Ditemukan 40623 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Putri Safira Javier; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Helen Andriani, Dharma Ningsih Dwi Putri
Abstrak:
Read More
Transisi epidemiologis global menunjukkan Penyakit Tidak Menular (PTM) sebagai penyebab utama kematian, dengan hipertensi tertinggi di Indonesia. Pemerintah merespons melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di layanan primer, namun evaluasi kinerja ini umumnya masih terbatas khususnya di fasilitas kesehatan wilayah Kota Depok. Oleh karena itu, penelitian ini memetakan kinerja puskesmas menggunakan analisis kuadran berdasarkan capaian skrining dan faktor risiko PTM wilayah kerja puskesmas Kota Depok. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif dengan model Importance-Performance Analysis (IPA) melalui analisis kuadran. Data bersumber dari data agregat laporan program dari dasbor pelaporan Program CKG pada Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK). Analisis dengan capaian skrining hipertensi serta faktor risiko PTM meliputi analisis deskriptif frekuensi yakni nilai rerata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum, serta analisis kuadran dengan sumbu X atau Kinerja Aktual adalah persentase capaian skrining hipertensi dan sumbu Y atau Urgensi Wilayah adalah persentase faktor risiko Penyakit Tidak Menular. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 31,6%–39,5% puskesmas berada pada Kuadran I pada masing-masing faktor risiko, menunjukkan perlunya prioritas peningkatan capaian skrining hipertensi pada wilayah dengan beban faktor risiko yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang disusun secara spesifik sesuai dengan prioritas masalah kesehatan di wilayah dengan risiko tinggi.
The global epidemiological transition shows Non-Communicable Diseases (NCDs) as the leading cause of death, with the highest hypertension in Indonesia. The government responded through the Free Health Check Program (CKG) in primary services, but this performance evaluation is generally still limited, especially in health facilities in the Depok City area. Therefore, this study maps the performance of health centers using quadrant analysis based on screening achievements and risk factors for NCDs in the work area of the Depok City health center. This study uses a quantitative descriptive design and an Importance-Performance Analysis (IPA) model through quadrant analysis. The data is sourced from aggregate data of program reports from the CKG Program reporting dashboard on the Sehat Indonesiaku Application (ASIK). The analysis with hypertension screening achievements and NCD risk factors includes frequency descriptive analysis, namely average values, standard deviations, minimum and maximum values, as well as quadrant analysis with the X axis or Actual Performance being the percentage of hypertension screening achievement and the Y axis or Regional Urgency is the percentage of risk factors for Non-Communicable Diseases. The results showed that as many as 31.6%–39.5% of health centers were in Quadrant I for each risk factor, indicating the need to prioritize increasing hypertension screening achievement in areas with a high burden of risk factors. Therefore, a policy strategy that is specifically formulated according to the priorities of health problems in high-risk areas is needed.
S-12353
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Putri Safira Javier; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Helen Andriani, Dharma Ningsih Dwi Putri
Abstrak:
Read More
Transisi epidemiologis global menunjukkan Penyakit Tidak Menular (PTM) sebagai penyebab utama kematian, dengan hipertensi tertinggi di Indonesia. Pemerintah merespons melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di layanan primer, namun evaluasi kinerja ini umumnya masih terbatas khususnya di fasilitas kesehatan wilayah Kota Depok. Oleh karena itu, penelitian ini memetakan kinerja puskesmas menggunakan analisis kuadran berdasarkan capaian skrining dan faktor risiko PTM wilayah kerja puskesmas Kota Depok. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif dengan model Importance-Performance Analysis (IPA) melalui analisis kuadran. Data bersumber dari data agregat laporan program dari dasbor pelaporan Program CKG pada Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK). Analisis dengan capaian skrining hipertensi serta faktor risiko PTM meliputi analisis deskriptif frekuensi yakni nilai rerata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum, serta analisis kuadran dengan sumbu X atau Kinerja Aktual adalah persentase capaian skrining hipertensi dan sumbu Y atau Urgensi Wilayah adalah persentase faktor risiko Penyakit Tidak Menular. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 31,6%–39,5% puskesmas berada pada Kuadran I pada masing-masing faktor risiko, menunjukkan perlunya prioritas peningkatan capaian skrining hipertensi pada wilayah dengan beban faktor risiko yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang disusun secara spesifik sesuai dengan prioritas masalah kesehatan di wilayah dengan risiko tinggi.
The global epidemiological transition shows Non-Communicable Diseases (NCDs) as the leading cause of death, with the highest hypertension in Indonesia. The government responded through the Free Health Check Program (CKG) in primary services, but this performance evaluation is generally still limited, especially in health facilities in the Depok City area. Therefore, this study maps the performance of health centers using quadrant analysis based on screening achievements and risk factors for NCDs in the work area of the Depok City health center. This study uses a quantitative descriptive design and an Importance-Performance Analysis (IPA) model through quadrant analysis. The data is sourced from aggregate data of program reports from the CKG Program reporting dashboard on the Sehat Indonesiaku Application (ASIK). The analysis with hypertension screening achievements and NCD risk factors includes frequency descriptive analysis, namely average values, standard deviations, minimum and maximum values, as well as quadrant analysis with the X axis or Actual Performance being the percentage of hypertension screening achievement and the Y axis or Regional Urgency is the percentage of risk factors for Non-Communicable Diseases. The results showed that as many as 31.6%–39.5% of health centers were in Quadrant I for each risk factor, indicating the need to prioritize increasing hypertension screening achievement in areas with a high burden of risk factors. Therefore, a policy strategy that is specifically formulated according to the priorities of health problems in high-risk areas is needed.
T-7589
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fakhri Rahman; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Zakiah
Abstrak:
Program Operasi Katarak Gratis merupakan salah satu program kerja Dinas Kesehatan Kota Depok yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004 dan pada tahun 2015 target program operasi katarak di Kota Depok tidak terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang evaluasi program operasi katarak gratis di Kota Depok pada tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak tercapainya target program operasi katarak gratis di Kota Depok disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang diberikan kepada petugas kesehatan di masyarkat, kurangnya sosialisasi program operasi katarak gratis di masyarakat dan banyaknya masyarakat Kota Depok yang telah terdaftar menjadi pasien BPJS. Di era BPJS saat ini masyarakat yang terdaftar menjadi pasien BPJS tidak diperbolehkan mengikuti program operasi katarak gratis karena dapat berpotensi terjadinya pembiayaan ganda terhadap pasien tersebut.
Free Cataract Surgery Program has been implemented since 2004 in Depok. However, in 2015 the target of cataract surgery program in Depok is not fulfilled. This study is a qualitative descriptive study with aim to evaluate the free cataract surgery program in Depok 2015. The results showed that the target of free cataract surgery program not fulfilled caused by the lack of training that given to health workers in the community, lack of socialization about free cataract surgery program, and majority of public who already have registered in BPJS. In BPJS era, people who have registered in BPJS are not allowed to register for free cataract surgery program because it would be a double burden for BPJS.
Read More
S-9182
Depok : FKM-UI, 2016
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Raihannah Dzikrah ; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Purnawan Junadi, Prastuti Soewondo
Abstrak:
Read More
Kebutuhan layanan kesehatan di wilayah metropolitan seperti Provinsi DKI Jakarta terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola penyakit. Namun, capaian Bed Occupancy Rate yang relatif rendah pada sebagian besar rumah sakit umum di DKI Jakarta mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara distribusi kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan rawat inap. BOR digunakan sebagai indikator efisiensi pemanfaatan tempat tidur rawat inap dengan standar ideal pada kisaran 60–85 persen. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan capaian BOR rumah sakit umum di Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 serta menganalisis hubungannya dengan karakteristik struktural rumah sakit yang meliputi kelas rumah sakit, status kepemilikan, dan wilayah administratif. Penelitian menggunakan desain kuantitatif deskriptif analitik dengan pendekatan potong lintang dan memanfaatkan data sekunder RS Online periode Januari–September 2025. Sampel penelitian terdiri dari 119 rumah sakit umum yang memenuhi kriteria inklusi. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan tabulasi silang dengan uji Chi-Square (Likelihood Ratio), serta analisis lanjutan uji perbedaan rerata untuk mengevaluasi BOR sebagai variabel kontinu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar rumah sakit umum di Provinsi DKI Jakarta berada pada kategori BOR rendah (75,6%), sementara 20,3% berada pada kategori ideal dan 4,2% pada kategori tinggi, dengan nilai rerata BOR sebesar 44,06%. Analisis bivariat menunjukkan bahwa kelas rumah sakit dan wilayah administratif tidak berhubungan secara signifikan dengan capaian BOR. Sementara itu, analisis numerik menunjukkan adanya perbedaan rerata BOR yang bermakna berdasarkan status kepemilikan, di mana rumah sakit pemerintah memiliki tingkat pemanfaatan tempat tidur rawat inap yang lebih tinggi dibandingkan rumah sakit swasta/non-pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tempat tidur rawat inap di Provinsi DKI Jakarta kemungkinan lebih dipengaruhi oleh dinamika sistem pelayanan dan beban pelayanan rumah sakit dibandingkan oleh karakteristik struktural tunggal sehingga interpretasi BOR sebagai indikator kinerja perlu mempertimbangkan konteks sistem kesehatan secara menyeluruh.
The demand for healthcare services in metropolitan areas such as the Province of DKI Jakarta continues to increase in line with population growth, urbanization, and changing disease patterns. However, the relatively low Bed Occupancy Rate (BOR) observed in most public hospitals in DKI Jakarta indicates a potential mismatch between the distribution of hospital capacity and the need for inpatient care. BOR is used as an indicator of inpatient bed utilization efficiency, with an ideal standard ranging from 60 to 85 percent. This study aims to describe the level of BOR in public hospitals in DKI Jakarta in 2025 and to analyze its association with structural hospital characteristics, including hospital class, ownership status, and administrative area. The study uses a descriptive analytical quantitative design with a cross-sectional approach and utilizes secondary data from RS Online for the period January–September 2025. The study sample consisted of 119 public hospitals that met the inclusion criteria. Data were analyzed using univariate and bivariate methods, including cross-tabulation with Chi-square tests (Likelihood Ratio), as well as additional mean comparison analyses to examine BOR as a continuous variable. The results show that the majority of public hospitals in DKI Jakarta had low BOR levels (75.6%), while 20.3% were within the ideal range and 4.2% had high BOR. The mean BOR was 44.06%. Bivariate analysis indicated that hospital class and administrative area were not significantly associated with BOR. In contrast, numerical analysis revealed a significant difference in mean BOR by ownership status, with public hospitals exhibiting higher inpatient bed utilization compared to private or non-public hospitals. These findings suggest that inpatient bed utilization in DKI Jakarta is more strongly influenced by healthcare system dynamics and service burden than by individual structural hospital characteristics, highlighting the importance of interpreting BOR within a broader health system context.
S-12170
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Quenela Mutiara Cantika; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Adang Bachtiar, Eti Rohati
Abstrak:
Read More
Mutu pelayanan kesehatan sangat berdampak terhadap seluruh upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Indikator Nasional Mutu (INM) merupakan standar yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas. Berdasarkan laporan INM Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2022 diketahui bahwa ratarata capaian INM Puskesmas masih fluktuatif dan belum konsistem melaporkan setiap bulannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Puskesmas Kemiri Muka dan Puskesmas Ratu Jaya tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian INM di Puskesmas Kemiri Muka dan Puskesmas Ratu Jaya pada tahun 2022 belum sepenuhnya sesuai dan menggambarkan kondisi sebenarnya yang ditinjau dari pendekatan sistem input, proses, dan output. Saran yang dapat diberikan yaitu mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana, melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan, menetapkan sanksi dan reward untuk hasil capaian INM, serta proaktif mempelajari pelaksanaan pengukuran dan pelaporan INM.
The quality of health service greatly impacts all health service efforts carried out by healthcare facilities. The National Quality Indicator (INM) is a standard used to evaluate the achievement of quality implementation in healthcare facilities, including public health centers (Puskesmas). Based on the INM Puskesmas report by the Depok City Health Office in 2022, it is known that the average achievement of INM Puskesmas is still fluctuating and has not been consistently reported every month. This study aims to analyze the achievement of the National Quality Indicators (INM) at Kemiri Muka and Ratu Jaya Public Health Centers in 2022. The research method used a qualitative approach. Methods of data collection included in-depth interviews, observations, and document review. The results indicate that the achievements of the INM at Kemiri Muka and Ratu Jaya Public Health Centers in 2022 were not fully appropriate and described accurately the actual conditions in terms of the input, process, and output system approach. Recommendations include proposing the procurement of facilities and infrastructure, monitoring and evaluating the planning of healthcare human resource needs, implementing sanctions and rewards for achieving the INM targets, and proactively learn the implementation of INM measurement and reporting processes.
S-11332
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Putri Ayu; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Ede Surya Darmawan, Bagus Chandra Kurniawan
Abstrak:
Read More
Data profil kesehatan pegawai tahun 2024 menunjukkan 55,65% pekerja mengalami berat badan berlebih, 9,54% berisiko sindrom metabolik, serta peningkatan prevalensi hipertensi. Sebagai tindak lanjut, perusahaan telah menjalankan program wellness, namun partisipasi pekerja masih rendah, hanya 7,1%, menunjukkan program belum berjalan optimal dan evaluasi menyeluruh belum dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program wellness pada pekerja PT. X tahun 2025 menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dengan metode kualitatif dan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen terhadap informan yang dipilih secara purposive dan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan, pada aspek context, tujuan program telah sesuai kebutuhan kesehatan pekerja namun belum dipahami merata. Aspek input menunjukkan keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan sarana prasarana, keterlambatan pembayaran vendor, serta belum adanya pedoman teknis khusus. Pada aspek process, program belum didukung needs assessment sistematis, komunikasi dan dukungan pimpinan terbatas, dan program belum menjadi indikator kinerja. Aspek product menunjukkan partisipasi dan konsistensi peserta rendah, meski ada dampak positif terhadap perilaku dan kesehatan fisik serta mental pekerja. Perusahaan disarankan melakukan survei kebutuhan, menyusun pedoman teknis, menyederhanakan program, mengoptimalkan komunikasi internal, memperkuat dukungan pimpinan, mengintegrasikan OKR, menyusun strategi fasilitas, dan menyampaikan evaluasi ke manajemen untuk meningkatkan partisipasi pekerja.Employee health profile in 2024 shows that 55.65% of workers are overweight, 9.54% are at risk of metabolic syndrome, and there is an increasing prevalence of hypertension. As a follow-up, the company has implemented a wellness program; however, employee participation remains low at only 7.1%, indicating that the program has not yet run optimally and a comprehensive evaluation has not been conducted. This study aims to evaluate the implementation of the wellness program for PT. X employees in 2025 using the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product) with a qualitative case study design. Data were collected through in-depth interviews and document reviews with informants selected via purposive and snowball sampling. Results show that, in the context aspect, the program’s objectives align with employees’ health needs but are not yet widely understood. The input aspect reveals limitations in human resources, uneven facilities, delayed vendor payments, and the absence of specific technical guidelines. In the process aspect, the program lacks a systematic needs assessment, leadership communication and support are limited, and the program is not yet linked to performance indicators. The product aspect shows low participation and consistency, although there are positive effects on employee behavior, physical health, and mental health. The company is advised to conduct a needs survey, prepare technical guidelines, simplify the program, optimize internal communication, strengthen leadership support, integrate OKRs, develop facility strategies, and report evaluations to management for program participation improvement.
S-12183
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Diva Trie Anggraini; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Puput Oktamianti, Rini Hastuti
Abstrak:
Read More
Indikator Nasional Mutu (INM) merupakan tolok ukur untuk menjamin mutu rumah sakit yang wajib dilakukan secara nasional, namun rata-rata capaian nasional tahun 2025 menunjukkan masih terdapat lima INM yang belum memenuhi target. Sebagai kota global dengan tuntutan mutu pelayanan kesehatan yang tinggi dan kepatuhan pelaporan INM yang baik, gambaran capaian INM rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan karakteristik strukturalnya belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan capaian INM rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta pada semester II tahun 2025 serta menganalisis hubungannya dengan kelas, jenis pelayanan, status kepemilikan, dan wilayah administrasi rumah sakit. Penelitian ini menggunakan data sekunder bersumber dari Aplikasi Mutu Fasyankes dengan desain studi cross-sectional. Sebanyak 132 rumah sakit ditetapkan sebagai sampel melalui total sampling dengan kriteria kelengkapan data ≥70% pada semester II tahun 2025. Analisis univariat untuk menggambarkan distribusi karakteristik rumah sakit dan capaian INM, serta analisis bivariat menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 13 INM, terdapat lima indikator masih menunjukkan proporsi rumah sakit dengan pemenuhan target yang lebih rendah dan menjadi prioritas perbaikan di Provinsi DKI Jakarta, yaitu kepatuhan penggunaan APD, kepatuhan identifikasi pasien, waktu tunggu rawat jalan, kepatuhan waktu visite dokter, dan kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh. Analisis bivariat menunjukkan kelas rumah sakit berhubungan bermakna dengan kepatuhan kebersihan tangan (p-value = 0,023) dan pelaporan hasil kritis laboratorium (p-value = 0,017). Status kepemilikan berhubungan bermakna dengan kepatuhan penggunaan APD (p-value = 0,044), kepatuhan identifikasi pasien (p-value = 0,013), dan kepatuhan waktu visite dokter (p-value = 0,003). Sementara itu, jenis pelayanan dan wilayah administrasi tidak menunjukkan hubungan yang bermakna dengan seluruh INM (p-value > 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa capaian INM rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor operasional i
Hospital National Quality Indicators (NQIs) are benchmarks for ensuring hospital quality that must be implemented nationally, however the national average achievement in 2025 shows that there are still five NQIs that have not met their targets. As a global city with high demands for quality healthcare services and good NQIs reporting compliance, the achievement of NQIs among hospitals in DKI Jakarta Province based on their structural characteristics is not yet known. This study aims to describe NQIs achievement among hospitals in DKI Jakarta Province in the second semester of 2025 and analyze its association with hospital class, type of service, ownership status, and administrative region. This study uses secondary data sourced from the Mutu Fasyankes Application with a cross-sectional study design. A total of 132 hospitals were determined as the sample through total sampling with a data completeness criterion of ≥ 70% in the second semester of 2025. Univariate analysis was used to describe the distribution of hospital characteristics and NQIs achievement, and bivariate analysis was conducted using the chi-square test. The results show that of the total 13 NQIs, five indicators still show a lower proportion of hospitals meeting their targets and are priority areas for improvement in DKI Jakarta Province, namely compliance with personal protective equipment, patient identification compliance, outpatient waiting time, physician visit time compliance, and compliance with fall risk prevention. Bivariate analysis shows that hospital class is significantly associated with hand hygiene compliance (p-value = 0,023) and reporting of critical laboratory result (p-value = 0,017). Ownership status is significantly associated with PPE use compliance (p-value = 0,044), patient identification compliance (p-value = 0,013), and physician visit time compliance (p-value = 0,003). Meanwhile, type of service and administrative region show no significant association with all NQIs (p-value > 0,05). These findings suggest that NQI achievement among hospitals in DKI Jakarta Province is potentially more influenced by specific internal operational factors at the hospital level than structural characteristics. The results are expected to serve as evaluation material for hospitals to strengthen internal governance, procedural oversight, and human resource management, as well as to be a consideration for policymakers in developing more targeted quality improvement strategies.nternal yang lebih spesifik di rumah sakit dibandingkan karakteristik struktural. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi rumah sakit untuk memperkuat tata kelola internal, pengawasan prosedural, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam menyusun strategi pembinaan mutu yang lebih terarah.
S-12341
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Galih Putri Y U; Pembimbing: Mieke Savitri; Penguji: Amila Megraini, Mira Fatmawati
S-5304
Depok : FKM-UI, 2008
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Muhammad Ishaq; Pembimbing: Mieke, Savitri; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Novita Tiurma
Abstrak:
Indonesia dalam hal pengendalian campak menargetkan untuk memasuki fase eliminasi campak pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran kinerja program pengendalian penyakit campak di Puskesmas Bojongsari dengan menggunakan metode Malcolm Baldrige pada tahun 2018. Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap 7 informan yang terlibat dalam pengendalian penyakit campak serta telaah dokumen. Hasil penelitian ini mendapatkan gambaran 7 kategori: kepemimpinan, strategi perencanaan, pelanggan, manajemen pengukuran, sumber daya manusia, operasional, dan hasil. Pada kategori kepemimpinan, visi dan nilai sudah dijalankan secara komunal melalu internalisasi kegiatan puskesmas, komunikasi sudah dilakukan dua arah, tata kelola organisasi dibangun melalui pohon komitmen, dan dukungan masyarakat diperoleh lewat kerja sama lintas sektor. Pada kategori strategi perencanaan, perencanaan dirumuskan berdasarkan PKP, renstra, dan hasil analisis kebutuhan yang outuputnya berupa RUK dan RPK. Pada kategori pelanggan, media untuk mengetahui kepuasan, ketidakpuasan, keluhan, saran, dan harapan didapatkan melalui sistem kancing, kotak saran, survei indeks kepuasan masyarakat, dan facebook. Pada kategori manajemen pengukuran, analisis, dan pengetahuan, sistem pencatatan dan pelaporan program surveilans campak dilakukan dengan melaporkan W2 secara mingguan ke Dinkes Jabar dan melaporkan C1 secara bulanan ke Dinkes Depok. Sistem pencatatan dan pelaporan program imunisasi campak dengan merekap kegiatan imunisasi rutin lalu melaporkan laporan secara bulanan ke Dinkes Depok. Pada kategori SDM, peningkatan kapasitas dan kapabilitas melalui pelatihan pada program imunisasi. Lingkungan kerja yang mendorong produktivitas dibangun melalui pemahaman, dukungan dari atasan, dan rasa kekeluargaan. Pada kategori operasional, sudah ada RPK tahunan dan bulanan program surveilans dan program imunisasi campak yang menjadi acuan operasional pelaksanaan program. pada kategori hasil, cakupan imunisasi campak meningkat pada tahun 2018 menjadi 92.1% dan kasus campak menurun menjadi 54 kasus. Kesimpulannya untuk mencapai target cakupan imunisasi 95%, perlu ada perbaikan di dua kategori triad hasil, yaitu kategori sumber daya manusia dan kategori operasional.
Read More
S-10143
Depok : FKM-UI, 2019
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Refni Dumesty; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Vetty Yulianty Permanasari, Basalama Fatum, Sri Anggraini
Abstrak:
Read More
Latar Belakang : jumlah cakupan skrining kanker serviks merupakan indikator terhadap keberhasilan program skrining kanker serviks di Puskesmas sebagai bentuk dari implementasi kebijakan pengendalian kanker serviks. Peningkatan jumlah cakupan yang cukup tinggi pada program skrining Pilot Project Bulan Cegah Kanker Serviks dan penurunan jumlah cakupan skrining pasca Pilot Project menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan cakupan tersebut. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pelaksanaan program rutin skrining kanker serviks dengan program skrining Pilot Project Bucekas yang diidentifikasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu Kondisi Lingkungan, Hubungan Antar Organisasi, Sumber Daya Organisasi, dan Karakteristik Kapabilitas Instansi serta upaya terhadap program keberlangsungan (sustainability). Metode : penelitian kualitatif dengan disain retrospektif kebijakan terhadap 6 informan kunci. Hasil : terdapat perbedaan di dalam implementasi kebijakan program skrining rutin kanker serviks dengan program Pilot Project Bucekas dilihat dari keempat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengendalian kanker serviks di Sudinkes Jaksel. Kesimpulan : penguatan terhadap komitmen birokrasi, peran stakeholder, kerjasama lintas program dan sektoral, fungsi manajemen, promosi kesehatan, jejaring dan ketersediaan dana menjadikan Pilot Project Bucekas lebih berhasil dibandingkan dengan program skrining rutin dalam meningkatkan cakupan skrining kanker serviks dan belum adanya program sustainability yang matang terhadap program skrining rutin kanker serviks. Pembelajaran dari program Pilot Project Bucekas dapat menjadi landasan kebijakan yang akan diambil oleh policy maker di Sudinkes Jakarta Selatan dan Dinkes Propinsi DKI Jakarta. Kata kunci : skrining kanker serviks, metoda IVA, preventif, kebijakan
Background : The number of cervical cancer screening coverage is an indicator of the success of cervical cancer screening program in the Community Health Center as a form of cervical cancer control policy implementation. Increasing the amount of coverage is high enough in screening programs “Pilot Project Prevent Cervical Cancer Month” ( Bucekas) and decrease the amount of coverage after Universitas Indonesia the Pilot Project showed that factors influencing the decline in coverage. Purpose : this study aimed to compare the implementation of routine cervical cancer screening program with a screening program identified Bucekas Pilot Project of the factors that influence the implementation of the policy are environment conditions, the Inter-Organization Relationship, Organizational Resources and Capabilities Agency Characteristics and efforts toward program sustainability. Methods : qualitative research design with retrospective policy to 6 key informants. Results: there are differences in policy implementation routine cervical cancer screening program with Pilot Project Bucekas program views of the four factors that influence the implementation of cervical cancer control policy at South Jakarta Health Office. Conclusions : The strengthening of the commitment of the bureaucracy, the role of stakeholders, cooperation and cross-sectoral program, the function of management, health promotion, networking and the availability of funds makes the Pilot Project Bucekas more successful than the routine screening program in improving the coverage of cervical cancer screening and the absence of a mature sustainability programs against routine screening program for cervical cancer. Learning from the Pilot Project Bucekas program can be the base policy to be taken by policy makers in South Jakarta Sudinkes and health office of DKI Jakarta. Keywords : cervical cancer screening, VIA methode, policy
T-3567
Depok : FKM-UI, 2012
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