Jakarta terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola penyakit. Namun, capaian Bed Occupancy Rate yang relatif rendah pada sebagian besar rumah sakit umum di DKI Jakarta mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara distribusi kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan rawat inap. BOR digunakan sebagai indikator efisiensi pemanfaatan tempat tidur rawat inap dengan standar ideal pada kisaran 60–85 persen. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan capaian BOR rumah sakit umum di Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 serta menganalisis hubungannya dengan karakteristik struktural rumah sakit yang meliputi kelas rumah sakit, status kepemilikan, dan wilayah administratif. Penelitian menggunakan desain kuantitatif deskriptif analitik dengan pendekatan potong lintang dan memanfaatkan data sekunder RS Online periode Januari–September 2025. Sampel penelitian terdiri dari 119 rumah sakit umum yang memenuhi kriteria inklusi. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan tabulasi silang dengan uji Chi-Square (Likelihood Ratio), serta analisis lanjutan uji perbedaan rerata untuk mengevaluasi BOR sebagai variabel kontinu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar rumah sakit umum di Provinsi DKI Jakarta berada pada kategori BOR rendah (75,6%), sementara 20,3% berada pada kategori ideal dan 4,2% pada kategori tinggi, dengan nilai rerata BOR sebesar 44,06%. Analisis bivariat menunjukkan bahwa kelas rumah sakit dan wilayah administratif tidak berhubungan secara signifikan dengan capaian BOR. Sementara itu, analisis numerik menunjukkan adanya perbedaan rerata BOR yang bermakna berdasarkan status kepemilikan, di mana rumah sakit pemerintah memiliki tingkat pemanfaatan tempat tidur rawat inap yang lebih tinggi dibandingkan rumah sakit swasta/non-pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tempat tidur rawat inap di Provinsi DKI Jakarta kemungkinan lebih dipengaruhi oleh dinamika sistem pelayanan dan beban pelayanan rumah sakit dibandingkan oleh karakteristik struktural tunggal sehingga interpretasi BOR sebagai indikator kinerja perlu mempertimbangkan konteks sistem kesehatan secara menyeluruh.

The demand for healthcare services in metropolitan areas such as the Province of DKI Jakarta continues to increase in line with population growth, urbanization, and changing disease patterns. However, the relatively low Bed Occupancy Rate (BOR) observed in most public hospitals in DKI Jakarta indicates a potential mismatch between the distribution of hospital capacity and the need for inpatient care. BOR is used as an indicator of inpatient bed utilization efficiency, with an ideal standard ranging from 60 to 85 percent. This study aims to describe the level of BOR in public hospitals in DKI Jakarta in 2025 and to analyze its association with structural hospital characteristics, including hospital class, ownership status, and administrative area. The study uses a descriptive analytical quantitative design with a cross-sectional approach and utilizes secondary data from RS Online for the period January–September 2025. The study sample consisted of 119 public hospitals that met the inclusion criteria. Data were analyzed using univariate and bivariate methods, including cross-tabulation with Chi-square tests (Likelihood Ratio), as well as additional mean comparison analyses to examine BOR as a continuous variable. The results show that the majority of public hospitals in DKI Jakarta had low BOR levels (75.6%), while 20.3% were within the ideal range and 4.2% had high BOR. The mean BOR was 44.06%. Bivariate analysis indicated that hospital class and administrative area were not significantly associated with BOR. In contrast, numerical analysis revealed a significant difference in mean BOR by ownership status, with public hospitals exhibiting higher inpatient bed utilization compared to private or non-public hospitals. These findings suggest that inpatient bed utilization in DKI Jakarta is more strongly influenced by healthcare system dynamics and service burden than by individual structural hospital characteristics, highlighting the importance of interpreting BOR within a broader health system context.

S-12170

Depok : FKM-UI, 2026

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Length of Stay Pasien di Instalasi Gawat Darurat ke Rawat Inap sebagai Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Universitas Indonesia Tahun 2024: Analisis Lean Management

Gustiane Adriani Dwisari; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Novita Dwi Istanti

Abstrak:

Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) memegang peran penting dalam menentukan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit. Indikator kinerja IGD, seperti Length of Stay (LOS), yang mengukur lama pasien d IGD dari kedatangan hingga pemulangan atau pemindahan, dapat memengaruhi tingkat kepadatan di IGD. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alur pelayanan, hambatan, dan akar penyebab masalah terkait LOS di IGD. Pengumpulan data dilakukan pada bulan April-Mei 2024 dengan pendekatan kualitatif studi kasus, berupa observasi pada 30 pasien, wawancara, dan telaah dokumen. Analisis data menggunakan flowchart untuk mengidentifikasi alur pelayanan, Value Stream Mapping untuk mengenali kegiatan bernilai dan menemukan waste, serta The Five Whys untuk menganalisis akar penyebab hambatan. Metode Lean Thinking digunakan untuk menghasilkan alur dan Model BAS (Baseline, Assess, Suggest Solution) dari Model BASICS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur pelayanan pasien IGD melibatkan lima tahapan; dengan 65,5% waktu pelayanan adalah kegiatan non-value added, 23,4% kegiatan necessary but non-value added, dan 11,1% kegiatan value added, dengan total Lead Time 7 jam 55 menit 29 detik. Dari sisi pasien, waste yang terjadi meliputi waste of waiting (94,9%) dan transportation (5,1%). Bottleneck terjadi pada aktivitas menunggu terdaftar di rawat inap (25,2%), menunggu advis DPJP (22,9%), menunggu hasil pemeriksaan penunjang (22,3%), dan menunggu kesiapan rawat inap (18,2%), dengan total 88,6%. Perbaikan LOS di IGD dapat menggunakan lean tools seperti standardized work, visual management, heijunka, kaizen, dan just in time agar waste dapat dikurangi.

Emergency Department (ED) services play a crucial role in determining the quality of care and patient safety in hospitals. Performance indicators in the ED, such as Length of Stay (LOS) which measures the duration from a patient's arrival to their discharge or transfer can significantly impact the congestion levels in the ED. This study aims to identify the service flow, obstacles, and root causes of issues related to LOS in the ED. Data collection was conducted from April to May 2024 using a qualitative case study approach, including observations of 30 patients, interviews, and document reviews. Data analysis involved using flowcharts to identify the service flow, Value Stream Mapping to recognize value-added activities and identify waste, and The Five Whys to analyze the root causes of obstacles. Lean Thinking methodology was applied to develop a service flow and the BAS (Baseline, Assess, Suggest Solution) model from the BASICS model. The study results show that the patient service flow in the ED involves five stages, with 65.5% of service time consisting of non-value-added activities, 23.4% of necessary but non-value-added activities, and 11.1% of value-added activities, resulting in a total lead time of 7 hours, 55 minutes, and 29 seconds. From the patient's perspective, the waste observed includes waiting (94.9%) and transportation (5.1%). Bottlenecks were identified in activities such as waiting to be registered for inpatient care (25.2%), waiting for specialist advice (22.9%), waiting for the results of supporting examinations (22.3%), and waiting for inpatient readiness (18.2%), totaling 88.6%. Improving LOS in the ED can utilize lean tools such as standardized work, visual management, heijunka, kaizen, and just-in-time to reduce waste.

S-11692

Depok : FKM UI, 2024

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Puskesmas Kemiri Muka dan Puskesmas Ratu Jaya Kota Depok Tahun 2022

Quenela Mutiara Cantika; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Adang Bachtiar, Eti Rohati

Abstrak:

Mutu pelayanan kesehatan sangat berdampak terhadap seluruh upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Indikator Nasional Mutu (INM) merupakan standar yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas. Berdasarkan laporan INM Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2022 diketahui bahwa ratarata capaian INM Puskesmas masih fluktuatif dan belum konsistem melaporkan setiap bulannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Puskesmas Kemiri Muka dan Puskesmas Ratu Jaya tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian INM di Puskesmas Kemiri Muka dan Puskesmas Ratu Jaya pada tahun 2022 belum sepenuhnya sesuai dan menggambarkan kondisi sebenarnya yang ditinjau dari pendekatan sistem input, proses, dan output. Saran yang dapat diberikan yaitu mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana, melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan, menetapkan sanksi dan reward untuk hasil capaian INM, serta proaktif mempelajari pelaksanaan pengukuran dan pelaporan INM.

The quality of health service greatly impacts all health service efforts carried out by healthcare facilities. The National Quality Indicator (INM) is a standard used to evaluate the achievement of quality implementation in healthcare facilities, including public health centers (Puskesmas). Based on the INM Puskesmas report by the Depok City Health Office in 2022, it is known that the average achievement of INM Puskesmas is still fluctuating and has not been consistently reported every month. This study aims to analyze the achievement of the National Quality Indicators (INM) at Kemiri Muka and Ratu Jaya Public Health Centers in 2022. The research method used a qualitative approach. Methods of data collection included in-depth interviews, observations, and document review. The results indicate that the achievements of the INM at Kemiri Muka and Ratu Jaya Public Health Centers in 2022 were not fully appropriate and described accurately the actual conditions in terms of the input, process, and output system approach. Recommendations include proposing the procurement of facilities and infrastructure, monitoring and evaluating the planning of healthcare human resource needs, implementing sanctions and rewards for achieving the INM targets, and proactively learn the implementation of INM measurement and reporting processes.

