Diabetes melitus tipe 2 adalah penyakit tidak menular yang dapat diobati dan konsekuensinya dapat dihindari atau ditunda dengan pola makan, aktivitas fisik, pengobatan, serta skrining dan pengobatan komplikasi secara teratur. Namun, penyakit ini didiagnosis beberapa tahun setelah timbul sehingga komplikasi dan komorbid telah muncul dan menjadi kasus penyakit yang sering sekali masuk dalam daftar 10 besar penyakit yang menjalani rawat inap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keparahan dan komorbiditas terhadap lama rawat inap pasien diabetes melitus tipe 2 di FKRTL pada peserta BPJS Kesehatan tahun 2023, dengan dikontrol oleh variabel tipe FKRTL, kepemilikan FKRTL, segmentasi, kelas rawat, usia, dan jenis kelamin. Penelitian ini menggunakan data sampel BPJS Kesehatan 2023 dengan studi potong-lintang. Analisis yang dilakukan mencangkup analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Analisis bivariat menghasilkan hubungan yang signifikan antara tingkat keparahan terhadap lama rawat inap (p-value= 0,001) dan hasil yang tidak signifikan untuk komorbiditas dengan lama rawat inap (p-value= 0,285). Tingkat keparahan sedang dan berat dan komorbiditas dengan skor CCI lebih dari sama dengan 1 beresiko lebih tinggi untuk menjalani lama rawat inap panjang dan beresiko lebih rendah untuk menjalani rawat inap pendek daripada ideal (RRR=4,95; 95%CI=0,82–29,85; RRR=0,46; 95%CI=0,29–0,72 | RRR=1,11; 95%CI= 0,25–4,92; RRR=0,67; 95%CI=0,41–1,10). Analisis multivariat untuk mengontrol variabel tipe FKRTL, kepemilikan FKRTL, segmentasi, kelas rawat, usia, dan jenis kelamin didapatkan hasil yang tetap signifikan antara tingkat keparahan dengan lama rawat inap setelah dikontrol oleh variabel tipe FKRTL dan kepemilikan FKRTL dan komorbiditas tetap tidak signifikan walaupun setelah dikontrol oleh variabel kontrol. Upaya peningkatan program deteksi dini klinis derajat tingkat keparahan dan komorbid DM tipe 2 agar tidak memperpanjang durasi rawat inap akibat komplikasi dan keparahan yang menimbulkan beban kesehatan yang berarti.

---

Type 2 diabetes mellitus is a non-communicable disease that can be treated, and its consequences can be prevented or delayed through proper diet, physical activity, medication, as well as regular screening and treatment of complications. However, this disease is often diagnosed several years after onset, by which time complications and comorbidities may have developed, making it one of the top 10 causes of hospitalizations. This study aims to determine the effect of severity and comorbidity on the length of hospital stay among patients with type 2 diabetes mellitus in advanced referral health facilities (FKRTL) among BPJS Kesehatan participants in 2023, controlled for variables such as FKRTL type, FKRTL ownership, segmentation, care class, age, and gender. This research used 2023 BPJS Kesehatan sample data with a cross-sectional study design. The analysis included univariate, bivariate, and multivariate methods. Bivariate analysis showed a significant relationship between severity and length of stay (p-value = 0.001), while comorbidities were not significantly associated with length of stay (p-value = 0.285). Moderate to severe severity and comorbidities with a CCI score of ≥1 were associated with a higher risk of prolonged hospitalization and a lower risk of short hospitalization compared to the ideal length of stay (RRR = 4.95; 95% CI = 0.82–29.85; RRR = 0.46; 95% CI = 0.29–0.72 | RRR = 1.11; 95% CI = 0.25–4.92; RRR = 0.67; 95% CI = 0.41–1.10). Multivariate analysis controlling for FKRTL type, FKRTL ownership, segmentation, care class, age, and gender showed that the association between severity and length of stay remained significant after controlling for FKRTL type and FKRTL ownership, while the association between comorbidity and length of stay remained insignificant even after adjusting for control variables. Efforts to enhance clinical early detection programs for the severity level and comorbidities of type 2 diabetes mellitus are necessary to prevent prolonged hospital stays due to complications and disease severity, which contribute to a significant healthcare burden.

