Abstrak: Skripsi ini membahas terkait gambaran proses klaim jaminan kesehatan masyarakat miskin non kuota PBI pada Dinas Kesehatan Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu telaah dokumen, observasi, dan wawancara mendalam. Pembahasan penelitian ini menggunakan perspektif sistem yaitu input, proses, dan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa input Standar Operasional Prosedur, Kebijakan dan Sistem Informasi sudah cukup baik untuk mendukung proses klaim, kemudian untuk sumber daya lain seperti pendanaan, sarana dan pra sarana, Sumber Daya Manusia masih kurang memadai.

Abstrak:

---

Abstrak: Pengguna internet di Indonesia pada tahun 2014 dilaporkan sebanyak 88,1 juta, 75 juta diantaranya adalah pengguna smart-phone. Adanya fitur aplikasi memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Perkembangan yang sangat pesat dibidang teknologi informasi tentu saja berdampak terhadap dunia kesehatan, Telemedis merupakan metode baru dalam pelayanan kesehatan. Telemedis adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa sementara dan perencanaan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh, sistem ini membutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupa video, suara, dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara real time. Telemedis sangat bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya selain dapat langsung berkonsultasi secara online juga menghemat waktu, efisiensi biaya transportasi dan operasional. Manfaat telemedis sangat dirasakan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang jauh dari fasilitas kesehatan. Telemedis juga bermanfaat dakam mengurangi angka rujukan maupun penanganan langsung oleh dokter spesialis, sehingga penanganan pertama bisa dilakukan oleh dokter umum sebagai gate-keeper pelayanan kesehatan. Namun ada permasalahan hukum dari telemedis ini, yakni belum adanya regulasi permenkes yang mengatur pelayanan serta standarisasi pelaksanaannya. Informed consent, kerahasiaan data pasien, dan rekam medis menjadi hal yang sangat serius diperhatikan dalam pelayanan Telemedis sesuai acuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya telemedis, harapannya mutu pelayanan kesehatan lebih baik dikarenakan telemedis bukanlah upaya kuratif yang menegakkan diagnosa maupun sebagai upaya pemberian resep (tele-prescription) namun Telemedis memperkuat upaya konsultasi, edukatif, promotif dan preventif kesehatan seseorang, sehingga seseorang akan mendapatkan umpan balik self-care dan follow up-care. Kata kunci: Telemedis, Peraturan Menkes, konsultasi online, promotif & preventif Internet users in Indonesia in 2014 was reported as 88.1 million, 75 million of them are smart-phone users. Their application feature allows people to access information and the fulfillment of their daily needs. The rapid development of information technology in the field of course affect the health of the world, Telemedicine method is new in health care. Telemedicine is the use of information and communication technologies combined with the expertise of medical staff to provide health services, start from consultation, suspect diagnosis and how to planning of medical action, without being confined space or conducted remotely, the system requires a communication technology that enables the transfer of data such as video, voice and images interactively performed in real time. Telemedicine may have beneficial for the community, including in addition to directly online consultation and also saves much time, transportation costs are cheaper and the operational being more efficiency. Telemedicine have many benefits, such as for the people who live at remote areas which so far from health facilities. Telemedicine is also very useful in reducing the number of reference and handling of directly by specialist doctors, so the first treatment can be performed by a general practitioner as the gate-keeper of health services. However, there are legal issues of this telemedicine, that telemedicine does not have any regulations and standardized implementation services. Informed consent, confidentiality of patient data and medical records into a very serious thing to be considered in accordance reference Telemedicine service regulations and legislation in force. With the telemedicine, hopefully more better quality of health care, because it is not curative that can give the absolutely diagnosis and attempt prescribing (tele-prescription). But Telemedicine can be strengthen the efforts of consultation, education for patients, promotive and preventive health, that person will get feedback like self- care and follow-up care. Keywords: Telemedicine, Regulation of the Minister of Health, online consultation, promotive and preventive.

Abstrak: Abstrak 
Tesis ini membahas analisis Implementasi Kebijakan Pelaporan Rumah Sakit Lanjutan Program Jamkesmas pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek Input Laporan masih ada Rumah Sakit yang melaporkan belum sesuai dengan manlak aspek proses berdasarkan kepada teori implementasi kebijakan Edward III faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, serta aspek Umpan balik Kesimpulannya, Implementasi Kebijakan Pelaporan PPK Lanjutan Program Jamkesmas pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2012 belum dilaksanakan secara maksimal, karena belum adanya batas waktu penyampaian Saran peneliti bagi Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan adanya batas waktu penyampaian pelaporan dan umpan balik secara berkala dan tertulis terhadap Rumah Sakit lanjutan tersebut.

