Pada undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dinyatakan kesehatan adalah bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Perencanaan adalah suatu hal yang penting karena merupakan langkah awal dari suatu kegiatan, dan daerah dituntut untuk merencanaan kegiatan sesuai dengan kondisi daerah dan sumber daya yang tersedia. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui sistem perencanaan anggaran tahunan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan otonomi sudah baik karena daerah dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan kualitas tenaga perencana cukup memadai, namun demikian masih diperlukan pelatihan di bidang perencanaan untuk meningkatkan pengetahuan. Dana, fasilitas yang ada belum mencukupi, dan untuk perangkat lunak belum menggunakan perangkat lunak dari Ditjen Anggaran. Sedangkan jadwal penyusunan perencanaan tidak tersedia secara tertulis, Juklak/Jukren serta tim penyusunan perencanaan tidak ada, tetapi sudah melibatkan semua seksi dalam penyusunan perencanaan. Di samping itu informasi telah menggunakan data dari berbagai sumber, namun baru segi keakuratan, validitas, dan ketepatan waktu masih perlu perhatian. Hasil lain diperoleh satuan harga pada umumnya masih sesuai. Dan komponen proses belum menggunakan langkah-langkah perencanaan sesuai dengan teori, dalam penentuan prioritas belum mengacu kepada rencana strategi atau rencana tahunan. Koodinasi lintas program dan lintas program sudah ada, namun untuk koordinasi lintas sektor lebih menekankan pada pelaksanaan, bukan dalam perencanaan. Komponen keluaran diperoleh hasil dana yang tersedia pada tahun 2001 persentase anggaran Dinas Kesehatan sebesar 5,46 % dari total anggaran Kota Bekasi, lebih kecil dad tahun sebelumnya sebesar 8,37%. Pada tahun 2001 anggaran dinas kesehatan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) hanya 0,44% dad DAU seluruh Kota Bekasi, dan Dana Dana Lain (DDL) sebesar 2,28% dari Pendapatan Pasti Daerah (PAD). Disarankan perlu bekerja keras untuk dapat mewujudkan otonomi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, dan mengalokasikan dana untuk perencanaan dan pengadaan fasilitas, serta dibentuknya tim penyusunan perencanan dan penyusunan Juklak/Jukren tentang perencanaan oleh Ka Sub Bagian Perencanan sesuai dengan fungsinya. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor mulai dan perencanaan. Di samping itu untuk meningkatkan biaya kesehatan perlu dilakukan advokasi kepada pengambil keputusan misalnya dengan diundang melalui seminar atau terjun ke lapangan bersama-sama. Daftar bacaan: 33 (1982-2001)

System Analysis of Annual Budget Planning at Health Institution of Bekasi District in the 2001 Local Autonomy Implementation" 6 On Act Number 22/1999 clarified that health is a government field that must be maintained by municipal and/or district. Planning is a substantial matter because this is a beginning step of an activity, and local demanded to maintain their activity according to available resources and local condition. Objective of this study is to expose annual budget planning at Health Official of Bekasi District in 2001 local autonomy implementation. Used research method is a qualitative research with using deep interview, documentation review, and observation. Research showed that autonomy has a good direction to self-planning with their local needs. And planner quality is respectively appropriate enough, however it is still necessary for training at planning field in order to increase knowledge and know-how. Inadequate fund and facilities and for software not using from Director General of Budgeting. And planning arrangement schedule is not available in written, there is no Juklak/Jukren and planning arrangement team, but it already involved all planning arrangement sections. Beside of that, information has used data from several sources, and from accuracy, validity and timely manners still need further attention. From process component has not using planning steps according to theories, in deciding priority has not tend to strategic plan or annual plan. Cross-program coordination and cross-program already existed, but for cross-sector coordination more emphasized on implementation rather than planning. Output component gathered from available fund on health institution budget percentage on 2001 for 5,46%. From total budget of Bekasi district, it is smaller than previous year for 8,37%. On Health Institution at 2001 fiscal year sourced from General Allocation Fund (DAU), it is only 0.44% of DAU on Bekasi district, and Other Funds (DDL) for 2,28% of Local Original Income (PAD). It is necessary to working hard in order to realize autonomy of human resources quality enhancement from training, and to allocate facility arrangement and planning fund, and to form planning arrangement team and arrangement of Juklak/Jukren planning by Head of Planning Sub-Department referring to its function. In order to increase cross-program coordination and cross sector are starting from planning. Beside of that to increase health cost, it is necessary to maintain advise for decision makers, for example, to invite on seminars or directly take to the field. Reading List : 33 (1982-2001)

