Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rujukan kasus tuberkulosis peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non-eksperimental dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan pada Februari-Juni 2026 menggunakan data sekunder dari Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kunjungan kasus TBC di FKTP yang kemudian dirujuk sebesar 24,3%. Hal tersebut lebih menjadi masalah karena lebih tinggi dari standar yang seharusnya. Faktor-faktor yang menunjukkan hubungan yang signifikan yaitu umur, jenis kelamin, status perkawinan, komorbiditas, segmentasi peserta, hak kelas rawat, jenis FKTP, wilayah FKTP, serta regional FKTP. Determinan utama dalam hal ini yaitu komorbiditas (aOR 12,017; 95% CI: 11,819 – 12,218; p < 0,001). Temuan ini menunjukkan perlunya optimalisasi penanggulangan TBC di FKTP dan juga penguatan tata laksana serta pemantauan faktor risiko penyakit tidak menular, salah satunya dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

This study aimed to analyze case referrals for tuberculosis among National Health Insurance (JKN) participants at Primary Health Care Facilities. It was a non-experimental quantitative study with a cross-sectional design, conducted between February and June 2026 using secondary data from the BPJS Kesehatan sample dataset 2025. The results showed that 24.3% of tuberculosis cases presenting at FKTPs were subsequently referred. This rate is concerning as it exceeds the established standard. Factors demonstrating a significant association included age, gender, marital status, comorbidities, participant segment, inpatient care class entitlement, FKTP type, FKTP area, and FKTP region. The primary determinant identified was the presence of comorbidities (aOR 12.017; 95% CI: 11.819–12.218; p < 0.001). These findings highlight the need to optimize tuberculosis management at primary healthcare facilities and to strengthen the management and monitoring of non-communicable disease risk factors, for instance through the CKG program.

Latar Belakang: Pemanfaatan pelayanan KB di Indonesia masih belum optimaal ditandai dengan unmet need yang stagnan di angka 11% dan rendahnya kesertaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Meskipun pelayanan KB dijamin dalam skema JKN dan dapat diakses melalui 23.639 FKTP, gambaran pemanfaatan pelayanan KB dalam konteks kepesertaan JKN secara nasional masih sangat terbatas. Tujuan: Menganalisis gambaran pemanfaatan pelayanan KB dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan jenis pelayanan KB MKJP dan Non-MKJP. Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan data sekunder dari Data Sampel BPJS Kesehatan Reguler Edisi 2025 menggunakan sampel berjumlah 13.660 peserta. Analisis data meliputi univariat (distribusi frekuensi) dan bivariat menggunakan regresi logistik complex samples yang memperhitungkan desain sampel kompleks (strata, cluster, dan pembobotan). Hasil: Non-MKJP mendominasi sebesar 70,6% dengan jenis terbanyak adalah pemberian kontrasepsi suntik/pil dan pemantauan (36,6%). Dari 8 variabel yang diteliti, 4 variabel berhubungan bermakna dengan jenis pemanfaatan pelayanan KB, yaitu jenis kelamin (p=0,024), jenis FKTP (p=0,001), wilayah regional FKTP (p=0,001), dan wilayah tempat tinggal (p<0,001), sedangkan usia, status perkawinan, hubungan keluarga, dan segmentasi kepesertaan tidak berhubungan bermakna. Kesimpulan: Pemanfaatan MKJP di FKTP masih belum optimal dan terdapat disparitas signifikan berdasarkan karakteristik peserta dan wilayah.

Background: Family planning (FP) service utilization in Indonesia remains suboptimal, characterized by an unmet need that has stagnated at 11% and persistently low uptake of Long-Acting Contraceptive Methods (LACMs). Although FP services are covered under the National Health Insurance (JKN) scheme and accessible through 23,639 primary health care facilities (FKTP), a comprehensive national picture of FP service utilization among JKN participants remains largely unavailable. Objective: To analyze the profile of FP service utilization and the factors associated with the type of FP service utilized, namely LACMs and Non-LACMs. Methods: A cross-sectional study design was employed using secondary data from the BPJS Kesehatan Regular Sample Data 2025 Edition, with a sample of 13,660 participants. Data analysis included univariate (frequency distribution) and bivariate analyses using complex samples logistic regression. Results: Non-LACMs dominated at 70.7%, with contraceptive injection/pill provision being the most common service type (36.6%). Of the 8 variables examined, 4 were significantly associated with the type of FP service utilized, namely sex (p=0.024), type of FKTP (p=0.001), regional FKTP zone (p=0.001), and area of residence (p<0.001), whereas age, marital status, family relationship, and membership segmentation were not significantly associated. Conclusion: LACMs utilization at FKTP remains suboptimal, with significant disparities observed across participant characteristics and geographic regions.

