Ditemukan 42223 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Lara Vinka Hartono; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Kurnia Sari, Asmaranto Prajoko
Abstrak:
Read More
Kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) di rumah sakit berperan penting dalam menjamin mutu dan pemerataan akses pelayanan. Namun, masih ditemukan ketidakmerataan dalam kesiapan rumah sakit untuk memenuhi fasilitas pendukung pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan kelengkapan SPA rumah sakit di Indonesia tahun 2025 serta menganalisis hubungannya dengan kelas, status kepemilikan, jenis pelayanan, dan wilayah regional. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional menggunakan data sekunder dari Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK). Melalui total sampling sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, diperoleh 665 rumah sakit sebagai sampel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan tabulasi silang, uji chi square, dan regresi logistik berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 549 rumah sakit (82,6%) telah memenuhi standar kelengkapan SPA. Variabel kelas, status kepemilikan, jenis pelayanan, dan wilayah regional berhubungan signifikan dengan kelengkapan SPA (p-value < 0,05). Kelengkapan SPA tertinggi ditemukan di rumah sakit kelas A–B, rumah sakit milik swasta, dan rumah sakit umum. Proporsi pemenuhan SPA tertinggi terletak di wilayah Jawa-Bali dan terendah di Papua-Maluku-Nusa Tenggara. Temuan ini menjelaskan bahwa kelengkapan SPA rumah sakit di Indonesia dipengaruhi oleh kapasitas struktural fasilitas yang memerlukan penguatan kebijakan dan pendanaan yang lebih afirmatif dengan memanfaatkan data ASPAK untuk perencanaan investasi, pembinaan, dan pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
The completeness of facilities, infrastructure, and medical equipment (SPA) in hospitals plays an important role in ensuring the quality and equitable access to services However, gaps remain in hospitals’ readiness to provide the supporting infrastructure needed for healthcare services. This study aims to describe the completeness of hospital SPA in Indonesia in 2025 and to examine its association with hospital class, ownership, service type, and region. This study used a quantitative cross-sectional design with secondary data from the Health Facilities, Infrastructure, and Equipment Application (ASPAK). Through total sampling based on inclusion and exclusion criteria, 665 hospitals were included as samples. Data were analyzed using cross-tabulation, chi-square test, and multiple logistic regression. The results showed that 549 hospitals (82,6%) met the SPA completeness standards. The variables of class, ownership status, type of service, and regional area significantly related to SPA completeness (p-value < 0.05). The highest SPA completeness was found in class A–B hospitals, privately owned hospitals, and public hospitals. The highest proportion of SPA compliance was found in the Java-Bali region and the lowest in Papua-Maluku-Nusa Tenggara. These findings suggest that SPA completeness in Indonesian hospitals is shaped by facilities’ structural capacity, which requires more affirmative policy and funding by utilizing ASPAK data for investment planning, supervision, and equitable access to health services nationwide.
S-12163
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Devina Nafis Alodia; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Novita Dwi Istanti
Abstrak:
Read More
Pelayanan kesehatan berkualitas merupakan komponen esensial dalam mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera, dengan rumah sakit sebagai fasilitas utama dalam menyediakan layanan medis yang efektif dan efisien. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, rumah sakit diharuskan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan baik secara internal maupun eksternal melalui berbagai indikator. Salah satu alat evaluasi penting dalam peningkatan mutu ini adalah Indikator Nasional Mutu (INM), yang digunakan untuk menilai capaian mutu pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan. Meskipun INM berperan besar dalam memperbaiki kualitas layanan dan efisiensi biaya, capaian INM di rumah sakit Indonesia masih mengalami kendala, terutama terkait kepatuhan dan infrastruktur yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian INM rumah sakit di Indonesia pada Juni 2024 berdasarkan status kepemilikan, kelas rumah sakit, jenis pelayanan, dan wilayah regional. Metode yang digunakan adalah penelitian potong lintang dengan analisis data sekunder dari basis data Kementerian Kesehatan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan rumah sakit pemerintah dan swasta memiliki perbedaan signifikan dalam beberapa indikator, dengan rumah sakit pemerintah cenderung lebih unggul. Rumah sakit kelas A dan B memiliki capaian lebih baik dibandingkan kelas C dan D, namun tantangan terkait terhadap waktu tanggap operasi sesarea emergensi dan waktu tunggu rawat jalan masih ada, terutama di kelas rendah. Capaian mutu rumah sakit di wilayah Jawa dan Bali lebih baik dibandingkan Indonesia Timur, hal ini dipengaruhi oleh kesenjangan sumber daya dan infrastruktur.
