Ditemukan 36878 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Emmy Kezia; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Jaslis Ilyas, Amila Megraini
Abstrak:
Read More
Penelitian ini mengkaji Willingness to Pay (WTP) iuran asuransi kesehatan sosial di kalangan pekerja informal. Meskipun WTP merefleksikan kesediaan membayar, realitas pendapatan fluktuatif dan kendala operasional di sektor informal menjadi tantangan signifikan bagi kepatuhan iuran, berbeda dengan sistem formal yang terjamin melalui pemotongan gaji. Tujuan penelitian ini adalah menyintesis faktor-faktor dominan yang memengaruhi WTP pekerja informal berdasarkan tinjauan pustaka yang komprehensif. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor sosioekonomi, literasi asuransi, persepsi manfaat, dan kepercayaan, serta kualitas dan aksesibilitas layanan secara kolektif memengaruhi WTP. Temuan ini menggarisbawahi bahwa WTP pekerja informal cenderung di bawah tarif iuran JKN yang berlaku, dipicu oleh ketidaksesuaian premi dengan kemampuan membayar. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang determinan WTP pekerja informal, sebagai dasar perumusan kebijakan premi yang lebih adaptif dan strategi peningkatan kepatuhan yang efektif untuk mencapai UHC.
This research examines the Willingness to Pay (WTP) for social health insurance premiums among informal sector workers. Although WTP reflects the willingness to pay, the reality of fluctuating incomes and operational constraints in the informal sector poses a significant challenge to premium compliance, unlike the formal system which is guaranteed through salary deductions. The objective of this study is to synthesize the dominant factors influencing WTP among informal sector workers based on a comprehensive literature review. The analysis results indicate that socioeconomic factors, insurance literacy, perception of benefits, and trust, as well as service quality and accessibility, collectively influence WTP. These findings highlight that informal workers' WTP tends to be below the prevailing JKN premium rates, triggered by a mismatch between premiums and their ability to pay. This study contributes to a better understanding of the determinants of WTP among informal sector workers, serving as a basis for formulating more adaptive premium policies and effective compliance improvement strategies to achieve UHC.
S-11991
Depok : FKM-UI, 2025
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Amany Mufidah Hayati; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Muhammad Ridha Akbar
Abstrak:
Read More
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia selalu mengalami defisit dari tahun ke ta-hun. Tingginya angka defisit yang dialami salah satunya disebabkan oleh rendahnya ting-kat kepatuhan pembayaran iuran, terlebih pada masyarakat pekerja Informal, yang terma-suk ke dalam PBPU/BP yang tidak termasuk PBI namun tidak sedikit yang menunggak dalam membayar iuran. Dimana ini merupakan tantangan yang dihadapi negara berkem-bang seperti Indonesia dengan tingginya jumlah penduduk yang tidak termasuk ke dalam kelompok miskin dan bekerja di sektor perekonomian informal. Acap kali PBPU/PB tidak ingin mendaftar dan tidak ingin membayar iuran JKN sedangkan manfaat yang diterima sangat bagus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memen-garuhi Willingness to Pay (WTP) iuran JKN pada pekerja informal di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah literature review, yang berfokus pada sebuah topik yang menjadi minat dalam sebuah penulisan ini yakni WTP iuran JKN masyarakat Indo-nesia pada pekerja sektor Informal dengan pencarian sumber informasi dilakukan menggunakan database online yang dapat diakses secara bebas maupun berlangganan, yaitu Remote.lib.ui, Proquest, dan Google Scholar. Penelitian ini membahas mengenai faktor yang memengaruhi kemauan membayar pada pekerja informal untuk iuran JKN, antara lain mengenai gambaran WTP di Indonesia, faktor rata-rata pendapatan yang diterima, faktor sosial demografi, tingkat pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan juga pemanfaatan akan fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor WTP iuran JKN pada masyarakat informal di Indonesia beragam, yakni dari karakteristik daerah dari distrik fiskal terendah hingga tertinggi dimana daerah dengan pa-jak yang rendah merupakan hambatan terhadap tingkat WTP iuran JKN, lalu rerata pema-sukan yang diterima dimana upah lebih besar dari Rp 3,5 juta per bulan memiliki tingkat WTP yang lebih tinggi, sosial demografi dengan variabel jenis kelamin perempuan mem-iliki tingkat WTP yang lebih tinggi daripada lelaki, pendapatan perkapita dan konsumsri rumah tangga yang diterima setiap daerah, hubungan dari peran kader dan variabel kondisi kesehatan di masyarakat, faktor akses yang sulit merupakan salah satu hambatan dalam meningkatkan WTP, pun dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan dimana masyarakat yang pernah memanfaatkan dan menggunakan fasilitas seperti rawat jalan dan rawat inap mem-iliki hubungan untuk meningkatkan tingkat WTP iuran JKN pada pekerja informal.