Background: Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a non-communicable disease with one of the highest health burdens in Indonesia, with prevalence nearly doubling over a decade, from 6.9% (2013) to 11.7% (2023), placing Indonesia as the country with the fifth-highest number of diabetes patients in the world (20.4 million in 2024). T2DM patients face a threefold higher risk of cardiovascular disease and a tenfold higher risk of kidney disease, with complication-related costs accounting for approximately 74% of total direct medical costs covered by BPJS Kesehatan. The effectiveness of prevention programs such as Prolanis depends heavily on understanding the factors that accelerate complication onset. Therefore, this study aimed to determine the survival of T2DM patients enrolled in the National Health Insurance (JKN) program with respect to complication onset, along with its associated determinants. Methods: This study used BPJS Kesehatan Sample Data from 2020, employing a retrospective closed-cohort design with an observation period of 2020–2025. Analyses were conducted using the Kaplan-Meier method and Cox Proportional Hazard regression. Results: Of 2,704 T2DM patients included in the study, 54.1% experienced complications, with a 4-year survival rate of 0.473 (95% CI: 0.45–0.49) and a median time-to-event of 3.639 years. The Kaplan-Meier and log rank analysis found out that age at diagnosis (p = 0,041), hypertension (p < 0,0001), and dyslipidemia (p < 0,0001) variables significantly differs the time of complication onset among T2DM patients. Based on the Cox Proportional Hazard analysis, factors that significantly accelerated complication onset were having hypertension (aHR=1,370; 95% CI: 1,231–1,525) and having dyslipidemia (aHR=1,522; 95% CI: 1,363–1,647), while being ≥65 of age when first diagnosed is a protective factor (aHR=0,868; CI: 0,771 – 0,978). Conclusion: Survival from complications among JKN-enrolled T2DM patients in Indonesia remains relatively low, with hypertension and dyslipidemia as the main determinants. Comprehensive efforts to prevent and manage these comorbidities are therefore needed, including through optimized risk stratification within the Prolanis program. Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus, Survival Analysis, Complications, National Health Insurance, BPJS Sample Data

---

Latar belakang: Diabetes melitus (DM) tipe 2 merupakan penyakit tidak menular dengan beban kesehatan tertinggi di Indonesia, dengan prevalensi yang meningkat hampir dua kali lipat dalam satu dekade, dari 6,9% (2013) menjadi 11,7% (2023), serta menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi kelima di dunia (20,4 juta jiwa pada 2024). Penderita DM tipe 2 menghadapi risiko tiga kali lebih tinggi mengalami penyakit kardiovaskular dan sepuluh kali lebih tinggi mengalami penyakit ginjal, dengan beban biaya komplikasi yang mencakup sekitar 74% dari total biaya medis langsung yang ditanggung BPJS Kesehatan. Efektivitas program pencegahan seperti Prolanis sangat bergantung pada pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempercepat terjadinya komplikasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesintasan komplikasi pasien DM tipe 2 peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode: Penelitian ini menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2020 dengan desain studi kohort tertutup retrospektif dan masa pengamatan pada 2020—2025. Analisis dilakukan menggunakan metode Kaplan-Meier dan uji Cox Proportional Hazard. Hasil: Dari 2.704 pasien DM tipe 2 yang diikutsertakan, terdapat 54,1% kejadian komplikasi, dengan 4-year survival rate sebesar 0,473 (95% CI: 0,45–0,49) dan median time-to-event 3,639 tahun. Pada faktor sosiodemografi, faktor usia saat diagnosis secara signifikan memengaruhi survival rate (p = 0,041) walau perlu diinterpretasikan dengan kehati-hatian. Pada faktor klinis, pasien DM tipe 2 dengan hipertensi (p < 0,0001) dan dislipidemia (p < 0,0001) secara signifikan memiliki 4-year survival rate lebih rendah. Berdasarkan analisis multivariat, faktor yang secara signifikan mempercepat kejadian komplikasi hipertensi (aHR=1,370; 95% CI: 1,231–1,525), dislipidemia (aHR=1,522; 95% CI: 1,363–1,647), sedangkan berumur ≥65 saat diagnosis (aHR=0,868; CI: 0,771 – 0,978) merupakan faktor protektif. Kesimpulan: Kesintasan komplikasi pasien DM tipe 2 peserta JKN di Indonesia masih tergolong rendah, dengan hipertensi dan dislipidemia sebagai determinan utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya pencegahan dan pengendalian komorbiditas secara komprehensif, salah satunya melalui optimalisasi stratifikasi risiko dalam program Prolanis. Kata kunci: Diabetes Melitus Tipe 2, Analisis Kesintasan, Komplikasi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Data Sampel BPJS Kesehatan

