Ditemukan 33005 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Umi Salamah; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Popy Irawati, Dumilah Ayuningtyas
T-7489
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Noventy Chairani Manik; Pembimbing: Ati Nurwahyuni; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Wachyu Sulistiadi, Doni Arianto, Nunuk Agustina
Abstrak:
Abstrak
Read More
Program Jaminan Persalinan merupakan suatu terobosan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sehingga dapat mempercepat capaian target Millenium Development Goals (MDGs). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan program Jampersal di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanan program belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan, sehingga menyebabkan cakupan masih rendah. Agar implementasi program Jampersal dapat berjalan dengan optimal diperlukan koordinasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Selain itu perlu melakukan monitoring dan evaluasi rutin ke RSUD Kota Bekasi, Puskesmas dan Bidan Praktik Mandiri.
Delivery Security Program is a breakthrough to reduce Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in order to accelerate the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs). This study aims to analyze the implementation of program policies Delivery Security in Bekasi. The research method used was a qualitative approach and data collection using in-depth interviews and document review. The results showed that the optimal conduct of the program has not run as expected, resulting in coverage is still low. Delivery Security program implementation in order to run optimally required coordination with the City Health Office Bekasi local government and across relevant sectors such as the Indonesian Midwives Association (IBI). In addition to the need to perform regular monitoring and evaluation to Bekasi City Hospital, health centers and midwives Independent Practice.
T-3905
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ratih Qamara Dewi; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Prastuti S. Chusnun, Harimat Hendrawan
Abstrak:
Makanan prelakteal adalah makanan atau minuman selain ASI yang diberikan kepada bayi sebelum menyusui dalam 3 hari pertama kehidupan yang dapat menyebabkan gagalnya pemberian ASI Eksklusif dan mendorong risiko infeksi dan malnutrisi yang kemudian berdampak pada stunting. Satu dari dua bayi yang pernah diberikan ASI di Indonesia pernah diberikan makanan prelakteal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan perilaku pemberian makanan prelakteal pada bayi di pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari SDKI tahun 2017 dengan rancangan studi cross sectional. Sampel penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi usia 0 ? 23 bulan yang memenuhi kriteria inklusi dengan jumlah 1.224 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 54,4 persen ibu yang memberikan makanan prelakteal. Pada analisis hubungan didapatkan hasil bahwa usia ibu, paritas, IMD, dan jenis persalinan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemberian makanan prelakteal pada bayi (p-value < 0,05). Hasil uji regresi logistik ganda menunjukkan IMD sebagai faktor dominan yang menyebabkan pemberian makanan prelakteal pada bayi di pulau Sumatera (OR 6,06) yakni ibu yang terlambat memberikan IMD berpeluang 6 kali lebih berisiko untuk memberikan makanan prelakteal pada bayi di pulau Sumatera setelah dikontrol oleh variabel berat lahir, ANC, jenis persalinan, usia ibu, paritas, dan tenaga penolong persalinan.
Prelacteal is anything other breastmilk that given to infants before breastfeeding in the first 3 days of life which can cause failure of exclusive breastfeeding and may increased risk of infection and malnutrition which then will impact on stunting. One in two babies who have been breastfed in Indonesia have been given prelacteal. This study aims to determine the determinants of prelacteal feeding behavior in infants on the island of Sumatra. This study uses data from the 2017 IDHS with a cross sectional study design. The sample of this study was mothers who had babies aged 0-23 months with the inclusion criteria with a sum of 1,224 respondents. The results showed that there were 54.4% of mothers who gave prelacteal. From correlations analysis it was found that maternal age, parity, IMD, and type of delivery were associated with prelacteal feeding to infants (p-value < 0.05). The results of the logistic regression analysis showed that IMD as the dominant factor that causes prelacteal feeding (OR: 6.06) where mothers who are late in giving IMD are 6 times more likely to giving prelacteal to infants after being controlled by weight. birth, ANC, type of delivery, maternal age, parity, and birth attendants.