Indonesia's National Health Insurance (JKN) always experiences a deficit from year to year. One of the reasons for the high deficit rate is the low level of compliance with pay-ment of contributions, especially among informal workers, who are included in PBPU/BP which are not included in PBI but are not a few in arrears in paying contributions. Where this is a challenge faced by developing countries like Indonesia with a high number of people who are not included in the poor group and work in the informal economy sector. Often PBPU/PB don't want to enroll and having a low rate of Willingness to Pay (WTP) moreover don’t want to pay anymore the JKN contributions even though the benefits they will receive are very good. The purpose of this study was to determine the factors that in-fluence the WTP of JKN contributions for informal workers in Indonesia. The research used is a literature review, which focuses on a topic that is of interest in this paper, WTP of the Indonesian people's JKN contributions to Informal sector workers by finding for sources of information using an online database that can be accessed freely or subscribed to, namely Remote.lib.ui, ProQuest, and Google Scholar. This study discusses the factors that influence the willingness to pay informal workers for JKN contributions, including the description of the unqualified in Indonesia, the average income received, social demo-graphic factors, education level, access to health services and utilization of health service facilities. The results of the study shows that the WTP factors for JKN contributions in the informal community in Indonesia vary, namely from the characteristics of the regions from the lowest to the highest fiscal districts where regions with low taxes are an obstacle to the WTP level of JKN contributions, then the average income received where wages more than IDR 3.5 million per month has a higher WTP rate, socio-demographic variables with female gender have a higher WTP rate than men, per capita income and household consumption received by each region, the relationship between the role of cadres and vari-ables health conditions in the community, the factor of difficult access to healthcare is one of the obstacles in increasing WTP, even in the use of health facilities where people who have used and used facilities such as outpatient and inpatient care have a relationship to increasing the WTP rate of JKN contributions to informal workers.
S-11200
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nuim Mubaraq; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Mardiati Nadjib, Vetty Yulianty Permanasari, Mohammad Edison, Revaldi R.
T-3979
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Martha Jessica; Pembimbing: Ascobat Gani; Penguji: Kurnia Sari, Eddy Sulistijanto
Abstrak:
Tujuan studi ini untuk membandingkan determinan WTP terhadap iuran asuransi kesehatan nasional dan memperoleh pelajaran pelaksanaan asuransi kesehatan nasional di beberapa negara dalam meningkatkan keinginan membayar peserta informal. penelitian ini menggunakan metode literature review.
Read More
S-10571
Depok : FKM UI, 2020
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Eko Aprizon Nanda; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Pujiyanto, Amila Megraini
Abstrak:
Read More
Cost-sharing merupakan metode pengendalian biaya pada sistem asuransi kesehatan yang mana pasien dan perusahaan asuransi kesehatan sama-sama membayar sebagian dari biaya medis pasien sepanjang tahun. Cost-sharing memiliki beberapa model yang sering digunakan pada sistem asuransi kesehatan seperti deductible, copayment, coinsurance dan out-of-pocket maximum. Dalam pelaksanaannya cost-sharing tidak hanya memberikan dampak positif dalam pengendalian biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh asuransi kesehatan namun juga memberikan dampak negatif kepada peserta asuransi kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan pembayaran cost-sharing pada sistem asuransi kesehatan di berbagai negara dan dampaknya baik positif maupun negatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah literature review. Pencarian studi menggunakan online database yaitu EBSCOhost, ProQuest, PubMed, dan ScienceDirect. Hasil Pencarian awal ditemuka 1.803 studi, menggunakan prinsip PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta Analyses) studi diseleksi sesuai dengan kriteria inklusi sehingga ditemukan 8 studi yang sesuai dengan topik penelitian dan berasal dari berbagai negara berbeda. Hasil penelitian meunjukkan penerapan pembayaran cost-sharing pada sistem asuransi kesehatan telah dilakukan di berbagai negara dengan kebijakan yang berbeda-beda. Perbedaan kebijakan cost-sharing yang diterapkan memberikan dampak positif dalam pengendalian utilisasi pelayanan kesehatan dan sebagai upaya membantu proteksi finansial pasien dengan penyakit tertentu yang membutuhkan perawatan bahkan obat-obatan yang mahal. Selain itu kebijakan cost-sharing juga memberikan dampak negatif yaitu dapat menghanbat akses ke perawatan emergency, hambatan akses layanan kesehatan bagi lansia yang tergolong rentan terkena penyakit serta desinsensitif (penghalang) kepatuhan dan persistensi (berkelanjutan) pasien minum obat.
