Abstrak:

Tingginya prevalensi gangguan jiwa di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, belum diimbangi dengan capaian target skrining kesehatan jiwa nasional. Puskesmas Palmerah menunjukkan keberhasilan signifikan dalam mencapai target skrining melalui implementasi E-Jiwa. Tujuan: menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tercapainya target program skrining kesehatan jiwa di Puskesmas X. Metode: Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen terhadap pelaksanaan program. Hasil: tercapaianya target program skrining dengan E-Jiwa di Puskesmas Palmerah DKI Jakarta karena didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, infrastruktur dan teknologi berbasis digital seperti E-Jiwa, serta manajemen yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Masih terdapat beberapa tantangan terkait tenaga kesehatan yang rangkap tugas dan belum terintegrasinya sistem skrining E-Jiwa dengan SIMKESWA. Puskesmas mampu mencapai target hingga 96,3% hingga trwiulan ketiga. Kesimpulan: bahwa program skrining dengan E-Jiwa di Puskesmas Palmerah telah berjalan sesuai regulasi yang ada, namun masih membutuhkan improvisasi pada beberapa komponen seperti SDM dan teknologi sagar dapat berjalan lebih optimal.

Kata kunci: e-jiwa, kesehatan jiwa, puskesmas, skrining

---

The high prevalence of mental disorders in Indonesia, especially in DKI Jakarta, has not been balanced with the achievement of the national mental health screening target. Puskesmas Palmerah has shown significant success in achieving the screening target through the implementation of E-Jiwa. Research aims:  analyze the factors that affect the achievement of the target of the mental health screening program at the Puskesmas Palmerah. Method: This study uses a qualitative approach with an in-depth interview method and document review of the implementation of the program. Results: the achievement of the target of the screening program with E-Jiwa at the Puskesmas Palmerah DKI Jakarta because it is supported by adequate human resources, digital-based infrastructure and technology such as E-Jiwa, as well as effective management in planning, implementation, and supervision. There are still several challenges related to health workers who have dual duties and the E-Jiwa screening system has not been integrated with SIMKESWA. The health center was able to achieve the target of up to 96.3% until the third trimester. Conclusion: the screening program with E-Jiwa at Puskesmas Palmerah has been running according to existing regulations, but still needs improvisation on several components such as human resources and technology so that it can run more optimally.  Key words: e-jiwa, health center, mental health, screening 

Abstrak: Di Indonesia, saat ini mempunyai beban ganda dalam pembangunan di bidang kesehatandiantaranya adalah penyakit menular dan penyakit tidak menular. Sangat sulit untukmemberantas penyakit menular karena penyebarannya tidak mengenal batas wilayah.Imunisasi adalah salah satu tindakan yang dapat mencegah penyebaran penyakit ke wilayahlain dan terbukti sangat efektif dalam hal biaya, sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintahdalam bentuk Permenkes No.12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Penelitian inibertujuan untuk menggali lebih dalam tentang perencanaan program imunisasi berdasarkanpencapaian target Universal Child Immunization di Puskesmas Kabupaten Bandung denganmembandingkan antara Puskesmas UCI dengan Puskesmas non UCI dalam satu kecamatanyang sama. Metode penelitian yang dilakukan yaitu studi deskriptif dengan analisis kualitatifmelalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyimpulkanbahwa komponen perencanaan yang mempengaruhi tercapainya target UCI pada PuskesmasUCI dan Puskesmas non UCI adalah perencanaan SDM jumlah pegawai, motivasi, dankepemimpinan dan lingkungan. Saran yang diajukan untuk Dinas Kesehatan yaitu menambahjumlah pegawai di Puskesmas non UCI agar tidak ada alasan lagi mengenai keluhan bebankerja dan dapat meningkatkan cakupan imunisasi dan tercapainya target UCI. Sedangkan saranbagi Puskesmas, khususnya Puskesmas non UCI dapat meningkatkan motivasi pegawai,meningkatkan sweeping dan mengatasi masalah lingkungan lainnya sehingga dapatmeningkatkan cakupan imunisasi dan mencapai target UCI di wilayah kerjanya.