Read More
Prelacteal is anything other breastmilk that given to infants before breastfeeding in the first 3 days of life which can cause failure of exclusive breastfeeding and may increased risk of infection and malnutrition which then will impact on stunting. One in two babies who have been breastfed in Indonesia have been given prelacteal. This study aims to determine the determinants of prelacteal feeding behavior in infants on the island of Sumatra. This study uses data from the 2017 IDHS with a cross sectional study design. The sample of this study was mothers who had babies aged 0-23 months with the inclusion criteria with a sum of 1,224 respondents. The results showed that there were 54.4% of mothers who gave prelacteal. From correlations analysis it was found that maternal age, parity, IMD, and type of delivery were associated with prelacteal feeding to infants (p-value < 0.05). The results of the logistic regression analysis showed that IMD as the dominant factor that causes prelacteal feeding (OR: 6.06) where mothers who are late in giving IMD are 6 times more likely to giving prelacteal to infants after being controlled by weight. birth, ANC, type of delivery, maternal age, parity, and birth attendants.
S-11082
Depok : FKM-UI, 2022
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Asep Rustandi Gojali; Anhari Achadi; Penguji: Purnawan Junadi, Trihono, Ganda Raja Partogi Sinaga, Astuti Yuni Nursasi
Abstrak:
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Sehat denganpendekatan keluarga (PIS-PK) di Kabupaten Bandung tahun 2017. Proses implementasikebijakan dilihat dari unsur proses kebijakan, komunikasi, ketersediaan sumberdayatenaga, biaya, fasilitas yang dibutuhkan, proses disposisi, dan struktur birokrasi ditingkat dinas kesehatan dan di puskesmas. Selain itu peneliti juga menganalisa faktorkondisi sosial, ekonomi dan politik terkait peran dan dukunganstakeholder terhadapimplementasi program keluarga sehat ini. Desain penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di dinaskesehatan dan 12 puskesmas percontohan di wilayah Kabupaten Bandung. Metodepengambilan data menggunakan metode wawancara mendalam dan focus groupdiscussion(FGD) kepada beberapa informan yang dipilih (purposif sampling), informandari dinas kesehatan dan puskesmas serta melakukan trianggulasi data dengan telaahdokumen.Hasil penelitian didapatkan bahwa disposisi dan persepsi yang kurang dari pengambilkeputusan (key decision maker) di dinas kesehatan mengakibatkan kurangnya dukungandan komitmen sehingga memberikan dampak kurangnya komunikasi, tidakberjalannyakoordinasi, dan tidak jelasnya struktur birokrasi. Kurangnya komunikasi didinas kesehatan mempengaruhi proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampaimonitoring evaluasi. Komunikasi yang kurang efektif mempegaruhi keterlibatan lintassektoral di tingkat Kabupaten Bandung.Implementasi program keluarga sehat di puskesmas tidak berjalan optimal. Hambatanutama implementasi di puskesmas karena keterbatasan tenaga dan anggaran. Meskipunsebagian besar puskesmas percontohan sudah melaksanakan beberapa tahapanpelaksanaan program, dari target pendataan keluarga yang ditetapkan sebesar 30 % ditahun 2017, hasil cakupan sementara hanya mampu mencapai kurang dari 5%.Disposisi dan komunikasi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi implementasiprogram ditingkat dinas kesehatan. Sedangkan faktor ketenagaan dan pembiayaanmerupakan faktor penghambat utama implementasi program ditingkat puskesmas.Persepsi dan sikap dari organisasi profesi (PPNI dan IBI) dan institusi pendidikanterkait program ini cukup baik dan mendukung.Studi ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan kepada dinas kesehatan untukmeningkatkan manajemen program terutama dalam proses komunikasi, koordinasi,perencanaan dan pembiayaan dan distribusi tenaga kesehatan dalam implementasiprogram.Kata kunci:Keluarga Sehat, Pendekatan Keluarga, Kebijakan Publik, Puskesmas.