Cost-sharing is a cost control method in the health insurance system in which patients and health insurance companies both pay a portion of the patient's medical expenses throughout the year. Cost-sharing has several models that are often used in health insurance systems such as deductibles, copayments, coinsurance and out-of-pocket maximums. In practice, cost-sharing not only has a positive impact on controlling health costs incurred by health insurance but also has a negative impact on health insurance participants. This research was conducted with the aim of knowing the implementation of cost-sharing payments in the health insurance system in various countries and its positive and negative impacts. The method used in this research is literature review. Study searches used online databases, namely EBSCOhost, ProQuest, PubMed, and ScienceDirect. Results The initial search found 1,803 studies, using the PRISMA principle (Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta Analyzes) studies were selected according to inclusion criteria so that 8 studies were found that matched the research topic and came from different countries. The results of the study show that the implementation of cost-sharing payments in the health insurance system has been carried out in various countries with different policies. The different cost-sharing policies implemented have had a positive impact on controlling the utilization of health services and as an effort to help financially protect patients with certain diseases that require treatment, even expensive medicines. In addition, the cost-sharing policy also has a negative impact, namely it can hinder access to emergency care, hinder access to health services for the elderly who are classified as susceptible to disease and be deinsensitive (barrier) to adherence and persistence (sustainability) of patients taking medication.
S-11208
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ajeng Kusumawardani; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Kurnia Sari, Amila Megraini
Abstrak:
Read More
Pengendalian biaya merupakan salah satu strategi untuk mengendalikan biaya pelayanan kesehatan supaya tidak terjadinya over budget dan untuk memastikan keberlangsungan program asuransi kesehatan nasional. Keberadaan program Jaminan Kesehatan juga membawa dampak positif bagi masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa adanya kesulitan finansial. Program asuransi kesehatan nasional sebagai bentuk dari jaminan kesehatan juga diharuskan dapat mencakup seluruh populasi, peningkatan penggunaan layanan kesehatan yang berlebih oleh masyarakat juga dapat membawa efek negatif yaitu biaya kesehatan yang semakin meningkat jika tidak dikendalikan akan menimbulkan inflasi pada sektor kesehatan serta akan berdampak pada kualitas layanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat. Untuk itu pentingnya mengetahui lebih jauh dan menerapkan skema pengendalian biaya pada program asuransi kesehatan nasional karena dalam strategi skema pengendalian biaya, tidak hanya biaya kesehatan yang dikendalikan tetapi juga pada kualitas layanan kesehatan. Metode yang digunakan adalah literature review menggunakan online database Pubmed, Scopus, ProQuest, dan EBSCOHost yang menghasilkan 4 jurnal terinklusi yang diterbitkan sepuluh tahun terakhir (2013-2023) yang dipilih berdasarkan kategori negara middle income. Hasil dari 4 jurnal yang terinklusi menjelaskan mengenai penerapan skema pengendalian biaya dan dampaknya yaitu dengan diterapkannya skema pengendalian biaya dengan metode kapitasi, cost sharing, dan metode campuran dapat berdampak pada penurunan utilisasi rawat jalan dan rawat inap, penurunan biaya klaim dan Out Of Pocket, penurunan kemiskinan dan kualitas layanan kesehatan.
Cost control is one of the strategies to control the cost of health services so as not to overbudget and to ensure the sustainability of the national health insurance program. The existence of the Health Insurance program also has a positive impact on the community to be able to access health services without financial difficulties. The national health insurance program as a form of health insurance is also required to cover the entire population, increasing the use of excessive health services by the community can also have a negative effect, namely increasing health costs if not controlled will cause inflation in the health sector and will have an impact on the quality of health services and the quality of public health. For this reason, it is important to know more and apply the cost control scheme to the national health insurance program because in the cost control scheme strategy, not only health costs are controlled but also on the quality of health services. The method used is literature review using online databases Pubmed, Scopus, ProQuest, and EBSCOHost which produces 4 inclusive journals published in the last ten years (2013-2023) selected based on the middle income country category. The results of the 4 included journals explain the application of cost control schemes and their impacts, namely the implementation of cost control schemes with capitation methods, cost sharing, and mixed methods can have an impact on reducing outpatient and inpatient utilization, decreasing claim costs and Out Of Pocket, reducing poverty and health service quality.