Quality healthcare services are essential for achieving a healthy and prosperous society, with hospitals playing a central role in delivering effective and efficient medical care. According to Law No. 17 of 2023, hospitals are required to continually improve the quality of their services both internally and externally through various indicators. One of the key tools for evaluating quality improvement is the National Health Service Quality Indicators (INM), which assess the performance of healthcare facilities. While INM plays a critical role in enhancing service quality and cost-efficiency, the achievments of INM in Indonesian hospitals faces challenges, particularly related to compliance and uneven infrastructure. This study aims to analyze the achievements of the National Hospital Quality Indicators (INM) in Indonesian hospitals as of June 2024, based on ownership status, hospital class, service type, and regional location. The study uses a cross-sectional design with secondary data analysis sourced from the Ministry of Health of Indonesia’s database. The findings reveal significant differences between government and private hospitals in several indicators, with government hospitals generally performing better. Hospitals in class A and B achieved better quality outcomes compared to those in class C and D, although challenges remain in emergency cesarean section response times and outpatient wait times, particularly in lower-class hospitals. Furthermore, hospitals in the Java and Bali regions demonstrated better quality outcomes compared to those in Eastern Indonesia, with disparities in resources and infrastructure being key influencing factors.
S-11812
Depok : FKM UI, 2025
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Diva Trie Anggraini; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Puput Oktamianti, Rini Hastuti
Abstrak:
Read More
Indikator Nasional Mutu (INM) merupakan tolok ukur untuk menjamin mutu rumah sakit yang wajib dilakukan secara nasional, namun rata-rata capaian nasional tahun 2025 menunjukkan masih terdapat lima INM yang belum memenuhi target. Sebagai kota global dengan tuntutan mutu pelayanan kesehatan yang tinggi dan kepatuhan pelaporan INM yang baik, gambaran capaian INM rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan karakteristik strukturalnya belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan capaian INM rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta pada semester II tahun 2025 serta menganalisis hubungannya dengan kelas, jenis pelayanan, status kepemilikan, dan wilayah administrasi rumah sakit. Penelitian ini menggunakan data sekunder bersumber dari Aplikasi Mutu Fasyankes dengan desain studi cross-sectional. Sebanyak 132 rumah sakit ditetapkan sebagai sampel melalui total sampling dengan kriteria kelengkapan data ≥70% pada semester II tahun 2025. Analisis univariat untuk menggambarkan distribusi karakteristik rumah sakit dan capaian INM, serta analisis bivariat menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 13 INM, terdapat lima indikator masih menunjukkan proporsi rumah sakit dengan pemenuhan target yang lebih rendah dan menjadi prioritas perbaikan di Provinsi DKI Jakarta, yaitu kepatuhan penggunaan APD, kepatuhan identifikasi pasien, waktu tunggu rawat jalan, kepatuhan waktu visite dokter, dan kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh. Analisis bivariat menunjukkan kelas rumah sakit berhubungan bermakna dengan kepatuhan kebersihan tangan (p-value = 0,023) dan pelaporan hasil kritis laboratorium (p-value = 0,017). Status kepemilikan berhubungan bermakna dengan kepatuhan penggunaan APD (p-value = 0,044), kepatuhan identifikasi pasien (p-value = 0,013), dan kepatuhan waktu visite dokter (p-value = 0,003). Sementara itu, jenis pelayanan dan wilayah administrasi tidak menunjukkan hubungan yang bermakna dengan seluruh INM (p-value > 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa capaian INM rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor operasional i
Hospital National Quality Indicators (NQIs) are benchmarks for ensuring hospital quality that must be implemented nationally, however the national average achievement in 2025 shows that there are still five NQIs that have not met their targets. As a global city with high demands for quality healthcare services and good NQIs reporting compliance, the achievement of NQIs among hospitals in DKI Jakarta Province based on their structural characteristics is not yet known. This study aims to describe NQIs achievement among hospitals in DKI Jakarta Province in the second semester of 2025 and analyze its association with hospital class, type of service, ownership status, and administrative region. This study uses secondary data sourced from the Mutu Fasyankes Application with a cross-sectional study design. A total of 132 hospitals were determined as the sample through total sampling with a data completeness criterion of ≥ 70% in the second semester of 2025. Univariate analysis was used to describe the distribution of hospital characteristics and NQIs achievement, and bivariate analysis was conducted using the chi-square test. The results show that of the total 13 NQIs, five indicators still show a lower proportion of hospitals meeting their targets and