S-11332

Depok : FKM-UI, 2023

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Indikator Mutu Pengelolaan Limbah Padat B3 di Unit Sanitasi Rumah Sakit Universitas Indonesia tahun 2024 dengan Metode Root Cause Analysis

Malikah Bilqis; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Adang Bachtiar, Novita Dwi Istanti

Abstrak: Pengelolaan limbah padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di fasilitas kesehatan sangatlah penting karena berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan dan kesehatan lingkungan. Berdasarkan data statistik lingkungan hidup Indonesia pada tahun 2022 fasilitas pelayanan kesehatan menyumbang 726.817 ton limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dan hanya 48.464 ton limbah yang dikelola. Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) memiliki indikator mutu untuk menilai kesesuaian pengelolaan limbah padat B3 dengan peraturan yang berlaku, namun target pencapaian indikator tersebut belum terpenuhi selama tahun 2024. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Kemudian, informasi yang diperoleh dianalisis menggunakan Root Cause Analysis (RCA) untuk diketahui akar permasalahannya. Indikator mutu pengelolaan limbah padat B3 di RSUI terdiri dari beberapa kriteria berdasarkan proses pengelolaannya, yaitu minimasi, pemilahan dan pewadahan, pengumpulan, penyimpanan, serta pengangkutan limbah padat B3. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan lima akar masalah penyebab tidak tercapainya indikator mutu pengelolaan limbah padat B3 RSUI. Pertama, sosialisasi tidak dilakukan secara rutin, melainkan didasari karena penurunan kesadaran pegawai untuk melakukan pemilahan limbah medis. Kedua, pengadaan tempat sampah ukuran besar bukan merupakan prioritas. Ketiga, anggaran terbatas dalam pemenuhan kebutuhan tenaga CSO. Keempat, proses perbaikan timbangan oleh unit sarana dan prasarana memakan waktu yang lama. Kelima, manajemen gudang farmasi dalam mengelola pemasukan obat kurang optimal.

Management of Hazardous and Toxic Solid Waste in healthcare facilities is crucial as it significantly impacts service quality and environmental health. According to Indonesia’s 2022 environmental statistics, healthcare facilities contributed 726,817 tons of hazardous and toxic waste, but only 48,464 tons were managed. Universitas Indonesia Hospital (RSUI) has established quality indicators to assess the compliance of hazardous solid waste management with applicable regulations. However, the target for achieving these indicators was not met throughout 2024. This study employed in-depth interviews, observations, and document reviews. The information obtained was then analyzed using Root Cause Analysis (RCA) to identify the root causes of the issues. The quality indicators for hazardous and toxic solid waste management at RSUI comprise several criteria based on the management process: minimization, segregation and containment, collection, storage, and transportation of hazardous and toxic solid waste. The study revealed five root causes for the failure to meet the quality indicators for hazardous and toxic solid waste management at RSUI. First, socialization efforts are not conducted regularly but are only triggered by a decline in employee awareness regarding medical waste segregation. Second, the procurement of large trash bins is not prioritized. Third, the budget is limited for meeting the demand for cleaning service officers (CSOs). Fourth, the repair process for weighing scales by the facility unit takes a long time. Lastly, pharmacy warehouse management for incoming medication is not optimized.

S-11816

Depok : FKM UI, 2025

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Indikator Mutu Unit Rekam Medis Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) Tahun 2020

Via Aulia Effendi; Pembimbing: Septiara Putri; Penguji: Puput Oktamianti, Novita Dwi Istanti

Abstrak: Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis gambaran indikator mutu Unit Rekam Medis RSUI tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, pengisian matriks (MIV)/C dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem yang meliputi elemen input, process, dan output. Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran kesesuaian indikator mutu rekam medis RSUI dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008) serta memberikan alteranatif penyelesaian masalah (solusi) untuk menjaga dan meningkatkan capaian mutu pelayanan rekam medis di Rumah Sakit Universitas Indonesia.

S-10792

Depok : FKM UI, 2021

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