S-11510
Depok : FKM-UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Aisya Safira Nisa; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Budi Hidayat, Chandra Istanti Prasetyo
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik coordination of benefit yang terjadi dienam negara, yaitu Prancis, Swedia, Belanda, Turki, China, dan Indonesia. Metode yang digunakan adalah literature review dengan sumber data pada penelitian ini berasal dari website, buku, grey literature dari Library Universitas Indonesia, dan database online melalui Google Scholar, ProQuest, Science Direct, Sage Publications, Scopus, SpringerLink, Oxford Journals. Pengkajian penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tahapan metode PRISMA
Read More
S-10860
Depok : FKMUI, 2022
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dessya Suci Ramadhanti; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Kurnia Sari, Laksmi Damaryanti
Abstrak:
Read More
Asuransi kesehatan sosial merupakan mekanisme pendanaan pelayanan kesehatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, dan memberikan manfaat pengendalian penyakit. Penyakit tidak menular merupakan salah satu penyakit mematikan yang terkadang tidak menunjukan gejala seperti, penyakit hipertensi yang dapat menyebabkan penyakit komplikasi lainnya. Pengendalian penyakit hipertensi yang dilakukan oleh asuransi kesehatan sosial berbeda-beda di setiap negara. Hal ini, berhubungan dengan bagaimana sistem pembayaran provider yang dilakukan di tiap negara tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi pelaksanaan pembayaran provider asuransi kesehatan sosial dalam pengendalian penyakit hipertensi di beberapa negara dengan metode telaah literatur pada enam online database yaitu, ScienceDirect, PubMed, Cambridge Core, Semantic Scholar, Taylor and Francis, dan Springer Link. Terdapat 10 studi terinklusi yang berasal dari Negara Ghana, Nigeria, Kenya, dan Cina. Hasil penelitian menunjukan bahwa peserta dalam skema asuransi kesehatan sosial yang menderita penyakit hipertensi memiliki tingkat prevalensi, kesadaran, dan pengendalian hipertensi yang lebih baik dibandingkan dengan mereka diluar skema asuransi kesehatan. Sistem pembayaran provider yang berlaku di Ghana menggunakan metode Ghana Diagnostic Related Groups (G-DRG), Nigeria menggunakan metode kapitasi dan fee-for-service (FFS), Kenya menggunakan metode kapitasi, dan fee-for-service (FFS), dan Cina menggunakan metode kapitasi, dan anggaran global. Secara keseluruhan pembayaran provider pada keempat negara masih memiliki kendala yang terjadi, dan menunjukan tingkat pengendalian hipertensi yang rendah. sehingga, masih diperlukannya evaluasi akan sistem pembayaran provider yang berlaku, dan peningkatan pengendalian penyakit hipertensi oleh asuransi kesehatan sosial di keempat negara.
Social health insurance is a funding mechanism for health services that is used to improve the quality of health, and provide disease control benefits. Non-communicable diseases are one of the deadly diseases that sometimes do not show symptoms such as hypertension which can cause complications. Control of hypertension carried out by social health insurance varies in each country. This is related to how the provider payment system is carried out in each of these countries. This study identified the implementation of social health insurance provider payments in the control of hypertension in several countries by the literature review method on six online databases namely, ScienceDirect, PubMed, Cambridge Core, Semantic Scholar, Taylor and Francis, and Springer Link. There were 10 included studies from Ghana, Nigeria, Kenya and China. The results showed that participants in the social health insurance scheme who have hypertension have a better level of prevalence, awareness and control of hypertension compared to those outside the health insurance scheme. The provider payment system in Ghana uses the Ghana Diagnostic Related Groups (G-DRG) method, Nigeria uses the capitation and fee-for-service (FFS) methods, Kenya uses the capitation, and fee-for-service (FFS) methods , and China uses the capitation method, and the global budget. In conclusion, provider payments in the four countries still have problems, and show a low level of hypertension control. Thus, there is still a need for evaluation of the existing provider payment system, and improvement of hypertension control by social health insurance in the four countries.
S-11462
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Octaviana Dwi Prismayanti; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Puput Oktamianti, Laksmi Damaryanti
Abstrak:
Read More
Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran peserta mandiri di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian cross sectional menggunakan data primer dengan menyebar kuesioner kepada peserta mandiri yang berkunjung ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah peserta mandiri yang patuh membayar iuran lebih tinggi (89%) dibandingkan dengan peserta yang tidak patuh membayar iuran (11%). Analisis bivariat menunjukkan terdapat tiga variabel yang memiliki hubungan signifikan dengan perilaku kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan yaitu variabel pengetahuan, besar iuran, dan peraturan dan sanksi. Selain itu variabel yang tidak memiliki hubungan signifikan dengan perilaku kepatuhan membayara iuran BPJS Kesehatan yaitu variabel umur, jenis kelamin, pendidikan, lama kepesertaan, kelas kepesertaan, pendapatan, kanal pembayaran iuran, status kesehatan, dan dukungan orang terdekat.
This study discusses the factors related to compliance with paying contributions for independent participants at the BPJS Kesehatan Depok Branch Office. This study used a quantitative approach with the type of cross-sectional research using primary data by distributing questionnaires to independent participants who visited the BPJS Kesehatan Depok Branch Office. The results of this study indicate that the number of independent participants who comply with paying contributions is higher (89%) than participants who do not comply with paying contributions (11%). The bivariate analysis shows that there are three variables that have a significant relationship with the compliance behavior of paying BPJS Health contributions, namely the variable knowledge, the amount of contributions, and regulations and sanctions. In addition, variables that do not have a significant relationship with compliance behavior in paying BPJS Kesehatan contributions are age, gender, education, length of membership, membership class, income, contribution payment channels, health status, and support from those closest to them.
S-11446
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hanifditya Naufal Hidayat; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Pujiyanto, Laksmi Damaryanti
Abstrak:
Read More
Latar Belakang: Peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan setiap tahunnya tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan pekerja bukan penerima upah dalam membayar iuran. Terjadi peningkatan PBPU yang tidak aktif pada tahun 2023 sebesar 32,58 juta jiwa (25%) yang menyebabkan defisit anggaran. Metode: Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan literature review. Tujuan: Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan pekerja bukan penerima upah dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Hasil: Didapatkan 8 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk disertakan dalam penelitian ini. Definsi kepatuhan adalah perilaku peserta yang secara konsisten membayar iuran tepat waktu, yaitu pada tanggal 1-10 setiap bulannya. Persentase kepatuhan PBPU dalam membayar iuran BPJS Kesehatan berkisar antara 29,5%-84,7% dengan rata-rata sebesar 67,72%. Pengetahuan yang tinggi mengenai manfaat asuransi kesehatan terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran, sesuai dengan teori Lawrence Green dan John Nyman. Pendapatan yang lebih tinggi juga meningkatkan kepatuhan. Persepsi positif terhadap layanan dan manfaat BPJS Kesehatan mendorong pembayaran rutin. Usia kepala keluarga yang lebih tua, tarif iuran yang terjangkau, jarak tempuh yang lebih dekat ke tempat pembayaran, dan motivasi yang tinggi juga berkontribusi pada kepatuhan pembayaran iuran. Rekomendasi: BPJS Kesehatan perlu melakukan upaya sosialisasi dan edukasi menyesuaikan karakteristik wilayah dan kerjasama dengan stakeholders, melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui transformasi mutu layanan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai kanal layanan serta memberikan edukasi untuk menyediakan sarana layanan pengaduan.
Background: The increase in the number of BPJS Health participants each year is not in line with the level in compliance of independent participants to pay contributions. There was an increase of inactive independent participants in 2023 by 32.58 million people (25%) which caused a budget deficit. Methods: The writing method in this study is using literature review. Objective: To identify factors related to compliance of independent participants to pay BPJS Health contributions. Results: There were 8 articles that fulfilled the inclusion criteria to be included in this study. The definition of compliance is the behavior of participants who consistently pay contributions on time, namely on the 1st-10th of each month. The percentage of PBPU compliance in paying BPJS Health contributions ranged from 29.5%-84.7% with an average of 67.72%. High knowledge of health insurance benefits is proven to increase awareness and payment compliance, in accordance with Lawrence Green and John Nyman's theory. Higher income also increases compliance. Positive perceptions of BPJS Kesehatan services and benefits encourage regular payments. Older age of the head household, affordable contribution rates, closer distance to the payment center, and high motivation also contribute to the compliance of contribution payment. Recommendation: BPJS Kesehatan needs to make socialization and education efforts according to regional characteristics and cooperation with stakeholders, make continuous improvements through service quality transformation, and cooperate with various service channels and educate them to provide complaint service facilities.
S-11701
Depok : FKM UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