are priority areas for improvement in DKI Jakarta Province, namely compliance with personal protective equipment, patient identification compliance, outpatient waiting time, physician visit time compliance, and compliance with fall risk prevention. Bivariate analysis shows that hospital class is significantly associated with hand hygiene compliance (p-value = 0,023) and reporting of critical laboratory result (p-value = 0,017). Ownership status is significantly associated with PPE use compliance (p-value = 0,044), patient identification compliance (p-value = 0,013), and physician visit time compliance (p-value = 0,003). Meanwhile, type of service and administrative region show no significant association with all NQIs (p-value > 0,05). These findings suggest that NQI achievement among hospitals in DKI Jakarta Province is potentially more influenced by specific internal operational factors at the hospital level than structural characteristics. The results are expected to serve as evaluation material for hospitals to strengthen internal governance, procedural oversight, and human resource management, as well as to be a consideration for policymakers in developing more targeted quality improvement strategies.nternal yang lebih spesifik di rumah sakit dibandingkan karakteristik struktural. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi rumah sakit untuk memperkuat tata kelola internal, pengawasan prosedural, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam menyusun strategi pembinaan mutu yang lebih terarah.
S-12341
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ajrina Kintari; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Jaslis Ilyas, Irvieny Rumondang
Abstrak:
Read More
Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) merupakan komponen penting dalam peningkatan mutu layanan dan budaya keselamatan rumah sakit. Menurut National Patient Safety Agency, pelaporan insiden berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Namun, data tahun 2019 menunjukkan bahwa hanya sekitar 12% rumah sakit di Indonesia yang melaporkan IKP. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat pelaporan IKP rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta secara eksternal berdasarkan wilayah administrasi, kelas rumah sakit, jenis pelayanan, dan status kepemilikan rumah sakit, serta menganalisis hubungannya dengan keempat variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang dan dilengkapi wawancara untuk memperkaya pembahasan. Data sekunder berasal dari laporan IKP rumah sakit Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, dianalisis menggunakan distribusi frekuensi dan Uji Kruskal-Wallis yang merupakan uji statistik nonparametrik. Hasil menunjukkan bahwa hanya variabel wilayah administrasi yang memiliki hubungan signifikan dengan tingkat pelaporan IKP. Jakarta Timur menjadi wilayah dengan tingkat pelaporan terendah, diduga dipengaruhi oleh jumlah rumah sakit yang lebih banyak dan efektivitas supervisi wilayah. Sementara itu, rumah sakit kelas C, rumah sakit umum, dan rumah sakit pemerintah cenderung memiliki pelaporan lebih rendah, meskipun tidak signifikan secara statistik. Penelitian ini memberikan gambaran variasi pelaporan IKP antar karakteristik rumah sakit dan menyoroti pentingnya peran wilayah administrasi dalam pembinaan dan pengawasan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan strategi pelaporan IKP secara eksternal di tingkat provinsi, terutama bagi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
The reporting of Patient Safety Incidents (IKP) is a critical component in improving service quality and fostering a culture of safety in hospitals. According to the National Patient Safety Agency, incident reporting serves as a learning tool to prevent the recurrence of similar events. However, 2019 data showed that only about 12% of hospitals in Indonesia reported their IKP. This study aims to assess the level of external IKP reporting by hospitals in DKI Jakarta Province based on administrative region, hospital class, type of service, and ownership status, and to analyze the relationship between these variables and reporting compliance. This study used a quantitative cross- sectional design, with additional interviews to support the discussion. Secondary data were obtained from the 2024 IKP reports submitted by hospitals in DKI Jakarta Province. Data were analyzed using frequency distribution and Kruskal-Wallis test, a nonparametric statistic test. Results indicated that only the administrative region variable had a significant relationship with the level of IKP reporting. East Jakarta was identified as the region with the lowest reporting rate, which may be influenced by a higher number of hospitals and the effectiveness of local supervision. Meanwhile, Class C hospitals, general hospitals, and government-owned hospitals tended to report less frequently, although the differences were not statistically significant. This study highlights the variation in IKP reporting across hospital characteristics and underscores the important role of administrative regions in supervision and support. These findings may serve as evaluation material to strengthen external IKP reporting strategies, particularly for the DKI Jakarta Provincial Health Office.
