Search Results - Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Jenis Koleksi

Ditemukan 33744 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV

Transformasi Governance Kesehatan Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan : Analisis Pergeseran Kewenangan Negara dan Organisasi Profesi

Anggitaningtyas Dzaky Salsabila; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Asnawi Abdullah, Adang Bachtiar

Abstrak:

Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memicu transformasi fundamental dalam tata kelola (governance) pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan di Indonesia. Regulasi ini menandai pergeseran paradigma dari model self-regulation yang didominasi oleh otonomi profesi menuju state regulatory governance yang terpusat pada otoritas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan tata kelola kewenangan regulatif, rekonfigurasi relasi kelembagaan antara Kementerian Kesehatan RI, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), Kolegium, dan Organisasi Profesi (IDI, IBI, dan PPNI), serta implikasinya terhadap kepastian hukum, akuntabilitas negara, dan perlindungan publik. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang memadukan analisis normatif (law in books) dan empiris (law in action). Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi studi dokumen dan wawancara mendalam dengan informan kunci di tingkat pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah mengatribusi kembali kewenangan strategis, mengintegrasikan Kolegium ke dalam struktur KKI, serta menghapus instrumen rekomendasi Organisasi Profesi (OP) dalam pengurusan izin praktik. Reformasi ini terbukti berhasil menyederhanakan birokrasi perizinan dan mempertegas kepastian hukum secara administratif. Namun pada tataran operasional, sentralisasi ini memicu beban kapasitas (overload capacity) di tingkat pusat dan melahirkan "area abu-abu" (governance grey areas) berupa dualisme Kolegium sebagai bentuk resistensi pasif. Direduksinya peran OP di tingkat daerah melumpuhkan sistem peringatan dini (early warning system) melalui pengawasan antarsejawat (micro-surveillance), yang berisiko menciptakan perlindungan yang kurang efektif (pseudo-protection) bagi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model state regulatory governance yang terlampau sentralistis kurang adaptif dalam menyangga kompleksitas ekosistem kesehatan. Oleh karena itu, direkomendasikan transisi lanjutan menuju Collaborative Regulated Governance, yakni tata kelola yang menyinergikan ketegasan otoritas hukum negara dalam administrasi publik dengan pendelegasian wewenang pengawasan teknis lapangan kepada Organisasi Profesi guna menjamin keselamatan pasien yang optimal.

The enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health has triggered a fundamental transformation in the governance of the development and supervision of health workers in Indonesia. This regulation marks a paradigm shift from a self-regulation model dominated by professional autonomy towards a state regulatory governance model centralized under state authority. This study aims to analyze the changes in regulatory authority governance, the institutional reconfiguration among the Ministry of Health, the Indonesian Health Council (KKI), Collegiums, and Professional Organizations (IDI, IBI, and PPNI), as well as their implications for legal certainty, state accountability, and public protection. This qualitative research employs a socio-legal approach combining normative (law in books) and empirical (law in action) analyses. Data collection was conducted through document studies and in-depth interviews with key informants at the central level. The results indicate that the state has reclaimed strategic authority, integrated Collegiums into the KKI structure, and eliminated the recommendatory instrument of Professional Organizations (OP) in processing practice licenses. This reform has proven successful in simplifying administrative bureaucracy and affirming formal legal certainty. However, at the operational level, this centralization has triggered overload capacity at the center and created governance grey areas, such as the dualism of Collegiums as a form of passive resistance. The reduction of OP's role at the regional level disables the early warning system via peer monitoring (micro-surveillance), which risks creating pseudo-protection for the public. This study concludes that an overly centralized state regulatory governance model is less adaptive in sustaining the complexity of the health ecosystem. Therefore, a further transition towards Collaborative Regulated Governance is recommended a model that synergizes the assertive authority of state law in public administration with the delegation of field technical supervision to Professional Organizations to ensure optimal patient safety.