Kematian ibu tetap menjadi tantangan global dan nasional yang krusial. Dalam upaya akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), WHO merekomendasikan standar pelayanan Antenatal Care (ANC) minimal delapan kali kontak. Merespons hal tersebut, Indonesia melalui Permenkes No. 21 Tahun 2021 telah meningkatkan standar pelayanan minimal dari empat menjadi enam kali kontak (K6). Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan pada keberlanjutan layanan. Meskipun pembiayaan telah terintegrasi dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peran JKN dalam pembiayaan ANC dinilai belum optimal dengan cakupan 64,6%. Penelitian ini bertujuan menganalisis utilisasi dan keberlanjutan pelayanan ANC K6 tahun 2023-2024 pada peserta JKN di FKTP menggunakan rancangan kohort retrospektif dan data sampel BPJS Kesehatan tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total populasi tertimbang 1.077.168 ibu hamil, sebanyak 561.843 ibu (52,2%) tidak memanfaatkan JKN untuk ANC. Di antara 515.324 peserta yang memanfaatkan skema JKN, hanya 25.473 peserta (2,4%) yang berhasil menuntaskan standar minimal enam kali kontak (K6). Analisis menunjukkan bahwa variabel usia, status pernikahan, wilayah geografis, segmentasi kepesertaan, hak kelas rawat, dan jenis FKTP berpengaruh signifikan terhadap utilisasi ANC K6. Tingginya kesenjangan antara data survei nasional dengan data klaim JKN mengindikasikan adanya pergeseran pembiayaan ke jalur mandiri (out-of-pocket). Hasil ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola klaim dan deteksi kecurangan, perluasan jejaring mitra JKN, simplifikasi prosedur administratif, serta intervensi berbasis komunitas melalui kader kesehatan dan pelibatan pasangan guna mendorong keberlanjutan ANC dan menekan AKI nasional.

Maternal mortality remains a critical global and national challenge. In an effort to accelerate the reduction of the Maternal Mortality Rate (MMR), the World Health Organization (WHO) recommends an Antenatal Care (ANC) standard of at least eight contacts. In response, Indonesia, through Minister of Health Regulation (Permenkes) No. 21 of 2021, has increased the minimum service standard from four to six contacts (K6). However, the implementation of this policy still faces challenges regarding service continuity. Although financing is integrated into the National Health Insurance (JKN) scheme, JKN's role in financing ANC is considered suboptimal, with a coverage of 64.6%. This study aimed to analyze the utilization and continuity of K6 ANC services from 2023-2024 among JKN participants at primary healthcare facilities (FKTP) using a retrospective cohort design based on the 2023-2024 BPJS Kesehatan Sample Data. The results showed that of a total weighted population of 1,077,168 pregnant women, 561,843 (52.2%) did not utilize JKN for ANC. Among the 515,324 participants who utilized the JKN scheme, only 25,473 (2.4%) successfully completed the minimum standard of six contacts (K6). Analysis revealed that age, marital status, geographical region, membership segmentation, ward class entitlement, and type of FKTP significantly influenced K6 ANC utilization. The significant gap between national survey data and JKN claim data indicates a shift in financing toward out-of-pocket payments. These results underscore the need for strengthening claim governance and fraud detection, expanding JKN partner networks, simplifying administrative procedures, and implementing community-based interventions through health cadres and spousal involvement to promote ANC continuity and reduce national MMR

Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan persalinan sectio caesarea di fasilitas rujukan tingkat lanjut di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023, menggunakan desain penelitian non-eksperimental analitikal dengan pendekatan cross-sectional data sampel BPJS Kesehatan 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebesar 77,6% peserta melahirkan dengan tindakan sectio caesarea. Beberapa faktor ditemukan memiliki hubungan signifikan terhadap pemilihan metode persalinan ini, antara lain: usia >35 tahun (OR: 1,93; 95% CI: 1,68–2,21), domisili di Jakarta Timur (OR: 4,68; 95% CI: 4,18–5,25), status kepesertaan PBPU (OR: 2,50; 95% CI: 2,23–2,79), hak kelas rawat Kelas I, kepemilikan fasilitas swasta (OR: 3,19; 95% CI: 3,08–3,32), tipe FKRTL kelas C (OR: 1,50; 95% CI: 1,47–1,75), serta lokasi FKRTL di Jakarta Timur (OR: 3,75; 95% CI: 3,53–3,98). Faktor riwayat sectio caesarea merupakan prediktor terkuat (OR: 77,2; 95% CI: 61,42–97,2), yang menunjukkan adanya kecenderungan tinggi untuk menjalani sectio berulang. Temuan ini menegaskan pentingnya perhatian terhadap keputusan medis pada persalinan pertama yang berpotensi memengaruhi pola persalinan berikutnya. Intervensi perlu dilakukan secara menyeluruh, baik pada sisi ibu melalui intervensi preventif dan penguatan kesiapan sejak di layanan primer, maupun pada sisi pelayanan melalui audit medis dan penerapan panduan klinis yang ketat.

---

This study aims to analyze the use of caesarean section deliveries in advanced referral health facilities in DKI Jakarta Province in 2023, using an non-experimental analytical cross-sectional design based on BPJS Health sample data from 2024. Results showed that 77.6% of participants gave birth via caesarean section. Several factors were significantly associated with caesarean delivery, including age over 35 years (OR: 1.93; 95% CI: 1.68–2.21), residence in East Jakarta (OR: 4.68; 95% CI: 4.18–5.25), PBPU insurance status (OR: 2.50; 95% CI: 2.23–2.79), Class I inpatient entitlement, private hospital ownership (OR: 3.19; 95% CI: 3.08–3.32), Class C hospital type (OR: 1.50; 95% CI: 1.47–1.75), and facility location in East Jakarta (OR: 3.75; 95% CI: 3.53–3.98). History of caesarean section was the strongest predictor (OR: 77.2; 95% CI: 61.42–97.2), indicating a high likelihood of reccuring procedures. These findings highlight the importance of careful medical decision-making during the first delivery, as it can significantly influence subsequent delivery patterns. Comprehensive interventions are needed, both on the maternal side through preventive measures and strengthened readiness starting at the primary care level, and on the service side through medical audits and strict implementation of clinical guidelines.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menempatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan berjenjang. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan tingginya angka rujukan dari FKTP ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan karakteristik rujukan peserta JKN pada dua Puskesmas di Jakarta Selatan, yaitu Puskesmas dengan angka rujukan tertinggi (Jagakarsa) dan terendah (Setiabudi) sepanjang tahun 2024. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan angka rujukan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah dan rate ketersediaan dokter, kecukupan fasilitas penunjang, ketersediaan laboratorium klinik, serta ketersediaan obat-obatan. Meskipun kedua Puskesmas telah memiliki fasilitas penunjang yang sesuai dengan Permenkes No. 43 Tahun 2019, keterbatasan SDM, beban kerja, dan diagnosa medis pasien turut mendorong terjadinya rujukan yang sebenarnya dapat dihindari. Penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi berkala terhadap rate dokter dan manajemen fasilitas, serta penguatan tata kelola layanan dan distribusi tenaga kesehatan agar sistem rujukan berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

The National Health Insurance (JKN) program places primary healthcare facilities (FKTP) at the forefront of health services through a tiered referral system. However, in its implementation, there is still a high rate of referrals from FKTP to advanced referral health facilities (FKRTL). This study aims to compare the referral characteristics of JKN participants at two Puskesmas in South Jakarta, namely Puskesmas with the highest (Jagakarsa) and lowest (Setiabudi) referral rates throughout 2024. This research was conducted using in-depth interviews, observation, and document review. The results showed that the difference in referral rates was influenced by several factors such as the number and ratio of doctor availability, adequacy of supporting facilities, availability of clinical laboratories, and availability of medicines. Although both Puskesmas have supporting facilities in accordance with Permenkes No. 43 of 2019, limited human resources, workload, and patient medical diagnoses also encourage referrals that can actually be avoided. This study suggests the need for periodic evaluation of doctor ratios and facility management, as well as strengthening service governance and health worker distribution to make the referral system run more efficiently and on target.