S-11964
Depok : FKM-UI, 2025
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Raihannah Dzikrah ; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Purnawan Junadi, Prastuti Soewondo
Abstrak:
Read More
Kebutuhan layanan kesehatan di wilayah metropolitan seperti Provinsi DKI Jakarta terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola penyakit. Namun, capaian Bed Occupancy Rate yang relatif rendah pada sebagian besar rumah sakit umum di DKI Jakarta mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara distribusi kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan rawat inap. BOR digunakan sebagai indikator efisiensi pemanfaatan tempat tidur rawat inap dengan standar ideal pada kisaran 60–85 persen. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan capaian BOR rumah sakit umum di Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 serta menganalisis hubungannya dengan karakteristik struktural rumah sakit yang meliputi kelas rumah sakit, status kepemilikan, dan wilayah administratif. Penelitian menggunakan desain kuantitatif deskriptif analitik dengan pendekatan potong lintang dan memanfaatkan data sekunder RS Online periode Januari–September 2025. Sampel penelitian terdiri dari 119 rumah sakit umum yang memenuhi kriteria inklusi. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan tabulasi silang dengan uji Chi-Square (Likelihood Ratio), serta analisis lanjutan uji perbedaan rerata untuk mengevaluasi BOR sebagai variabel kontinu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar rumah sakit umum di Provinsi DKI Jakarta berada pada kategori BOR rendah (75,6%), sementara 20,3% berada pada kategori ideal dan 4,2% pada kategori tinggi, dengan nilai rerata BOR sebesar 44,06%. Analisis bivariat menunjukkan bahwa kelas rumah sakit dan wilayah administratif tidak berhubungan secara signifikan dengan capaian BOR. Sementara itu, analisis numerik menunjukkan adanya perbedaan rerata BOR yang bermakna berdasarkan status kepemilikan, di mana rumah sakit pemerintah memiliki tingkat pemanfaatan tempat tidur rawat inap yang lebih tinggi dibandingkan rumah sakit swasta/non-pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tempat tidur rawat inap di Provinsi DKI Jakarta kemungkinan lebih dipengaruhi oleh dinamika sistem pelayanan dan beban pelayanan rumah sakit dibandingkan oleh karakteristik struktural tunggal sehingga interpretasi BOR sebagai indikator kinerja perlu mempertimbangkan konteks sistem kesehatan secara menyeluruh.