Latar belakang: Kanker payudara merupakan penyebab utama kematian akibat kanker pada perempuan di Indonesia, dengan data Global Cancer Observatory 2022 mencatatkan 68.271 kasus baru, 209.748 kasus dalam lima tahun terakhir, dan 22.598 kematian. Angka kesintasan 5 tahun pasien kanker payudara di Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Berbagai faktor, termasuk faktor individu dan layanan kesehatan, dapat memengaruhi kesintasan pasien. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesintasan pasien kanker payudara peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode: Penelitian ini menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2018-2023 dengan desain studi kohort retrospektif. Analisis dilakukan dengan metode Kaplan-Meier dan uji Cox Proportional Hazard. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesintasan 5 tahun sebesar 52,2% (95% CI: 46,4-58,7%), yang menunjukkan tingkat kesintasan yang masih rendah. Faktor individu yang berpengaruh terhadap kesintasan adalah status kawin/cerai (aHR = 1,632; 95% CI: 1,102 – 2,416), wilayah tinggal di Regional 4 (aHR = 2,230; 95% CI: 1,497 – 3,321), dan adanya penyakit penyerta ≥1 (aHR = 1,498; 95% CI: 1,182 – 1,899). Sementara itu, faktor penyedia layanan kesehatan yang memengaruhi kesintasan adalah tingkat keparahan II (aHR = 5,566; 95% CI: 3,396 – 9,12) dan tingkat keparahan III (aHR = 11,118; 95% CI: 6,706 – 18,432). Kesimpulan: Kesintasan 5 tahun pasien kanker payudara di Indonesia masih tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan upaya penanggulangan kanker payudara secara komprehensif, mulai dari masyarakat, BPJS Kesehatan, hingga pemangku kebijakan.

---

Background: Breast cancer is the leading cause of cancer-related deaths among women in Indonesia, with data from the Global Cancer Observatory 2022 recording 68,271 new cases, 209,748 cases in the last five years, and 22,598 deaths. The 5-year survival rate of breast cancer patients in Indonesia remains relatively low compared to other countries. Various factors, including individual factors and healthcare services, may affect patient survival. Therefore, this study was conducted to determine the 5-year survival rate of breast cancer patients under the National Health Insurance (JKN) program and the factors influencing it. Methods: This study uses data from the BPJS Kesehatan sample from 2018 to 2023 with a retrospective cohort study design. The analysis was conducted using the Kaplan-Meier method and Cox Proportional Hazard test. Results: The study found a 5-year survival rate of 52.2% (95% CI: 46.4-58.7%), indicating a still-low survival rate. Individual factors that influenced survival were marital status (aHR = 1.632; 95% CI: 1.102 – 2.416), residence in Regional 4 (aHR = 2.230; 95% CI: 1.497 – 3.321), and the presence of one or more comorbidities (aHR = 1.498; 95% CI: 1.182 – 1.899). Meanwhile, healthcare provider-related factors influencing survival were severity level II (aHR = 5.566; 95% CI: 3.396 – 9.12) and severity level III (aHR = 11.118; 95% CI: 6.706 – 18.432). Conclusion: The 5-year survival rate of breast cancer patients in Indonesia remains low. Therefore, comprehensive efforts are needed to address breast cancer, involving the community, BPJS Kesehatan, and policymakers.

