Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 35592 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Ajrina Kintari; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Jaslis Ilyas, Irvieny Rumondang
Abstrak:

Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) merupakan komponen penting dalam peningkatan mutu layanan dan budaya keselamatan rumah sakit. Menurut National Patient Safety Agency, pelaporan insiden berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Namun, data tahun 2019 menunjukkan bahwa hanya sekitar 12% rumah sakit di Indonesia yang melaporkan IKP. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat pelaporan IKP rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta secara eksternal berdasarkan wilayah administrasi, kelas rumah sakit, jenis pelayanan, dan status kepemilikan rumah sakit, serta menganalisis hubungannya dengan keempat variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang dan dilengkapi wawancara untuk memperkaya pembahasan. Data sekunder berasal dari laporan IKP rumah sakit Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, dianalisis menggunakan distribusi frekuensi dan Uji Kruskal-Wallis yang merupakan uji statistik nonparametrik. Hasil menunjukkan bahwa hanya variabel wilayah administrasi yang memiliki hubungan signifikan dengan tingkat pelaporan IKP. Jakarta Timur menjadi wilayah dengan tingkat pelaporan terendah, diduga dipengaruhi oleh jumlah rumah sakit yang lebih banyak dan efektivitas supervisi wilayah. Sementara itu, rumah sakit kelas C, rumah sakit umum, dan rumah sakit pemerintah cenderung memiliki pelaporan lebih rendah, meskipun tidak signifikan secara statistik. Penelitian ini memberikan gambaran variasi pelaporan IKP antar karakteristik rumah sakit dan menyoroti pentingnya peran wilayah administrasi dalam pembinaan dan pengawasan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan strategi pelaporan IKP secara eksternal di tingkat provinsi, terutama bagi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.


 

The reporting of Patient Safety Incidents (IKP) is a critical component in improving service quality and fostering a culture of safety in hospitals. According to the National Patient Safety Agency, incident reporting serves as a learning tool to prevent the recurrence of similar events. However, 2019 data showed that only about 12% of hospitals in Indonesia reported their IKP. This study aims to assess the level of external IKP reporting by hospitals in DKI Jakarta Province based on administrative region, hospital class, type of service, and ownership status, and to analyze the relationship between these variables and reporting compliance. This study used a quantitative cross- sectional design, with additional interviews to support the discussion. Secondary data were obtained from the 2024 IKP reports submitted by hospitals in DKI Jakarta Province. Data were analyzed using frequency distribution and Kruskal-Wallis test, a nonparametric statistic test. Results indicated that only the administrative region variable had a significant relationship with the level of IKP reporting. East Jakarta was identified as the region with the lowest reporting rate, which may be influenced by a higher number of hospitals and the effectiveness of local supervision. Meanwhile, Class C hospitals, general hospitals, and government-owned hospitals tended to report less frequently, although the differences were not statistically significant. This study highlights the variation in IKP reporting across hospital characteristics and underscores the important role of administrative regions in supervision and support. These findings may serve as evaluation material to strengthen external IKP reporting strategies, particularly for the DKI Jakarta Provincial Health Office.

