Latar Belakang: Penyakit jantung koroner, khususnya Infark Miokard Akut dengan Elevasi Segmen ST (IMA-EST), merupakan kegawatdaruratan kardiovaskular yang membutuhkan terapi reperfusi cepat melalui Intervensi Koroner Perkutan Primer (IKPP). Keberhasilan IKPP sangat ditentukan oleh pencapaian door to balloon time (DTB) ≤90 menit. Namun, implementasi pelayanan IKPP di RSUD Jayapura masih menunjukkan keterlambatan yang bermakna dan belum pernah dievaluasi secara komprehensif dari aspek manajemen pelayanan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi pelayanan IKPP pada pasien IMA-EST di RSUD Jayapura, mengidentifikasi titik kendala utama (bottleneck), menganalisis akar penyebab keterlambatan dengan pendekatan Theory of Constraints (TOC) dan Diagram Ishikawa, serta merumuskan rekomendasi strategis perbaikan pelayanan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data sekunder diperoleh dari buku registrasi cathlab terhadap 125 kasus IMA-EST periode Januari 2024 hingga April 2026, sedangkan data primer diperoleh melalui observasi partisipatif, Focus Group Discussion (FGD), dan Consensus Decision Making Group (CDMG) pada tiga kasus terpilih. Analisis dilakukan secara deskriptif, menggunakan TOC untuk identifikasi kendala utama dan Diagram Ishikawa untuk analisis akar masalah.  Hasil: Hasil penelitian menunjukkan rata-rata DTB tahun 2024, 2025, dan 2026 berturut-turut sebesar 553,6 menit, 2663,9 menit, dan 1656 menit, jauh melebihi standar. Pada observasi tiga kasus, ditemukan rentang DTB antara 694–2207 menit. Analisis TOC mengidentifikasi bottleneck utama berada pada fase persiapan tindakan menuju cathlab, terutama terkait keterbatasan kapasitas cathlab dan kesiapsiagaan tim di luar jam kerja. Analisis Ishikawa menunjukkan faktor dominan berasal dari aspek Man dan Method, berupa keterbatasan SDM, sistem aktivasi manual, dan belum adanya sistem siaga 24/7. Kesimpulan: Pelayanan IKPP di RSUD Jayapura belum optimal dalam mencapai target DTB akibat kendala sistemik dan multifaktorial. Perbaikan harus difokuskan pada penguatan kapasitas cathlab, peningkatan jumlah dan kesiapan SDM, penyempurnaan sistem aktivasi IMA-EST, serta monitoring DTB secara berkelanjutan.

Background: Coronary artery disease, particularly ST-segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI), is a cardiovascular emergency requiring rapid reperfusion therapy through Primary Percutaneous Coronary Intervention (PPCI). The success of PPCI is highly dependent on achieving a door to balloon time (DTB) of ≤90 minutes. However, PPCI service implementation at Jayapura Regional Hospital has shown significant delays and has never been comprehensively evaluated from a healthcare management perspective. Objective: This study aimed to evaluate the implementation of PPCI services for STEMI patients at Jayapura Regional Hospital, identify the main bottlenecks, analyze the root causes of delays using the Theory of Constraints (TOC) and Ishikawa Diagram, and formulate strategic recommendations for service improvement. Methods: This study employed a qualitative case study design. Secondary data were obtained from the cathlab registry involving 125 STEMI cases from January 2024 to April 2026. Primary data were collected through participatory observation, Focus Group Discussion (FGD), and Consensus Decision Making Group (CDMG) involving three selected cases. Data were analyzed descriptively using TOC to identify the main constraints and Ishikawa Diagram to explore root causes. Result: The results showed that the average DTB in 2024, 2025, and 2026 were 553.6 minutes, 2663.9 minutes, and 1656 minutes, respectively, all far exceeding the recommended standard. In the three directly observed cases, DTB ranged from 694 to 2207 minutes. TOC analysis identified the main bottleneck at the transition phase from preparation to cathlab intervention, primarily related to limited cathlab capacity and team readiness outside regular working hours. Ishikawa analysis revealed that the dominant contributing factors were Man and Method, including limited trained personnel, sequential manual activation systems, and the absence of a 24/7 standby system. Conclusion: PPCI services at Jayapura Regional Hospital have not yet achieved optimal DTB performance due to systemic and multifactorial constraints. Improvement efforts should focus on strengthening cathlab capacity, increasing workforce availability and readiness, optimizing STEMI activation systems, and implementing continuous DTB monitoring.

Latar belakang: Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat bersifat kronis yang dapat menyebabkan defisit fungsional pasien sehingga mempengaruhi kualitas hidup serta memerlukan biaya perawatan jangka panjang yang besar bila tidak dilakukan pentalaksanaan secara komprehensif. Penatalaksanaan psikofarmakologi memiliki keterbatasan terhadap pemulihan fungsi pasien sehingga dibutuhkan intervensi rehabilitasi psikososial untuk mengoptimalkan fungsi dan kualitas hidup pasien. Hal tersebut akan berdampak pada efisiensi beban biaya pasien skizofrenia dalam jangka panjang yang bisa dioptimalkan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis luaran klinis dan biaya pada penambahan rehabilitasi psikososial. Metode: Penelitian ini merupakan studi retrospektif yang mengukur efektivitas luara klinis dan kualitas hidup serta biaya pada pasien skizofrenia dengan penambahan rehabilitasi psikososial dibandingkan pasien skizofrenia dengan intervensi psikofarmakologi saja. Luaran klinis yang diukur berupa tingkat pemulihan berdasarkan nilais GAF dan kualitas hidup pasien berdasarkan kuesioner SQLS. Biaya dihitung selama satu tahun perawatan mencakup biaya obat, rehabilitasi, tindakan dan administrasi. Hasil: Pasien skizofrenia yang mendapatkan penambahan intervensi rehabilitasi psikososial sebanyak 81% memiliki nilai GAF > 70, lebih tinggi dibandingkan pasien skizofrenia dengan intervensi psikofarmakologi yang hanya 33,3%. Demikian pula, proporsi pasien dengan kualitas hidup yang baik sebanyak 85,7% sedangkan pasien skizofrenia dengan intervensi psikofarmakologi sebanyak 43,3%. Total biaya rata-rata per pasien pada pasien dengan penambahan rehabilitasi psikososial lebih tinggi dibandingkan dengan intervensi psikofarmakologi. Nilai ICER untuk setiap peningkatan GAF > 70 adalah Rp 70.023,96 dan nilai ICER untuk setiap 1% peningkatan kualitas hidup baik adalah Rp 78.777,00. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penambahan rehabilitasi psikososial pada skizofrenia cukup efisien jika dikaitkan dengan luaran klinis. Kesimpulan: Penambahan intervensi rehabilitasi psikososial pada pasien skizofrenia di RSJ dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor memiliki luaran klinis yang lebih baik dan efisien secara biaya jika dikaitkan dengan luaran klinis tersebut. 

Background: Schizophrenia is a chronic, severe mental illness that causes significant functional deficits, affecting quality of life and necessitating substantial long-term care costs if not managed comprehensively. Psychopharmacological treatment alone has limitations in restoring patient functioning, thereby requiring psychosocial rehabilitation interventions to optimize patient function and quality of life. This optimization is anticipated to lead to improved cost-efficiency for schizophrenia patients in the long term. Objective: This study aimed to analyze the clinical outcomes and costs with the addition of psychosocial rehabilitation in schizophrenia patients. Methods: This retrospective study measured the effectiveness of clinical outcomes and quality of life, as well as costs, in schizophrenia patients receiving psychosocial rehabilitation in addition to psychopharmacological intervention, compared to those receiving psychopharmacological intervention. Clinical outcomes were assessed based on GAF scores and patient quality of life using the SQLS questionnaire. Costs were calculated over one year of treatment, encompassing expenses for medication, rehabilitation, medical procedures, and administration. Results: Among schizophrenia patients, 81% who received additional psychosocial rehabilitation achieved a GAF score > 70, which was significantly higher compared to only 33.3% of patients who received psychopharmacological intervention alone. Similarly, the proportion of patients with good quality of life was 85.7% in the psychosocial rehabilitation group, versus 43.3% in the psychopharmacology-only group. The average total cost per patient was higher in the group with additional psychosocial rehabilitation compared to the psychopharmacology-only group. The Incremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER) for every 1% increase in GAF > 70 was Rp 70,023.96, and for every 1% increase in good quality of life was Rp 78,777.00. These values indicate that the addition of psychosocial rehabilitation in schizophrenia is highly cost-efficient when linked to clinical outcomes. Conclusion: The addition of psychosocial rehabilitation interventions for schizophrenia patients at RSJ dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor results in better clinical outcomes and is cost-efficient when considering these outcomes.