T-7712

Depok : FKM-UI, 2026

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Kesesuaian Penerapan Kebijakan Pembuatan Surat Izin Praktik Dokter Spesialis di DKI Jakarta Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Misas Muchlas Hamid; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Aliyah Cendanasari, Yenny Sulistyowati

Abstrak:

Penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) bagi dokter spesialis merupakan aspek krusial dalam menjamin legalitas dan mutu pelayanan kesehatan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan signifikan terhadap kebijakan perizinan, salah satunya adalah penghapusan kewajiban memperoleh rekomendasi dari organisasi profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan kebijakan pembuatan SIP dokter spesialis di DKI Jakarta dengan peraturan terbaru tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif komparatif melalui wawancara mendalam terhadap informan dari DPR RI, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, rumah sakit, dan dokter spesialis di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dengan pelaksanaan di lapangan, terutama dalam aspek komunikasi kebijakan, keterbatasan pemahaman dari sumber daya manusia dan teknologi informasi. Selain itu, masih terjadi kebingungan terkait perubahan regulasi dan lemahnya sosialisasi kepada tenaga medis. Dari sisi output, implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif dalam memastikan percepatan dan efisiensi layanan perizinan, meskipun proses digitalisasi telah mulai diterapkan. Kesimpulannya, penerapan kebijakan pembuatan SIP dokter spesialis di DKI Jakarta pasca terbitnya UU No. 17 Tahun 2023 masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan regulasi dan membutuhkan perbaikan dari aspek struktur birokrasi, dukungan teknologi, dan peningkatan koordinasi lintas sektor.

The issuance of a Practice License (SIP) for medical specialists is a crucial aspect in ensuring the legality and quality of healthcare services. The enactment of Law Number 17 of 2023 on Health has brought significant changes to licensing policies, one of which is the elimination of the requirement to obtain recommendations from professional organizations. This study aims to analyze the conformity of the implementation of SIP issuance policy for medical specialists in DKI Jakarta with the new regulation. The study uses a qualitative approach with a comparative descriptive study design through in-depth interviews with informants from the House of Representatives (DPR RI), the Health Office, One-Stop Integrated Service (DPMPTSP), hospitals, and medical specialists in Jakarta. The results show that discrepancies still exist between the norms, standards, procedures, and criteria (NSPK) and their implementation in the field, particularly in aspects of policy communication, limited understanding among human resources, and inadequate information technology systems. Furthermore, confusion persists regarding regulatory changes and weak socialization efforts toward medical personnel. From the output perspective, policy implementation has not yet been fully effective in ensuring the acceleration and efficiency of licensing services, even though digitalization processes have begun to be adopted. In conclusion, the implementation of the SIP issuance policy for medical specialists in DKI Jakarta following the enactment of Law No. 17 of 2023 has not yet fully aligned with regulatory expectations and requires improvements in bureaucratic structure, technological support, and enhanced inter-sectoral coordination.

T-7355

Depok : FKM UI, 2025

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Menilai pengaruh Undang-Undang Pengendalian Obat dan Zat Terkait terhadap penggunaan obat tradisional dan hasil kesehatan ibu di Binga, Zimbabwe.

Joyce Mangoma; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Helen Andriani, Apt Riswandy Wasir, S Farm,MPH, PhD

Abstrak:

Latar belakang Penggunaan obat tradisional (TM) tersebar luas secara global, sehingga menimbulkan tantangan regulasi Afrika memiliki sejarah yang kaya akan TM, yang penting untuk perawatan kesehatan. Di Binga, Zimbabwe, TM merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya. Konteks geografis dan ekonomi Binga mempengaruhi praktik TM. Undang-Undang Pengendalian Obat dan Zat Terkait (MASCA) berdampak pada kesehatan ibu, selaras dengan SDGs 3 dan 5. Studi ini menilai dampak MASCA terhadap penggunaan obat-obatan terlarang dan hasil kesehatan ibu di Binga, menawarkan wawasan tentang kerangka peraturan dan praktik kesehatan berkelanjutan. Objektif Studi ini menilai dampak Undang-Undang Pengendalian Obat dan Zat Terkait (MASCA) terhadap penggunaan obat tradisional dan hasil kesehatan ibu di Binga, Zimbabwe. Secara khusus, makalah ini mengkaji aksesibilitas, persepsi, proses pengambilan keputusan, dan pengaruh sosial budaya terkait pengobatan tradisional berdasarkan peraturan MASCA, mengevaluasi hasil kesehatan ibu termasuk komplikasi kehamilan, kematian ibu, dan hasil kelahiran. Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, termasuk wawancara, tinjauan dokumen, dan observasi etnografi, untuk menilai dampak MASCA terhadap penggunaan obat tradisional dan hasil kesehatan ibu di Binga, Zimbabwe. Pengambilan sampel yang bertujuan dan bersifat bola salju akan memastikan keterwakilan peserta yang beragam. Data akan dianalisis menggunakan analisis tematik untuk memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Hasil Studi ini mengeksplorasi dampak MASCA terhadap layanan kesehatan ibu tradisional di Binga. Temuan utama mencakup peningkatan keamanan dan kualitas namun berkurangnya ketersediaan dan keterjangkauan penyembuh karena peraturan. Persepsi yang beragam dari para praktisi mempengaruhi aksesibilitas layanan. Wanita hamil menunjukkan pandangan yang beragam, menyeimbangkan keamanan dan pembatasan. Faktor budaya, ekonomi, dan peraturan mempengaruhi keputusan antara layanan kesehatan tradisional dan modern. MASCA bertujuan untuk meningkatkan hasil namun menimbulkan tantangan dalam aksesibilitas dan penerimaan budaya. Pengamatan etnografis menyoroti interaksi yang kompleks antara praktik tradisional, kesehatan ibu, dan persepsi masyarakat. Kesimpulan Studi ini menyoroti tingginya angka kematian ibu di Distrik Binga, yang diperburuk oleh dampak buruk Penggunaan obat tradisional dan kesenjangan kesehatan lokal, meskipun terjadi penurunan secara nasional. Laporan ini merekomendasikan pendekatan yang seimbang yang mencakup dukungan keuangan dan untuk dukun, peraturan yang peka terhadap budaya, dan model layanan kesehatan yang terintegrasi. Strategi-strategi ini bertujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan ibu dan menyelaraskan dengan target SDG 3.1. Mengintegrasikan praktik tradisional dengan layanan kesehatan modern, pemantauan berkelanjutan, dan membina kolaborasi dapat memastikan perawatan ibu yang aman, efektif, dan menghormati budaya. Kata Kunci: Obat tradisional, Medicines and Allied Substances Control Act (MASCA), Hasil kesehatan ibu, Aksesibilitas, Kerangka peraturan

Background Traditional medicine (TM) use is widespread globally, posing regulatory challenges. Africa has a rich history of TM, essential for healthcare. In Binga, Zimbabwe, TM is integral to social and cultural life. Binga's geographical and economic context influences TM practices. The Medicines and Allied Substances Control Act (MASCA) impacts maternal health, aligning with SDGs 3 and 5. This study assesses MASCA's effects on TM use and maternal health outcomes in Binga, offering insights into regulatory frameworks and sustainable health practices. Objective This study assesses the impact of the Medicines and Allied Substances Control Act (MASCA) on traditional medicine usage and maternal health outcomes in Binga, Zimbabwe. Specifically, it examines accessibility, perceptions, decision-making processes, and socio-cultural influences related to traditional medicine under MASCA regulations, evaluating maternal health outcomes including pregnancy complications, maternal mortality, and birth outcomes. Method This study uses qualitative- descriptive method, including interviews, document reviews, and ethnographic observations, to assess the impact of MASCA on traditional medicine usage and maternal health outcomes in Binga, Zimbabwe. Purposeful and snowball sampling will ensure diverse participant representation. Data will be analysed using thematic analysis to inform evidence-based policy recommendations. Results The study explores MASCA's impact on traditional maternal healthcare in Binga. Key findings include improved safety and quality but reduced healer availability and affordability due to regulations. Practitioners' mixed perceptions affect service accessibility. Pregnant women show diverse views, balancing safety and restrictions. Cultural, economic, and regulatory factors influence decisions between traditional and modern healthcare. MASCA aims to enhance outcomes but poses challenges in accessibility and cultural acceptance. Ethnographic observations highlight the complex interplay of traditional practices, maternal health, and community perceptions. Conclusion The study highlights the high maternal mortality ratio in Binga District, exacerbated by the adverse impact of traditional medicine use and localized health disparities, despite national declines. It recommends a balanced approach that includes financial and educational support for traditional healers, culturally sensitive regulations, and integrated healthcare models. These strategies aim to improve maternal health outcomes and align with SDG 3.1 targets. Integrating traditional practices with modern healthcare, continuous monitoring, and fostering collaboration can ensure safe, effective, and culturally respectful maternal care. Keywords: Traditional medicine, Medicines and Allied Substances Control Act (MASCA),Maternal health outcomes, Accessibility ,Regulatory frameworks