Read More
T-5109
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ernawati Roeslie; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Purnawan Junadi, Amal Chalik Sjaaf, Edduwar Idul Riyadi, Enny Ekasari
Abstrak:
Read More
ABSTRAK Nama : Ernawati Roeslie Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Analisis Kesiapan Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 Pembimbing : dr. Adang Bachtiar, MPH., DSc. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah program prioritas Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Indikator 8: Kesehatan Jiwa belum mendapat perhatian khusus di Kota Depok, kasus Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mengalami peningkatan dari 3986 kasus pada tahun 2016 menjadi 5768 kasus pada tahun 2017, dimana kasus skizofrenia dan gangguan psikotik kronik lainnya mengalami kenaikan dari 1687 kasus pada 2016 menjadi 2342 kasus pada 2017. Analisis kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 merupakan tahapan penting sebagai penentu keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi program PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok Tahun 2018 dilihat dari variabel komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi menggunakan Teori Edward III. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Grup Discussion (FGD) dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok berdasarkan 4 (empat) variabel implementasi menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai belum siap untuk dilaksanakan. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik dari sisi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Di samping itu hambatan program yang ada bisa diatasi dengan tersedianya pendanaan yang cukup. Saran dari penelitian ini adalah agar meningkatkan pemberdayaan peran keluarga dan potensi masyarakat dengan metode pelatihan untuk peningkatan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma di masyarakat. Kata kunci: Analisis Kesiapan Implementasi; Kebijakan; Kesehatan Jiwa; Program Indonesia Sehat; Teori Edward III.
ABSTRACT Name : Ernawati Roeslie Study Program : Public Health Science Judul : Analysis of Implementation Readiness of Healthy Indonesia Program with Family Approach (Indicator 8: Mental Health) in Depok City 2018 Counselor : dr. Adang Bachtiar, MPH., DSc. The Healthy Indonesia Program with Family Approach (PIS-PK) is the Ministry of Health's priority program implemented by the Puskesmas. Indicator 8: Mental Health has not received special attention in Depok City, severe case of people with mental disorder increased from 3986 in 2016 cases to 5768 cases in 2017, where schizophrenia cases and other chronic psychotic disorders increased from 1687 cases in 2016 to 2342 cases in 2017. Analysis of PIS-PK implementation readiness (Indicator 8: Mental Health) in Depok 2018 is an important stage as a success determinant of local government performance in the health sector. This research is a qualitative research with descriptive design. The purpose of this research is to determine the implementation readiness of PIS-PK (Indicator 8: Mental Health) in Depok 2018 reviewed from communication, disposition, resources and bureaucratic structure using Edward III theory. Data collection method was performed using in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD) and document review. The research result indicates that PIS-PK implementation (Indicator 8: Mental Health) in Depok were not ready based on 4 (four) implementation variables according to Edward III theory, ie communication, resources, disposition and bureaucracy structure. The research recommends to improve the all aspect of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in order to achieve the successful implementation. In addition, the program contraints can be reduced by sufficient funding availability. The research suggests to increase the empowerment of family role and community contribution using training method in order to improve the mental health and reduce the stigma in society. Key words: Analysis of Implementation Readiness; Edward III Theory; Healthy Indonesia Program; Mental Health; Policy.
T-5124
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Indriaswari Widhakuswara; Pembimbing: Masyitoh; PengujI: Jaslis Ilyas, Indriya Purnamasari
Abstrak:
Read More
Menurut Riset Tenaga Kesehatan 2017, hanya 79,8% Puskesmas dan 83,2% rumah sakit yang menghitung kebutuhan nakes sesuai dengan standar sehingga banyak fasyankes milik pemerintah yang kesulitan dalam melakukan manajemen ASN dan merekrut nakes non-ASN untuk membantu mengoperasikan institusi pelayanan kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi harapan pemerintah untuk menanggapi persoalan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tujuan dan menganalisis implementasi kebijakan PPPK JF Kesehatan Tahun 2022 di DKI Jakarta dan Depok dibatasi pada proses mekanisme penetapan kebutuhan dan pengadaan PPPK dengan menggunakan teori implementasi Van Horn dan Van Meter. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan desain studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data primer dan menelaah dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah kebijakan memiliki dua tujuan dari dua perspektif yang berbeda (pemenuhan formasi ASN dan pemenuhan serta pemerataan SDM kesehatan berdasarkan RPJMN), tidak ada ukuran kebijakan, ketersediaan sumber daya sudah memadai, komunikasi yang belum optimal, prosedur pelaksanaan yang masih memiliki banyak kendala, perbedaan disposisi pada setiap daerah, dan kinerja implementasi kebijakan yang tidak bisa dinilai karena tidak adanya ukuran kebijakan. Akibat dari kinerja implementasi yang tidak dapat diukur, penelitian ini menemukan adanya peran kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan PPPK JF Kesehatan Tahun 2022. Penelitian ini merekomendasikan untuk menetapkan ukuran kebijakan, menguraikan mekanisme kepegawaian yang masih berbenturan dengan ASN, mengembangan sistem informasi ASN, dan melakukan sosialisasi kebijakan dengan menyeluruh.