The demand for healthcare services in metropolitan areas such as the Province of DKI Jakarta continues to increase in line with population growth, urbanization, and changing disease patterns. However, the relatively low Bed Occupancy Rate (BOR) observed in most public hospitals in DKI Jakarta indicates a potential mismatch between the distribution of hospital capacity and the need for inpatient care. BOR is used as an indicator of inpatient bed utilization efficiency, with an ideal standard ranging from 60 to 85 percent. This study aims to describe the level of BOR in public hospitals in DKI Jakarta in 2025 and to analyze its association with structural hospital characteristics, including hospital class, ownership status, and administrative area. The study uses a descriptive analytical quantitative design with a cross-sectional approach and utilizes secondary data from RS Online for the period January–September 2025. The study sample consisted of 119 public hospitals that met the inclusion criteria. Data were analyzed using univariate and bivariate methods, including cross-tabulation with Chi-square tests (Likelihood Ratio), as well as additional mean comparison analyses to examine BOR as a continuous variable. The results show that the majority of public hospitals in DKI Jakarta had low BOR levels (75.6%), while 20.3% were within the ideal range and 4.2% had high BOR. The mean BOR was 44.06%. Bivariate analysis indicated that hospital class and administrative area were not significantly associated with BOR. In contrast, numerical analysis revealed a significant difference in mean BOR by ownership status, with public hospitals exhibiting higher inpatient bed utilization compared to private or non-public hospitals. These findings suggest that inpatient bed utilization in DKI Jakarta is more strongly influenced by healthcare system dynamics and service burden than by individual structural hospital characteristics, highlighting the importance of interpreting BOR within a broader health system context.
S-12170
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dyah Ayu Mustikaningrum; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Rico Kurniawan, Teni Hernawati
Abstrak:
Read More
Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menuntut tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, salah satunya melalui pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang memadai. Pengelolaan data sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang optimal diperlukan agar fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya Puskesmas, mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar. Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mempermudah pengumpulan, pemantauan, dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, di Kabupaten Cianjur, pengelolaan ASPAK belum berjalan optimal, ditunjukkan dengan hanya 22 dari 47 Puskesmas yang aktif memperbarui data ASPAK per Maret 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan ASPAK di Puskesmas Kabupaten Cianjur menggunakan metode HOT-Fit. Penelitian ini pendekatan kuantitatif melalui kuesioner Google Form yang disebarkan kepada pengguna ASPAK di seluruh Puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel human, organization, dan technology berhubungan signifikan dengan net benefit yang dirasakan dari penggunaan ASPAK. Diperlukan peningkatan pelatihan, penguatan dukungan organisasi, dan perbaikan kualitas sistem serta kualitas layanan untuk mengoptimalkan pengelolaan ASPAK di Kabupaten Cianjur.
The increasing population growth demands the availability of quality healthcare services, one of which is through the provision of adequate facilities, infrastructure, and medical equipment. Optimal management of data related to healthcare facilities, infrastructure, and equipment is essential to ensure that healthcare facilities, particularly Puskesmas, can provide services that meet established standards. Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) is a system developed by the Ministry of Health to facilitate the collection, monitoring, and planning of health facility needs. However, in Cianjur Regency, the management of ASPAK has not been optimal, as indicated by the fact that only 22 out of 47 Puskesmas were actively updating their ASPAK data as of March 2025. This study aims to evaluate the management of ASPAK in Puskesmas in Cianjur Regency using the HOT-Fit method. This research uses a quantitative method using a questionnaire distributed via Google Forms to ASPAK users in all Puskesmas. The results indicate that the human, organization, and technology variables are significantly related to the perceived net benefit of using ASPAK. Improvements in training, organizational support, and improvements in system quality and service quality are needed to optimize ASPAK management in Cianjur Regency.
The increasing population growth demands the availability of quality healthcare services, one of which is through the provision of adequate facilities, infrastructure, and medical equipment. Optimal management of data related to healthcare facilities, infrastructure, and equipment is essential to ensure that healthcare facilities, particularly Puskesmas, can provide services that meet established standards. Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) is a system developed by the Ministry of Health to facilitate the collection, monitoring, and planning of health facility needs. However, in Cianjur Regency, the management of ASPAK has not been optimal, as indicated by the fact that only 22 out of 47 Puskesmas were actively updating their ASPAK data as of March 2025. This study aims to evaluate the management of ASPAK in Puskesmas in Cianjur Regency using the HOT-Fit method. This research uses a quantitative method using a questionnaire distributed via Google Forms to ASPAK users in all Puskesmas. The results indicate that the human, organization, and technology variables are significantly related to the perceived net benefit of using ASPAK. Improvements in training, organizational support, and improvements in system quality and service quality are needed to optimize ASPAK management in Cianjur Regency.