T-7026

Depok : FKM UI, 2024

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis implementasi pembaruan izin industri obat tradisional berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 006 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional di propinsi DKI Jakarta 2015

Emma Rahmadhanti; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Suprijanto Rijadi, Nur Ratih Purnama, Cici Sri Suningsih

Abstrak: Pembaharuan izin harus dilakukan oleh industri obat tradisional paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan (23 Februari 2012) sesuai dengan Permenkes Nomor 006 tahun 2012. Capaian pembaharuan izin IOT di Propinsi DKI Jakarta hingga Maret 2015 belum optimal yaitu sebesar 36,36%. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi pembaharuan izin IOT di Propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam dari 4 (empat) IOT pada bulan April-Juni 2015. Hasil penelitian menunjukkan tujuan kebijakan telah dipahami oleh pelaksana sehingga memiliki tingkat kepatuhan cukup baik. Kendala yang dihadapi dalam CPOTB terkait sumber daya finansial, karena membutuhkan investasi yang cukup besar untuk pemenuhannya. Penetapan klaster terhadap kemampuan pemenuhan CPOTB bagi IOT yang terdaftar serta pendampingan dalam memenuhi seluruh persyaratan diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan pembaharuan izin IOT. Kata kunci : implementasi, industri obat tradisional, pembaharuan izin

T-4544

Depok : FKM-UI, 2015

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat

Puji Lestari; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Prastuti Soewondo, Anhari Achhadi, Agus Salim

Abstrak:

Perubahan iklim telah berkontribusi pada peningkatan frekuensi dan intensitas bencana, dengan Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Dampaknya mencakup gangguan kesehatan, peningkatan kasus penyakit menular, serta ketidakstabilan sistem pangan. Permenkes No. 75 Tahun 2019 diterbitkan sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan sektor kesehatan dalam menghadapi krisis akibat bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dianalisis berdasarkan kerangka teori Edward III, Grindle, serta Mazmanian & Sabatier. Hasil menunjukkan bahwa implementasi tergolong cukup baik, ditandai dengan optimalisasi PSC dan pembentukan tim tanggap darurat. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti komunikasi lintas sektor dan bidang yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta struktur birokrasi yang belum sepenuhnya efektif. Selain itu, rendahnya persepsi risiko dan dominasi pendekatan yang bersifat responsif turut menjadi tantangan. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas daerah, koordinasi lintas sektor, serta perencanaan yang adaptif dan berkelanjutan untuk mendukung sistem penanggulangan krisis kesehatan yang lebih efektif.

Climate change has contributed to the increasing frequency and intensity of disasters, placing Indonesia as the second most disaster-prone country in the world. Its impacts include public health disruptions, rising infectious disease cases, and instability in the food system. Minister of Health Regulation No. 75 of 2019 was issued as a strategic policy to strengthen the health sector's preparedness in responding to crisis situations caused by disasters. This study aims to analyze the implementation of the regulation at the West Bandung District Health Office and identify its supporting and inhibiting factors. Using a qualitative approach with a case study method, the data were analyzed based on the theoretical frameworks of Edward III, Grindle, and Mazmanian & Sabatier. The findings indicate that the implementation is progressing, as reflected in the optimization of the Public Safety Center (PSC) and the establishment of emergency response teams. However, several challenges persist, including limited cross-sectoral and interdepartmental communication, resource constraints, and an underdeveloped bureaucratic structure. Furthermore, low risk perception and a predominantly reactive approach remain major obstacles. These findings highlight the need for strengthening local institutional capacity, improving intersectoral coordination, and advancing adaptive and sustainable planning to support a more resilient health crisis management system.