According to the Health Workforce Research in 2017, only 79.8% of Puskesmas and 83.2% of hospitals calculated the need for health workers according to the standard, so many government-owned health facilities have difficulty in managing ASN and recruiting non-ASN health workers to help operate health service institutions. Government Regulation No. 49/2018 on the Management of Government Employees with Work Agreements (PPPK) is the government's hope to respond to these problems. This study was conducted to determine the objectives and analyze the implementation of the PPPK JF Kesehatan Tahun 2022 in DKI Jakarta and Depok limited to the process of determining the needs and procurement mechanism of PPPK using the implementation theory of Van Horn and Van Meter. This research was conducted using a case study design with a qualitative approach. Researchers used in-depth interviews to collect primary data and reviewed documents to obtain secondary data. The results of this study are that the policy has two objectives from two different perspectives (fulfillment of ASN formations and fulfillment and equitable distribution of health human resources based on RPJMN), there is no policy measure, adequate resource availability, lack of communication, implementation procedures still have many obstacles, each region has different implementing dispositions, and policy implementation performance cannot be assessed due to the absence of policy indicators. As a result of implementation performance that cannot be measured, this study found a role of policy target in the implementation of PPPK JF Kesehatan Tahun 2022. This study recommends establishing policy indicators, outlining staffing mechanisms that still clash with ASN staffing mechanisms, developing ASN information systems, and comprehensive policy socialization.
S-11250
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fajar Firdawati; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Mardiati Nadjib, Adang Bachtiar, Eni Gustina, Lovely Daisy
Abstrak:
Read More
Penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan cenderung mengalami penurunan, sedangkan di pedesaan sebaliknya, disisi lain jumlah penduduk di wilayah perkotaan semakin banyak, dan lebih mudah memiliki akses terhadap informasi, fasilitas kesehatan, dan transportasi, selain tingkat pendidikan dan status ekonomi yang juga lebih tinggi dibanding pedesaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan faktor penggunaan kontrasepsi modern dan faktor apa paling dominan serta menganalisis dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder SKAP KKBPK tahun 2019 yang dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan menelaah dokumen kebijakan dan menganalisis kebijakan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern. Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruh variabel independen berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan kecuali kepemilikan jaminan kesehatan (p-value=0,370) untuk di perkotaan, dan variabel pengetahuan KB (p-value=0,066) dan kepemilikan jaminan kesehatan (p-value=0,347) untuk di pedesaan. Hampir seluruh variabel juga merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap penggunaan kontrasepsi modern baik di perkotaan dan pedesaan, kecuali keterpaparan sumber informasi melalui media dan institusi serta kepemilikan jaminan kesehatan untuk di perkotaan, dan variabel pengetahuan KB, keterpaparan sumber informasi melalui institusi dan kepemilikan jaminan kesehatan untuk di pedesaan. Hasil analisis kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern, pada perumusan kebijakan masih belum menggambarkan secara jelas kebijakan yang berdasarkan segmentasi sasaran dan wilayah terutama di perkotaan dan pedesaan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam pelaksanaanya juga masih ada kendala dalam pemenuhan kuantitas, persebaran dan kapasitas tenaga lini lapangan terutama penyuluh KB yang menjadi ujung tombak program KB. Disisi lain belum semua pihak dapat menerima program KB karena bervariasinya komitmen pelaksana kebijakan di wilayah tertentu dan masih adanya hambatan sosial dan budaya. Selain itu belum optimalnya pelaksanaan komunikasi kebijakan dan masih adanya anggapan program KB hanya tanggung jawab BKKBN mempengaruhi peningkatan penggunaan kontrasepsi modern di perkotaan dan pedesaan. Adapun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian adalah perlu merumuskan kembali pada beberapa kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan penggunaan kontrasepsi modern dan memperkuat strategi komunikasi yang efektif menurut segmentasi sasaran dan wilayah.
The use of modern contraceptives in urban areas tends to decrease, while in rural areas it is the opposite, on the other hand, the population in urban areas is more numerous, and has easier access to information, health facilities, and transportation, in addition to higher levels of education and economic status than rural areas. The purpose of this study was to determine the relationship between the factors of modern contraceptive use and the most dominant factors and to analyze and provide evidence-based policy recommendations to increase the use of modern contraceptives in urban and rural areas. This study is a quantitative study using secondary data from SKAP KKBPK in 2019 which is complemented by qualitative research by reviewing policy documents and analyzing policies to increase the use of modern contraceptives. The results showed that almost all independent variables were associated with modern contraceptive use in urban and rural areas except ownership of health insurance (pvalue=0.370) for urban areas, and family planning knowledge variables (p-value=0.066) and ownership of health insurance (p-value=0.347) for rural areas. Almost all variables are also the most dominant factors affecting modern contraceptive use in both urban and rural areas, except exposure to information sources through media and institutions and ownership of health insurance for urban areas, and variables of family planning knowledge, exposure to information sources through institutions and ownership of health insurance for rural areas. The results of the analysis of policies related to increasing the use of modern contraceptives, in the formulation of policies still do not clearly describe policies based on target segmentation and areas, especially in urban and rural areas that have different characteristics. In its implementation, there are still obstacles in fulfilling the quantity, distribution and capacity of field personnel, especially family planning extension workers who are the spearhead of the family planning program. On the other hand, not all parties can accept the KB program because of the varying commitment of policy implementers in certain areas and the existence of social and cultural barriers. In addition, the implementation of policy communication has not been optimal and there is still an assumption that the family planning program is only the responsibility of BKKBN affecting the increase in the use of modern contraceptives in urban and rural areas. The policy recommendations based on the research results are the need to reformulate some policies related to increasing the use of modern contraceptives and strengthening effective communication strategies according to target segmentation and region.
T-6523
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Enny Mar`atus Sholihah; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Prastuti Soewondo, Adang Bachtiar, Rudi Ruhdiat
Abstrak:
Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan ijin praktik dokter pada pelayanan kesehatan dengan melihat dari indikator kinerja, sumber daya, kejelasan tujuan, ketepatan dan konsistensi komunikasi, struktur birokrasi, pengaruh social, pengaruh politik, pemahaman tentang kebijakan serta tanggapan terhadap kebijakan sehingga diharapkan memberikan gambaran implementasi kebijakan pembuatan ijin praktik bagi dokter di pelayanann kesehatan sesuai dengan van meter van horn. Penelitian ini dilaksanakan di Pelayanan Kesehatan wilayah Kabupaten Bekasi Bulan Juli sampai dengan Oktober 2021. informan dipilih pada penelitian ini, Dinas Kesehatan, DPMPTSP Kab Bekasi, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Publik. Secara garis besar rumah sakit sudah mematuhi kebijakan dengan sesuai dengan permenkes 2052/Menkes/Per/X/2011
With the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2052/Menkes/Per/X/2011 concerning Licenses for Practice and Implementation of Medical Practices, it is stated that dentists who already have SIP and provide services or provide expertise consultation if requested by a health service facility. This research is limited by the implementation of the practice of doctors' policies by looking at the performance indicators, resources, goal achievement, accuracy and consistency, organizational communication, social influence, understanding of policy, as well as on policy so that it is hoped that an overview of the implementation of the policy of making practice permits for doctors in service is expected. health according to van meter van horn. This research was carried out in the Health Service of the Bekasi Regency from July to October 2021. The selected informants in this study were the Health Office, DPMPTSP Bekasi Regency, Private Hospitals, Public Hospitals. The outline of the hospital has complied with the policy in accordance with the Minister of Health Regulation 2052/Menkes/Per/X/2011
Read More
With the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2052/Menkes/Per/X/2011 concerning Licenses for Practice and Implementation of Medical Practices, it is stated that dentists who already have SIP and provide services or provide expertise consultation if requested by a health service facility. This research is limited by the implementation of the practice of doctors' policies by looking at the performance indicators, resources, goal achievement, accuracy and consistency, organizational communication, social influence, understanding of policy, as well as on policy so that it is hoped that an overview of the implementation of the policy of making practice permits for doctors in service is expected. health according to van meter van horn. This research was carried out in the Health Service of the Bekasi Regency from July to October 2021. The selected informants in this study were the Health Office, DPMPTSP Bekasi Regency, Private Hospitals, Public Hospitals. The outline of the hospital has complied with the policy in accordance with the Minister of Health Regulation 2052/Menkes/Per/X/2011
