Abstrak: Sebagian besar kematian jamaah haji Indonesia pada tahun 2007 (54,5%) disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler. Di Asia Tenggara, jenis kardiovaskuler terbanyak adalah penyakit jantung koroner (PJK). Penelitian ini menggunakan disain studi kasus kontrol, dimana semua jamaah haji embarkasi Jawa Barat yang mengalami PJK di tanah suci dimasukkan ke dalam kelompok kasus, dan yang tidak mengalami PJK di tanah suci dimasukkan ke dalam kelompok kontrol. Penentuan kelompok kontrol dilakukan dengan cara mematchingkan karakteristik individu pada masing-masing kasus (usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan), dengan perbandingan 1 kasus untuk 5 kontrol. Terdapat 48 kasus dan 240 kontrol dalam penelitian ini, dengan jumlah total sampel adalah 288. Terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat hipertensi dan diabetes mellitus pada jamaah dengan kejadian PJK di tanah suci. Dimana odds yang mengalami PJK pada jamaah yang hipertensi 10,69 kali odds PJK pada jamaah yang tidak hipertensi. Dan odds yang mengalami PJK pada jamaah yang diabetes mellitus 4,48 kali odds PJK pada jamaah yang tidak diabetes mellitus. Untuk menurunkan kematian dan kesakitan akibat PJK, jamaah dengan riwayat hipertensi dan diabetes mellitus disarankan untuk selalu menjaga kesehatannya sesuai anjuran petugas medis. Untuk petugas yang menangani kesehatan jamaah, diharapkan meningkatkan pengawasan dan penyuluhan kepada jamaah dengan riwayat hipertensi dan diabetes mellitus.

---

In 2007, most of Indonesian pilgrims (54.5%) died due to cardiovascular disease. In Southeast Asia, most common type of cardiovascular is coronary heart disease (CHD). The study design was case-control, in which all hajj pilgrims From The West Javanese Embarkation who experienced CHD in the holy land were in the case group, and who did not have CHD at the holy land were in the control group. Control group was chosen by matching the individual characteristics of each case (age, sex, education, and employment), with a ratio of 1 case to 5 controls. There were 48 cases and 240 controls in this study; with the total number of samples were 288. There were significant relationship between a history of hypertension and diabetes mellitus upon the incidence of CHD in the holy land. Where the odds of experiencing CHD in hypertensive pilgrims was 10.69 times the odds of CHD among those who were not hypertensive. And odds of experiencing CHD in diabetes mellitus pilgrims was 4.48 times the odds of CHD among those who were not diabetes mellitus. To reduce mortality and morbidity due to CHD, pilgrims with a history of hypertension and diabetes mellitus are advised to always keep their health as recommended by the medical officer. For healthcare workers who handle pilgrims, are expected to increase supervision and counseling to the hajj pilgrims with a history of hypertension and diabetes mellitus.

Abstrak: Penyelenggaraan ibadah haji diatur oleh Pemerintah dalam UU 13 Tahun 2008. Pada Tahun 2015 penyelenggaraan kesehatan haji diatur dalam Kepmenkes 442 Tahun 2009. Pemerintahan yang terdesentralisasi, menyebabkan tarik menarik kepentingan dalam penyelenggaraan kesehatan haji, antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga penyelenggaraan kesehatan haji yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, seringkali tidak sejalan dan tidak memenuhi standar dan mutu pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tingginya morbiditas jemaah haji Indonesia disebabkan oleh tingginya jemaah risti dari Indonesia, yang disebabkan oleh kurang tajamnya penegakan diagnosis beberapa penyakit penyerta pada saat pemeriksaan awal di puskesmas, dan tidak dilakukan upaya pembinaan kesehatan terhadap jemaah haji sebelum berangkat ke Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assesment Procedures (RAP), pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan kesehatan haji di Embarkasi JKG Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Embarkasi JKG Tahun 2015 baik di implementor pusat maupun daerah, yaitu pada beberapa variabel seperti: NSPK, sumber daya, metode, dukungan, komunikasi, struktur birokrasi, kewenangan, anggaran, dan fasilitas. Beberapa saran direkomendasikan seperti revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, dan penggunaan Log Frame Analisis untuk implementor pusat serta saran rekomendasi untuk implementor daerah agar membentuk struktur birokrasi kesehatan haji di provinsi dan kabupaten/kota, sehingga penyelenggaraan kesehatan haji lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kata kunci : Embarkasi JKG; Implemetasi Kebijakan; Kesehatan Haji.