---

This thesis discusses the analysis of the Policy Implementation Advanced Reporting Hospital JAMKESMAS Program at the Center for Financing and Health Security in 2012. This study used a qualitative approach by conducting indepth interviews from selected informants. Results of the study showed there are still aspects of the Report Input Hospital reported manlak not in accordance with aspects of the process of policy implementation is based on the theory of Edward III factor of communication, resources, disposition and bureaucratic structure, aspect Feedback conclusion, Reporting Implementation Program Advanced Hospital JAMKESNAS the Central Financing and Health Insurance in 2012 has not been fully implemented, because there is no deadline for submission of suggestions researcher for the Center for Health Financing and Guarantee the deadline reporting and feedback on the advanced Hospital.

Abstrak: ABSTRAK Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan bertanggung jawab atas pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI sejak tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai gambaran manajemen dengan perspektif sistem yaitu masukan, proses, dan keluaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masukan sarana prasarana sudah cukup mendukung dan kebijakan atau pedoman menyesuaikan dengan keadaan semua pihak pelayanan, namun sumber daya lainnya seperti tenaga kepegawaian dan dana belum memenuhi kebutuhan pelayanan, serta belum ada pengembangan teknologi yang berfungsi untuk mencapai efisiensi. Pada proses pelayanan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian sudah berjalan sinkron dengan pedoman yang berlaku. Pada subsistem keluaran yaitu Surat Jaminan Pelayanan dengan jumlah rata-rata 47 buah pada tahun 2017 dan meningkat secara signifikan pada tahun 2018 yaitu rata-rata 115 buah, namun belum didukung oleh indikator pencapaian mutu pelayanan. Kesimpulan penelitian adalah pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI di Dinas Kesehatan Kota Depok telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang ditentukan. Kata kunci: Manajemen; Non Kuota PBI; Pelayanan Kesehatan; Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin ABSTRACT Since 2017 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan has served the Health Insurance Payment for the Poor Community in Kota Depok. The study is about the overview of the management by using system approach, consists of the input, process, and output. This is a qualitative research and the methods are observation, in-depth interview and literature review. The research shows that logistics, infrastructure and guidance as the policy are adequate, although resource such as man, money, and technology as machine hasn‟t used properly to enhance work efficiency. The service process which starts from planning, organizing, actuating, dan controlling are synced xi Universitas Indonesia with the guidance. The output which is Surat Jaminan Pelayanan, the number has increased in the year 2018, but there is no official work indicator yet. The conclusion of the research is Health Insurance Payment Service Management of the Poor Community has run side by side with the planning and policy. Key words: Health Insurance Payment of the Poor Community; Health Service; Management; Non PBI,