T-6294
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Erlin Friska; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Pujiyanto, Novita Setiyanti, Amirati Dwishinta Widhiasri Widjajanto
Abstrak:
Pemerintah daerah Kabupaten Kudus telah berkomitmen untuk percepatan pencegahan kasus stunting dan berupaya dalam mewujudkan Kudus zero stunting dengan menerbitkan Peraturan Bupati Kudus No. 53 tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Kudus. Namun pelaksanaan konvergensi di Kabupaten Kudus belum berjalan optimal. Hasil rapat kerja penilaian aksi konvergensi pencegaham stunting terintegrasi di Jawa Tengah tahun 2020, kapasitas pelaksanaan analisis situasi dan inputing serta kualitas analisis situasi dengan keterlibatan lintas sektor di Kabupaten Kudus belum optimal, rembug stunting belum dilakukan secara intensif, dan belum adanya regulasi untuk memperkuat publikasi pencegahan stunting. Selain itu pandemi COVID-19 menimbulkan adanya refocusing anggaran dari pelayanan dan program yang lain termasuk pencegahan stunting. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kudus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Edward III meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dan Van Meter dan Van Horn meliputi variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Informan penelitian yaitu perwakilan dari perangkat daerah yang tergabung dalam tim percepatan pencegahan stunting pada tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa/kelurahan serta Kader Pembangunan Manusia (KPM). Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan namun intervensi gizi sensitif belum maksimal, komunikasi yang dilakukan terbatas dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, sumber daya yang tersedia cukup memadai, terdapat panduan kebijakan yang telah diketahui dan dipahami oleh pelaksana kebijakan, koordinasi yang terjalin belum optimal, lingkungan ekonomi dan sosial yang belum cukup mendukung dan lingkungan politik cukup mendukung kebijakan. Kesimpulannya implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan optimal dengan masih adanya kendala pada variabel sumber daya manusia, koordinasi, serta lingkungan ekonomi dan sosial. Dengan demikian pelaksanaan konvergensi masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan kegiatan secara koordinatif antar lembaga. Sosialisasi kepada masyarakat tetap digencarkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Diperlukan adanya penyesuaian kebijakan dengan Perpres terbaru tantang percepatan penurunan stunting.
The local government of Kudus Regency has committed to accelerating the handling of stunting cases and is trying to realize Kudus zero stunting by issuing Regional Regulation Number 53/2020 concerning the Acceleration of Stunting Prevention in Kudus Regency. However, the implementation of convergence in Kudus has not run optimally. The results of the work meeting on the assessment of the integrated stunting prevention convergence action in Central Java in 2020, the capacity for implementing situation analysis and inputting as well as the quality of situation analysis with cross-sectoral involvement in Kudus Regency has not been optimal, the stunting discussion has not been carried out intensively, and there are no regulations to strengthen publications of stunting prevention. In addition, the COVID-19 pandemic has led to a refocusing of the budget from other services and programs, including stunting prevention. The purpose of this study is to analyze the implementation of policies to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic in Kudus Regency. This research is qualitative research. Data were collected through in-depth interviews with informants and document review with the Edward III framework covering the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure and Van Meter and Van Horn covering variables of the economic, social and political environment. Research informants are representatives from regional apparatus who are members of the stunting prevention acceleration team at the district, sub-district, and village/kelurahan levels as well as the Human Development Cadre (KPM). The study was conducted from April to May 2022. The results show that policy implementation has been running but sensitive nutrition interventions have not been maximized, communication is limited due to the COVID-19 pandemic, the available resources are adequate, and there are policy guidelines that are known and understood by policy implementers, coordination is not optimal. , the economic and social environment is not yet sufficiently supportive and the political environment is sufficiently supportive of policies. In conclusion, the implementation of the policy to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic has not run optimally, with constraints on human resource variables, coordination, as well as the economic and social environment. Thus, the implementation of convergence still needs to be improved by carrying out activities in a coordinated manner between institutions. Socialization to the community continues to be intensified so that policy objectives can be achieved. This policy need to be adjusted with the latest Presidential Regulation on accelerating stunting reduction.