Dalam menghadapi era global, rumah sakit di Indonesia menghadapi tantangan untuk bersaing dengan rumah sakit lain, antara lain persaingan dalam menjaga dan meningkatkan mutu pelayanannya. Untuk mengevaluasi kualitas pelayanan, diperlukan adanya indikator yang dapat dikelompokkan kedalam indikator klinis dan indikator organisasi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Untuk pengumpulan data, khususnya yang berhubungan dengan indikator klinis dan indikator organisasi, menggunakan instrumen penelitian, wawancara dengan pihak yang terkait di RSUD, dan melakukan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator klinis dan indikator organisasi yang dapat dipakai untuk mengevaluasi kualitas pelayanan RSUD. Dari wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Direktur, Kepala Tata Usaha, Kepala Subbag Kesekretariatan, Kepala Subbag Keuangan, Komite medik, Kepala Rung Rawat Inap Kebidanan dan Anak/Perinatologi, didapatkan unsur-unsur yang dapat dikelompokkan kedalam indikator klinis dan indikator organisasi. Dari hasil penelitian diperoleh indikator klinis yang dapat dipergunakan pada kelompok pelayanan ibu melahirkan dan bayi neonatal (AKIP, AKIE, AK3 baru lahir dengan BB<=2000 gram), dan indikator organisasi yang dapat dipergunakan untuk mengukur produktivitas RSUD (BOR, kunjungan optimal pasien), efisiensi dengan mengadakan pengukuran terhadap ALOS, mutu layanan dengan pengamatan terhadap pengelolaan keluhan/kepuasan pasien RSUD dan NDR. Kesimpulannya, dengan adanya indikator klinis dan indikator organisasi, dapat dipakai untuk mengevaluasi kualitas pelayanan RSUD sebagai upaya koreksi dan peningkatan kualitas pelayanan RSUD di Propinsi Sumatera Barat. Daftar Pustaka : 31 buku (1986-2001)

Evaluating of the General District Hospital's Service Quality in West Sumatera Province In facing the globalization era, hospitals in Indonesia are facing challenges in competing with other hospitals, such as competition in maintaining and improving the service quality. To evaluate the service quality, clinical and organization indicators are needed. This research is using qualitative and exploration approaches. To collect the data, specifically which refers to clinical and organization indicators, the writer uses research instrument, interview the resource persons of the General District Hospital, and applies documentation studies. The purpose of this research is to analyze clinical and organization indicators that can be used to evaluate the service quality of General District Hospital. The writer is able to get some elements that can be put in clinical and organization indicator from the interviews with the management of the hospital; they are the Director, Head of Administration, Head Department of Secretarial, Head Department of Finance, Medical committee, and chief of Perinatology word. From the result of the research, the writer is able to get clinical indicator that can be used in the group of giving birth mother and neonatal baby services (AKIP, ANTE, AKB newborn BB <= 2000 gram), and organization indicator that can be used to measure the productivity of General District Hospital (BOR, patients optimum Visits), efficiency by measuring ALOS, service quality by observing the management of the hospital patients complaints/satisfaction and NDR. The conclusion is, if there are clinical and organization indicators, they can be used to evaluate the service quality of general District Hospital as a correction and an improvement of the General District Hospital in West Sumatera Province. Reference: 31 (1986 - 2001)

Latar Belakang: Pengadaan alat medis di rumah sakit merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pengadaan, efisiensi keuangan dan kebutuhan akan manajemen teknologi medis yang efektif. RSUD Oto Iskandar Di Nata mendapat tantangan efisiensi pengadaan alat medis dikarenakan rekam jejak investasi alat medis yang tidak efektif dan efisien selama 5 tahun terakhir ditambah keterbatasan anggaran akibat penurunan dana Transfer Ke Daerah.  Terbitnya kebijakan transformasi rumah sakit berbasis kompetensi yang dititikberatkan kepada ketersediaan alat kesehatan melatar belakangi perlunya mengevaluasi alur pengadaan alat medis yang berjalan saat ini dan merumuskan model transformasi sistem pengadaan alat medis di RSUD Oto Iskandar Di Nata melalui penerapan kerangka kerja Value-Based Procurement (VBP) yang diharapkan dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan pengadaan sehingga mendukung efisiensi penggunaan sumber daya rumah sakit.. Metode: Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode pengambilan data dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengambilan data utama. 14 orang informan dipilih dengan metode purposive sampling yang berasal dari tim manajemen, tim pengadaan dan pengguna. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2026 di RSUD Oto Iskandar Di Nata Kabupaten Bandung. Data yang didapatkan dianalisis dengan metode analisis tematik guna mengidentifikasi pola nilai pengadaan Hasil: Hasil penelitian menemukan bahwa pengadaan alat medis modal belum optimal. RS masih menggunakan prinsip pengadaan tradisional yang mengedepankan harga penawaran terendah. Identifikasi pengadaan berbasis nilai menemukan bahwa selain harga penawaran terendah ada aspek lain yang yang belum terformularisasikan ke dalam instrumen penilaian pengadaan. Pada aspek nilai harga, alat dipilih berdasarkan nilai pembelian yang ditawarkan dan harga pemeliharaan pasca pembelian. Pada aspek kualitas, alat dipilih berdasarkan nilai keramahan terhadap pengguna serta tingkat keterjagaan mutu serta inovasi alat. Pada aspek dampak, alat diharapkan menimbulkan peningkatan mutu layanan, penjagaan finansial dan peningkatan daya saing rumah sakit. Kesimpulan: Pengadaan alat medis modal di RSUD Oto Iskandar Di Nata belum berjalan dengan optimal. Tidak adanya regulasi internal terkait pengadaan membuat tidak terstandarisasinya proses pengadaan. Dalam upaya optimalisasi pengadaan dengan penerapan Value-Based Procurement (VBP), matriks penilaian pengambilan keputusan pengadaan dibuat dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kualitas, manfaat klinis, efisiensi biaya, keberlanjutan operasional, dan dampak terhadap rumah sakit, alih-alih hanya berpatokan pada harga beli termurah

