Abstrak: Cakupan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) wanita di Kecamatan Bintan Timur belum mencapai target dan tidak mengalami peningkatan yang berarti, diasumsikan berhubungan dengan faktor perilaku istri PUS sebagai akseptor KB. Penelitian berdesain cross sectional dengan pendekatan kuantitatif ini, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan MKJP wanita. Dilaksanakan di Kecamatan Bintan Timur pada bulanApril-Mei 2013, melalui wawancara menggunakan kuesioner pada 170 responden.Hasil penelitian menunjukkan hanya 19,4% responden menggunakan MKJP sertaada hubungan yang bermakna antara umur (p=0,000), pendidikan (p=0,010),jumlah anak (p=0,000), keterjangkauan terhadap pelayanan (p=0,000) danketerpaparan informasi (p=0,000) dengan penggunaan MKJP wanita pada istriPUS.
Kata kunci : Akseptor KB, MKJP, Istri.

Abstrak: Latar belakang: Provinsi Banten merupakan provinsi dengan persentase penggunaan MKJP pada wanita kawin terendah se-nasional (13%). Hal tersebut sangat disanyangkan mengingat Provinsi Banten termasuk provinsi penyangga program KB di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan MKJP pada WUS di Provinsi Banten. Metode: Analisis data sekunder dilakukan dengan menggunakan data SDKI tahun 2017. Uji chi-square dan regresi logistik dengan interval kepercayaan 95% digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel. Hasil: Cakupan penggunaan MKJP pada WUS di Provinsi Banten pada penelitian ini diestimasikan sebesar 13.3%. Hasil analisis multivariabel menunjukkan variabel yang memiliki hubungan secara statistik antara lain: (a) usia 36-49 tahun [AOR: 4.54; 95% CI: 1.03-20.10]; (b) tingkat pendidikan [AOR: 4.34;95% CI: 1.86-10.17]; (c) jumlah anak hidup [AOR: 2.47; 95% CI: 1.44-4.25]; (d) tempat tinggal [AOR: 2.81; 95% CI: 1.226.48]; (e) sumber layanan KB [AOR: 16.20; 95% CI: 7.44-35.25]. Kesimpulan: WUS yang menerima layanan KB di fasilitas publik memiliki peluang lebih tinggi untuk menggunakan MKJP. Hal tersebut dapat terjadi karena sebagian besar fasilitas kesehatan publik telah bekerja sama dengan program JKN. Oleh karena itu, dengan meningkatkan kemitraan antara fasilitas kesehatan swasta dengan program JKN diharapkan dapat memperluas aksesibiltas layanan KB terutama bagi peserta JKN

Abstrak:

Abstrak: Latar Belakang: Indonesia menghadapi permasalahan penduduk berupa jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan total fertility rate (TFR) yang lebih besar dari rata-rata ASEAN dan TFR ideal suatu negara. Penggunaan kontrasepsi, khususnya MKJP, merupakan salah satu bentuk terlaksananya program Keluarga Berencana. Namun berdasarkan hasil SDKI 2017, hanya terdapat 13,4% penggunaan MKJP. Terlihat pula bahwa dari tahun ke tahun, penggunaan kontrasepsi di Indonesia masih didominasi oleh pengguna wanita dibandingkan pria, terutama pada MKJP yaitu 13,2% diantaranya merupakan pengguna wanita dan hanya 0,2% adalah pengguna pria. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberdayaan wanita dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pada wanita usia subur (15-49 tahun) yang telah menikah di Indonesia berdasarkan analisis data SDKI 2017. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional dan menggunakan data sekunder (data SDKI 2017). Variabel dependen penelitian ini adalah penggunaan MKJP dengan variabel independen utama adalah pemberdayaan wanita. Analisis deskriptif, bivariat dan stratifikasi digunakan untuk melihat gambaran tiap variabel dan mengetahui hubungan antara variabel dependen dan independen dan mengetahui variabel perancu antara hubungan tersebut. Hasil: Wanita yang berdaya memiliki risiko 1.15 [95% CI=1,03-1,27] kali lebih tinggi untuk menggunakan MKJP daripada wanita yang tidak berdaya. Diketahui bahwa variabel pendidikan wanita dan indeks kekayaan rumah tangga merupakan variabel perancu pada hubungan antara pemberdayaan wanita dengan penggunaan MKJP. Kesimpulan: Penggunaan MKJP yang masih rendah merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Adanya hubungan antara pemberdayaan wanita dengan penggunaan MKJP dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi instansi pemerintahan untuk mengembangkan kesehatan dengan berfokus pada peran wanita.

---

Background: Indonesia faces population problems such as a high number and rate of population growth with a total fertility rate (TFR) which is bigger than ASEAN average and ideal standard of TFR. The utilization of contraception, especially LAPMs, is one of program to ensure the implementation of family planning program. However, based on the results of the 2017 IDHS, there was only 13.4% of women used LAPMs. And from year to year, the utilization of contraception in Indonesia is still dominated by female users compared to men, especially in MKJP, namely 13.2% of them are female users and only 0.2% are male users. This study aims to examine the association between women's empowerment and the utilization of long-acting and permanent contraceptive (LAPMs) among married women aged 15-49 years in Indonesia based on analysis of IDHS data 2017. Methods: This study was a quantitative study with a cross-sectional design and uses secondary data (2017 IDHS data). The dependent variables of this study is the utilization of LACPMs with the main independent variables were women's empowerment. Descriptive, bivariate and stratified analysis were used to see the description of each variable and to examine the association between the dependent and independent variables and to examine the confounding variables between them. Result: Empowered women had 1.15 [95% CI=1.03-1.27] times higher risk of using MKJP than powerless women. The result of this study also found that women's education and household wealth index are confounding variables in the association between women's empowerment and the utilization of LACPMs. Conclusion: The utilization of LACPMs which is low is one of the public health challenges in Indonesia. The association between women's empowerment and the utilication of LACPMs can be taken into considerations for government agencies to develop health by focusing on the role of women.