Read More
The local government of Kudus Regency has committed to accelerating the handling of stunting cases and is trying to realize Kudus zero stunting by issuing Regional Regulation Number 53/2020 concerning the Acceleration of Stunting Prevention in Kudus Regency. However, the implementation of convergence in Kudus has not run optimally. The results of the work meeting on the assessment of the integrated stunting prevention convergence action in Central Java in 2020, the capacity for implementing situation analysis and inputting as well as the quality of situation analysis with cross-sectoral involvement in Kudus Regency has not been optimal, the stunting discussion has not been carried out intensively, and there are no regulations to strengthen publications of stunting prevention. In addition, the COVID-19 pandemic has led to a refocusing of the budget from other services and programs, including stunting prevention. The purpose of this study is to analyze the implementation of policies to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic in Kudus Regency. This research is qualitative research. Data were collected through in-depth interviews with informants and document review with the Edward III framework covering the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure and Van Meter and Van Horn covering variables of the economic, social and political environment. Research informants are representatives from regional apparatus who are members of the stunting prevention acceleration team at the district, sub-district, and village/kelurahan levels as well as the Human Development Cadre (KPM). The study was conducted from April to May 2022. The results show that policy implementation has been running but sensitive nutrition interventions have not been maximized, communication is limited due to the COVID-19 pandemic, the available resources are adequate, and there are policy guidelines that are known and understood by policy implementers, coordination is not optimal. , the economic and social environment is not yet sufficiently supportive and the political environment is sufficiently supportive of policies. In conclusion, the implementation of the policy to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic has not run optimally, with constraints on human resource variables, coordination, as well as the economic and social environment. Thus, the implementation of convergence still needs to be improved by carrying out activities in a coordinated manner between institutions. Socialization to the community continues to be intensified so that policy objectives can be achieved. This policy need to be adjusted with the latest Presidential Regulation on accelerating stunting reduction.
T-6476
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dian Trisna Delfyan; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Puput Oktamianti, Ede Surya Darmawan, R. Sopyan Rahayu, Windhy Mauly
Abstrak:
Kabupaten Bekasi menempati peringkat pertama kabupaten dengan total timbulan sampah harian dan total timbulan sampah tahunan terbanyak di Provinsi Jawa Barat, dengan total timbulan sampah harian sebesar 1.900 Ton/hari dan jumlah timbulan sampah tahun 2020 sebesar 693.586 ton/tahun. Pemerintah daerah kabupaten Bekasi menetapkan sebuah peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 berbentuk Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di kabupaten Bekasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kerangka hukum yang terdapat pada kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga sudah tersedia dari hierarki peraturan tertinggi pada level nasional, provinsi, Sampai kepada level peraturan daerah kabupaten. Permasalahan teknis yang dihadapi cukup beragam yaitu tidak adanya teknologi yang digunakan pada proses pengelolaan sampah akhir di TPA, Lahan TPA yang sudah Overload dan kurangnya sarana prasarana pengelolaan. karakteristik kebijakan menunjukan bahwa tujuan kebijakan sudah jelas dan detail membahas teknis tugas pokok dan fungsi masingmasing instansi pelaksana kebijakan, serta target dan capaian kebijakan. Alokasi anggaran yang besar terlihat tidak sebanding dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi yang masih dihadapi dengan permasalahan pada teknologi dan sarana dan prasarana. Masih terdapat ego sektoral atau tindakan mementingkan instansi masingmasing.pada koordinasi antar hierarki instansi pelaksana kebijakan. Satu aspek penting pada lingkungan kebijakan yang masih perlu untuk diperbaiki adalah ketersediaan teknologi dalam pengelolaan akhir sampah rumah tangga. Pada tahapan dalam proses implementasi kebijakan, Output yang dikeluarkan sebagai bentuk turunan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dikabupaten Bekasi adalah berupa program dan kegiatan masing-masing instansi pelaksana. Disiplin dan Kesadaran Masyarakat terkait Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masih Rendah Bentuk pelanggaran kelompok sasaran berupa membuang sampah ke aliran sungai dan tempat pembuangan sampah liar.
