Abstrak:

Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, misi rumah sakit adalah urituk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pasal 68 dan 69 mengamanatkan- untuk membentuk suatu Badan Layanan Umum (BLU) yang bersifat nirlaba, yang dikelola secara profesional dan independen serta dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau yang sumber pembiayaannya berasal dari tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa dan dari subsidi Pemerintah. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan 1 atau jasa yang dijual tanpa meroari keuntungan dan dalarn melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (PP No. 23 tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( BLU ) ). Untuk mengetahui persepsi stakeholder, kelebihan dari BLU dan faktorfaktor yang menghambat serta solusinya di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS ) Bandung - Sawa Barat tahun 2006. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada Rumeh Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung - Sawa Barat pads bulan Juni sampai dengan Juli 2006. Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung sudah melakukan persiapan untuk menjadi rumah sakit dengan Pala Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK -- BLU ). Hal ini dapat dilihat dari rencana kerja yang dibuat, perubahan-perubahan yang ada serta kebijakan I keputu'san yang dibuat pimpinan di RSHS Bandung dan dipatuhi oleh angotaanggotanya, antara lain : Perubahan budaya kerja rrelalui pelatihan, Secara keuangan lebih. balk karena berpikir secara akrual basis sehingga bisa lebih efektif dan efisien, Sumber daya 1 asset dapat dikelola oleh nimah sakit sendiri, Perubahan perilaku 1 mindset dari birokrat ke enterpreuner, Perubahan performa ( lebih rapi ), Peningkatan pendapatan karyawan, Manajemen operasional berjalan balk, Membangun sistem manajemen di tiap level RSHS Bandung secara terintegrasi yang berfokus pada customer oriented, Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RICA - KL) dan Rencana Bisnis Anggaran ( RBA) sejak tahun 2006. SDM yang sangat beragam, sehingga sosialisasi dan perubahan yang dilakukan rumah sakit sehubungan dengan perubahan PPK - BLU jadi agak lambat, Peraturan MenKeu belum lengkap sehingga Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pun belum lengkap. ]ika rumah sakit berubah menjadi rumah sakit dengan PPK - BLU tidak masalah asalkan tetap survive dan berkembang lebih baik serta tetap dapat menjalankan fungsi sosial sesuai Pancasila dan UUD 45 dan fungsi usaha tetap berjalan baik tanpa melepas tanggung jawab sosial, memberikan aspek manfaat bagi sernua pihak serta memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek efisiensi, efektifitas, bermutu dan terjangkau.

---

 

As according to UU No. 19 in year 2003 about Exchequer of Nation, hospital mission is to guarantee available of health service for all society. Section 68 and 69 commending to form Public Service ( BLU ) having the character of nirlaba, managed professionally and independent and also foul-led to increase service to society in order to moving forward public prosperity and educate life of nation, as well as to yield service which with quality and reached by which source of its defrayal come from imposed tariff to service user and from governmental subsidy. BLU is institution in governmental environment which formed to give service to society in the form of goods supply and 1 or sold service without searching advantage and in conducting its activity is relied on efficiency and productivity principle (PP No. 23 year 2005 about Finance Management of Public Service ( BLU ). To find stakeholder perception, excess from BLU and factors pursuing and also solution its in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West lava in year 2006. Research by using approach qualitative through in depth interview and document study in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West Java in June to July 2006 Result Indicating that Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung have conducted preparation to become hospital with Finance Pattern Management of Public Service (PPK - BLU ). This Matter can be seen from made activity plan, existing change and also policy / decision made by director in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung and obeyed by officer, for example : Cultural change of activity through training, monetaryly better because thinking by acrual bases so that can more effective and is efficient, Resource 1 asset can be managed by hospital, Behavioral change 1 mindset from bureaucrat to enterpreuner, change of Performa, Make-Up of earnings of employees, Operational management work well, Develop Build management system in every level integrated which focusing at oriented customer, Compiling Plan Work Budget Ministry (RKA - KL) and Plan Business Budget ( RBA) since year 2006. Immeasurable Human Resource which is very, so that conducted by change and socialization is hospital referring to change of Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU )-become rather tardy, Regulation of Minister for Finance not yet complete so that Standard Operational Procedure ( SOP ) even also not yet is complete. If hospital turn into hospital with Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU) do not the problem of so long as remain to survive and expand better and also remain to earn to run social function according to Pancasila and UUD.