Latar Belakang: Gangguan kesehatan mental memberikan beban ekonomi signifikan secara global, dengan proyeksi kerugian mencapai USD 6 triliun pada tahun 2030. Di Indonesia, estimasi biaya langsung tahunan mencapai Rp87,5 triliun apabila seluruh invidiu dengan gangguan mental menjalani pengobatan rutin. Tujuan: Mengetahui besaran biaya dan faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya layanan kesehatan mental pada rawat jalan FKRTL Peserta JKN. Metode: Desain studi dengan potong lintang menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan 2024. Analisis dilakukan secara univariat dan bivariat terhadap 785.150 peserta aktif layanan kesehatan mental. Hasil: BPJS Kesehatan menanggung total biaya layanan kesehatan mental sebesar Rp3,4 triliun dalam satu tahun. Terdapat hubungan signifikan antara biaya layanan dengan usia, segmentasi peserta, jumlah diagnosis, frekuensi kunjungan RJTL, regional FKRTL, kepemilikan FKRTL, dan kondisi penyakit kronis. Kesimpulan: Biaya tertinggi ditemukan pada kelompok usia lanjut dan wilayah Regional 1, yang mencerminkan konsentrasi layanan serta akses yang lebih optimal. Temuan ini menyoroti pentingnya pemerataan dan pendekatan berbasis kebutuhan layanan kesehatan mental.  

---

Background: Mental health disorders present a significant global economic burden, with projected losses reaching USD 6 trillion by 2030. In Indonesia, the estimated annual direct cost may reach IDR 87.5 trillion if all individuals with mental disorders undergo routine treatment. Objective: To identify the total cost and factors associated with mental health service expenditures in outpatient care at advanced referral health facilities (FKRTL) for JKN participants. Methods: This study uses cross-sectional design using the 2024 BPJS Kesehatan Sample Data. Univariate and bivariate analyses were conducted on 785,150 active mental health service users. Results: BPJS Kesehatan covered a total of IDR 3.4 trillion in mental health outpatient services within one year. There was a significant relationship between service costs and age, participant segmentation, number of diagnoses, outpatient visits frequency, advanced health facilities regional, advanced referral health facilities ownership, and chronic disease conditions. Conclusions: The highest costs were observed among the elderly and in Regional 1, reflecting a concentration of services and better access. These findings highlight the importance of equitable distribution and need-based approaches in mental health service financing. 