Abstrak: Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Upaya pelayanan kesehatan tersebut lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Fisioterapi merupakan pelayanan inovasi di Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran layanan fisioterapi dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan di enam Puskesmas Kecamatan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi peneltian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk melihat gambaran mendalam dari peran layanan fisioterapi di Puskesmas wilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini pelayanan fisioterapi untuk kasus muskuloskeletal dapat berkunjung ke semua Puskesmas di wilayah DKI Jakarta. Pelayanan fisioterapi untuk kasus neurologi dapat dilayani di Puskesmas Kecamatan Koja, Matraman, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Pelayanan fisioterapi untuk kasus kardiorespirasi dapat dilayani di Puskesmas Pasar Minggu, Koja, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Peran layanan fisioterapi di Puskesmas berdasarkan Permenkes No.65 tahun 2015 yang tergabung dalam anggota tim hanya Puskesmas Kec. Pasar Minggu dan Puskesmas Kecamatan Matraman. Selain itu didapatkan kurangnya dukungan kebijakan, belum meratanya SDM fisioterapis di Puskesmas serta kurangnya keterampilan fisioterapis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu masih dominannya layanan fisioterapi dalam upaya kuratif pada kasus di Puskesmas dibandingkan dengan upaya promotif dan preventif pada kelompok.

Abstrak:

Produktivitas dokter gigi sangat krusial dalam pemberian layanan kesehatan gigi kepada pasien. Dokter gigi juga harus menjalankan peran lain di pusksemas. Dokter gigi harus dapat menjawab tantangan ini dengan tetap mempertahankan produktivitasnya. Penelitian ini mengukur produktivitas dokter gigi di kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Rasio produktivitas dihitung dengan determinan dari dua faktor individu (jenis kelamin, umur, masa kerja, pelatihan, kehadiran dan status pegawai) dan organisasi (Jumlah Kunjungan pasien, Jumlah dental unit, tunjangan kinerja dan kepesertaan JKN). Menggunakan metode observasional analitik dengan desain cross sectional. Pengukuran produktivitas menggunakan metode Ilyas, dengan penghitungan jumlah kunjungan pasien dibagi dengan hari kerja dokter gigi di tahun 2023. Jumlah kunjungan pasien dan kepesertaan menjadi faktor tingginya produktivitas dokter gigi sedangkan faktor umur, jenis kelamin, masa kerja, pelatihan, jumlah dental unit dan tunjangan kinerja tidak ditemukan korelasi yang signifikan. Untuk produktivitas tertinggi di angka 13,25 dan terendah di angka 0,61, dengan rerata nilai 6,68. Produktivitas dokter gigi PNS sebesar 3,81 kurang dari setengah rasio Non PNS yang mencapai 8,48. Gap produktivitas ini merupakan konsekuensi rangkap jabatan fungsional dokter gigi PNS dan tugas strukturalnya. Untuk menjalankan dua fungsi ini secara seimbang, disarankan untuk membuat standar minimal jumlah pasien gigi harian dan pengukuran produktivitas dokter gigi secara periodik.

---

The productivity of dentists is crucial in providing dental health services to patients. Dentists also have other roles to play in community health centers. Dentists must be able to respond to these challenges while maintaining their productivity. This study measures the productivity of dentists in the Palmerah district, West Jakarta. Productivity ratios are calculated based on determinants from two individual factors (gender, age, length of service, training, attendance, and employment status) and organizational factors (number of patient visits, number of dental units, performance benefits, and participation in national health insurance). The study uses an analytical observational method with a cross-sectional design. The measurement of productivity uses the Ilyas method, by calculating the number of patient visits divided by the number of working days of the dentist in 2023. The number of patient visits and participation are factors contributing to the high productivity of dentists, while factors such as age, gender, length of service, training, the number of dental units, and performance allowances were not found to have a significant correlation. The highest productivity is at 13.25 and the lowest at 0.61 with an average value of 6.68. Civil servant dentist productivity is at 3.81, less then of non-civil servant dentists with 8.48. This gap is a consequence of the multiple functional roles and structural duties especially for civil servant dentists. To balance these two roles, it is recommended to establish minimum standards for daily dental patient numbers and periodically measure dentist productivity.