Abstrak: Data dan informasi profil kesehatan Indonesia tahun 2016 menunjukan hanya sebesar 29,5 % bayi mendapatkan ASI Eksklusif sampai 6 bulan, rendahnya pemberian ASI Eksklusif membuat pemerintah mengeluarkan PP No 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian ASI Eksklusif di wilayah kerja puskesmas cicalengka. Penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan metode wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan studi literatur. Hasil Penelitian menemukan implementasi kebijakan pemberian ASI di puskesmas belum berjalan optimal terlihat dari cakupan pemberin ASI secara eksklusif yang masih rendah. Sosialisasi kebijakan belum dilakukan secara keseluruhan, pembagian waktu dan tugas belum jelas dan belum memiliki anggaran khusus serta peggunaan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan kebijakan kurang. Komunikasi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Belum ada dukungan dan komitmen dari seluruh pegawai dalam pelaksanaan kebijakan pemberian ASI secara Eksklusif. Saran yang diajukan adalah konsisten melakukan sosialisasi kepada pegawai maupun masyarakat, dilaksanakan supervisi dalam upaya pengawalan kebijakan, menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP), mengalokasikan anggaran kegiatan di tahun 2018, membuat nota kesepahaman dengan instansi lain, dan self assessment serta evaluasi program mutlak dilakukan secara kontinyu.

---

Data and information on the health profile of Indonesia in 2016 showed only 29.5% of infants receive exclusive breastfeeding until 6 months, the low level of exclusive breastfeeding made the government issue a regulation on exclusive breastfeeding in PP No.33 Tahun 2012. The study aimed to analyze the policy implementation of exclusive breastfeeding at Cicalengka Public Health Center. The study used qualitative analysis with in-depth interview method, focus group discussion and literature study. The result of this study shows that breastfeeding policy implementation in health centers is not optimal, as seen from the low coverage of exclusive breastfeeding. Socialization of the policy has not been done as a whole, the time and task division is unclear and has no special budget and the use of standard operating procedures in carrying out the policy less. Communication is the most influential factor in the implementation of the policy. There is no support and commitment from all employees in the implementation of exclusive breastfeeding policy. The suggestion is to consistently socialize to employees and the public, carry out supervision in an effort to secure the policy, run the Standard Operating Procedure (SOP), allocate budget activities in 2018, create a memorandum of understanding with other agencies, and Self-assessment and program evaluation absolutely must do continuously. 

Abstrak: Puskesmas Kota Depok menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD sejak tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelayanan Puskesmas di Kota Depok sebelum dan setelah penerapan PPK-BLUD. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada empat Puskesmas Kota Depok. Hasil menunjukkan adanya perbedaan pada input sumber daya manusia, anggaran, fasilitas , proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban , output penilaian kinerja puskesmas dan indeks kepuasan masyarakat Puskesmas Kota Depok sebelum dan setelah diterapkan PPK-BLUD. BLUD UPT Puskesmas memiliki kewenangan untuk penerimaan pegawai non PNS, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan pendapatan BLUD secara langsung. Perencanaan dan penganggaran mengacu Rencana Strategis Bisnis RSB dan berbentuk Rencana Bisnis Anggaran RBA BLUD UPT Puskesmas. Pelaksanaan kegiatan Puskesmas sesuai dengan perencanaan yang sudah disahkan. Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas dibuat sesuai Standar Akuntansi Pemerintah SAP dan Standar Akuntansi Keuangan SAK . PPK-BLUD Puskesmas Kota Depok memberikan fleksibilitas dalam penambahan sumber daya manusia, fasilitas, anggaran. Sumber daya yang memadai menunjang pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Puskesmas sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas.