T-7297

Depok : FKM UI, 2025

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Kesiapan Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Di Rumkital Marinir Cilandak Tahun 2024

Dini Puteri Astianto Pramesti; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Sundari, Supriyantoro

Abstrak:

Proses transisi rekam medis manual ke elektronik paling lambat 31 Desember 2023, tetapi setelah 11 bulan berlalu, masih 30,60% dari 107.582 fasyankes yang tekoneksi dengan SATUSEHAT. Salah satu yang belum terpenuhi koneksinya adalah rumah sakit milik Tentara Nasional Indonesia. Meskipun TNI dikenal dengan kedisiplinannya, tetapi dalam penerapan kebijakan rekam medis elektronik masih terbilang rendah. Pelaksana dalam penerapan rekam medis elektronik memerlukan payung hukum dan prosedur dalam bentuk kebijakan turunan sehingga menjadi kewajiban dan urgensi rumah sakit untuk segera menyusun dan mengimplementasikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 di Rumkital Marinir Cilandak tahun 2024 dilihat dari variabel komunikasi, struktur birokrasi, disposisi dan sumber daya mengadopsi teori Edward III dan dimodifikasi dengan teori Merilee S Grindle dan teori Mazmanian & Sabatier. Penelitian ini merupakan penelitian policy review dengan pendekatan studi kasus menggunakan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi rekam medis elektronik di Rumkital Marinir Cilandak sudah menyelenggarakan dan berfungsi dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa poin keharusan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 yang belum terlaksana yaitu dari variabel komunikasi aspek transmisi kebijakan, struktur birokrasi belum tersedia kebijakan turunan dan sumber daya.

The transition from manual medical records to electronic must be completed by December 31, 2023. However, after 11 months, only 30.60% of the 107,582 health service facilities are connected to SATUSEHAT. One of the facilities that has not yet established a connection is the hospital owned by the TNI. Although the TNI is known for its discipline, the implementation of the electronic medical record policy is considered low. Implementing electronic medical records requires legal Protection and procedures in the form of derivative policies, so it becomes an obligation and urgency for hospitals to formulate and implement them promptly. This study aims to determine the readiness of the implementation of the Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 at the Cilandak Marine Hospital in 2024, viewed from the variables of communication, bureaucratic structure, disposition, and resources, adopting the theory of Edward III and modified with the theories of Merilee S. Grindle and Mazmanian & Sabatier. This research is a policy review study with a case study approach using data collection methods of in-depth interviews and document review. The study results showed that the readiness to implement electronic medical records at the Cilandak Marine Hospital had been organized and functioned properly. However, several mandatory points from the Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 still have not been implemented, namely, from the communication variable of the policy transmission aspect, the bureaucratic structure has not provided derivative policy and resources.

T-7209

Depok : FKM UI, 2025

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Wenni Haristia;Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Ascobat Gani, Wachyu Sulistiadi, Faika Rachmawati, Dinda Srikandi Radjiman

Abstrak:

Besarnya ancaman epidemi tembakau pada masyarakat Indonesia khususnya bagi anak dan remaja, menginisiasi pemerintah Indonesia untuk mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok bagi kesehatan, salah satunya melalui implementasi Kawasan Tanpa Rokok. Namun, penelitian pada berbagai daerah di Indonesia menunjukkan masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan dalam kawasan tanpa rokok tersebut. Implementasi yang lemah dan kepatuhan yang buruk dapat mengurangi efektivitas dari kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, dirasa perlu untuk melakukan penelitian yang menganalisis bagaimana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diimplementasikan di Kota Depok melalui penerapan Perda Depok No. 2/2020. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Perda tersebut. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada aspek pelaksanaan implementasi (descriptive of policy implementation). Dimensi yang dikaji pada penelitian ini adalah aspek sumber daya, sikap pelaksana, pengawasan DPRD, dukungan masyarakat, komunikasi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan desain studi kasus dan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini berasal dari unsur pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi KTR di Kota Depok masih belum optimal yang ditandai dengan yang ditandai dengan belum optimalnya aspek-aspek implementasi Perda Depok No. 2/2020, yaitu aspek penetapan, pembinaan dan pengawasan, penegakan dan kinerja KTR. Belum optimalnya implementasi Perda Depok No. 2/2020 berkaitan dengan kompetensi sumber daya masnusia, fasilitas dan pendanaan yang belum memadai, sikap dan komitmen Kepala Daerah, serta belum adanya aturan teknis mengenai penyelenggaraan KTR.