Abstrak: ABSTRAK Kualifikasi minimum pendidikan bagi tenaga kesehatan adalah Diploma III berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2014, namun Badan Kepegawaian Negara (2015) menyatakan bahwa masih terdapat 38.944 orang perawat yang belum memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan tenaga kesehatan melalui Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Mekanisme RPL. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan analisis implementasi Program di Poltekkes Jakarta III mulai dari input, proses hingga output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik program RPL di Poltekkes Kemenkes Jakarta III telah berusia di atas 50 tahun, dan berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; hanya sebagian kecil peserta didik yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari institusi tempatnya bekerja; proses asesmen mengalami kendala teknis dalam kuantifikasi hasil asesmen. Masukan untuk Poltekkes Kemenkes Jakarta III berdasarkan hasil penelitian ini adalah sosialisasi kepada calon peserta terkait program RPL yang dilakukan melalui website; membentuk kelompok belajar untuk meningkatkan motivasi belajar para peserta didik yang sebagian besar usianya sudah lebih tua; menggunakan tutor sebaya dengan memberdayakan peserta didik yang memiliki kemampuan atau pengalaman dalam mengatasi gap atau kesenjangan pengetahuan dan pengalaman berdasarkan pekerjaan sehari-hari. Masukan bagi Kementerian Kesehatan adalah membuat pedoman kuantifikasi yang dapat dijadikan acuan oleh PT penyelenggara dalam melakukan asesmen dan kuantifikasi. Kata kunci: Pendidikan, Perawat, Rekognisi Pembelajaran Lampau Based on Indonesia Health Workforce Act, the minimum qualification of education for health workforce is Diploma III. However, data of State Personnel Agency (2015) shows that there are still 38,944 nurses in Indonesia who do not yet have a Diploma III education qualification. As a commitment of the government in improving the education of health workforce, Ministry of Health launched Education Acceleration Program through the Recognition of Prior Learning (RPL) as mentioned in Permenkes No. 41 of 2016. This study analyzes the implementation of the Program in Health Polytechnic Jakarta III starting from input, process to output. This research is a qualitative research design using Rapid Assessment Procedure (RAP). The results showed that most of the students were over 50 years old, and came from the DKI Jakarta Provincial Health Office; only a small proportion of learners receive educational tuition from the institution where they work; the assessment process has technical constraints in the quantification of assessment results. Input for Health Polytechnic Jakarta III is socialization to prospective participants related to RPL conducted through the website; forming learning groups to improve the learning motivation of learners who are mostly older; using peer tutors by empowering learners who have the ability or experience in overcoming knowledge gaps and experience based on daily work. Input for the Ministry of Health is to make quantification guidelines that can be used as a reference by educational institution in conducting assessment and quantification. Key words: Education, Nurse, Recognition of Prior Learning

Abstrak:

---

Abstrak: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diwujudkan melalui pelayanan konvensional dantradisional. Pelayanan kesehatan tradisional mengusung paradigma sehat yang menitikberatkan pada sisisehat, komplementer dari pelayanan kesehatan konvensional dan upaya promotif preventif. Puskesmasmerupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif untukmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator puskesmas yang menyelenggarakan kesehatantradisional apabila memenuhi salah satu kriteria: mempunyai tenaga terlatih kesehatan tradisional, melaksanakan pembinaan, dan melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional. Provinsi Jawa Baratmempunyai jumlah puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional lebih sedikit dibandingkandengan provinsi lain di pulau Jawa. Kabupaten Bogor sebagai kabupaten terpadat di Jawa Barat sudahmempunyai bidan/perawat terlatih akupresur di Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan PuskesmasCiomas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali informasi implementasi kesehatan tradisional diPuskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan Puskemas Ciomas. Penelitian ini merupakan penelitiankualitatif dengan metode telaah dokumen, pengamatan, dan wawancara mendalam. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa tidak dilaksanakan pelayanan akupresur di ketiga puskesmas karena dipengaruhioleh beban kerja tenaga kesehatan, pembinaan kesehatan tradisional dapat ditingkatkan melaluiinventarisasi data kesehatan tradisional, identifikasi pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya,dan pembinaan kepada penyehat tradisional. Ketiga puskesmas karena tidak mempunyai tenaga terlatihasuhan mandiri namun dapat dilaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan TOGA dan sosialiasasiakupresur untuk keluhan ringan.
Kata kunci: Implementasi, kesehatan tradisional, puskesmas