Abstrak: Penilaian kinerja keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 21 tahun 2015 tentang penilaian kinerja bidang pendidikan bahwa berdasarkan data Biro Keuangan Kementerian Kesehatan, kinerja keuangan Poltekkes Kemenkes Jakarta III masih belum maksimal atau masih pada kriteria B. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hasil evaluasi sumatif kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pola pengelolaan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Penelitian ini adalah penelitian non eksprimental dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis rasio keuangan dan faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap kinerja keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 dari 7 rasio yang nilainya rendah meliputi kas rasio, rasio lancar, perputaran aset tetap, imbalan atas aset tetap, imbalan ekuitas, dan rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional. Faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu penetapan tarif yang belum cost based pricing, pendapatan dari pemanfaatan aset masih rendah, kurangnya promosi dan belum adanya pengelola yang berjiwa enterpreneurship. Selain itu unit bisnis Poltekkes Kemenkes Jakarta III yang terbatas dan sedikit. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan PNBP BLU dengan membuka prodi baru, meningkatkan pemanfaatan aset, pengembangan laboratorium untuk klinik dan kerjasama dengan Bapelkes Cikarang untuk pelaksanaan pelatihan. Kesimpulan belum maksimalnya kinerja keuangan disebabkan rendahnya capaian rasio keuangan, belum optimalnya pemanfaatan aset dan penetapan tarif yang belum cost based pricing serta mindset pegawai yang belum sama dalam mengelola BLU. Disarankan perlu menambahkan point enterpreneur pada pemilihan Direktur khusus Poltekkes BLU, perlu melatih pegawai agar memiliki kompetensi dalam pengelolaan BLU dan melakukan studi kelayakan terhadap peluang bisnis.

---

Based on the Regulation of the Director-General of Treasury number 21, 2015, concerning the evaluation performance in education, the assessment of the financial performance of the Public Service Agency (BLU), that obtained from the Ministry of Health's Finance Bureau, the financial performance of the Health Polytechnic of the Ministry of Health Jakarta III is unsatisfied or in criterion B. The research objective is to find out the results of a summative evaluation of financial performance based on financial ratios and factors that influence financial performance in the financial management pattern of BLU Health Polytechnic Ministry of Health, Jakarta III. This research is nonexperimental research with a qualitative approach to analyze financial ratios and other factors that influence the financial performance of BLU Health Polytechnic Ministry of Health, Jakarta III. The results showed that there were 6 out of 7 ratios with low values including cash ratios, current ratios, fixed assets turnover, returns on fixed assets, equity returns, and the ratio of PNBP income to operating expenses. Other factors that also affect are the setting of tariffs that have not been cost-based pricing, income from asset utilization is still low, the lack of promotion and the absence of an entrepreneurial manager. Besides, the business units of the Jakarta III Health Polytechnic are limited and few. Opening new study programs, increasing asset utilization, developing a laboratory for clinics, and collaborating with the Cikarang Health Training Agency for training implementation were efforts undertaken to increase the PNPB of BLU. The financial performance is concluded nonoptimal due to some reasons; the low achievement of financial ratios, inadequate utilization of assets, the tariff setting that is not yet cost-based pricing, and distinctive employee's mindsets in managing BLU. It is suggested that to add an entrepreneur's point in selecting a special Director of the Health Polytechnic specifically for BLU. It is necessary to train employees to have competence in BLU management and conduct a feasibility study on business opportunities

Abstrak: Dalam kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19 (Innakesda) merupakan bagian dari anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana Refocusing 8% DAU/DBH pada Tahun 2021. Hal menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut perbedaan hasil implementasi dari kebijakan Innakesda yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah dimana terdapat pemerintah daerah yang berhasil melakukan implementasi kebijakan ini dan ada pula pemerintah daerah yang tidak berhasil melakukannya. Keberhasilan dalam implementasi ini dilihat dari adanya ketersediaan anggaran di daerah serta terlaksananya realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu daerah berhasil mengimplentasikan kebijakan ini dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci serta kajian literatur. Segitiga kebijakan Walt dan Gilson digunakan dalam menganalisis kebijakan Analisis dilakukan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan Innakesda dari dimensi aktor, konten, kontek dan proses dalam pengelolaan keuangan daerah. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu daerah yang berhasil melaksanakan implementasi kebijakan Innakesda yaitu Kota Tangerang Selatan. Kesimpulan penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat faktor konteks situasional penanganan pandemi bertumpu pada peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan serta faktor struktural pada azas desentralisasi penyelenggaran pemerintah daerah dan faktor kemanusiaan, konteks ini turut mempengaruhi Political Will pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam implementasi kebijakan Innakesda. Konten kebijakan Innakesda dalam keharmonisasi peraturan prinsipnya sudah saling selaras dan serasi dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mempayung hukum kebijakan Innakesda dan berbagai upaya evaluasi implementasi kebijakan juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan sebagai masukan dalam membuat penyempurnaan konten kebijakan dalam upaya percepatan realisasi Innakesda di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Political Will Walikota Tangerang selatan merupakan peran kunci dalam proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahapan perencanaan dan penganggaran dalam Integrasi dan koordinasi refocusing dan realokasi anggaran tetap menjaga kesesuaian/keselarasan pencapaian target RPJMD dan tetap fokus dalam program penanganan COVID-19 serta Innakesda dengan melihat kemampuan penganggaran. Untuk tahap pelaksanaan dan penatausahan tetap memperhatikan azas tertib dan patuh dalam pengelolaan keuangan daerah di dukung dengan sistem pelaporan realisasi dengan memanfaatkan teknologi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL). Penelitian merekomendasikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penyempurnaan pada Perda Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah di Indonesia membuat Perda tentang penangulangan bencana non alam dengan merinci terkait penganggaran, pencatatan dan pelaporan serta memaksimalkan peran APIP. Dalam penetapan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kementerian Keuangan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Pemerintah Daerah untuk Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan baik. dan untuk penelitian selanjutnya penelitian bersifat sumatif dimana fokus penelitian akan lebih diposisikan tataran Outcome, benefit dan impact/dampak dari diimplementasikannya kebijakan Innakesda

---

In the incentive policy for health workers in regions dealing with COVID-19 (Innakesda) it is part of the health budget for handling COVID-19 which must be budgeted by local governments sourced from the Refocusing 8% DAU/DBH fund in 2021. It becomes interesting to further study the differences in the results of the implementation of the Innakesda policy carried out by the Regional Government where there are local governments that have succeeded in implementing this policy and there are also regional governments that have not succeeded in doing so. The success in this implementation can be seen from the availability of the budget and the realization of the incentive budget for health workers in the area. Therefore, it is interesting to know the factors that influence a region's success in implementing this policy. This research was conducted with a qualitative approach using in-depth interviews with several key informants and literature review. The analysis was conducted to see the success of Innakesda policy implementation from the dimensions of actors, content, context and processes in regional financial management. The location of the research was conducted in one of the areas that have successfully implemented the implementation of incentive policies for health workers in the regions, namely South Tangerang City. The conclusion of the study illustrates that there are situational context factors for handling the pandemic that rely on the role of health workers as the frontline as well as structural factors on the principle of decentralization of local government administration and humanitarian factors, this context also influences Political Will of the South Tangerang City government in implementing the Innakesda policy. Innakesda policy content in the harmonization of regulations in principle is in harmony with higher regulations to underpin the law on Innakesda policies and various efforts to evaluate policy implementation are also carried out by the central government and the results are used as input in making improvements to policy content in an effort to accelerate the realization of Innakesda in the Government South Tangerang City Area. Political Will of the Mayor of South Tangerang is a key role in the policy implementation process in regional financial management from the planning and budgeting stages in the integration and coordination of refocusing and budget reallocation while maintaining conformity/alignment of achieving RPJMD targets and staying focused on the COVID-19 handling program and Innakesda by looking at budgeting ability. For the implementation and administration stages, the principles of order and compliance in regional financial management are supported by a realization reporting system by utilizing technology in the Planning, Budgeting and Reporting Management Information System (SIMRAL). The research recommends that the South Tangerang City Government make improvements to the Regional Regulation on Disaster Management. Local governments in Indonesia make local regulations on non-natural disaster management with details related to budgeting, recording and reporting as well as maximizing the role of APIP. In determining the provision of incentives for Health Workers, the Ministry of Finance continues to pay attention to regional financial capabilities and the Ministry of Home Affairs continues to encourage Regional Governments to implement the Regional Government Information System (SIPD) properly. Keywords: Health Worker Incentives, Regional Financial Management, COVID-19