Pemerintah menegaskan seluruh kementerian, lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi, bertujuan menerapkan konsep pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata pemerintahan yang baik (good governance), secara umum sebagai hal penting dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi dalam menilai capaian pelayanan berkualitas, maka dilakukan pengukuran melalui pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang hasil nilainya disebut Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai tolak ukur dalam perbaikan secara berkelanjutan (PermenPAN-RB Nomor 29 Tahun 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dari masukan (Input), pemenuhan harapan masyarakat, proses dan hasil penerapan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik di RSUD KiSA Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengukur penyelenggaraan layanan yang dilakukan oleh petugas/sdm pemberi layanan publik dan kepada pengguna layanan (masyarakat). Metode penelitian dilakukan menggunakan survei dan observasional, metode ini dipakai karena merupakan tipe penelitian yang menggunakan analisis terhadap data dukung dan mendapatkan pendapat dari pengguna layanan kesehatan dengan mengukurnya secara likert scale (skala likert) dilanjutkan dengan menggunakan penilaian menggunakan PEKPPP sesuai Kepmen PANRB No. 1 Tahun 2022. Pengumpulan sampel pada petugas pelayanan publik dilakukan dengan metode expert sampling (sampel atas dasar keahlian) dan pengguna layanan menggunakan metode quota sampling (sampel kuota). Pelaksanaan pelayanan publik di RSUD KiSA Kota Depok telah lebih baik dari tahun ke tahun, sejalan dengan pendapat penerima layanan terhadap sikap responsif dan loyal dari pemberi/penyelenggara layanan, telah memberikan dukungan hasil terhadap rumah sakit dengan kategori indek pelayanan publik  Sangat Baik (A-).  Dukungan lainnya yaitu pemberian penghargaan bagi pelaksana layanan yang berprestasi, namun perlu peningkatan terhadap Sarpras dan Standar Pelayanan yang transparan untuk meningkatkan kategori menjadi pelayanan prima. Penggunaan instrumen ini membantu dalam monitoring dan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, untuk reformasi birokrasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah khususnya pada layanan publik. Namun pelaksanaannya ini akan mendapatkan hasil maksimal jika menggunakan tipe instrumen dengan Kode A yaitu penilaian layanan secara luring, untuk melihat secara nyata bukti fisik di lapangan. 

The government emphasized that all ministries, institutions (K/L) and regional governments (Pemda) have committed to implementing the bureaucratic reform process, aiming to implement the concept of clean government and good governance, in general as important things in providing the best service to the community. To measure the success of bureaucratic reform in assessing the achievement of quality services, measurements are carried out through the implementation of Monitoring and Evaluation of Public Service Delivery Performance (PEKPPP) whose results are called the Public Service Index (IPP) as a benchmark for continuous improvement (PermenPAN-RB Number 29 of 2022). This study aims to determine the description of input, fulfillment of community expectations, the process and results of implementing Public Service Standards at the KiSA Hospital in Depok City. This study uses a descriptive quantitative approach to measure the provision of services carried out by officers/human resources providing public services and to service users (the community). The research method used survey and observational, this method is used because it is a type of research that uses analysis of supporting data and obtains opinions from health service users by measuring it using a Likert scale (Likert scale) followed by using an assessment using PEKPPP according to the Decree of the Minister of PANRB No. 1 of 2022. Sample collection on public service officers is carried out using the expert sampling method (samples based on expertise) and service users using the quota sampling method (quota samples). The implementation of public services at the KiSA Hospital in Depok City has improved from year to year, in line with the opinions of service recipients regarding the responsive and loyal attitude of service providers/organizers, has provided support for the results of the hospital with a Very Good public service index category (A-). Other support is the provision of awards for service implementers who excel, but it is necessary to improve transparent Sarpras and Service Standards to increase the category to excellent service. The use of this instrument helps in monitoring and evaluating the performance accountability system of government agencies, for bureaucratic reform, and the government's internal control system, especially in public services. However, the implementation will get maximum results if using the type of instrument with Code A, namely offline service assessment, to see real physical evidence in the field.