The significant threat of the tobacco epidemic to the Indonesian population, particularly children and adolescents, has prompted the Indonesian government to adopt and implement policies aimed at protecting the public from the health hazards of smoking, one of which is through the implementation of Smoke-Free Areas (SFA) policy. However, research in various regions of Indonesia indicates a persistent weakness in public compliance with the rules within these smoke-free zones. Poor implementation and compliance can diminish the effectiveness of the policy. Given this, it is deemed necessary to conduct research analyzing how the SFA policy is implemented in Depok City through the enactment of Depok Regulation No. 2/2020. The purpose of this study is to identify the factors that support and hinder the implementation of this regulation. The scope of the research is limited to aspects of policy implementation (descriptive of policy implementation). The dimensions examined in this study include aspects of resources, implementers' attitudes, DPRD supervision, community support, communication, and bureaucratic structure. This research was conducted using qualitative methods with a case study design and descriptive approach. Data collection methods in this study consisted of in-depth interviews and document review. Informants in this study came from policy implementers and the target policy group. The results of this study indicate that the implementation of SFA policy in Depok City is still suboptimal. This is evidenced by deficiencies in various aspects of implementing Depok Regional Regulation No. 2/2020, including establishment, guidance and supervision, enforcement, and performance of SFA policy implementation. The suboptimal implementation of Depok Regulation No. 2/2020 is related to the competence of human resources, inadequate facilities and funding, attitudes and commitment of the Regional Head, and the absence of technical regulations regarding the implementation of SFA policy.

T-6932

Depok : FKM-UI, 2024

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Hubungan antara motivasi dan iklim komunikasi organisasi PNS sekretariat badan PPSDM Kesehatan tahun 2016

Hario Wicaksono; Pembimbing: Sandi Iljanto; Jaslis Ilyas, Pujiyanto, Erni Endah, Sitti Nuraini

Abstrak: Komitmen organisasi pegawai di sektor publik sangat diperlukan, terutama yangbersentuhan dengan pelayanan kepada masyarakat.Saat ini terdapat penilaian yangberedar dimasyarakat terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) di indonesiayang masih cukup rendah, khususnya pada pekerja yang bekerja di pemerintahan,atau yang dikenal dengan sebutan pegawai negeri sipil (PNS). Penelitian inibertujuan mengetahui hubungan antara motivasi dan iklim komunikasi organisasidengan komitmen organisasi PNS Sekretariat Badan PPSDM Kesehatanmenggunakan studi cross sectional. Populasi dari penelitian ini adalah seluruhpegawai Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dengan status PNS. Jumlah Totalpopulasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 143 orang. Berdasarkan hipotesapenelitian mengenai hubungan antara motivasi dengan komitmen organisasi PNSSekretariat Badan PPSDM Kesehatan menggunakan uji korelasi pearsondidapatkan nilai korelasi sebesar (r=0,616) yang menyatakan motivasimenunjukkan hubungan yang kuat dengan komitmen organisasi (Sugiyono, 2010)dan nilai signifikansi (p=0,000), sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasiberhubungan secara signifikan dengan komitmen organisasi PNS Sekretariat BadanPPSDM Kesehatan, selanjutnya hipotesa penelitian mengenai hubungan antaraiklim komunikasi organisasi dengan komitmen organisasi PNS Sekretariat BadanPPSDM Kesehatan didapatkan nilai korelasi sebesar (r=0,523) dan mempunyainilai signifikansi (p=0,000), sehingga dapat disimpulkan bahwa iklim komunikasiorganisasi berhubungan secara signifikan dengan komitmen organisasi PNSSekretariat Badan PPSDM Kesehatan. Dalam analisis multivariat ditemukan bahwamotivasi adalah variabel yang paling dominan berhubungan dengan komitmenorganisasi, sementara iklim komunikasi organisasi tidak memiliki pengaruh yangsignifikan terhadap komitmen organisasi setelah dilakukan uji secara bersama.Dengan tidak signifikannya variabel iklim komunikasi organisasi setelah dilakukanuji secara bersama-sama dengan variabel motivasi bukan berarti variabel iklimkomunikasi organisasi ini menjadi tidak penting, namun variabel lain harus dapatmenjadi bahan pertimbangan dan dapat diteliti kembali untuk dikombinasikansehingga menjadi variabel yang berpengaruh terhadap komitmen organisasi jika diuji secara bersama-sama.Kata kunci: pegawai negeri sipil, motivasi, iklim komunikasi organisasi, komitmenorganisasi