Read More
S-11964
Depok : FKM-UI, 2025
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Devina Nafis Alodia; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Novita Dwi Istanti
Abstrak:
Pelayanan kesehatan berkualitas merupakan komponen esensial dalam mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera, dengan rumah sakit sebagai fasilitas utama dalam menyediakan layanan medis yang efektif dan efisien. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, rumah sakit diharuskan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan baik secara internal maupun eksternal melalui berbagai indikator. Salah satu alat evaluasi penting dalam peningkatan mutu ini adalah Indikator Nasional Mutu (INM), yang digunakan untuk menilai capaian mutu pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan. Meskipun INM berperan besar dalam memperbaiki kualitas layanan dan efisiensi biaya, capaian INM di rumah sakit Indonesia masih mengalami kendala, terutama terkait kepatuhan dan infrastruktur yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian INM rumah sakit di Indonesia pada Juni 2024 berdasarkan status kepemilikan, kelas rumah sakit, jenis pelayanan, dan wilayah regional. Metode yang digunakan adalah penelitian potong lintang dengan analisis data sekunder dari basis data Kementerian Kesehatan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan rumah sakit pemerintah dan swasta memiliki perbedaan signifikan dalam beberapa indikator, dengan rumah sakit pemerintah cenderung lebih unggul. Rumah sakit kelas A dan B memiliki capaian lebih baik dibandingkan kelas C dan D, namun tantangan terkait terhadap waktu tanggap operasi sesarea emergensi dan waktu tunggu rawat jalan masih ada, terutama di kelas rendah. Capaian mutu rumah sakit di wilayah Jawa dan Bali lebih baik dibandingkan Indonesia Timur, hal ini dipengaruhi oleh kesenjangan sumber daya dan infrastruktur. 

Quality healthcare services are essential for achieving a healthy and prosperous society, with hospitals playing a central role in delivering effective and efficient medical care. According to Law No. 17 of 2023, hospitals are required to continually improve the quality of their services both internally and externally through various indicators. One of the key tools for evaluating quality improvement is the National Health Service Quality Indicators (INM), which assess the performance of healthcare facilities. While INM plays a critical role in enhancing service quality and cost-efficiency, the achievments of INM in Indonesian hospitals faces challenges, particularly related to compliance and uneven infrastructure. This study aims to analyze the achievements of the National Hospital Quality Indicators (INM) in Indonesian hospitals as of June 2024, based on ownership status, hospital class, service type, and regional location. The study uses a cross-sectional design with secondary data analysis sourced from the Ministry of Health of Indonesia’s database. The findings reveal significant differences between government and private hospitals in several indicators, with government hospitals generally performing better. Hospitals in class A and B achieved better quality outcomes compared to those in class C and D, although challenges remain in emergency cesarean section response times and outpatient wait times, particularly in lower-class hospitals. Furthermore, hospitals in the Java and Bali regions demonstrated better quality outcomes compared to those in Eastern Indonesia, with disparities in resources and infrastructure being key influencing factors.
Read More
S-11812
Depok : FKM UI, 2025
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Raihannah Dzikrah ; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Purnawan Junadi, Prastuti Soewondo
Abstrak:
Kebutuhan layanan kesehatan di wilayah metropolitan seperti Provinsi DKI Jakarta terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola penyakit. Namun, capaian Bed Occupancy Rate yang relatif rendah pada sebagian besar rumah sakit umum di DKI Jakarta mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara distribusi kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan rawat inap. BOR digunakan sebagai indikator efisiensi pemanfaatan tempat tidur rawat inap dengan standar ideal pada kisaran 60–85 persen. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan capaian BOR rumah sakit umum di Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 serta menganalisis hubungannya dengan karakteristik struktural rumah sakit yang meliputi kelas rumah sakit, status kepemilikan, dan wilayah administratif. Penelitian menggunakan desain kuantitatif deskriptif analitik dengan pendekatan potong lintang dan memanfaatkan data sekunder RS Online periode Januari–September 2025. Sampel penelitian terdiri dari 119 rumah sakit umum yang memenuhi kriteria inklusi. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan tabulasi silang dengan uji Chi-Square (Likelihood Ratio), serta analisis lanjutan uji perbedaan rerata untuk mengevaluasi BOR sebagai variabel kontinu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar rumah sakit umum di Provinsi DKI Jakarta berada pada kategori BOR rendah (75,6%), sementara 20,3% berada pada kategori ideal dan 4,2% pada kategori tinggi, dengan nilai rerata BOR sebesar 44,06%. Analisis bivariat menunjukkan bahwa kelas rumah sakit dan wilayah administratif tidak berhubungan secara signifikan dengan capaian BOR. Sementara itu, analisis numerik menunjukkan adanya perbedaan rerata BOR yang bermakna berdasarkan status kepemilikan, di mana rumah sakit pemerintah memiliki tingkat pemanfaatan tempat tidur rawat inap yang lebih tinggi dibandingkan rumah sakit swasta/non-pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tempat tidur rawat inap di Provinsi DKI Jakarta kemungkinan lebih dipengaruhi oleh dinamika sistem pelayanan dan beban pelayanan rumah sakit dibandingkan oleh karakteristik struktural tunggal sehingga interpretasi BOR sebagai indikator kinerja perlu mempertimbangkan konteks sistem kesehatan secara menyeluruh.