Abstrak: PROGRAM PASCA SARJANA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN IRMA SURYANI ANALISIS AKSES MASYARAKAT LANJUT USIA DALAM PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS PUSKESMAS DI KOTA MEDAN TAHUN 2005 xv + 123 halaman, 24 tabel, 7 gambar, 6 lampiran. ABSTRAK Penyelenggaraan pelayanan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan dapat menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa adanya hambatan yang bersifat ekonomi ataupun non ekonomi sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Salah satu tujuan dari kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas di Kota Medan adalah untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi penduduk Kota Medan dengan membuka akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar puskesmas tanpa perlu memikirkan biaya berobat. Namun kemampuan setiap individu untuk menjangkau pelayanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketersediaan sumber daya yang ada di dalam sarana kesehatan, kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam proses pencarian pengobatan. Memasuki tahun kelima dari implementasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis, tentunya perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan ini dapat memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyrakat, khususnya masyarakat lanjut usia. Karakteristik masyarakat lanjut usia yang disertai dengan keterbatasan fisik karena adanya proses degenerasi di dalam tubuh tentunya sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau dan mempunyai kualitas yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran akses masyarakat lanjut usia dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas di Kota Medan Tahun 2005. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan telaah dokunen. Wawancara dengan responden lanjut usia dilakukan dengan menggunakan Kuesioner I sedangkan wawancara dengan kepala puskesmas, penanggung jawab poliklinik gigi dan petugas usila dilakukan dengan menggunakan Kuesioner II, III dan IV. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah karakteristik lanjut usia yang meliputi pendidikan, persepsi terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan, persepsi terhadap kualitas pelayanan puskesmas serta persepsi aksesibilitas ke puskesmas. Adapun variabel terikatnya adalah akses lanjut usia yang diukur dari tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas dan variabel confounding adalah ketersediaan sumber daya pelayanan kesehatan di puskesmas. Analisis dilakukan dengan chi square dan regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan 54% proporsi lanjut usia mempunyai tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis tinggi. Sebagian besar lanjut usia yang tidak pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas mengemukakan alasan tidak tahu tentang adanya pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas di Kota Medan. Sebagian besar lanjut usia berpendidikan rendah dan tidak bekerja, berpersepsi kebutuhan pelayanan tinggi, berpersepsi kualitas pelayanan puskesmas rendah (terutama pada dimensi assurance dan tangible) dan berpersepsi aksesibilitas ke puskesmas mudah. Kurangnya ketersediaan tenaga, alat medis, obat, laboratorium dan kondisi fisik serta dana operasional puskesmas merupakan hambatan yang dihadapi oleh puskesmas dalam meningkatkan akses lanjut usia dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan antara pendidikan, persepsi kebutuhan pelayanan kesehatan, dan persepsi aksesibilitas ke puskesmas, ketersediaan sumber daya pelayanan kesehatan di puskesmas dengan akses lanjut usia dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Hasil analisis multivariat menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan persepsi kebutuhan pelayanan kesehatan dengan akses lanjut usia dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis. Dari evaluasi confounder diketahui bahwa hanya ketersediaan laboratorium dan kondisi fisik puskesmas yang merupakan confounder bagi lanjut usia dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas. Lanjut usia yang mempunyai tingkat pendidikan rendah berpeluang memiliki tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis lebih rendah sebesar 10,309 sedangkan lanjut usia yang berpersepsi kebutuhan pelayanannya rendah berpeluang memiliki tingkat pemanfaatan dasar gratis lebih rendah sebesar 6,936 kali setelah ketersediaan laboratorium dan kondisi fisik dikontrol. Diperlukan upaya sosialisasi yang terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan lintas sektor terkait dalam menyebarluaskan informasi tentang keberadaan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas. Pelatihan dalam menyusun anggaran dengan pola RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) perlu diberikan kepada puskesmas agar puskesmas mampu menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu diperlukan perencanaan program dan anggaran secara terpadu dan terkoordinir di Dinas Kesehatan Kota Medan untuk menghindari over lapping program dan adanya program yang tidak tersentuh dalam anggaran. Adanya mekanisme penempatan dan penugasan staf di puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas. Advokasi kesehatan perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan para pengambil keputusan dan stake holder untuk meningkatkan anggaran di bidang kesehatan, pencairan dana tepat waktu dan menjalin kerjasama. Daftar Bacaan : 40 (1980-2005) Graduate study Public health program Health policy administration Thesis, August 2005 Irma suryani Analysis of ELDERLY society access in utilize free public health centre basic health service on medan year 2005 xv + 123 pages, 24 tables, 7 pictures, 6 appendices Abstrac Health service management directed to improve healthy living ability and reaching certifiable health service without economic and non-economic hinder therefore can improve society health degree in Indonesia. One of the aims of free public health center’s basic health service policy on Medan is by opening access for society in using public health center’s basic health service without medication expense consideration. However, each person’s ability to reach the service were influenced by numerous factors, such as resource availability on health medium, necessity, and consumer ability in medication seeking process. Entering the fifth year from implementation of free health service policy, surely need to conduct evaluation to see how far this policy can extend health service range for society, especially for senior society. Elderly society characteristic followed with physical limitation because of the degeneration process inside the body that actually need for affordable and certifiable health service. This research’s aim is to recognize description of senior society access in using free public health center’s basic health service policy on Medan 2005. Data collected by interview, observation, and study document. Interview with senior respondent conducted by using questionnaire I meanwhile interview with head of public health centre, tooth polyclinic supervisor and worker for senior patient conducted by using questionnaire II, III, and IV. Independent variable in this research is old age characteristic that involve education, perception of health service necessity, perception of public health centre quality service, also public health centre accessibility perception. As for the dependent variable is old age access that measured by free public health center’s basic health service policy utilizing level and confounding variable is availability of health service resource in public health center. Analysis conducted by chi square and double logistic regression. Research result shows 54% old age proportion has high level of free charge of basic health service usage. Most of the low educated and unemployment senior citizen, high service necessity perception, low quality service on public health center perception (especially on assurance and tangible dimension), and public health center’s easy accessibility. The lack of availability of worker, medical appliance, medicine, laboratory, and physical condition also public health center operational fund represent the hinder faced by public health center in improving old age access on free public health center’s basic health service usage. Bivariate analysis result shows relationship between education, perception of health service necessity, and public health center accessibility perception, availability of health service resource on public health center with old age access on health service usage. Multivariate analysis result shows relationship between education level and perception of health service necessity with old age access on using free health service. From confounder evaluation knew that laboratory availability and physical public health center condition that represent confounder for old age person on the public health center free health service usage. Old age person with low education has lower chance of usage level of public health center free service equal to 10,309 while old age person with low service necessity perception has lower chance of usage level of public health center free service equal to 6,936 times after laboratory availability and physical condition controlled. It needed inwrought socialization effort and continuity by involving related cross-sector in spreading information about public health center free service existence. Training in arranging budget by RASK (Work Budget Plan) pattern require to hand it out to public health center therefore it can arrange the budget according to the requirement. Beside it also needed program planning and inwrought budget, it coordinated on Medan Health institute to avoid over lapping program and untouched program to budget. The existence of placement mechanism and staffing on public health center is according to the public health center requirement. Health ad vocation need to be continually conducted by decision maker and stake holder to increase budget on health field, timely fund liquefaction and braiding corporation. References : 40 (1980-2005)