Masa neonatal yakni 28 hari pertama kehidupan merupakan periode paling kritis bagi kelangsungan hidup bayi karena tingginya risiko untuk mengalami kematian pada fase ini. Berdasarkan laporan SKI 2023, Indonesia berada di posisi ketiga untuk AKN tertinggi di Asia Tenggara yakni 9,3 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Data terkini mengungkapkan peningkatan yang cukup signifikan, dimana kasus kematian neonatal melonjak dari 20.882 pada tahun 2022 menjadi 29.954 pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kematian neonatal pada peserta BPJS Kesehatan Tahun 2015-2022. Metode penelitian menggunakan desain cross sectional dengan menganalisis data sampel BPJS Kesehatan tahun 2015-2022, mencakup bayi baru lahir (0-28 hari) yang melakukan kunjungan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosioekonomi (status ekonomi dan tempat tinggal) dan faktor neonatus (jenis kelamin, usia saat kunjungan dan berat badan lahir) memiliki hubungan yang signifikan (p-value: 0,000) terhadap kematian neonatal. Dengan hasil berat badan lahir rendah memiliki risiko 4,1 kali lebih berisiko untuk mengalami kematian neonatal (OR: 4,1 95% CI: 3,74-4,55), kemudian neonatus yang melakukan kunjungan di usia 0-7 hari 3,4 kali berisiko mengalami kematian neonatal (OR: 3,4 95% CI: 2,64-4,43), neonatus perempuan memiliki risiko 0,8 kali lebih rendah untuk mengalami kematian neonatal (OR: 0,8 95% CI: 0,74-0,88), dan untuk neonatus yang berada di luar pulau jawa memiliki risiko 1,3 kali lebih berisiko untuk mengalami kematian neonatal (OR: 1,31, 95% CI: 1,21-1,43) serta neonatus dengan status ekonomi kurang memiliki risiko 1,8 kali lebih untuk mengalami kematian neonatal (OR: 1,89, 95% CI: 1,79-2,06).

---

The neonatal period, the first 28 days of life, is the most critical phase for infant survival due to the high risk of mortality. According to SKI 2023, Indonesia ranks third for the highest neonatal mortality rate in Southeast Asia at 9.3 deaths per 1,000 live births. Recent data shows a significant increase, with neonatal deaths rising from 20,882 cases in 2022 to 29,954 in 2023. This study aims to identify factors associated with neonatal mortality among BPJS Kesehatan participants from 2015-2022. Using a cross-sectional design, we analyzed BPJS Kesehatan data of newborns (0-28 days) visiting Advanced-Level Health Facilities (FKRTL). Results show that socioeconomic factors (economic status and residence) and neonatal factors (sex, age at visit, and birth weight) significantly correlate with neonatal mortality (p-value: 0,000). With low birth weight having a 4.1 times higher risk of experiencing neonatal death (OR: 4,1 95% CI: 3,74-4,55), then neonates who have visits at 0-7 days old have a 3.4 times higher risk of experiencing neonatal death (OR: 3,4 95% CI: 2,64-4,43), female neonates have a 0.8 times lower risk of experiencing neonatal death (OR: 0,8 95% CI: 0,74-0,88), and neonates who are outside of Java Island have a 1,3 times higher risk of experiencing neonatal death (OR: 1,31, 95% CI: 1,21-1,43) as well as neonates with poor economic status having a 1,8 times higher risk of experiencing neonatal death (OR: 1,89, 95% CI: 1,79-2,06).

Kelahiran prematur merupakan penyebab kematian neonatal ketiga terbanyak di Indonesia. Kelahiran prematur dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas neonatal/bayi sehingga dapat berdampak pada indikator kesehatan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan kelahiran prematur di wilayah perkotaan dan perdesaan Indonesia. Data berasal dari Survei Kesehatan Indonesia 2023 dengan menggunakan desain studi potong lintang. Sampel penelitian ini adalah perempuan umur 10-54 tahun yang pernah kawin, mempunyai pengalaman reproduksi dalam kurun waktu lima tahun terakhir untuk anak terakhir dengan total sampel 32.288 responden. Penelitian ini menggunakan uji Chi Square dan regresi logistik ganda dalam analisisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa determinan kelahiran prematur di wilayah perkotaan dan pedesaan yaitu,  kunjungan ANC, kehamilan kembar, hipertensi, dan perdarahan antepartum. Usia, ibu, ketuban pecah dini, dan metode persalinan hanya berhubungan di wilayah perkotaan, sedangkan plasenta previa hanya berhubungan di wilayah perdesaan. Kehamilan kembar menjadi variabel yang berhubungan paling dominan dengan kelahiran prematur di wilayah perkotaan dan perdesaan Indonesia