The demand for healthcare services in metropolitan areas such as the Province of DKI Jakarta continues to increase in line with population growth, urbanization, and changing disease patterns. However, the relatively low Bed Occupancy Rate (BOR) observed in most public hospitals in DKI Jakarta indicates a potential mismatch between the distribution of hospital capacity and the need for inpatient care. BOR is used as an indicator of inpatient bed utilization efficiency, with an ideal standard ranging from 60 to 85 percent. This study aims to describe the level of BOR in public hospitals in DKI Jakarta in 2025 and to analyze its association with structural hospital characteristics, including hospital class, ownership status, and administrative area. The study uses a descriptive analytical quantitative design with a cross-sectional approach and utilizes secondary data from RS Online for the period January–September 2025. The study sample consisted of 119 public hospitals that met the inclusion criteria. Data were analyzed using univariate and bivariate methods, including cross-tabulation with Chi-square tests (Likelihood Ratio), as well as additional mean comparison analyses to examine BOR as a continuous variable. The results show that the majority of public hospitals in DKI Jakarta had low BOR levels (75.6%), while 20.3% were within the ideal range and 4.2% had high BOR. The mean BOR was 44.06%. Bivariate analysis indicated that hospital class and administrative area were not significantly associated with BOR. In contrast, numerical analysis revealed a significant difference in mean BOR by ownership status, with public hospitals exhibiting higher inpatient bed utilization compared to private or non-public hospitals. These findings suggest that inpatient bed utilization in DKI Jakarta is more strongly influenced by healthcare system dynamics and service burden than by individual structural hospital characteristics, highlighting the importance of interpreting BOR within a broader health system context.
Read More
S-12170
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Lara Vinka Hartono; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Kurnia Sari, Asmaranto Prajoko
Abstrak:
Kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) di rumah sakit berperan penting dalam menjamin mutu dan pemerataan akses pelayanan. Namun, masih ditemukan ketidakmerataan dalam kesiapan rumah sakit untuk memenuhi fasilitas pendukung pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan kelengkapan SPA rumah sakit di Indonesia tahun 2025 serta menganalisis hubungannya dengan kelas, status kepemilikan, jenis pelayanan, dan wilayah regional. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional menggunakan data sekunder dari Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK). Melalui total sampling sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, diperoleh 665 rumah sakit sebagai sampel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan tabulasi silang, uji chi square, dan regresi logistik berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 549 rumah sakit (82,6%) telah memenuhi standar kelengkapan SPA. Variabel kelas, status kepemilikan, jenis pelayanan, dan wilayah regional berhubungan signifikan dengan kelengkapan SPA (p-value < 0,05). Kelengkapan SPA tertinggi ditemukan di rumah sakit kelas A–B, rumah sakit milik swasta, dan rumah sakit umum. Proporsi pemenuhan SPA tertinggi terletak di wilayah Jawa-Bali dan terendah di Papua-Maluku-Nusa Tenggara. Temuan ini menjelaskan bahwa kelengkapan SPA rumah sakit di Indonesia dipengaruhi oleh kapasitas struktural fasilitas yang memerlukan penguatan kebijakan dan pendanaan yang lebih afirmatif dengan memanfaatkan data ASPAK untuk perencanaan investasi, pembinaan, dan pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