Organizational commitment of employees in the public sector is necessary,especially in contact with public services. Currently, in the community assessmentof the quality of human resources (HR) in Indonesia is still low, especially inworkers who work in government, or known as civil servants (PNS). This studyaims to determine the relationship between motivation and organizationalcommunication climate and organizational commitment Civil Servant of Secretaryof The Agency for Development and Empowerment Human Resources of Healthusing a cross sectional study. The population of this research are all employees ofSecretary of The Agency for Development and Empowerment Human Resourcesof Health with civil servant status. Total population in this study were a total of 143people. Based on the research hypotheses on the relationship between motivationand organizational commitment using Pearson correlation test obtained correlationvalue of (r = 0.616), which states the motivation showed a strong relationship withorganizational commitment (Sugiyono, 2010) and the value of significance (p =0.000 ), so it can be concluded that motivation significantly related toorganizational commitment, further research hypothesis on the relationship betweenorganizational communication climate and organizational commitment obtained acorrelation value of (r = 0.523) and has a significance value ( p = 0.000), so it canbe concluded that organizational communication climate significantly related toorganizational commitment. In multivariate analysis found that motivation is themost dominant variable related to organizational commitment, while theorganizational communication climate does not have a significant effect onorganizational commitment after the test together. With no significant climatevariables organizational communications after the test together with the variables ofmotivation not mean organizational communications climate variables is notimportant, but the other variables must be taken into consideration and be examinedagain to be combined so that a variable that affects the organizational commitmentif tested together.Keywords : civil servants , motivation , organizational communication climate ,organizational commitment

T-4784

Depok : FKM-UI, 2016

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Implementasi Kebijakan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018

Hendro Nurcahyo; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Puput Oktamianti, Nurrahmiati, Rosita

Abstrak:

Kondisi saat ini presentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar baru mecapai 23% dan target di tahun 2024 adalah 83% maka Indonesia memiliki tugas untuk memenuhi 60% kekuranganya. Selain indikator di atas RPJMN 2020-2024 juga menargetkan 100% puskesmas di Indonesia sudah memiliki dokter akan tetapi sesuai data Kementerian Kesehatan RI per tahun 2018 masih terdapat 15% puskesmas di Indonesia belum memiliki dokter. Dalam menanggapi permasalahan mengenai pemenuhan tenaga kesehatan dapat dilakukan penugasan khusus secara individu ataupun tim dalam mendukung Program Nusantara Sehat. Penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat merupakan kebijakan yang potensial untuk menyelesaikan permasalahan pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia.Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Kebijakan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018. Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian didapatkan bahwa tujuan kebijakan ini masih ada yang belum terukur. Sumber daya terkendala kurangnya pemahaman akan pemanfatan dana BOK Pusekesmas yang terdapat tim Nusantara Sehat. Komunikasi antar organisasi pelaksana baik. Karakteristik pelaksana terkendala dengan keterbatasan SDM. Sikap pelaksana mendukung. Kondisi ekonomi dan politik baik dapat dikondisikan dengan adanya komunikasi yang baik. Kesimpulan didapatkan bahwa implementasi berjalan dengan baik walapun dengan kendala kendala yang ditemukan. Rekomendasi penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan evaluasi dan monitori dan perbaikan dari kekurangan. Kebijakan Permenkes ini dikondisikan akan mengalami revisi kembali sehingga perlu adanya perbaikan yang akan mempermudah dan memperjelas bagaimana pelaksanaan kebijakan ini