S-12052
Depok : FKM-UI, 2025
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ilyas Rian Permana; Pembimbing : Anhari Achadi; Penguji: Vetty Yulianty; Aisyah
S-9591
Depok : FKM UI, 2017
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Uray Cindy Hafinur; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Kurnia Sari, Adriadiannisa Yuniar Milasari, Donni Hendrawan
Abstrak:
Read More
Implementasi program JKN seharusnya dapat meningkatkan akses masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Namun pada kenyataannya, ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan masih banyak ditemui. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis pemanfaatan pelayanan kesehatan berdasarkan status wilayah pada peserta JKN di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2021 serta serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan rawat inap pada peserta JKN di Indonesia Penelitian ini menggunakan data sekunder susenas 2019, 2020 dan 2021. Data dianalisis secara bivariat dan multivariat dengan metode Binary Regression menggunakan model logit. Secara statistik, status wilayah berhubungan secara signifikan (p-value 0,000 < 0,05) dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta JKN dari tahun 2019 hingga 2021. Responden yang tinggal di perkotaan pada tahun 2019 berpeluang memanfaatkan pelayanan rawat inap 1,141 kali, 1,127 kali pada 2020 dan 1,127 kali pada 2021 dibandingkan dengan responden yang tinggal di pedesaan. Usia, jenis kelamin, status pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan, status ekonomi dan provinsi berhubungan secara signifikan (p-value 0,000 < 0,05) dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta JKN.
Implementation of the JKN program should be able to increase people's access to health services. However, disparities in health services still exist. The study aims to analyze the utilization of health services based on regional status for JKN participants in Indonesia from 2019 to 2021 and also examine the factors that influence the utilization of inpatient healthcare for JKN participants in Indonesia. This research uses Susenas secondary data for 2019, 2020 and 2021. Data were analyzed bivariately and multivariately using the Binary Regression method using a logit model. The results showed that regional status is significantly related (p-value 0.000 <0.05) to health utilization of JKN participants from 2019 to 2021. Respondents who live in urban areas in 2019 have 1,141 times, 1,127 times in 2020 and 1,127 times in 2021 higher odds ratio than respondents who live in rural areas. Age, gender, educational status, marital status, employment status, economic status and province are significantly related (p-value 0.000 <0.05) to the utilization of inpatient healthcare for JKN participants.
Implementation of the JKN program should be able to increase people's access to health services. However, disparities in health services still exist. The study aims to analyze the utilization of health services based on regional status for JKN participants in Indonesia from 2019 to 2021 and also examine the factors that influence the utilization of inpatient healthcare for JKN participants in Indonesia. This research uses Susenas secondary data for 2019, 2020 and 2021. Data were analyzed bivariately and multivariately using the Binary Regression method using a logit model. The results showed that regional status is significantly related (p-value 0.000 <0.05) to health utilization of JKN participants from 2019 to 2021. Respondents who live in urban areas in 2019 have 1,141 times, 1,127 times in 2020 and 1,127 times in 2021 higher odds ratio than respondents who live in rural areas. Age, gender, educational status, marital status, employment status, economic status and province are significantly related (p-value 0.000 <0.05) to the utilization of inpatient healthcare for JKN participants.
