Kehamilan tidak diinginkan (KTD) masih menjadi tantangan serius dalam isu kesehatan reproduksi di Indonesia. Berbagai faktor telah diidentifikasi berperan dalam meningkatnya risiko KTD, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan akses terhadap layanan kontrasepsi. Namun, aspek hubungan interpersonal dalam rumah tangga, seperti konflik domestik, masih jarang dikaji secara mendalam sebagai faktor risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konflik domestik dan kehamilan tidak diinginkan pada wanita usia subur (WUS) yang sudah menikah di Indonesia, serta menganalisis faktor-faktor lain yang turut memengaruhi kejadian KTD.
Studi ini merupakan analisis kuantitatif menggunakan data sekunder yang bersumber dari Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024 Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN. Desain yang digunakan adalah cross-sectional, dengan sampel sebanyak 91.895 WUS yang sedang hamil dan memiliki data lengkap. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah KTD, sedangkan variabel independen utama adalah konflik domestik. Analisis menggunakan complex sample dilakukan secara univariat, bivariat dengan uji chi-square, dan multivariat menggunakan regresi logistik berganda model faktor risiko.
Hasil analisis menunjukkan sebanyak 14,8% WUS mengalami kehamilan tidak diinginkan. Proporsi KTD lebih tinggi pada perempuan yang mengalami konflik domestik (20,9%) dibandingkan yang tidak (14,7%), dengan OR 1,533 (95% CI: 1,248 – 1,884). Setelah dilakukan uji interaksi dan konfounding, konflik domestik tetap menjadi faktor yang signifikan terhadap KTD, dengan AOR sebesar 1,533 (95% CI: 1,248 – 1,884). Dengan demikian, konflik domestik merupakan salah satu faktor risiko independen terhadap kehamilan tidak diinginkan. Intervensi kebijakan kesehatan reproduksi perlu mempertimbangkan dinamika relasi dalam rumah tangga dan meningkatkan layanan konseling serta akses kontrasepsi yang aman, terutama bagi perempuan yang hidup dalam situasi rumah tangga yang penuh konflik.

Unintended pregnancy remains a significant challenge in the domain of reproductive health in Indonesia. Numerous factors have been identified as contributing to the risk of unintended pregnancy, including social, economic, and access-related determinants of contraceptive use. However, interpersonal dynamics within the household, particularly domestic conflict, have received limited attention as potential risk factors. This study aims to examine the association between domestic conflict and unintended pregnancy among married women of reproductive age in Indonesia, while also analyzing other contributing factors. This research employed a quantitative approach using secondary data from the Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024 conducted by the Ministry of Population and Family Development (Kemendukbangga)/BKKBN. The study utilized a cross-sectional design and included a total sample of 91.895 women of reproductive age who currently pregnant with complete data. The dependent variable was unintended pregnancy, while the primary independent variable was domestic conflict. The analysis was conducted with complex sample through univariate, bivariate methods using the chi-square test, and followed by multivariate analysis logistic regression based on the risk factor model. The results revealed that 14,8% of women of reproductive age experienced unintended pregnancy. The proportion of unintended pregnancy was higher among those reporting domestic conflict (20,9%) compared to those who did not (14,7%), with an odds ratio (OR) of 1,533 (95% CI: 1,248 – 1,884). Following interaction and confounding tests, domestic conflict remained a significant factor associated with unintended pregnancy, with an adjusted odds ratio (AOR) of 1,533 (95% CI: 1,248 – 1,884). These findings underscore that domestic conflict is an independent risk factor for unintended pregnancy. Reproductive health interventions and policies should account for relational dynamics within households and strengthen access to counseling services and safe contraceptive options, particularly for women living in conflict-affected domestic settings.

Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) adalah alat manajemen untuk memantau program KIA di suatu wilayah kerja secara terus menerus, agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Pelaksanaan kegiatan PWS KIA yang telah berjalan selama ini masih bersifat surveilans pasif. Data yang dicatat dan dikumpulkan adalah data hasil surveilans pasif yaitu sasaran dan pelayanan ibu hamil dan bayi pada pelayanan kesehatan saja dan tidak berbasis kewilayahan. Kualitas data yang dijadikan masukan kepada sistem merupakan hal yang juga penting. Masukan data yang diharapkan adalah data yang valid dengan memperkuat aspek penelusuran dan survailans aktif  yang dilakukan oleh elemen kesehatan dibantu elemen masyarakat dengan basis wilayah. Dari masukan data yang berkualitas dapat menghasilkan analisis data yang berkualitas. Oleh karenanya maka perlu dikembangkan sistem supervisi sebagai suatu instrumen manajemen yang mengkoreksi dan mengendalikan masukan dan proses yang jelas terkait dengan mutu data. Penguatan sistem supervisi akan menggiring proses pencatatan dan pelaporan dilaksanakan sesuai standar. Bersama dengan instrumen manajemen lainnya, pemantauan dan evaluasi, supervisi menjadi tumpuan perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan Metodologi yang digunakan adalah pendekatan sistem yang terdiri dari analisis sistem, perancangan sistem, perancangan basis data dan tahap uji coba. Pengembangan sistem menggunakan data sekunder kabupaten Malang dan Pasuruan. Kemudian sistem yang diajukan diujicobakan di kabupaten Pandeglang untuk mendapat masukan demi kesempurnaan sistem. Analisis data penelitian dilakukan dengan cara penggabungan analisis dari seluruh metode yang dilakukan. Berdasarkan hasil kajian data sekunder dan hasil wawancara, diketahui bahwa sistem supervisi tingkat desa perlu dikembangkan. Saran dari tingkat desa, puskesmas dan kabupaten mengenai kemungkinan pengembangan sistem telah dimanfaatkan untuk melihat kemungkinan penggunaan sistem dan penyempurnaan sistem. Pada sistem yang diajukan, supervisi dilakukan dengan menggunakan daftar tilik dengan tahap kegiatan yang terdiri dari orientasi, kajian mandiri, verifikasi, rencana tindak lanjut perbaikan dan evaluasi hasil. Informasi daftar tilik kemudian dimasukkan ke aplikasi perangkat lunak untuk diolah datanya. Hasil pengolahan perangkat lunak akan memberikan informasi wilayah prioritas berdasarkan tingkat kepatuhan yang ditunjukkan dengan kode warna tertentu. Penelitian yang telah dilakukan di tiga kabupaten terpilih telah menghasilkan rancangan sistem supervisi pencatatan dan pelaporan KIA terpadu di kabupaten yang dapat menkoreksi dan mengendalikan input dan proses yang dapat menghasilkan data dan informasi yang berkualitas sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan sistem perencanaan program KIA. Daftar Bacaan : 40 (1997—2009) Kata kunci: supervisi, sistem informasi, pemantauan wilayah setempat, KIA

 Maternal and Child Health Local Area Monitoring (MCH - LAM) is a management tool to monitor the MCH program continuously in a particular area for immediate and appropriate follow up.  The current LAM activities are still passive surveillance. Data collected through passive surveillance record pregnant women and newborn; the data are facility-based, not area-based. Data quality that serve as input for the system is also important. Input data are expected to be valid to strengthen active surveillance and tracking by health providers and community members in the area. Quality input will generate quality analysis. Therefore it is considered necessary to develop a supervision system as one of the management tool to correct and control inputs and process to provide quality data. Stronger supervision system will align recording and reporting to comply to standard. Together with other management tool, the monitoring and evaluation tool, supervision become the core of continuous quality improvement in health services. Methodology used in this study is system approach that consists of system analysis, system design, database design and pilot testing. Development of the system uses secondary data from Malang and Pasuruan districts. The system was then pilot tested in Pandeglang district to get input for finalization. Data were analyzed by combining all analysis result from the methodologies used in this study. Secondary data review and in-depth interview found that recording and reporting system at village level should be developed. Input from village, puskesmas and district levels on system feasibility has been utilized to see possibility of usage and refinement of the system. In the proposed system design, supervision is coducted using checklist containing steps of activities including orientation, self-assessment, verification, plan of action and continuous result evaluation. Information from the checklist is inputted into the software for data processing. The software output will yield information on priorities areas based on compliance result shown in color coding. The study was conducted in three districts and produced design of district level integrated MCH recording and reporting supervision system. The system is useful to correct and control input and process of recording and reporting mechanism and will produce valid data and information to improve maternal and neonatal program planning. References : 40 (1997—2009) Keyword: supervision, information system, local area monitoring, MCH