Background: Medical device procurement in hospitals is a complex process influenced by various factors, including procurement policies, financial efficiency, and the need for effective medical technology management. RSUD Oto Iskandar Di Nata faces challenges in achieving procurement efficiency due to a history of ineffective and inefficient medical device investments over the past five years, compounded by budget constraints resulting from reductions in intergovernmental transfer funds. Furthermore, the implementation of hospital transformation policies based on service competencies, which emphasize the availability of medical devices and equipment, has underscored the need to evaluate the existing procurement process and formulate a transformative medical device procurement model at RSUD Oto Iskandar Di Nata. This transformation is proposed through the adoption of a Value-Based Procurement (VBP) framework, which is expected to optimize procurement decision-making processes and enhance the efficient utilization of hospital resources. Methods: This study employed a qualitative research design, with in-depth interviews serving as the primary data collection method. Fourteen informants were selected using purposive sampling and consisted of members of the management team, procurement team, and end users. The study was conducted between March and May 2026 at RSUD Oto Iskandar Di Nata, Bandung Regency, Indonesia. The collected data were analyzed using thematic analysis to identify procurement value patterns Results: The findings revealed that the current capital medical device procurement process has not been optimized. The hospital continues to rely on a traditional procurement approach that prioritizes the lowest bid price. The assessment of value-based procurement identified additional dimensions beyond the lowest acquisition cost that have not yet been formally incorporated into the procurement evaluation framework. Regarding the cost dimension, procurement decisions are influenced by both the purchase price and post-purchase maintenance costs. In terms of quality, devices are selected based on user-friendliness, quality assurance, and technological innovation. Concerning impact, medical devices are expected to contribute to improvements in service quality, financial sustainability, and the hospital’s competitive advantage. Conclusion: Capital medical device procurement at RSUD Oto Iskandar Di Nata has not been functioning optimally. The absence of internal regulations governing procurement has resulted in a lack of standardization in the procurement process. In an effort to optimize procurement through the application of Value-Based Procurement (VBP), a procurement decision-making assessment matrix was developed that considers the balance between quality, clinical benefit, cost efficiency, operational sustainability, and impact on the hospital, rather than relying solely on the lowest purchase price.

Peningkatan efisiensi pemeriksaan hematologi bagi pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD) memiliki peran krusial dalam mendukung diagnosis cepat dan penanganan pasien yang optimal di rumah sakit. Salah satu aspek kunci dalam peningkatan efisiensi ini adalah perbaikan Turnaround Time (TAT), yang hingga kini masih menjadi tantangan di banyak fasilitas kesehatan. Metodologi Lean Six Sigma (LSS) telah terbukti efektif dalam mencapai perbaikan TAT, termasuk pada pemeriksaan hematologi di IGD. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi guna mengurangi TAT pemeriksaan hematologi pada pasien IGD di Rumah Sakit Tipe C, menggunakan pendekatan Lean Six Sigma. Metode penelitian yang digunakan melibatkan seluruh fase DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Hasil penelitian secara signifikan menunjukkan bahwa rata-rata TAT pemeriksaan hematologi dapat dikurangi sebesar 55% dan penurunan aktivitas Non-Value Added (NVA) mencapai 61%. Pencapaian ini dilakukan melalui serangkaian intervensi yang berfokus pada eliminasi waste dan pengurangan variabilitas dalam proses.

Improved efficiency in hematology testing for Emergency Department (ED) patients plays a crucial role in supporting rapid diagnosis and optimal patient management in hospitals. A key aspect of this efficiency improvement is the reduction of Turnaround Time (TAT), which remains a challenge in many healthcare facilities. The Lean Six Sigma (LSS) methodology has proven effective in achieving TAT improvements, including for hematology testing in the ED. This study specifically aimed to identify and implement strategies to reduce hematology TAT for ED patients in a Type C Hospital using a Lean Six Sigma approach. The research methodology involved all phases of DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). The findings significantly indicate that the average hematology TAT can be reduced by 55%, with a 61% decrease in Non-Value Added (NVA) activities. This achievement was realized through a series of interventions focused on eliminating waste and reducing process variability.