T-6597
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nafisa Khairunnisa Rahmat; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Ede Surya Darmawan, Aswan Usman
Abstrak:
Read More
Ketimpangan distribusi dokter spesialis di Indonesia masih menjadi tantangan dalam pemenuhan keadilan akses layanan kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diwajibkan memenuhi standar minimal melalui penyediaan 7 dokter spesialis (anak, bedah, obstetri dan ginekologi, penyakit dalam, anestesi radiologi, dan patologi klinik). Namun, kenyataannya masih banyak RSUD beroperasi tanpa tim spesialis yang lengkap, sehingga berimplikasi pada kualitas pelayanan dan jaminan keselamatan pasien di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan karakteristik struktural rumah sakit (klasifikasi kelas, status kepemilikan, dan letak wilayah regional) terhadap tingkat kelengkapan 7 dokter spesialis sesuai standar di RSUD Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi cross-sectional menggunakan data sekunder dari portal Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) dan RS Online per Mei 2026. Pemilihan sampel menggunakan metode total sampling, dengan total 830 RSUD. Analisis data menggunakan Chi-Square untuk menilai hubungan antarvariabel. Mayoritas RSUD di Indonesia (64,7%) tercatat belum memenuhi standar kelengkapan 7 dokter spesialis dasar dan penunjang. Hasil uji Chi-Square membuktikan adanya hubungan yang sangat signifikan secara statistik antara klasifikasi kelas, status kepemilikan, dan wilayah regional (p-value < 0,05) dengan kelengkapan dokter spesialis. Tingkat kelengkapan lebih banyak ditemukan pada RSUD Kelas A, RSUD yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, dan yang berada di wilayah Jawa-Bali. Temuan ini menjelaskan bahwa karakteristik struktural RSUD merupakan determinan kuat yang memengaruhi kelengkapan 7 dokter spesialis. Oleh karena itu, memerlukan penguatan harmonisasi kebijakan tata kelola SDM, alokasi insentif yang lebih afirmatif, serta perbaikan infrastruktur dasar, dengan memanfaatkan integrasi data SISDMK untuk prasyarat izin peningkatan kelas RS, penyesuaian kapasitas fiskal daerah, dan pemerataan akses pelayanan kesehatan spesialis di seluruh wilayah Indonesia.
The uneven distribution of medical specialists in Indonesia remains a challenge in ensuring equitable access to healthcare services. Regional General Hospitals are required to meet minimum standards by providing seven medical specialists (pediatrics, surgery, obstetrics and gynecology, internal medicine, anesthesiology, radiology, and clinical pathology). However, in reality, many hospitals still operate without a complete team of specialists, which impacts the quality of care and patient safety in the region. This study aims to analyze the relationship between hospital structural characteristics (classification, ownership status, and regional location) and the level of compliance with the standard of having 7 specialist doctors at Regional General Hospitals in Indonesia. This study employs a quantitative approach with a cross-sectional design using secondary data from the Health Human Resources Information System (SISDMK) portal and RS Online as of May 2026. The sample was selected using total sampling, comprising a total of 830 public hospitals. Data analysis utilized the Chi-Square test to assess relationships between variables. The majority of public hospitals in Indonesia (64.7%) were found to not yet meet the standard for having 7 essential and supporting specialist physicians. The results of the Chi-Square test demonstrated a statistically highly significant relationship between hospital class, ownership status, and regional area (p-value < 0.05) and the adequacy of specialist physicians. Higher levels of specialist coverage were found in Class A public hospitals, public hospitals managed by provincial governments, and those located in the Java-Bali region. These findings indicate that the structural characteristics of public hospitals are strong determinants influencing the availability of seven specialist doctors. Therefore, there is a need to strengthen the harmonization of human resource management policies, allocate more affirmative incentives, and improve basic infrastructure, by utilizing SISDMK data integration as a prerequisite for hospital class upgrades, adjusting regional fiscal capacity, and ensuring equitable access to specialist healthcare services across all regions of Indonesia.
S-12288
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Aulia Agustina; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Pujiyanto, Masyitoh, Donni Hendrawan, Indra Rachmad Dharmawan
Abstrak:
Kesehatan gigi dan mulut di Indonesia hingga saat ini masih merupakan permasalahan yang belum kunjung usai. Sebanyak 57,6% penduduk Indonesia yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulutnya, baru terdapat 10,2% penduduk yang memperoleh perawatan dari tenaga medis gigi. Tesis ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kepemilkan jaminan kesehatan meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut ke tenaga medis gigi di Indonesia tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data Riskesdas terintegrasi Susesnas tahun 2018 dengan desain studi potong lintang. Permodelan menggunakan instrumental variabel digunakan karena adanya endogenitas pada variabel kepemilikan jaminan kesehatan. Hasil penelitian turut membandingkan besaran pengaruh antara kepemilikan jaminan kesehatan JKN dan Non-JKN.
Read More
T-6338
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