The current condition of the percentage of Puskesmas with types of health workers according to new standards has reached 23% and the target in 2024 is 83%, so Indonesia has a duty to meet 60% of its shortcomings. In addition to the indicators above, the 2020-2024 RPJMN also targets that 100% of puskesmas in Indonesia already have doctors, but according to data from the Indonesian Ministry of Health as of 2018 there are still 15% of puskesmas in Indonesia that do not have doctors. In responding to problems regarding the fulfillment of health workers, special assignments can be carried out individually or in teams to support the Healthy Nusantara Program. The special assignment of health workers in supporting the Nusantara Sehat program is a potential policy to solve the problem of equal distribution of health services in Indonesia. This study aims to determine the implementation of the Health Workforce Special Assignment Policy in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 33 of 2018. In this study using qualitative methods with primary data obtained through in-depth interviews and secondary data through document review. The study used Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis with variables of size and objectives, resources, characteristics of the implementing agency, communication between organizations, implementing dispositions, and the economic, social and political environment that influence policy implementation.The results showed that the objectives of this policy are still not measurable. Resources are constrained by a lack of understanding of the use of BOK Pusekesmas funds available by the Nusantara Sehat team. Good communication between implementing organizations. The characteristics of the implementer are constrained by limited human resources. The attitude of the executor is supportive. Good economic and political conditions can be conditioned by good communication. The conclusion was that the implementation went well even with the obstacles that were found. The recommendation of this research is that the successful implementation will be achieved if evaluation and monitoring and correction of deficiencies are carried out. This Permenkes policy is conditioned to undergo revision again so that improvements are needed that will simplify and clarify how this policy is implemented

T-6276

Depok : FKM-UI, 2021

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Di Puskesmas Mustika Jaya Dan Puskesmas Rawa Tembaga Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 Dengan Pendekatan Logical Framework Matrix

Khansa Fatihah Muhammad; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Ascobat Gani, Anhari Achadi, Yuni Dahyuni, Wiku Bakti Bawono Adisasmito

Abstrak:

Pelayanan kesehatan usia produktif sebagai salah satu jenis pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan pelayanan yang diberikan kepada penduduk usia produktif (15-59 tahun) dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan. Berdasarkan target dan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang tertera dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022, diketahui bahwa target penerima layanan dasar dari pelayanan kesehatan usia produktif setiap tahunnya yaitu sebesar 100%. Namun, persentase pelayanan kesehatan usia produktif di Kota Bekasi belum mencapai target 100% tersebut. Pada tahun 2022, Puskesmas dengan persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif tertinggi di tahun 2023 yaitu Puskesmas Rawa Tembaga dengan persentase sebesar 79,41%, kemudian Puskesmas dengan persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif terendah yaitu Puskesmas Mustika Jaya dengan persentase sebesar 3,36%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penduduk usia produktif di Kota Bekasi masih belum mencapai target capaian sebesar 100%. Oleh karena itu, beberapa hal yang dilakukan khususnya di Puskesmas Mustika Jaya dan Puskesmas Rawa Tembaga adalah bagi TPCB Dinas Kesehatan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan khususnya kepada kedua Puskesmas tersebut untuk mengoptimalkan SDMK, pembiayaan, serta edukasi dan skrining kesehatan sebagai bagian dari Pelayanan Kesehatan Usia Produktif.

Productive Age Healthcare Services, as a part of Minimum Service Standards (SPM) and are provided to the productive age population (15-59 years) through health education and health screening. According to the targets and performance indicators of SPM achievement in the health sector, outlined in Bekasi Mayor Regulation No. 16 of 2022, it is mentioned that the annual target for beneficiaries of productive age healthcare services is set at 100%. However, the percentage of productive age healthcare services in Bekasi City has not yet reached this 100% target. In 2022, the Puskesmas with the highest percentage of productive age healthcare services in 2023 was Puskesmas Rawa Tembaga, at 79.41%, while the lowest was Puskesmas Mustika Jaya, at 3.36%. The results of this research indicate that the percentage of the productive age population in Bekasi City receiving these services still falls short of the 100% target. Consequently, actions taken by the Bekasi Health Department’s Coaching Team for Assisted Clusters, especially targeting Mustika Jaya Community Health Centre and Rawa Tembaga Community Health Center, include providing guidance and oversight to optimize human resources, funding, as well as education and health screenings as part of the Productive Age Healthcare Services.

T-7176

Depok : FKM UI, 2025

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 33744 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV