Latar belakang: Rasio klaim BPJS Kesehatan yang melampaui 100% pada tahun 2024 menunjukkan tekanan berat terhadap keberlanjutan finansial program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu kontributor utama kondisi ini adalah penyakit ginjal kronik (PGK), yang termasuk penyakit katastropik dengan beban biaya sangat tinggi. Data BPJS mencatat bahwa pengeluaran untuk PGK stadium 5 meningkat tajam, dari Rp6,7 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp8,2 triliun pada tahun 2024. Mengingat PGK sangat berkaitan dengan faktor risiko yang dapat diprediksi, seperti usia ≥60 tahun, diabetes melitus, dan hipertensi, maka upaya deteksi dini dan pengobatan segera memiliki potensi besar untuk mencegah progresi penyakit dan secara signifikan menurunkan beban biaya nasional. Masalah Penelitian: Belum diketahui secara pasti besaran reduksi kasus gagal ginjal, penurunan kebutuhan hemodialisis, serta penghematan biaya yang dapat dicapai melalui penerapan skrining dan intervensi dini pada populasi usia ≥60 tahun dengan PGK yang memiliki ataupun tidak memiliki faktor komorbid Diabetes Mellitus dan hipertensi. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi reduksi biaya PGK melalui skrining dini menggunakan Cystatin C serta intervensi segera dengan terapi SGLT2i dan RASi, terutama pada populasi usia ≥60 tahun dengan atau tanpa PGK yang memiliki ataupun tidak memiliki faktor komorbid. Penelitian juga menilai dampaknya terhadap penurunan pasien hemodialisis dan beban pembiayaan BPJS. Metodologi: Penelitian ini merupakan studi non eksperimental dengan menggunakan desain studi cross sectional,  berbasis data besar BPJS Kesehatan tahun 2023–2024. Populasi penelitian adalah peserta JKN usia ≥60 tahun dengan atau tanpa komorbid diabetes dan hipertensi. Analisis mencakup perhitungan prevalensi PGK, jumlah kasus PGK stadium 5, estimasi biaya skrining Cystatin C, biaya intervensi SGLT2i dan RASi, serta reduksi biaya hemodialisis. Algoritme penelitian mengikuti model reduksi biaya yang dikembangkan oleh Prof. Ascobat Gani. Hasil: Hasil analisis menunjukkan bahwa deteksi PGK pada stadium awal mampu mencegah sebagian besar pasien mengalami progresi menuju stadium 5 atau tahap gagal ginjal. Ketika progresi ini dapat dicegah, jumlah pasien yang memerlukan hemodialisis menurun secara signifikan. Selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan skrining dan memberikan intervensi dini terbukti jauh lebih rendah dibandingkan biaya penatalaksanaan hemodialisis selama satu tahun. Upaya pencegahan progresi PGK melalui deteksi dan terapi dini memiliki potensi besar untuk menghasilkan penghematan biaya dalam skala nasional. Kesimpulan: Skrining dini dan pengobatan segera terbukti secara klinis dan ekonomis lebih efisien dibandingkan penanganan PGK stadium lanjut. Intervensi ini mampu menurunkan progresivitas PGK, mengurangi jumlah pasien hemodialisis, serta memberikan penghematan biaya yang signifikan bagi BPJS Kesehatan. Penerapan program skrining terarah dan intervensi farmakologis pada kelompok risiko tinggi perlu menjadi prioritas nasional untuk menjaga keberlanjutan finansial JKN.

Background: BPJS Kesehatan claims ratio exceeding 100% in 2024 indicates severe pressure on the financial sustainability of the National Health Insurance (JKN) program. One of the main contributors to this condition is chronic kidney disease (CKD), which is a catastrophic disease with a very high cost burden. BPJS data shows that spending on stage 5 CKD increased sharply, from IDR 6.7 trillion in 2023 to IDR 8.2 trillion in 2024. Given that CKD is closely related to predictable risk factors, such as age ≥60 years, diabetes mellitus, and hypertension, early detection and prompt treatment efforts have great potential to prevent disease progression and significantly reduce the national cost burden. Research Problem: The extent of reduction in kidney failure cases, reduction in hemodialysis needs, and cost savings that can be achieved through the implementation of screening and early intervention in the population aged ≥60 years with CKD who have or do not have comorbid factors of Diabetes Mellitus or and hypertension is not yet known. Research Objective: This study aims to analyze the potential for reducing CKD costs through early screening using Cystatin C and immediate intervention with SGLT2i and RASi therapy, especially in the population aged ≥60 years with or without CKD who have or without comorbid factors. The study also assesses its impact on reducing hemodialysis patients and the burden of BPJS financing. Methodology: This study is a non-experimental study using a cross-sectional study design, based on BPJS Kesehatan large data for 2023–2024. The study population is JKN participants aged ≥60 years with or without comorbid diabetes and hypertension. The analysis includes calculating the prevalence of CKD, the number of stage 5 CKD cases, estimated costs of Cystatin C screening, costs of SGLT2i and RASi interventions, and hemodialysis cost reduction. The research algorithm follows the cost reduction model developed by Prof. Ascobat Gani. Results: The analysis results show that early stage CKD detection can prevent most patients from progressing to stage 5 or kidney failure. When this progression can be prevented, the number of patients requiring hemodialysis decreases significantly. Furthermore, the costs of screening and early intervention have been shown to be significantly lower than the cost of one year of hemodialysis treatment. Preventing CKD progression through early detection and therapy has significant potential to generate cost savings nationally. Conclusion: Early screening and prompt treatment have been shown to be clinically and economically more efficient than managing advanced CKD. This intervention can reduce CKD progression, reduce the number of hemodialysis patients, and provide significant cost savings for the National Health Insurance (BPJS Kesehatan). Implementing targeted screening programs and pharmacological interventions in high-risk groups needs to be a national priority to maintain the financial sustainability of the National Health Insurance (JKN).

Stroke adalah penyakit peringkat ketiga dengan biaya terbanyak dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan medisnya dilaksanakan sesuai dengan alur klinis (clinical pathway), yang merupakan turunan dari Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK). Tarif pelayanan penyakit stroke iskemik dalam skema Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) ditetapkan sebelum pemberlakuan PNPK. Akibatnya, penyusunan tarif stroke iskemik belum sepenuhnya mempertimbangkan standar pelayanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa rumah sakit perlu mengelola biaya perawatan dan kualitas layanan agar tarif INA-CBG dapat mencukupi biaya satuan rawat inap stroke iskemik pada pasien JKN di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah noneksperimental dengan data retrospektif Oktober—Desember 2019. Unit analisisnya adalah 96 pasien stroke iskemik yang dirawat di RS PON. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya satuan untuk stroke iskemik di RS PON adalah sebesar Rp11.598.286 ± Rp5.799.088. Uji regresi multipel memperlihatkan bahwa lama hari rawat inap, sistolik dan skor National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) saat admisi ke rumah sakit merupakan determinan signifikan terhadap rata-rata biaya satuan rawat inap stroke iskemik pasien JKN di RS PON. Perbedaan tidak signifikan terlihat antara tarif INA-CBG tahun 2016 regional 1 RS kelas A dan rata-rata biaya satuan rawat inap stroke iskemik pada pasien JKN di RS PON. Namun, temuan ini juga menjelaskan penerapan tarif INA-CBG tahun 2016 regional 1 RS kelas A bagi RS PON mengakibatkan defisit rata-rata sebesar -Rp214.049 ± Rp4.647.223 per kasus. Perbedaan biaya satuan dan tarif INA-CBG ini diperkirakan menyebabkan defisit sebesar -Rp1.262.304.927 bagi RS PON pada tahun 2019. Selain itu, diperkirakan defisit yang ditanggung oleh seluruh rumah sakit peserta JKN mencapai -Rp61.108.299.113, dengan asumsi prevalensi stroke iskemik adalah 1,1‰. Meskipun secara rata-rata biaya satuan lebih tinggi dari tarif, rumah sakit dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik agar operasional tidak terganggu. Hal ini tercermin dari rasio kas dan rasio lancar RS PON yang masing-masing sebesar 240,47% dan 1.695,31%. Dengan demikian, kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi oleh RS PON, namun banyak aset lancar yang mengendap dan seharusnya bisa menjadi potensi pendapatan tambahan rumah sakit, atau banyak piutang yang belum terbayarkan. BPJS Kesehatan juga perlu mengelola keuangan dengan baik untuk menjaga keberlangsungan program JKN, yang ditunjukkan dengan rasio kas dan rasio lancar sebesar 152,91% dan 914,6%.

Stroke ranks as the third most costly disease in the National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) program. Medical services are carried out in accordance with the clinical pathway, which is derived from the national guidelines for medical services (PNPK). The tariff for treating ischemic stroke in the Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) was set before establishing of the PNPK, resulting in the tariff for ischemic stroke treatment being issued before calculating the real actual costs of delivering the national service standards of care. This research is necessary to demonstrate that hospitals need to manage care costs and service quality so that the INA-CBG rates can cover the unit costs of inpatient ischemic stroke care for JKN patients at the National Brain Center Hospital (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. A retrospective nonexperimental research design was used, analyzing data from ischemic stroke patients hospitalized at RS PON between October—December 2019. The results showed that the average unit cost of inpatient ischemic stroke at RS PON was IDR11,598,286 ± IDR5,799,088, based on the 2019 data. Multiple regression tests indicated that the length of stay, sistolic and the national institutes of health stroke scale (NIHSS) scores upon admission were significant determinants of the variation of the average unit cost. Non-significant difference was found between the INA-CBG 2016 tariff for type A hospitals (region 1) and the average unit cost of inpatient ischemic stroke among JKN patients at RS PON. In conclusion, implementing the INA-CBG 2016 tariff for type A hospitals such as RS PON creates an average deficit of -IDR214,049 ± IDR4,647,223 per case. The discrepancy between unit costs and INA-CBG tariffs is estimated to have resulted in a deficit of -IDR1,262,304,927 for RS PON in 2019. Furthermore, assuming an ischemic stroke prevalence of 1.1‰, the deficit borne by all JKN-participating hospitals is estimated to have reached -IDR 61,108,299,113. Although the average unit cost is higher than the tariff, the hospital can manage its finances well to ensure that operations are not disrupted. This is reflected in RS PON's cash ratio and current ratio, which are 240.47% and 1,695.31%, respectively. Thus, RS PON can meet its short-term obligations, but many current assets are idle and should be potential additional hospital revenue or m any outstanding receivables. BPJS Kesehatan also needs to manage its finances well to maintain the continuity of the JKN program, as indicated by its cash ratio and current ratio of 152.91% and 914.6%.