Pencemaran Sungai Siak di Propinsi Riau merupakan salah satu isu strategis lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pembangunan dan ekonomi yang cenderung dilakukan secara eksploitatif tanpa memperhatikan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencemaran Sungai Siak serta peran Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam pengendalian pencemaran Sungai Siak. Selain itu juga untuk mengetahui kontribusi masyarakat dan industri dalam pencemaran Sungai Siak, serta terbentuknya kerangka dasar kebijakan pengendalian pencemaran Sungai Siak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisa kualitatif dan analisa kuantitatif Analisa kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap responden dengan analisis content. Analisa kuantitatif menggunakan data sekunder dengan menganalisa hasil penelitian JICA tahun 2000, Bapedalda tahun 2001 dan PPLH tahun 2002 UNRI tentang Sungai Siak. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi pencemaran Sungai Siak yang ditandai dengan penurunan kualitas air sesuai hasil penelitian, yakni kadar BOD 28 mg/1, COD = 67 mg/1. Hal tersebut melebihi standar yang ditentukan dalam PP Nomor 82 Tahun 2001 yaitu kadar BOD = 2 mg/l dan COD =10 mg/l.

Analysis of Management Policies of Siak River Pollution in Relation with District Autonomy Process in the Siak RegencyPollution of the Siak River in the Province of Riau is one of the strategic environmental issues which are caused by infrastructures and economical development that tends to be done exploitatively without considering efforts to preserve the environment. The objectives of this study are to find out how high is the pollution level in Siak River and the pollution management by the Local Government of Siak Regency. Moreover, to examine the contribution of the community and industries to the pollution of Siak River, and to build evidences for management policies regarding the pollution of Siak River. This study is carried out using qualitative and quantitative analysis approaches. Qualitative analysis is performed through in-depth interviews toward the respondents using content analysis. Quantitative analysis uses secondary data through analyzing the result of studies carried out by MCA in 2000, Bapedalda in 2001, and PPLH UNRI in 2002 concerning Siak River pollution. The results of this study suggests that there has been pollutions in the Siak River as shown by the decreasing water quality, that is the BOD level = 28 mg/l, COD = 67 mg/I. This is beyond the standards of BOD = 2 mg/l and COD = 10 mg/l which determined by Gov. Reg. 82 Yr. 2001. The Government's roles on managing pollutions of Siak River are yet optimized, especially in the course of surveillance and development. This is strongly related to the insufficiency related to quantitative and competencies of human resources and budget. The industrial sector has yet to fully comply with the regulations and law concerning the environment. This is signified by the research result of BOD and COD level of all industrial waste are above the regulation of liquid waste quality, with BOD level approximately between 92 mg/l to 861 and COD level approximately between 195 mg/l to 1268,8 mg/l. As according to the regulation of Riau Governor concerning Liquid Waste Quality for the Industries is regulated that BOD level is between 75 mg/1 to 100 mg/l and COD level is between 125 mg/l to 350 mg/l. From the result of the questionnaire toward 28 respondents who lived on the banks of Siak River, it was discovered that 64% of them uses Siak River to dispose of manure, and 71% throw away of their garbage. The Policy Officers have yet to implement the Environmental regulations entirely; it is considered important to arrange the bases of policies concerning pollution management in Siak River which refers to Gov. Reg. No. 23 Yr. 1997 of the Environment, Gov. Reg. No. 82 Yr. 2001 of the Water Quality Management and Water pollution Management. Siak River management should better be managed integrated involving every Regency along the Siak River, changing the development patterns from backyard to front yard, establish water recognition and water quality accordingly, establish Liquid Waste Quality, carry out tight and consistent surveillance, and institute sanctions to those who break the regulations. Bibliography: 29 (1953-2002)