Ditemukan 39347 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Septa Efraim Tarigan; Pembimbing: Prastuti C. Soewondo
S-3818
Depok : FKM-UI, 2004
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Estherlina Sitorus; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Pujiyanto, Mardiati Nadjib, Tata, Yanti Yulianti
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pembiayaan kesehatan berdasarkan sumber dan pemanfaatan dana yang berasal dari pemerintah di Kota Serang Tahun 2014-2016, serta komitmen dari pemerintah Daerah Kota Serang terhadap pembiayaan kesehatannya dengan menggunakan pendekatan District Health Account (DHA). Penelitian dilakukan di Sektor kesehatan dan sektor terkait di wilayah Kota Serang. Hasil penelitian menunjukan bahwa total anggaran untuk pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Serang dari Tahun 2014- 2016 mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2014 sebesar Rp 61.759.128.963, Tahun 2015 sebesar Rp 77.302.110.763 dan Tahun 2016 sebesar Rp 88.278.652.111. Jika dilihat dari persentase APBD Kota Serang pada Tahun 2014 sebesar 6,02%, Tahun 2015 sebesar 6,99% dan Tahun 2016 sebesar 7,79%. Hal ini menunjukan komitmen pemerintah Kota Serang terhadap pendanaan sektor kesehatannya. Pembiayaan kesehatan berdasarkan fungsi, persentase terbesar untuk fungsi tata kelola sistem kesehatan dan untuk pelayanan kuratif. Berdasarkan program, banyak terealisasi untuk program penguatan Sistem kesehatan 59,55%-67,43% untuk program kesehatan individu sebesar 21,29% - 26,49% kemudian untuk program kesehatan masyarakat sebesar 11,28%-13,96%. Berdasarkan mata anggaran, paling besar untuk belanja operasional (83,68%-93,57%) untuk investasi (4,76%-15,29%) serta untuk belanja pemeliharaan (0,93%-1,67%). Dengan sumber daya yang terbatas sedangkan kebutuhan kesehatan yang terus meningkat, maka diperlukan efisensi penggunaan sumber daya yang ada serta pemilihan program kegiatan kesehatan yang efektif, serta perlu dibuat kebijakan penganggaran kesehatan sebagai dasar atau acuan perencanaan anggaran kesehatan di Kota Serang. Kata Kunci: Pembiayaan Kesehatan, DHA, Belanja Kesehatan This study aims to obtain information about health financing based on sources and utilization of funds derived from the government in Serang City Year 2014-2016, as well as commitment from the local government of Serang City against health financing by using approach District Health Account (DHA). The research was conducted in health sector and related sectors in Serang City area. The results showed that the total budget for health financing sourced by the government in Serang City from 2014-2016 has increased in 2014 amounting to Rp 61,759,128,963, Year 2015 amounting to Rp 77,302,110,763 and Year 2016 of Rp 88,278,652,111. If seen from the percentage of APBD Serang City in the Year 2014 of 6.02%, Year 2015 of 6.99% and Year 2016 of 7.79%. This shows the commitment of Serang City government to funding the health sector. Health financing by function, the largest percentage of health system governance functions and for curative services. Based on the program, many realized for health system strengthening program 59,55% -67,43% for individual health program equal to 21,29% - 26,49% then for public health program equal to 11,28% -13,96%. Based on budget, most of the operational expense (83.68% -93.57%) for investment (4.76% -15.29%) and for maintenance expenditure (0.93% -1.67%). With limited resources while increasing health needs, it will require the efficient use of existing resources as well as the selection of effective health program activities, and the need to make health budgeting policy as the basis or reference of health budget planning in Serang City. Keywords: Health Financing, DHA, Health Expenditure
Read More
T-4987
Depok : FKM-UI, 2017
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rain Dollar Sitinjak; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Anhari Achadi, Pujiyanto, Bai Kusnadi, Elis Rohmawati
Abstrak:
ABSTRAK Nama : Rain Dollar Sitinjak Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PH Tesis ini membahas gambaran pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2018 berdasarkan sumber, pengelola, pemberi pelayanan, fungsi kesehatan, program kesehatan, mata anggaran, jenjang kegiatan, penerima manfaat, realisasi anggaran, capaian kesehatan serta kebijakan pengalokasian pembiayaan kesehatan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data alokasi anggaran yang bertujuan untuk menganalisis pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana Kabupaten kepulauan Anambas baik di instansi pengelola (finance intermediers) maupun di unit pengguna dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan terpilih yang dapat memberikan informasi terkait pembiayaan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Alokasi pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tahun 2018 sebesar 11,94 % terhadap total APBD Kabupaten di luar gaji telah memenuhi UU 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, (2) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut sumber pembiayaan kesehatan yaitu berdumber dari pemerintah kabupaten sebesar 72,32 %, (3) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut pengelola anggaran yaitu puskesmas sebesar 50,65 %, (4) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut penyedia layanan yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar 49,26 %, (5) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut fungsi kesehatan yaitu fungsi kuratif sebesar 47,16 %, (6) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenis program yaitu program kesehatan individu sebesar 47,08 %, (7) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenis kegiatan terbesar yaitu kegiatan tidak langsung sebesar 79,24 %, (8) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut mata anggaran terbesar yaitu mata angggaran operasional sebesar 81,33 %, (9) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenjang kegiatan yaitu jenjang kegiatan kecamatan/puskesmas sebesar 51,25 %, (10) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut penerima manfaat yaitu semua kelompok umur sebesar 93,78 %, (11) Realisasi anggaran terbesar menurut sumber pembiayaan kesehatan yaitu APBD Provinsi sebesar 99,80 %, (12) Capaian Kesehatan menurut SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 terdapat 9 (sembilan) indikator SPM Kesehatan yang masih dibawah target 100 % dan terdapat 3 (tiga) indikator SPM Kesehatan mencapai target 100 %. Disarankan agar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana agar menyusun kebijakan pembiayaan kesehatan secara efektif dan efisen dengan menekankan kepada fungsi pelayanan dan pencegahan kesehatan masyarakat yang mendukung kepada pelaksanaan program kesehatan masyarakat berorientasi kepada aspek promotif dan preventif, dan meningkatkan alokasi pembiayaan kesehatan kepada kelompok bayi, balita, dan ibu serta lansia sebagai indikator capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Kata kunci : Pembiayaan Kesehatan, DHA, Belanja Kesehatan ABSTRAC Nama : Rain Dollar Sitinjak Program Studi : Public Health Judul : Health Financing Analysis Sourced Government in the Health Office, Population Control and Family Planning Anambas Islands District in 2018 Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PH This thesis discusses an overview of health financing analysis sourced government in the Health Office, Population Control, and Family Planning Anambas Island District in 2018 based on financial sources, financing agents, health providers, function of health care, programs, health inputs, level of health activities, and health beneficiaries, budget realization, achievements health and health funding allocation policies. This study used a descriptive qualitative research design by collecting budget allocation data aimed at analyzing government-funded health financing in the Health Office, Population Control, and Family Planning Anambas Islands District in both the finance intermediers and the user units by conducting in-depth interviews with selected informants who can provide information related to health financing. The results of the study showed (1) Allocation of government-funded health funding in the Health Office, Population Control and Family Planning Year 2018 amounted to 11,94% of the total District Budget outside the salary had met Law 36 of 2009 concerning health, (2) The largest allocation of health financing according to health financing sources is from the district government of 72,32%, (3) The largest allocation of health financing according to the financing agents is the puskesmas of 50,65%, (4) The largest allocation of health financing according to health providers is the Health Office, Population Control and Family Planning at 49.26%, (5) The largest allocation of health financing according to function of health care is a curative function of 47.16%, (6) The largest allocation of health financing according to program is an individual health program of 47.08%, (7) The largest allocation of health financing according to the largest of health activity is indirect activity of 79.24%, (8) The largest allocation of health financing according to the largest health inputs is the operational budget of 81.33%, (9) The largest allocation of health funding according to the level of health activities is the level of activity of the sub-district / puskesmas by 51.25%, (10) The largest allocation of health financing according to the health beneficiaries is all age groups of 93.78%, (11) The largest budget realization according to health financing sources, namely the Provincial APBD of 99.80%, (11) Health Outcomes according to the Minimum Service Standards (MSS) of the Anambas Islands District Health Sector In 2018 there were 9 (nine) indicators of Minimum Health Service Standards which were still below the 100% target and there were 3 (three) Health SPM indicators reaching the target of 100%. It is recommended that the Office of Health, Population Control and Family Planning to formulate health financing policies effectively and efficiently by emphasizing the function of service and prevention of public health that supports the implementation of public health programs oriented to the promotive and preventive aspects, and increasing the allocation of health financing to groups babies, toddlers, and mothers and the elderly as indicators of achievement of the Minimum Service Standards (MSS) in the Health Sector. Keywords: Health Financing, DHA, Health Expenditures
Read More
T-5781
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hanifah Hasnur; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: Sandi Iljanto, Kurni Sari, Budi Hartono, Sardi
T-4308
Depok : FKM-UI, 2015
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Amirudin; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Dumilah Ayuningtyas
Abstrak:
Read More
Untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, perlu diselenggarakan pembangunan nasional secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah dengan berkesinambungan. Penyelengaraan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan memerlukan berbagai Janis tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan melaksanakan upaya kesehatan dengan paradikma sehat, yakni yang lebih mengutamakan upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Mengacu pada UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah , UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dan PP nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan antara pemerintah pusat dan propinsi sebagai daerah otonom. Semenjak dimulainya otonomi daerah tahun 2001, maka Dinar Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang dirasakan perlu mempunyai rencana strategis didalam pengembangan SDM kesehatan seiring dengan pengembangan fasilitas kesehatan yang sudah ada. Agar dapat menyusun rencana strategis pengembangan SDM kesehatan pads Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang , maka dilakukan penelitian operasional dengan analisis kuantitatif dan kualitatif Penyusunan rencana strategis ini dilakukan 3 (tiga) tahapan yaitu : tahap I tahap Input Stage yang terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal pada dinas kesehatan yang dilakukan oleh seluruh peserta CDMG ( Concensus Decision Making Group ) yang terdiri dari kepala dinas kesehatan , kepala tata usaha, kepala subdinas pelayanan kesehatan dasar , kepala subdinas P2PL , kepala subagian kepegawaian, kepala subagian perencanaan , kepala subagian keuangan serta organisasi profesi (IDI , IBI , PPNI dan HAKLI ). Kemudian dilanjutkan pada tahap II yaitu tahap Making Group pada tahap ini dilakukan indentifikasi alternatif strategi dengan analisis internal - ekstemal matriks ( IE Matriks) dan SWOT Matriks. Setelah itu dilanjutkan tahap III yaitu tahap Decision Stage dengan metode QSPM ( Quantitative Strategic Planning Matrix) untuk menentukan prioritas strategi terpilih. Berdasarkan hasil analisis dengan matriks IE memperlihatkan posisi Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang didalam pengembangan SDM nya berada pada posisi sel V yaitu Hold and Maintaince yang berarti Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang masih mempunyai peluang untuk melakukan pengembangan SDM nya baik secara kualitas maupun kuantitasnya . Berdasarkan hasil analisis tersebut , maka strategi prioritas yang cocok untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang didalam pengembangan SDM nya adalah strategi market penetration dan product development. Dengan demikian , maka disarankan agar rencana strategis pengembangan SDM kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang yang telah dibuat ini dapat dibuat suatu perencanaan operasional , maka pihak Dinas Kesehatan perlu mengadakan advokasi yang kuat terhadap pihak penentu kebijakan agar mendapat dukungan didalam pengembangan SDM kesehatan pada masa yang akan datang.