Diabetes melitus (DM) merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi beban pembiayaan signifikan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan klaim biaya yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara utilisasi rawat jalan yang seharusnya berperan dalam mencegah komplikasi belum diketahui secara pasti hubungannya dengan utilisasi rawat inap tingkat lanjut (RITL). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara utilisasi rawat jalan dengan utilisasi rawat inap tingkat lanjut (RITL) pada peserta JKN penderita DM di Indonesia tahun 2023−2024, beserta karakteristik peserta yang berhubungan dengan RITL. Penelitian ini menggunakan desain observasional dengan pendekatan potong lintang (cross-sectional) terhadap Data Sampel BPJS Kesehatan Kontekstual Diabetes Melitus, dengan jumlah sampel sebanyak 792.874 peserta (bobot). Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat menggunakan uji regresi logistik tunggal, dan multivariat menggunakan regresi logistik berganda. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 13,4% peserta memanfaatkan layanan RITL, sedangkan hanya 17,3% peserta yang tergolong rutin memanfaatkan rawat jalan (≥12 kali per tahun). Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa utilisasi rawat jalan berhubungan secara bermakna dengan RITL (p=0,000), di mana peserta yang tidak rutin justru memiliki peluang RITL 0,911 kali (AOR=0,911; 95% CI: 0,895-0,927) dibandingkan peserta yang rutin. Temuan ini dapat dijelaskan melalui konsep kebutuhan pelayanan rawat kesehatan (need-based utilization) dalam Model Andersen. Selain itu, delapan dari sembilan variabel karakteristik peserta terbukti berhubungan secara bermakna dengan RITL, yaitu umur (AOR kelompok anak-anak tertinggi), jenis kelamin (AOR kelompok perempuan tertinggi), penyakit penyerta sebagai indikator terkuat (AOR=4,258), segmentasi kepesertaan (AOR PBI yang memiliki peluang tertinggi), hak kelas rawat (kelas II dan III lebih berisiko), wilayah tempat tinggal berdasarkan kepulauan (Maluku dan Papua tertinggi), dan kabupaten/kota (Kabupaten AOR=1,431), serta jenis fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terdaftar (Puskesmas tertinggi); sementara status perkawinan tidak terbukti berhubungan secara bermakna setelah dikontrol variabel lain. Nilai R-Square model sebesar 0,112 menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain di luar penelitian ini yang turut memengaruhi utilisasi RITL. Penelitian ini menyimpulkan bahwa frekuensi kunjungan rawat jalan semata tidak cukup digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam pengelolaan DM, sehingga diperlukan penguatan kualitas pelayanan di FKTP, optimalisasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), serta perhatian khusus pada kelompok rentan seperti peserta PBI dan wilayah dengan akses pelayanan kesehatan terbatas, guna menurunkan kejadian RITL dan mengendalikan pembiayaan JKN bagi penderita DM.

Diabetes mellitus (DM) is one of the non-communicable diseases that imposes a significant financial burden on Indonesia's National Health Insurance (JKN) program, with claim costs continuously increasing each year, while the role of outpatient care utilization in preventing complications has not been clearly established in relation to advanced inpatient care utilization (RITL). This study aims to analyze the association between outpatient care utilization and RITL among JKN participants with DM in Indonesia in 2023−2024, along with participant characteristics associated with RITL. This study employed an observational design with a cross-sectional approach using the BPJS Kesehatan Diabetes Mellitus Contextual Sample Data, with a total sample of 792,874 participants (weighted). Data were analyzed univariately, bivariately using simple logistic regression, and multivariately using multiple logistic regression. The results showed that 13,4% of participants utilized RITL services, while only 17,3% of participants were classified as routine outpatient visitors (≥12 visits per year). Multivariate analysis showed that outpatient care utilization was significantly associated with RITL (p=0,000), where non-routine participants had a 0,911 times lower odds of RITL (AOR=0,911; 95% CI: 0,895−0,927) compared to routine participants. This finding can be explained through the concept of need-based utilization within Andersen's Model. Furthermore, eight of nine participant characteristic variables were significantly associated with AICU, namely age (children group had the highest AOR), gender (women group had the highest AOR), comorbidities as the strongest indicator (AOR=4,258), membership segmentation (PBI had the highest odds), inpatient class rights (classes II and III were at higher risk), region of residence based on island groups (Maluku and Papua had the highest odds) and regency/city status (regency, AOR=1,431), as well as the type of registered primary healthcare facility (Puskesmas had the highest odds); meanwhile, marital status was not significantly associated after controlling for other variables. The model's R-Square value of 0,112 indicates that other factors beyond this study still contribute to AICU utilization. This study concludes that outpatient visit frequency alone is insufficient as an indicator of successful DM management; therefore, strengthening service quality at primary healthcare facilities, optimizing the Chronic Disease Management Program (Prolanis), and giving special attention to vulnerable groups such as PBI participants and regions with limited healthcare access are needed to reduce RITL occurrence and control JKN financing for DM patients

Gagal ginjal kronis (GGK) merupakan penyakit kronik yang memerlukan pengobatan jangka panjang dan menimbulkan beban biaya kesehatan yang tinggi, khususnya dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Beban biaya tersebut berpotensi meningkat apabila pasien GGK disertai dengan komorbiditas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cost of illness kasus gagal ginjal kronis dengan dan tanpa komorbiditas pada peserta JKN di Indonesia tahun 2023. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder sampel BPJS Kesehatan tahun 2024 yang merepresentasikan pelayanan kesehatan peserta JKN tahun 2023. Populasi penelitian adalah seluruh peserta JKN dengan diagnosis gagal ginjal kronis, baik dengan maupun tanpa komorbiditas. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan komparatif terhadap biaya pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasien gagal ginjal kronis merupakan pasien dengan komorbiditas. Kelompok usia terbanyak berada pada rentang usia 45–64 tahun. Biaya pelayanan rawat jalan relatif rendah dan stabil, sedangkan biaya rawat inap menunjukkan variasi yang lebih besar. Perbedaan yang signifikan ditemukan pada lama rawat inap antara pasien GGK dengan dan tanpa komorbiditas, sementara perbedaan biaya total tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komorbiditas tidak selalu meningkatkan biaya pelayanan kesehatan per episode pada pasien gagal ginjal kronis. Oleh karena itu, pengelolaan penyakit kronik secara terintegrasi serta penguatan upaya promotif dan preventif perlu terus ditingkatkan untuk menekan beban biaya pelayanan GGK dalam sistem JKN.

Chronic kidney disease (CKD) is a chronic condition that requires long-term treatment and imposes a substantial financial burden on the healthcare system, particularly within Indonesia’s National Health Insurance (JKN) scheme. This burden may increase when CKD patients have comorbid conditions. This study aimed to analyze the cost of illness of chronic kidney disease with and without comorbidities among JKN participants in Indonesia in 2023.  This study employed a cross-sectional design with a quantitative approach. The data used were secondary sample data from BPJS Kesehatan in 2024, representing healthcare services for JKN participants in 2023. The study population consisted of all JKN participants diagnosed with chronic kidney disease, both with and without comorbidities. Data analysis was conducted descriptively and comparatively to assess outpatient and inpatient healthcare costs.  The results showed that the majority of CKD patients had comorbidities, with the largest proportion found in the 45–64 age group. Outpatient costs were relatively low and stable, while inpatient costs showed greater variation. A significant difference was observed in the length of hospital stay between CKD patients with and without comorbidities, whereas total healthcare costs did not show a statistically significant difference.  In conclusion, the presence of comorbidities does not always lead to higher healthcare costs per episode among CKD patients. Therefore, strengthening integrated chronic disease management as well as promotive and preventive efforts is essential to reduce the financial burden of CKD within the JKN system.

Kesehatan gigi merupakan bagian integral dari kesehatan tubuh secara keseluruhan, dan masalah kesehatan gigi berkontribusi signifikan terhadap beban penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh berbagai variabel terhadap utilisasi layanan kesehatan gigi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan data sampel BPJS pada tahun 2023. Desain penelitian menggunakan uji Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney dengan total sampel sebanyak 8.694 peserta yang memanfaatkan layanan kesehatan gigi di FKTP wilayah Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel usia 15-64 tahun, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal peserta di kota, status perkawinan kawin, lokasi FKTP kota, jenis FKTP klinik pratama, serta segmen kepesertaan PPU, semuanya memiliki hubungan signifikan terhadap utilisasi pelayanan kesehatan gigi di FKTP (p-value < 0,001). Kesimpulan dari penelitian ini yakni seluruh variabel berhubungan signifikan dengan utilisasi layanan kesehatan gigi di FKTP wilayah Provinsi Jawa Barat.

---

Dental health is an integral part of overall body health, and dental health problems contribute significantly to the burden of disease. This study aims to analyze the influence of various variables on the utilization of dental health services at the Primary Health Care (FKTP) based on BPJS sample data in 2023. The research design used the Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests with a total sample of 8,694 participants who utilized dental health services at FKTP in West Java Province. The results showed that the variables of age 15-64 years, female gender, residence in the city, marital status, location of city primary health care facilities, type of primary health care facilities, and PPU membership segment all had a significant relationship with the utilization of dental health services at primary health care facilities (p-value <0.001). The conclusion of this study is that all variables are significantly associated with the utilization of dental health services at primary health care facilities in West Java Province