---

Preterm birth is the third leading cause of neonatal mortality in Indonesia. It significantly contributes to neonatal morbidity and mortality, thereby affecting the overall health indicators of the country. This study aims to identify the determinants of preterm birth in urban and rural areas of Indonesia. The data were obtained from the 2023 Indonesian Health Survey using a cross-sectional study design. The study sample consisted of 32,288 ever-married women aged 10–54 years who had given birth in the last five years. Data were analyzed using chi-square tests and multivariable logistic regression. The results showed that antenatal care (ANC) visits, multiple pregnancies, hypertension, and antepartum hemorrhage were significant determinants of preterm birth in both urban and rural areas. Maternal age, premature rupture of membranes, and mode of delivery were only associated with preterm birth in urban areas, while placenta previa was only significant in rural areas. Multiple pregnancies were the most dominant factor associated with preterm birth in both settings.

Kepatuhan pengobatan Tuberkulosis (TB) masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama dalam menanggulangi TB di Indonesia. Proporsi kepatuhan minum obat TB di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2018 (69,2%) ke tahun 2023 (62,5%). Dalam strategi DOTS, dijelaskan bahwa salah satu upaya mengendalikan kepatuhan pengobatan adalah  kehadiran Pengawas Menelan Obat (PMO). Namun, proporsi pasien TB yang memiliki PMO juga mengalami penurunan dari 66,2% menjadi 62,1%. Oleh karena itu, penelitian ini hendak menelusuri apakah penurunan keberadaan PMO berkontribusi terhadap penurunan kepatuhan pasien TB usia ≥ 15 Tahun meminum obat di Indonesia menggunakan data sekunder Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Desain studi yang digunakan adalah potong lintang. Analisis yang dilakukan adalah analisis univariabel, bivariabel, dan multivariabel. Hasil penelitian menemukan hubungan signifikan antara keberadaan PMO dengan kepatuhan minum obat (OR: 4,62; 95% CI: 2,39–8,93). Setelah dikontrol dengan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status ekonomi, dan komorbid DM, dan kepemilikan jaminan kesehatan, keberadaan PMO masih berhubungan positif dengan kepatuhan (AOR: 4,41; 95% CI: 2,18–8,90). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kehadiran PMO relevan dan penting untuk meningkatkan kepatuhan dan keberhasilan pengobatan TB Paru di Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pasien TB adalah mengoptimalisasi peran dan kualitas PMO baik dari keluarga maupun tenaga kesehatan.

---

Treatment adherence for tuberculosis (TB) remains one of the major health challenges in TB control efforts in Indonesia. The proportion of TB patients adhering to treatment decreased from 69.2% in 2018 to 62.5% in 2023. In the DOTS strategy, one of the key efforts to improve treatment adherence is the presence of a Treatment Supervisor (Pengawas Menelan Obat or PMO). However, the proportion of TB patients with a PMO also declined from 66.2% to 62.1%. This study aims to examine whether the decline in PMO presence contributed to the decrease in treatment adherence among TB patients aged ≥15 years in Indonesia, using secondary data from the 2023 Indonesia Health Survey (Survei Kesehatan Indonesia or SKI). The study design is cross-sectional, and analyses were conducted using univariate, bivariate, and multivariate methods. The results showed a significant association between the presence of a PMO and treatment adherence (OR: 4.62; 95% CI: 2.39–8.93). After controlling for age, sex, education level, economic status, comorbid diabetes mellitus, and health insurance ownership, the presence of a PMO remained positively associated with adherence (AOR: 4.41; 95% CI: 2.18–8.90). These findings indicate that the presence of a PMO is relevant and essential for improving TB treatment adherence and success in Indonesia. The efforts to enhance patient adherence should also focus on optimizing the role and quality of PMO, whether from family members or healthcare providers.