In order to accomplish the national objectives as stated in the opening of UUD 45, that there is a need to undertaken planned, expanded, extensive, systematic and continuous national developments. Accomplishment of national developments with health visionary needs various health resources types which have the ability to carry out health efforts through health paradigm, which emphasize more on improvement efforts and health preservation and disease. Referring to Reg. No. 22 Year 1999 concerning the district government, Reg. No. 25 Year 1999 concerning the financial equilibrium between the central and district government, and Gov. Reg. No. 25 Yr. 2000 regarding the authority between the central and provincial government as autonomy districts. Since the beginning of the district autonomy in 2001, thus the Health Board of Tulang Bawang Regency feels that there is a need to have a strategic planning in the development of health human resources along with the development of the existing health facilities. In order to arrange the strategic plan for the human resources development on the Health Board of Tulang Bawang Regency, thus an operational study is undertaken using quantitative and qualitative analysis. The arrangement of this strategic planning is carried out through 3 (three) Stage: Stage I is the Input Stage which consist of external and internal environment analysis on the health board, which is carried out by Consensus Decision Making Group (CDMG) participants, which include the head of the health board, head of the administration, head of the basic health sub board, head of P2PL sub board, head of human resources sub division, head of the financial sub division, and professional organization (DI, IBI, PPM and HAKLI). Next it is continued by Stage II, the Making Group Stage, In this stage, identification of alternative strategy is undertaken using internal-external matrix (IE Matrix). Then comes to Stage III, which is the Decision Stage using Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) methods to determine the priority of the selected strategy. According to the analysis result using IE Matrix, it shows that the position of the Health Board of Tulang Bawang Regency in its human resources developments is on the V cell, that is Hold and Maintenance which means that the Health Board of Tulang Bawang Regency still has an opportunity to make developments of its human resources as qualitatively and quantitatively. Based on the analysis result, thus the priority strategy which is appropriate the Health Board of Tulang Bawang Regency on its human resources developments is strategy of market penetration and product development. Therefore, it is advised that this strategic planning of the health human resources development of the Health Board of Tulang Bawang Regency which has been made to formulate an operational planning. Hence the Health Board needs to make strong avocation towards the decision making group so that they could acquire support in the developments of the health human resources in the future.
T-1698
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Analisis pembiayaan Dinkes. dan RSUD dr.Soebandi bersumber pemerintah di Kab.Jember th.anggaran 2004
Alice Anjarsari; Pembimbing: Prastuti C. Soewondo
S-3819
Depok : FKM-UI, 2004
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Kesmas (Jurkesmasnas), Vol.2, No.1, Agt. 2007, hal: 39-48, ( Cat ada di bendel 2006-2007 )
[s.l.] :
[s.n.] :
s.a.]
Indeks Artikel Jurnal-Majalah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Endang Sri Haryanti Sutantini; Pembimbing: Hafizurrachman; Penguji: Luknis Sabri
Abstrak:
Read More
Berdasarkan SDKI 1997, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi yaitu 334 per 100.000 kelahiran hidup (target nasional: 125 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2010) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 25 per 1000 kelahiran hidup (target nasional adalah 15 per 1000 kelahiran hidup), ini menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta arus terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, khususnya kesehatan ibu dan anak. Untuk menurunkan AKI dan AKB telah dilakukan berbagai upaya diantaranya adalah memudahkan pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan menempatkan bidan di desa. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja bidan di desa dalam pelayanan kesehatan ibu dan neonatal dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja serta faktor yang paling dominan. Dengan memakai indikator K1, K4, linakes, KNI dan KN2. Kinerja baik bila cakupan K1 > 95%, K4 > 90%, Linakes 85%, KNI > 80% dan KN2 7 80%. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan rancangan penelitian Cross Sectional. Sampel penelitian adalah seluruh bidan di desa yang bertugas di Kabupaten Lampung Barat yang berjumlah 94 orang. Analisis data meliputi analisis univariat, analisis bivariat dengan uji Chi Square untuk melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dan analisis multivariat dengan uji regresi logistik untuk melihat faktor yang paling dominan berhubungan dengan kinerja bidan di desa Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi kelompok bidan di desa yang memiliki kinerja kurang lebih besar dibandingkan bidan di desa yang memiliki kinerja baik. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, sarana, penghasilan tambahan dan supervisi mempunyai hubungan bermakna dengan kinerja bidan di desa dan yang tidak mempunyai hubungan bermakna adalah umur, status perkawinan, masa kerja, dukungan pimpinan dan dukungan masyarakat. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, penghasilan tambahan dan supervisi merupakan faktor dominan yang dapat menentukan hubungan variabel independen dengan kinerja bidan di desa. Variabel yang paling dominan berhubungan dengan kinerja bidan di desa adalah variabel pengetahuan. Setelah diketahui faktor faktor yang berhubungan dengan kinerja bidan di desa, maka dapat diformulasikan berupa saran saran sebagai berikut: Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yaitu membuat kebijakan memberikan insentif kepada bidan di desa dan bidan PTT yang berprestasi dapat diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Bagi Dinas Kesehatan mengadakan pelatihan fungsional dan manajemen sosial approach, merencanakan supervisi yang berkualitas, mempermudah pemberian lain praktek bidan, mengusulkan penambahan tenaga bidan di desa sesuai kebutuhan, bidan di desa yang berprestasi diusulkan sebagai bidan di desa teladan. Bagi Puskesmas memberikan pembinaan secara periodik dan intensif serta mengadakan monitor dan evaluasi. Bagi bidan sendiri mengadakan pendekatan kepada masyarakat, memanfaatkan peran aktif dukun bayi, melaksanakan kerja sama lintas sektoral dan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya.
The Factors Related to Village Midwife Performance in Health Service for Maternal and Neonatal in West Lampung Regency 2002Based on the SDKI 1997, Maternal Mortality Rate (MMR) in Indonesia is still high, which is 334 per 100.000 living birth (national target: 125 per 100.000 living birth) and Infant Mortality Rate (IMR) is 25 per 1.000 living birth (national target is 15 per 1.000 living birth). These describe the level of public prosperity and access to health service is still low, especially for the health of mothers and children. To decrease the MMR and 1MR various efforts have been undertaken. One of them is to facilitate health service that could reach the public through placement of midwives in villages. The objective of this study is to get a description regarding the operation of midwives in villages concerning the health service for mothers and neonatal, and the factors which relate to the operation and the most dominant factor, using K I , K4, l inakes, KN1 and KN2 indicators. The operation is good when the scoop is 1(1 y 95%, K4 ? 90%, Linakes ? 85%, KN1 ? 80%, and KN2 ? 80%. This study is carried out in West Lampung Regency using a cross sectional study plan. The samples of the study are every villages midwives who are in duty in West lampung Regency which consist of 94 people. The analysis consist of univariat analysis, biovariat analysis with chi Square test to find out the relationship between the independent variable with the dependent variable and multivariate analysis with logistic regression test to find out the most dominant factor which is related to the operation of midwives in villages. The result of the study shows that the midwives group proportion in villages which has less operation is higher compared to midwives in villages which has good operation. The result of bivariat analysis shows that the variable of knowledge, facilities, additional income, and supervision has significant relationship with the midwives operation in villages; and variables which have no significant relationships are age, marital status, work period, support from the superior or the public. The result of multivariate analysis shows that the variables of knowledge, additional income, and supervision are the dominant factors which could determine the relationship between the independent variable with the operation of midwives in villages. The most dominant variable related to the operation of midwives in villages is knowledge. Once the factors which are related to the operation of midwives in villages have been identified, then the following suggestions could be formulated: For the District Government of West Lampung Regency is to make a policy that would give incentive for the village midwives and PTT midwives who have good track record could be raised as civilian government officers. For the Health Board is to make social approach management training and functional training, plans a good supervision, facilitate midwives working permit, proposes to increase the midwives according to the needs, village midwives who have good track records is proposed as the best midwife. For the Public Health Centers are to give education periodically and intensively and also to monitor and evaluate their progress. As for the midwives themselves are to make an approach to the public, using the active role of traditional midwives, undertake cross sector cooperation and try to improve their own knowledge.
T-1712
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Tuti Handayani; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Pujiyanto, Atik Nurwahyuni, Tati Suryati, Lemi Kurniawan
T-4584
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dian Savitri; Pembimbing: Hafizurrachman; Penguji: Ronnie Rivany, Sri Basuki Dwi Lestari
S-4405
Depok : FKM-UI, 2005
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