---

Increasing public health status can be manifested through conventional and traditional medicines.Traditional medicines carry a health paradigm that focuses on the healthy, complementary side ofconventional medicine and preventive promotive efforts. Puskesmas is a health service facility thatprioritizes promotive and preventive to improve community health status. Puskesmas can be saidimplementing traditional health if they meet one of the criteria: have traditional medicine-trained staff,carry out coaching, and perform self-care traditional medicine. West Java Province has a smaller numberof health centers providing traditional health compared to other provinces in Java. Kabupaten Bogor(District of Bogor) as the most densely populated in the West Java Province has its midwives and nursesAnalisis implementasi..., Evita Diniawati, FKM UI, 2018ixUniversitas Indonesiacertified in acupressure in these Puskesmas: Ciawi, Caringin, and Ciomas. This study aims to discoverinformation of how traditional health program being implemented in Puskesmas Ciawi, PuskesmasCaringin, and Puskesmas Ciomas. This qualitative study uses following methods: document review,observation, and in-depth interview. The study reveals there were no acupressure services in those threepuskesmas because the health workers were kept occupied by other workload, traditional health guidancecould be improved through an inventory of traditional health data, identification of traditional healthservices in their working areas, and guidance to traditional health professionals. The three puskesmas didnot implement self-care traditional medicine because they do not have trained independent care staff butcan be implemented by community empowerment with TOGA and acupressure socialization for minorcomplaints.
Key words: implementation, integration, traditiona l medicine, primary health care

Abstrak: Abstrak

Tesis ini membahas ketepatan praktek dokter pelayanan primer didalam skema Jaminan Kesehatan Nasional yang akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014 di Indonesia, untuk mencapai Universal Health Coverage khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengambilan data primer dengan cara wawancara mendalam dan data sekunder dengan telaah dokumen/literatur. Hasil penelitian menyarankan bahwa Provinsi DKI Jakarta harus melakukan pemetaan untuk seluruh dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang berpraktek dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta beserta dengan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang ada; merekomendasikan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis (swasta dan Pegawai Negeri Sipil) yang memenuhi syarat tersebut untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; memberikan subsidi (penuh/sebagian) untuk pembiayaan pendidikan berkelanjutan dalam keilmuan post graduate family medicine; dan membuat Peraturan Daerah yang mendukung penetapan dokter pelayanan primer, pemisahan bentuk Puskesmas menjadi Puskesmas Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Puskesmas Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), serta penetapan alokasi dan metode pembayaran dengan metode kombinasi kepada penyedia pelayanan primer di Provinsi DKI Jakarta.

This thesis discusses the precision of primary care physician practices in the National Health Insurance (INA-Medicare) scheme which will come into force on January 1, 2014 in Indonesia, in order to achieve Universal Health Coverage especially in Jakarta. This research is a descriptive qualitative research design. Primary data collection with in-depth interviews and secondary data with document review / literature. The results suggest that Jakarta should do the mapping for all general practitioners, dentists, and medical specialists practicing and residing in Jakarta along with mapping of primary health care facilities that exist; recommend general practitioners, dentists and specialists (private and civil servants) who are qualified to work with Health BPJS; provide subsidy (full / partial) for the financing of continuing education in family medicine post graduate scholarship, and made a local regulation that supports the establishment of a primary care physician, a health center (Puskesmas) separation form to a health center of Individual Health Care efforts (UKP) and a health Center of Public Health efforts (UKM), and the determination of the allocation and payment method with a combination of methods to primary care providers in Jakarta.