Bekasi Regency is ranked first in the city/regency with the highest total daily waste volume and the highest total annual waste volume in West Java Province, with a total daily waste volume of 1,900 tons/day and total waste generation in 2020 of 693,586 tons/year. The Bekasi district government stipulates a derivative regulation from Presidential Regulation Number 97 of 2017 and West Java Governor Regulation Number 91 of 2018 in the form of Bekasi Regent Regulation Number 33 of 2019 concerning Regional Policies and Strategies (JAKSTRADA) Bekasi Regency in the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste. This study aims to analyze the implementation of household waste management policies in Bekasi Regency. The results of the study show that the legal framework contained in household waste management policies is available from the highest regulatory hierarchy at the national, provincial, to district level regulations. The technical problems faced are quite diverse, namely the absence of technology used in the final waste management process at the TPA, the TPA Land that has been overloaded and the lack of management infrastructure. The characteristics of the policy indicate that the policy objectives are clear and detailed discussing the technical main tasks and functions of each policy implementing agency, as well as policy targets and achievements. The large budget allocation seems disproportionate to the implementation of waste management in Bekasi Regency which is still faced with problems in technology and facilities and infrastructure. There are still sectoral egos or actions that prioritize their respective agencies in coordination between the hierarchies of policy implementing agencies. One important aspect of the policy environment that still needs to be improved is the availability of technology in the final management of household waste. At this stage in the policy implementation process, the output issued as a derivative form of household waste management policy in Bekasi Regency is in the form of programs and activities of each implementing agency. Discipline and Public Awareness related to Household Waste Management Policy is still low. The target group's violations are in the form of throwing garbage into rivers and illegal dumping sites.
Read More
Bekasi Regency is ranked first in the city/regency with the highest total daily waste volume and the highest total annual waste volume in West Java Province, with a total daily waste volume of 1,900 tons/day and total waste generation in 2020 of 693,586 tons/year. The Bekasi district government stipulates a derivative regulation from Presidential Regulation Number 97 of 2017 and West Java Governor Regulation Number 91 of 2018 in the form of Bekasi Regent Regulation Number 33 of 2019 concerning Regional Policies and Strategies (JAKSTRADA) Bekasi Regency in the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste. This study aims to analyze the implementation of household waste management policies in Bekasi Regency. The results of the study show that the legal framework contained in household waste management policies is available from the highest regulatory hierarchy at the national, provincial, to district level regulations. The technical problems faced are quite diverse, namely the absence of technology used in the final waste management process at the TPA, the TPA Land that has been overloaded and the lack of management infrastructure. The characteristics of the policy indicate that the policy objectives are clear and detailed discussing the technical main tasks and functions of each policy implementing agency, as well as policy targets and achievements. The large budget allocation seems disproportionate to the implementation of waste management in Bekasi Regency which is still faced with problems in technology and facilities and infrastructure. There are still sectoral egos or actions that prioritize their respective agencies in coordination between the hierarchies of policy implementing agencies. One important aspect of the policy environment that still needs to be improved is the availability of technology in the final management of household waste. At this stage in the policy implementation process, the output issued as a derivative form of household waste management policy in Bekasi Regency is in the form of programs and activities of each implementing agency. Discipline and Public Awareness related to Household Waste Management Policy is still low. The target group's violations are in the form of throwing garbage into rivers and illegal dumping sites.
T-6171
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