ABSTRAK Askesin merupakan salah satu program pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin dan tidak mampu di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya serta pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pemerintah kelas III. Dari hasil evaluasi pelaksanaan program askeskin pada tahun 2006 rata-rata jumlah cakupan puskesmas di Kabupaten Serang masih rendah apabila dibandingkan dengan target pencapaian Indikator, diketahui bahwa persentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan gakin dan masyarakat rentan hanya 8,5% (target 14%) dan visit rate hanya 10,59 (target 15%). Sejak dilaksanakannya program Askeskin belum diketahui tingkat kepuasan pasien askeskin terhadap mutu pelayanan puskesmas. Pengukuran kepuasan pasien merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program dan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih efisien dan lebih efektif. Dengan cara ini diharapkan ada upaya konkrit yang dapat disarankan kepada pihak pemberi jasa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat yang berpengaruh pada niat berkunjung kembali ke puskesmas. Tingkat kepuasan pasien diukur dengan menggunakan  lima dimensi mutu yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty (Parasuraman et.al, 1990). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien rawat jalan yang menggunakan Askeskin terhadap mutu pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan pada akhir bulan Juni sampai Agustus tahun 2007 di 38 Puskesmas se-Kabupaten Serang dengan jumlah sampel 676 orang dengan menggunakan metode analitik dengan rancangan penelitian cross sectional. Hasil Penelitian didapat tingkat kepuasan berdasarkan lima dimensi mutu bahwa masing-masing dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empahty sudah diatas 50% dan dari kelima dimensi tersebut paling besar pada dimensi assurance. Kepuasan umum pasien sebesar 72,8% dengan niat berkunjung kembali sebesar 83%. Variabel karakteristik pasien yang paling dominan berpengaruh adalah status pendidikan, status pekerjaan dan status perkawinan, sedangkan variabel lainnya sebagai variabel confounding. Hasil Importance Performance Analysis didapat beberapa faktor yang menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan dan perbaiki yaitu, waktu tunggu pemeriksaan cepat, petugas terampil dalam bekerja dan petugas mengerti yang dibutuhkan pasien. Dalam rangka memperbaiki mutu pelayanan tersebut disarankan bagi puskesmas agar memberikan pelayanan dengan terampil, membuat alur proses pelayanan, meningkatkan pengetahuan petugas puskesmas dan membuka waktu pelayanan puskesmas pada sore hari, melakukan ‘ghost shopping’  untuk melihat tingkat kepuasan pasien dan memantau kinerja pemberi pelayanan serta membentuk tim pengendali mutu dan diharapkan dinas kesehatan agar senantiasa membuat kebijakan yang mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan di puskesmas. Daftar Pustaka: 78 (1980 – 2007).

ABSTRACT Askeskin is one of government programs in providing free health service for poor and not wealthy people in Public Health Center (Puskesmas) and the network and health service reference in government hospital III rd class. From evaluation result of askeskin program implementation in 2006 the average of puskesmas coverage in Serang Regency still low if compared to target of achievement indicator, known that coverage percentage of gakin health maintenance guarantee and susceptible people only 8,5% (target 14%) and visit rate only 10,59 (target 15%). Since Askeskin program conducted the askeskin satisfaction level toward puskesmas service quality was not yet known. Patient satisfaction measurement is one of the success indicators for program implementation and an important element in providing a more efficient and effective service. By this way, expected concrete efforts that could suggested for service giver to improve poor people health service that fulfilled people expectation, which affecting re-visit intention to puskesmas. Patient satisfaction level measured by using five dimensions quality that could be use for measuring client satisfactory, which are tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy (Parasuraman et.al, 1990). This research aim was identifying outpatient satisfaction level that conducted in the end of June to August year 2007 in 38 Puskesmas of all Serang Regency with samples of 676 people by using analytical method with cross sectional research design. From research result, obtained satisfaction level that based on five dimensions quality, which are tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy was over 50% and from those five dimensions, the largest was assurance dimension. General patient satisfactions as much as 72.8% with re-visit intention as much as 83%. The most dominant affecting patient characteristic variable are education status, working status and marriage status, while other variables as confounding variables. From result of Importance Performance Analysis obtained several factors that become main priority need to be paid attention and fixed, which are quick waiting duration for examination, skillful officer in working and officer understand patient needs. In order to fix those services quality, suggested for puskesmas to provide service that competent, making service plot processes, improving puskesmas officer knowledge and opening puskesmas service time at afternoon, conducting “ghost shopping” to identify patient satisfaction level and monitoring service giver performance, forming quality control, and expecting health agency always form policy that support service quality improvement efforts in puskesmas. References: 78 (1980 – 2007)

Prevalensi hipertensi di Indonesia masih tinggi, sementara proporsi pasien dengan tekanan darah terkendali tetap rendah. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2022–2024 menetapkan target 90% pasien hipertensi terkendali di puskesmas, namun Jakarta Pusat pada tahun 2024 hanya mencapai 16,74%. Penelitian ini dilakukan di dua puskesmas dengan capaian berbeda: Puskesmas X (46,12%) dan Puskesmas Y (2,34%). Penelitian ini bertujuan menganalisis mutu program pengendalian hipertensi berdasarkan komponen input, proses, dan output dengan menggunakan pendekatan sistem terbuka.
Penelitian menggunakan desain kualitatif studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi, dan telaah dokumen pada Maret–Mei 2025, melibatkan 30 informan yang terdiri atas petugas puskesmas, dinas kesehatan, suku dinas kesehatan, kader, dan pasien. Analisis dilakukan secara tematik.
Hasil menunjukkan mutu program di Puskesmas X relatif lebih baik. Puskesmas X menerapkan perencanaan proaktif, penyediaan obat yang lebih cepat, inovasi edukasi berkala, monitoring bersama jejaring, dan pelatihan rutin. Puskesmas Y melaksanakan perencanaan reguler, pengadaan obat mengikuti siklus tahunan, pemanfaatan dashboard hipertensi berjalan meskipun belum optimal, serta koordinasi internal rutin. Meskipun jumlah SDM sesuai standar, keterlibatan fungsional belum merata di kedua puskesmas. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program hipertensi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan sumber daya, tetapi juga bergantung pada kualitas proses, termasuk perencanaan yang responsif, pengorganisasian terstruktur, pelaksanaan inovatif, dan monitoring berbasis data.
Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas tenaga kesehatan, penyelarasan definisi indikator antarinstansi, optimalisasi media edukasi digital dan sistem informasi terpadu, serta penetapan petugas administrasi dan teknologi informasi dalam struktur tim program untuk mendukung mutu layanan hipertensi.

Mutu layanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) HIV di tingkat pelayanan primer berperan strategis dalam mendukung pencapaian target eliminasi HIV nasional tahun 2030, khususnya dalam kerangka 95-95-95. Puskesmas Perumnas II merupakan puskesmas pertama di Kota Bekasi yang menyelenggarakan layanan PDP HIV dan melayani jumlah ODHIV terbanyak di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mutu layanan PDP HIV dengan menggunakan pendekatan model Donabedian yang mengevaluasi tiga komponen utama: struktur, proses, dan hasil (outcome). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi, petugas pelaksana program PDP HIV di puskesmas, dan pasien ODHIV; disertai observasi layanan serta telaah dokumen seperti SIHA dan catatan kegiatan program.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek struktur, Puskesmas Perumnas II memiliki dukungan kebijakan nasional dan lokal yang memadai serta sarana dasar layanan seperti ruang pelayanan dan ketersediaan ARV. Namun, keterbatasan masih ditemukan pada jumlah dan kompetensi SDM, serta tidak tersedianya sarana pemeriksaan viral load di tingkat puskesmas. Pada aspek proses, layanan berjalan sesuai pedoman nasional, namun belum konsisten, terutama dalam pelaksanaan konseling berkelanjutan, pendampingan psikososial, dan pelaporan data secara akurat melalui sistem SIHA. Aktivitas monitoring dan evaluasi juga belum terjadwal secara sistematis. Dari sisi outcome, sebagian besar pasien tercatat sebagai on-ARV, tetapi cakupan pemeriksaan viral load dan capaian supresi virus masih rendah akibat keterbatasan akses. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan cukup tinggi, khususnya terhadap sikap petugas dan ketersediaan obat, namun masih terdapat keluhan mengenai waktu tunggu, privasi, dan dukungan emosional.
Penelitian ini merekomendasikan penguatan struktur layanan melalui peningkatan jumlah dan kapasitas SDM, pemenuhan sarana penunjang, optimalisasi proses melalui sistem pencatatan yang akurat dan konseling berkelanjutan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin. Dengan berbagai praktik baik yang telah berjalan dan pengalaman dalam menjangkau jumlah pasien yang besar, Puskesmas Perumnas II memiliki potensi untuk dijadikan model praktik baik (best practice) bagi puskesmas lain di Kota Bekasi maupun wilayah lainnya dalam penyelenggaraan layanan PDP HIV di tingkat primer.