Dinas Kesehatan Kota Binjai bertanggung jawab menyediakan pelayanan dasar pada kelompok berisiko terinfeksi HIV. Total anggaran pada Dinas Kesehatan meningkat dari tahun 2019-2022, namun Kinerja pelayanan dasar HIV mengalami penurunan dari tahun 2019-2021 sebesar 11,8%, 7,07%, 5,2% dari target 100%. Penelitian bertujuan menghitung kesesuaian anggaran berbasis kinerja dengan anggaran yang tersedia serta faktor struktur dan proses yang mempengaruhi penyusunan anggaran berbasis kinerja, sehingga memberikan gambaran masalah dan penyebab kesenjangan anggaran dan kinerja pada pelayanan dasar HIV di Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2022. Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain Rapid Assessment Prosedur (RAP), menggunakan instrumen wawancara mendalam kepada 14 (empat belas) informan dan telaah dokumen untuk melihat secara cepat dan memberikan masukan perbaikan bagi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada pelayanan dasar kelompok berisiko terinfeksi HIV di Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2022. Hasil penghitungan anggaran berdasarkan target kinerja Tahun 2022 sebesar Rp. 648.295.342 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.188.202.607. Sementara kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh faktor struktur meliputi pemahaman dan kompetensi SDM, dukungan kebijakan, kurang tersedia data dan informasi akurat menggunakan sistem informasi kesehatan. Pada komponen proses kurangnya partisipasi masyarakat, skala prioritas dalam perencanaan dan penganggaran, komunikasi dan koordinasi, sinkronisasi dan fragmentasi penyusunan anggaran, penyerapan anggaran yang belum optimal, efektivitas monitoring dan evaluasi belum dijadikan dasar perbaikan kebijakan anggaran tahun depan. Komitmen daerah masih lemah untuk program pelayanan dasar HIV. Penelitian ini menyimpulkan terdapat ketidaksesuaian anggaran untuk mencapai kinerja yang ditetapkan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada pelayanan dasar kelompok berisiko terinfeksi HIV di Dinas Kesehatan Kota Binjai pada Tahun 2022. Diperlukan peningkatan kapasitas dan keterlibatan seluruh komponen organisasi dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, menyediakan data dan informasi terintegrasi, mengggunakan sistem informasi seperti Siskobikes dalam proses anggaran, meningkatkan komitmen dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah sehingga alokasi anggaran dapat memenuhi kebutuhan untuk mencapai kinerja pelayanan dasar bagi kelompok berisiko terinfeksi HIV. 

The Public Health Office of Binjai Municipality is responsible for providing basic services to groups at risk of HIV infection. The total budget at the Health Service has increased from 2019-2022, but the performance of basic HIV services has decreased from 2019-2021 by 11.8%, 7.07%, 5.2% of the 100% target. The research aims to calculate the suitability of performance-based budgeting with the available budget as well as the structural and process factors that influence the preparation of performance-based budgeting, so as to provide an overview of the problems and causes of budgetary and performance gaps in HIV basic services at the Binjai City Health Office in 2022. The research method was carried out using an approach Descriptive qualitative using the Rapid Assessment Procedure (RAP) design, using in-depth interviews with 14 (fourteen) informants and document review to see quickly and provide input for improvements to the implementation of performance-based budgeting in basic services for groups at risk of HIV infection at the Binjai City Health Office 2022. The budget calculation results are based on the 2022 performance target of Rp. 648,295,342 with a budget allocation of Rp.188,202,607. Meanwhile, this gap is influenced by structural factors including understanding and competence of human resources, policy support, lack of availability of accurate data and information using health information systems. In the process component, lack of public participation, priority scale in planning and budgeting, communication and coordination, budget synchronization and fragmentation, budget absorption that is not optimal, monitoring and evaluation effectiveness has not been used as a basis for improving next year's budget policy. Regional commitment is still weak for basic HIV service programs. This study concludes that there is a budget mismatch to achieve the performance set with the budget allocation available for basic services for groups at risk of HIV infection at the Binjai Municipality Public Health Office in 2022. Capacity building and involvement of all organizational components is needed in preparing performance-based budgeting, providing data and information integrated, using information systems such as Siskobikes in the budget process, increasing commitment and budgetary support from the central and regional governments so that budget allocations can meet the needs to achieve basic service performance for groups at risk of HIV infection.