The completeness of facilities, infrastructure, and medical equipment (SPA) in hospitals plays an important role in ensuring the quality and equitable access to services However, gaps remain in hospitals’ readiness to provide the supporting infrastructure needed for healthcare services. This study aims to describe the completeness of hospital SPA in Indonesia in 2025 and to examine its association with hospital class, ownership, service type, and region. This study used a quantitative cross-sectional design with secondary data from the Health Facilities, Infrastructure, and Equipment Application (ASPAK). Through total sampling based on inclusion and exclusion criteria, 665 hospitals were included as samples. Data were analyzed using cross-tabulation, chi-square test, and multiple logistic regression. The results showed that 549 hospitals (82,6%) met the SPA completeness standards. The variables of class, ownership status, type of service, and regional area significantly related to SPA completeness (p-value < 0.05). The highest SPA completeness was found in class A–B hospitals, privately owned hospitals, and public hospitals. The highest proportion of SPA compliance was found in the Java-Bali region and the lowest in Papua-Maluku-Nusa Tenggara. These findings suggest that SPA completeness in Indonesian hospitals is shaped by facilities’ structural capacity, which requires more affirmative policy and funding by utilizing ASPAK data for investment planning, supervision, and equitable access to health services nationwide.
Read More
S-12163
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Mufti Diva Larassati; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Purnawan Junadi, Ns. Gede Merta Mertana
Abstrak:
Keselamatan pasien adalah dimensi utama dalam mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Rumah Sakit X menghadapi tantangan dalam implementasi budaya keselamatan pasien, dengan skor keseluruhan 66,3% pada survei internal 2023, jauh dari standar ideal 75% yang ditetapkan oleh AHRQ. Masalah utama adalah rendahnya tingkat pelaporan insiden keselamatan pasien (46,58%), yang mencerminkan hambatan dalam keterbukaan komunikasi dan ketakutan melaporkan insiden. Penelitian ini menganalisis pengaruh empat dimensi budaya keselamatan—budaya keterbukaan, budaya keadilan, budaya pelaporan, dan budaya pembelajaran—terhadap pelaporan IKP di RS X. Menggunakan desain kuantitatif cross-sectional, data dikumpulkan melalui survei HSOPSC yang dikembangkan oleh AHRQ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun budaya keselamatan pasien di RS X berada pada kategori sedang (66%), masih diperlukan perbaikan, terutama pada budaya pelaporan (%).  Persepsi positif terhadap budaya keterbukaan secara signifikan meningkatkan kemungkinan pelaporan insiden (p = 0,000), sementara persepsi positif terhadap budaya pelaporan juga berpengaruh signifikan terhadap pelaporan insiden (p = 0,000).  Selain itu, budaya keadilan memiliki pengaruh paling besar terhadap perilaku pelaporan setelah analisis multivariat (OR = 7,67). Penelitian ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung pelaporan insiden dan memperkuat budaya organisasi untuk memastikan praktik keselamatan pasien yang lebih baik. Rekomendasi untuk manajemen rumah sakit termasuk peningkatan pelatihan pelaporan insiden dan penciptaan budaya yang lebih terbuka dan adil bagi seluruh tenaga kesehatan.

Patient safety is a key dimension of healthcare service quality in hospitals. Hospital X faces challenges in implementing a patient safety culture, with an overall score of 66.3% on the 2023 internal survey, significantly below the 75% ideal standard set by AHRQ. A major issue is the low reporting rate of patient safety incidents (46.58%), reflecting barriers in communication openness and fear of reporting incidents. This study analyzes the impact of four dimensions of safety culture—open communication, justice culture, reporting culture, and learning culture—on Incident Knowledge and Patient Safety (IKP) reporting at Hospital X. Using a quantitative cross-sectional design, data were collected through the HSOPSC survey developed by AHRQ. The findings indicate that although the patient safety culture at Hospital X is categorized as moderate (66%), improvements are needed, particularly in reporting culture. Positive perceptions of open communication significantly increase the likelihood of reporting incidents (p = 0.000), while positive perceptions of the reporting culture also significantly affect incident reporting (p = 0.000). Additionally, the culture of justice had the greatest impact on reporting behavior after multivariate analysis (OR = 7.67). This study emphasizes the importance of creating an environment that supports incident reporting and strengthening organizational culture to ensure better patient safety practices. Recommendations for hospital management include enhancing incident reporting training and fostering a more open and just culture for all healthcare staff.
Read More
S-11903
Depok : FKM-UI, 2025
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Septa Ryan Ellandi; Pembimbing: Masyitoh; Penguji: Septiara Putri, Puji Triastuti
Abstrak: Keselamatan pasien di rumah sakit masih menjadi isu krusial yang mendunia, karena rumah sakit merupakan institusi jasa pelayanan yang mengupayakan kesembuhan pasien. Maka keselamatan pasien menjadi suatu keniscayaan, diharapkan tidak terjadi insiden keselamatan pasien (zero insiden). Salah satu cara untuk mengendalikan peningkatan angka insiden di rumah sakit adalah dengan memanfaatkan sistem pelaporan. Penelitian ini membahas mengenai gambaran pelaporan insiden keselamatan pasien di rumah sakit di Indonesia beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, ditinjau dari faktor individu, organisasi, dan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah didapatkannya informasi mengenai faktor-faktor yang brpengaruh terhadap pelaporan insiden keselamatan pasien di rumah sakit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan basis data Garuda Kemendikbud, Rama Kemendikbud, Directory of Open Acces Journals (DOAJ), Library UI, Science Direct, PubMed, ProQuest, dan Scopus. Hasil penelitian didapatkan bahwa rumah sakit di Indonesia sudah memiliki regulasi yang mengatur mengenai pelaporan insiden kselamatan pasien. Sistem pelaporan yang digunakan masih berbasis manual, dan praktik pelaporan belum bisa dikatakan sukses karena masih adanya budaya menghukum, jaminan kerahasiaan pelapor masih diragukan, pelaporan belum tepat waktu, dan umpan balik masi minim. Dari hasil penelitian juga diperoleh faktor yang dapat memengaruhi pelaporan insiden keselamatan pasien di rumah sakit adalah faktor individu (pengetahuan, ketakutan, beban kerja, dan motivasi), faktor organisasi (umpan balik, sistem pelaporan, kerahasiaan, sosialisasi dan pelatihan, serta budaya keselamatan), dan faktor pemerintah dalam hal kebijakan.
Patient safety in hospitals is still a crucial issue worldwide, because hospitals are service institutions that seek to cure patients. So patient safety becomes a necessity, it is hoped that there will be no patient safety incidents (zero incidents). One way to control the increasing number of incidents in hospitals is to utilize a reporting system. This study discusses the description of patient safety incident reporting in hospitals in Indonesia and the factors that influence it, in terms of individual, organizational, and government factors. The purpose of this study was to obtain information about the factors that influence the reporting of patient safety incidents in hospitals in Indonesia. This study uses a literature review method with the Garuda Ministry of Education and Culture database, Rama Kemendikbud, Directory of Open Acces Journals (DOAJ), UI Library, Science Direct, PubMed, ProQuest, and Scopus. The results showed that hospitals in Indonesia already have regulations governing patient safety incident reporting. The reporting system used is still manual-based, and reporting practices cannot be said to be successful because there is still a punitive culture, guarantees for the confidentiality of whistleblowers are still in doubt, reporting is not timely, and feedback is still minimal. From the results of the study, it was also found that the factors that can affect the reporting of patient safety incidents in hospitals are individual factors (knowledge, fear, workload, and motivation), organizational factors (feedback, reporting systems, confidentiality, socialization and training, and safety culture), and government factors in terms of policy
Read More
S-10892
Depok : FKMUI, 2022
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Sri Kusmiyati; Pemb. Budi Hidayat; Penguji: Pujiyanto, Togi Asman Sinaga, Feurah Dihan Bahar
T-2706
Depok : FKM UI, 2007
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Kartika Wira Cahyaningtyas; Pembimbing: Pujianto; Penguji: Budi Hidayat, Febiana
S-7463
Depok : FKM UI, 2012
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Asti Pratiwi; pembimbing: Mieke Savitri; Penguji: Vetty Yuliantty Permanasari, Markus Triyono
S-6009
Depok : FKM-UI, 2010
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Venus Valencia; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji:Vetty Yulianty Permanasari, Fitriah
Abstrak:

Latar Belakang: Salah satu langkah keselamatan pasien adalah perbaikan pelayanan kesehatan dari pelaporan insiden. Dalam praktiknya, laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) yang terkumpul secara lingkup global dan di Indonesia masih terbatas dikarenakan berbagai faktor dan masalah, baik underreporting, time response, ataupun adanya insiden yang berulang terjadi. Studi ini bertujuan menganalisis akar masalah dari ketiga fenomena tersebut menggunakan kerangka root cause analysis oleh VHA National Center for Patient Safety.
Metode: Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada Bulan Maret-April 2025 dengan wawancara mendalam terhadap 14 informan utama dan dua informan kunci dan dengan analisis konten menggunakan software Nvivo 15. Studi ini juga menggunakan data sekunder dari rumah sakit studi mengenai insiden yang masuk di sistem rumah sakit per Bulan Januari 2024 hingga Februari 202.
Hasil: Hasil studi menunjukkan bahwa faktor knowledge and skills, organizational factors, just culture, dan process and system reporting memiliki bobot pengkodean yang lebih banyak dibandingkan faktor lainnya. Dua insiden yang paling sering berulang adalah masalah identifikasi pasien dan medikasi. Human error adalah faktor utama dari kedua insiden berulang tersebut. Pengembangan sistem pelaporan, edukasi mengenai urgensi dan no-blaming culture, serta pemberlakuan komunikasi yang efektif menjadi rekomendasi action plan dari RCA yang dibentuk.
Kesimpulan: Pengembangan sistem, edukasi mengenai urgensi dan no-blaming culture, serta pemberlakuan komunikasi yang efektif menjadi rekomendasi dari akhir tahapan analisis masalah.
Kata Kunci: Root Cause Analysis, Pelaporan IKP, Blaming Culture, Senioritas, Umpan Balik


Background: One of the patient safety measures is improving healthcare services through incident reporting. In practice, Patient Safety Incident (PSI) reports collected globally and in Indonesia remain limited due to various factors and issues, including underreporting, time response, or recurring incidents. This study aims to analyze the root causes of these three phenomena using the root cause analysis framework by the VHA National Center for Patient Safety. Methods: This study employed a qualitative approach with a case study method conducted from March to April 2025, involving in-depth interviews with 14 primary informants and two key informants, utilizing content analysis with Nvivo 15 software. The study also incorporated secondary data from the hospital study regarding incidents recorded in the system from January 2024 to February 2025.  Results: The study findings indicate that factors such as knowledge and skills, organizational factors, just culture, and process and system reporting had higher coding weights compared to other factors. The two most frequently recurring incidents were patient identification and medication issues. Human error was identified as the primary factor in both incidents. System development, education regarding urgency and no-blaming culture, and implementation of effective communication emerged as recommendations from the final stage of problem analysis. Conclusion: System development, education regarding urgency and no-blaming culture, and implementation of effective communication are recommended based on the final stage of problem analysis. Keywords: Root Cause Analysis, Patient Safety Incident Reporting, Blaming Culture, Seniority, Feedback

 

Read More
S-11888
Depok : FKM-UI, 2025
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive