Ditemukan 34726 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Berbagai jenis pembayaran (Fee For Service Bebas, Fee for Service Kerjasama, Asuransi, Kapitasi) layanan kesehatan kepada pekerja, keluarga dan pensiunan termasuk rawat inap dilakukan di Perlamina dan makin meningkatnya biaya layanan kesehatan maka dipandang perlu mencarikan jenis pembayaran yang sesuai untuk memberikan dampak yang efektif dan efisien. Dilain pihak, pekerja, keluarga dan pensiunan sebagai masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan menjadi semakin kritis terhadap mutu layanan yang mereka terima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran jenis pembayaran dihubungkan dengan mutu layanan rawat inap yang diterima oleh pekerja, keluarga dan pensiunan PT Pertamina UPms III. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan jumlah sample 100 orang yang mendapat pelayanan rawat inap dengan menggunakan berbagai jenis pembayaran. Data primer diperoleh dari kuesioner yang didistribusikan kepada sampel terpilih untuk mendapat mutu berupa kepuasan dengan metode lima dimensi servqual. Sedangkan data sekunder untuk mendapatkan lama hari rawat yang merupakan bagian dari mutu dan biaya diperoleh dari laporan fungsi Kesehatan Pemasaran III. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembayaran dengan cara asuransi 87,5% puas, dengan cara kapitasi 85% puas, dengan cara Fee For Service Kerjasama 76,5% puas, dengan Fee For Service Bebas 66,7% puas. Lama hari rawat dengan cara asuansi dan Fee for Service Bebas 83,3% kurang dari 6 hari, dengan FFS Kerjasama 80% kurang dari 6 hari, dengan Kapitasi 55% kurang dari 6 hari. Jenis pembayaran secara kapitasi mempakan pembayaran yang terbesar dari jenis pembayaran yang lain pada penelitian ini.
Kecenderungan peningkatan penggunaan antibiotika di Pelayanan Kesehatan Dasar merupakan penggunaaan obat yang tidak rasional dan akan menghambat penurunan angka morbiditas dan mortalitas penyakit. Pemberian antibiotika yang berlebihan akan meningkatkan resistensi terhadap bakteri, sehingga pembiayaan obat akan menjadi lebih tinggi di masa mendatang. Ada dua indikator utilisasi obat yang diteliti yaitu rata-rata biaya obat perlembar resep dan rata-rata R/ per-lembar resep. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran utilisasi obat antibiotika pada dua indikator diatas dan faktor faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menemukan bahwa persentase resep obat pasien RJTP yang berisi antibiotika 37,74 %. Proporsi terbesar pemanfaatan obat antibiotika pada pasien RJTP di Puskesmas Tebet tahun 2005 ditemukan pada kelompok usia dewasa (12-65 tahun) yaitu sebesar 56,5 %, pasien yang bayar sendiri yaitu sebesar 89,8 %, penyakit infeksi lain selain ISPA yaitu sebesar 61,6% dan rata-ratal hari pemberian obat antibiotika adalah 4 hari dimana nilai ini tidak sesuai dengan pedoman pengobatan antibiotika yang belaku. Rata-rata harga obat per-lembar resep adalah Rp. 6.226,01,- sedangkan rata-rata jumlah R/ nya adalah 3 R/. Hasil analisis bivariat dari ke dua indikator utilisasi obat terhadap variabel independen didapatkan adanya perbedaan yang signifikan menurut usia, status pembayaran pasien dan jenis penyakit. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa usia, status pembayaran, jenis penyakit (ISPA) dan lama hari pemberian obat secara signifikan mempengaruhi rata-rata harga obat dan rata-rata jumlah R/ per-lembar resepnya. Disarankan perlu dilakukan upaya peresepan pengobatan sesuai dengan standar pengobatan yang berlaku terutama lama hari pemberian obat. Analisa lebih lanjut mengenai rata-rata harga obat per-lembar resep yang lebih spesifik yaitu dengan hanya menganalisa rata-rata harga obat antibiotika.
The tendency of overused of antibiotics in primary health care indicate the irrational used and inhibit lowering morbidity and mortality of diseases and hence increase bacterial resistance and so that elevate drug expenditure at future. There were two drug utility indicators examined named average drug cost per encounter and average drug per encounter. The objective of this research was to know the description of antibiotics drug utilization on two indicators mentioned above and the factors influence it. Results of this research were the percentages of encounter containing antibiotics was 37,74 %. The biggest proportion of antibiotics utilization based on adult patients (12 -65 year old) was 56,5 %. Based on payment status of self payer patients was 89,8 %. And based on type of diseses at other infection beyond UTI was 61,6 %. The average number of days antibiotics dispensed was 4 days, that the values incompatible with Antibiotics drug guidelines. The average of single encounter was Rp. 6.226,01 where the average R/ per encounter was 3 items. Bivariate analysis of two drug utilization indicators, with independent variable showed significant differences among age, payment status and type of diseases. The result of multivariate analysis indicated age (except elderly), payment status, diagnosis of UTI and number of days antibiotics dispensed significantly able to predict variable of drug price per encounter and the average R/ per-encounter. It was Suggested the treatment prescription that compatible with standard treatment guidelines that usually used, the length of therapy. More specific continuing of the analysis about average drug price per-encounter with analyzing average antibiotic drugs price.
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, meskipun dengan dana terbatas dituntut tetap survive dan siap melayani masyarakat umum dan peserta Askes. Untuk menjaga kelangsungan pelayanan Rumah Sakit menyesuaikan tarif yang harus dibayar oleh pasien. Tarif pasien Askes lebih rendah dari tarif pasien umum.Data RS Persahabatan menunjukkan bahwa pendapatan sesuai tarif umum tahun 2001 meningkat cukup bermakna sebesar 52% dari tahun 2000, pendapatan terbesar dari Rawat Inap yang meningkat 39%. Meskipun pendapatan Rawat Inap meningkat, namun terdapat kesenjangan dimana pendapatan yang diterima (sesuai tarif Askes) hanya 32%. Hal ini terjadi akibat tarif pasien Askes lebih rendah dari tarif pasien umum. Akibat kesenjangan tersebut Rumah Sakit menanggung subsidi cukup besar, sehingga dapat mengganggu likuiditas dan terjadi deficit anggaran Rumah Sakit. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut perhitungan pendapatan berdasarkan tarif Askes. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini.Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran seberapa besar kesenjangan pendapatan dan besarnya subsidi sesuai hasil perhitungan kembali serta distribusinya pada Unit Instalasi Rawat inap, akibat perbedaan tarif Askes dengan tarif umum dan bagaimana kebijakan penetapan tarif dimana yang akan datang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan cara observasi dan evaluasi dengan melakukan estimasi perhitungan data sekunder dan diskusi/wawancara.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) terdapat perbedaan hasil (output) antara perhitungan pendapatan dan subsidi oleh rumah sakit, dengan hasil perhitungan yang dilakukan pada penelitian ini, dimana kesenjangan menurut Rumah Sakit sebesar 68%, sedangkan menurut hasil perhitungan kembali sebesar 54%; (2) terdapat pasien Askes yang menggunakan kelas perawatan melebihi haknya tanpa membayar selisih tarif secara penuh, akibatnya Rumah Sakit menanggung biaya bagi pasien tersebut, dan seharusnya Rumah Sakit membukukannya sebagai beban pasien bukan Subsidi Askes; (3) subsidi bagi pasien Askes terjadi secara progresif yaitu makin tinggi golongan PNS dan Penerima Pensiun makin besar subsidi yang dinikmati; atau subsidi Rumah Sakit saat ini dinikmati oleh siapapun yang dirawat, baik pasien miskin maupun mampu; (4) kelemahan pembukuan terdapat pada sistem akuntansi, dimana rekening (account) yang ada belum menjangkau jenis tindakan yang jumlahnya banyak (comprehensive), seperti tindakan pelayanan pasien Askes belum seluruhnya dibukukan dalam akuntansi Rumah Sakit; (5) Pola tarif RS Perjam sampai saat ini belum ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.Saran yang dapat diberikan adalah agar Rumah Sakit dapat mengembangkan jenis pelayanan luar paket, karena tarifnya mendekati tarif Rumah Sakit. Secara aktif memberikan masukan kepada PT. Askes agar dilakukan peninjauan kembali tarif paket. Pengolahan dan pencatatan transaksi keuangan agar dilakukan secara terintegrasi antara Bagian Keuangan dan Bagian Akuntansi sehingga laporan keuangan dapat diuji kelayakannya dan wajar. Selanjutnya perlu dilakukan percepatan penagihan (klaim) biaya pelayanan kepada PT. Askes, karena akan membantu likuiditas Rumah Sakit. Depkes perlu segera menetapkan Pola Tarif Rumah Sakit Perjam dan mengupayakan penambahan premi peserta Askes.
Analysis of Service Subsidies to Obligatory Participating Patients in PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia at the In-Patient Installation Unit of Persahabatan Hospital Jakarta Year 2001 Health development aims to improve individual awareness, willingness and ability to lead a healthy-life in order achieve an optimum status of health. Hospital as the facility of health care service is required, although in limited funds, to survive and get ready to serve general public and members of Askes. To keep it survive, the hospital should adjust the rate to be paid by patients. Well, the rate charged on the Askes-member patients is usually lower than that on general patients.Data collected from the Persahabatan Hospital of common rate-based income in 2001 show that the income raised significantly on to 52% from that in the previous year (2000), and the largest income is drawn from In-Patient service, raised 39%. Although In-Patient Income raised, less difference still occurred since the income (according to the rate of Askes) is only 32%. This is because lower rate of Askes-member patients than that of general patient. Such a thing makes the Hospital bear relatively larger subsidies and thus troubles its liquidity and leads to budget-deficit. Therefore, further review of the income needs an Askes-based estimation. It is this which underlies the research.This research aims at revealing the picture of difference between income and amount of subsidies according to its re-estimation and distribution at the In-Patient Installation Unit due to the different rate of Askes from that of general patient and considering rate policies in the future. This research is qualitative in manner carried out through observation and evaluation by reviewing secondary data estimates and discussion/interview.From results of research, one may come to the following conclusions that (1) difference of output exists between income and subsidy estimates by the hospital party and that in this research; 68% in the former and 54% in the latter, respectively (2) Askes patients using service facilities extend their rights without paying any full different rate. It becomes, therefore, a subsidy charged on the Hospital whereas the hospital should, otherwise, impose this charge on the patients rather than Askes subsidies, (3) Subsidy for Askes patients occurs progressively, viz., the higher level of Civil Servant and Pension receiver, the greater the subsidy he or she enjoys and that it draws a conclusion that hospital subsidy are currently received by any patient, be poor or able patients, (4) weak book-keeping entries occur in the accounting system in which the existing account does not yet record comprehensively such as Askes-patient care service. Rate schemes for Public-Owned Hospital have not been determined by the Minister for Health.A suggestion that may be proposed is to get the Hospital develop services included in the fist of external package, since rate of the Askes approaches that of the Hospital. Another suggestion is to provide active input to PT. Askes in order to have rate of package reviewed. Financial data processing and account should be integrated between Finance Department and Accounting Department and therefore financial statement is allowable to test its reasonable feasibility. Further, claim for service costs should be accelerated to PT. Askes for it would help the hospital liquidity. The Department of Health should really determine the Rate Schemes for Public-Owned Hospital and exert to increase premium for Askes-members.
Menyadari semakin terbatasnya kemampuan pemerintah utamanya dalam hal pembiayaan, maka berkembanglah konsep kemitraan dengan swasta dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kasus yang dilakukan di RSUD "X" yang bermitra dengan pihak swasta. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu secara kuantitatif dengan mencatat data keuangan yang ada dan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Perhitungan biaya di PKS dilakukan dengan dua cara yaitu Full Cost (menghitung biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh PKS) dan Variabel Cost (menghitung biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh oleh PKS).Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dijalin antara RSUD "X" dengan pihak swasta dalam membangun gedung rawat inap dengan fasilitas VIP (PKS) adalah dengan sistem B.0.T yaitu bagi hasil selama 10 tahun dari hasil sewa kamar dengan formula 60% pihak swasta dan 40% pihak RSUD "X". Pengelolaan PKS dilakukan oleh Koperasi Pegawai RSUD "X".Dari penelusuran biaya pada tahun 2001 diperoleh bahwa biaya total di PKS pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 2.912.323.106,-(Full Cost) dan Rp.2.225.133.800,-(Variabel Cost). Biaya terbesar di PKS adalah biaya operasional yaitu sebesar 80,91% dari seluruh biaya yang ada(Full Cost). Sedangkan biaya operasional terbesar adalah untuk alokasi biaya personil yaitu 53,35% dari total biaya operasional yang ada. Total pendapatan PKS pada tahun 2001 adalah Rp.2.894.887.000,-. Adapun CRR PKS tahun 2001 adalah 99,40% (Full Cost) dan 130,10% (Variabel Cost). Pada tahun 2001 PKS tidak menghasilkan SHU atau PKS dalam keadaan defisit yaitu sebesar (Rp.I7.436.106,-) (Full Cost). Tetapi apabila dihitung secara Direct Cost, PKS mendapatkan SHU sebesar Rp.669.753,200,-.Dari hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa PKS tidak melakukan subsisdi silang kepada RSUD "X". Trend pendapatan dan pengeluaran PKS sejak mulai didirikan sampai tahun 2001 terlihat relatif meningkat baik yang dihitung secara current price maupun constant price. Dari hasil forecasting selama 10 tahun (1996-2005) menunjukkan bahwa dari kemitraan tersebut, pihak investor mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 872.849.930,- sedangkan pihak RSUD "X" mengalami kerugian sebesar Rp.3.108.259.938,-.Dengan melihat hasil forecasting dapat diketahui bahwa investor swasta merupakan pihak yang paling diuntungkan dalam kemitraan tersebut. Dan pemerintah dalam hal ini RSUD "X" merupakan pihak yang dirugikan. Salah satu harapan dalam kerjasama atau kemitraan dengan swasta di lingkungan RSUD "X" adalah terwujudnya subsidi silang dari PKS kepada RSUD "X" , namun dalam kenyataannya subsidi silang tersebut lama sekali tidak terwujud.
Government-Private Partnership in Hospital Services in Financing and Cross Subsidy Perspective (Case Study in Hospital "X")Constraints of the government to finance healthcare services had ignited the concept of government - private sector partnership in hospital services. This study is a case study in a district government hospital "Z" which had started partnering with private sector in developing a new in-patient hospital service (PKS). Data collection has been done using quantitative data collection and qualitatively explored using in-depth interviews with selected informants. Cost calculations in PKS were done using two methods: full cost (calculating the costs that should have been borne by PKS) and direct cost (calculating the costs that has actually been borne by PKS).The partnership of this district hospital with private sector took place in the form of private sector build a new VIP in-patient building using BOT arrangement for 10 years period. Revenue from bed usage will be divided 60% to the private investor and 40% to the hospital. The cost of PKS services in 2001 was Rp. 2,912,323,106 (full cost) and Rp. 2,225,133,800 (direct cost). Operating cost has the highest share of the total cost (full cost). Within the operating cost category, staff cost ranks first with 53.35%.Total revenue of PKS in 2001 was Rp 2,894,887,000. Cost Recovery Rate of the PKS in 2001 was 99.40% (full cost) and 130.10% (direct cost). PKS in the year 2001 was deficit (Rp. 17, 436, 106,-) (full cost). But if calculation by direct cost, PKS gain profit Rp. 669,753,200).From the in-depth interview, it was found that cross subsidy was not take place from PKS to the hospital. Trends of the revenue and costs of PKS from its beginning to 2001 were found increasing both in current and constant price. From forecasting, for a period of 10 years (1996-2005), it was found that from this partnership private investor will gain Rp. 872,849,930,- and the hospital would loose Rp. 3,108,259,938.From the forecasting, it was found that the private investor will gain benefit from this partnership while the hospital will not. One of the reasons from the development of government-private partnership in this hospital is to provide cross subsidy from the PKS to the hospital. However, this notion has not been realized so far.
ABSTRAK adalah salah satu upaya untuk mengendalikan biaya pelayanan kesehatan (cost containment) adalah dari bentuk fee for service ke bentuk Prospective Payment System (PPS). Prospective Payment System (PPS) adalah sistem pembayaran yang diberikan kepada pemberi pelayanan kesehatan yang besarnya ditetapkan sebelum suatu pelayanan dilaksanakan, tanpa memperhatikan tindakan medik atau lamanya perawatan di rumah sakit. Salah satu cara dalam sistem pembayaran ini adalah dengan "Diagnostic Related Group's (ORG's)" . Penelitian ini adalah penelitian desain survey tagihan pelayanan dimana hasil yang diharapkan adalah untuk mengetahui gambaran perbandingan tagihan rawat inap kelas III (Askeskin dan umum) tahun 2007 dengan tarif kelas Ill INA-DRG di 3 rumah sakit di Kota Bukittinggi, yaitu RSUD Dr. Achmad Machtar Bukittinggi, RS TNI AD Tk. IV Bukittinggi dan RS Ibnu Sina Bukittinggi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa median hari rawat adalah 4 hari. Jika dibandingkan dengan INA·DRG, ternyata rata-rata hari rawat masing-masing rumah sakit lebih pendek. Untuk apendisitis tanpa komplikasi se!isih hari rawat adalah 1,1 hari, Median tagihan pasien apendisitis di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukitinggi adalah pada kisaran Rp.1.600.000,- - Rp. 1.799.999,-. Jlka dibandingkan dengan INA-DRG, temyata tagihan INA-DRG lebih besar. Sedangkan median tagihan ketiga rumah sakit adalah Rp. 1.800.000,- - 1.999.999,-. Jika dibandingkan dengan INA-DRG, tagihan rumah sakit lebih besar. Hal ini dipengaruhi tagihan dua rumah sakit lainnya yang cukup besar.
Latar belakang: Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkatkan utilisasi dan pendapatan pasien dari prosedur operasi rawat inap di RS Jakarta. Namun, peningkatan ini justru menurunkan laba rumah sakit akibat tarif JKN yang relatif rendah. Prosedur operasi bedah umum merupakan prosedur terbanyak yang dilakukan, tetapi memiliki utilitas kamar operasi terendah. Untuk itu, perlu dilakukan analisis efisiensi biaya prosedur ini sebagai dasar strategi pengembangan layanan untuk kesinambungan bisnis rumah sakit ke depan. Tujuan: Diketahui perbandingan tingkat efisiensi biaya prosedur operasi agar dapat memberikan rekomendasi strategi efisiensi dan pengembangan prosedur operasi bedah umum JKN di RS Jakarta agar tercapai kesinambungan bisnis rumah sakit yang baik. Metode: Penelitian menggunakan data prosedur operasi bedah umum pasien JKN tahun 2023. Biaya satuan dihitung menggunakan metode activity-based costing, mencakup biaya langsung dan tidak langsung. Efisiensi dinilai dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya normatif berdasarkan clinical pathway. Total biaya diperoleh dari penjumlahan biaya prosedur dan akomodasi rawat inap. Skor efisiensi teknis dan skala dihitung dengan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil: Rata-rata biaya satuan prosedur aktual di kamar operasi sebesar Rp3.515.894,65 dengan skor efisiensi 103,0%, yang idealnya ada di bawah 100%. Komponen biaya jasa medis dan obat serta bahan medis habis pakai (BMHP), menjadi pemicu utama inefisiensi. Rata-rata biaya total aktual, yaitu biaya satuan prosedur aktual di kamar operasi ditambah biaya akomodasi adalah Rp4.678.032,01 dengan skor efisiensi 108,4%. Biaya akomodasi menyumbang 24,8% dari biaya total dan berkontribusi besar pada inefisiensi. Prosedur paling efisien adalah hemoroidektomi kelas 3 dan insisi abses perianal (satu kelas). Kesimpulan: Biaya satuan prosedur operasi bedah umum di kamar operasi untuk pasien JKN tahun 2023 belum efisien karena penggunaan obat, BMHP, dan lama rawat inap yang tidak sesuai clinical pathway. Diperlukan penerapan clinical pathway yang ketat, perubahan sistem pembayaran jasa medis berbasis kinerja, serta optimalisasi metode dan jenis anestesi. Rumah sakit juga perlu meningkatkan kompetensi, khususnya di bidang bedah digestif, untuk menghadapi kebijakan kelas standar dan klasifikasi rumah sakit berbasis kompetensi.
Background: The National Health Insurance (JKN) program has led to increased inpatient utilization and revenue at RS Jakarta, particularly through surgical procedures. However, this increase has paradoxically reduced hospital profit margins due to the relatively low reimbursement rates under JKN. General surgery accounts for the highest number of procedures but demonstrates the lowest operating room utilization. Therefore, a cost-efficiency analysis of these procedures is essential to inform service development strategies that ensure long-term hospital sustainability. Objective: This study aims to compare the cost efficiency of general surgical procedures for JKN patients, providing strategic recommendations to improve efficiency and develop general surgery services to support sustainable hospital operations. Methods: The study used data on general surgical procedures performed on JKN patients in 2023. Unit costs were calculated using an activity-based costing method, incorporating both direct and indirect costs. Efficiency was assessed by comparing actual costs to normative costs based on clinical pathways. Total costs included both procedural and inpatient accommodation expenses. Technical and scale efficiency scores were calculated using the Data Envelopment Analysis (DEA) approach. Results: The average unit cost for actual surgical procedures in the operating room was IDR 3,515,894.65, with an efficiency score of 103.0%, indicating inefficiency as ideal scores should be below 100%. Direct operating costs—particularly medical services, medications, and consumables—were the main contributors to inefficiency. The average total actual cost, including accommodation, was IDR 4,678,032.01, with an efficiency score of 108.4%. Accommodation costs accounted for 24.8% of the total and were a significant source of inefficiency. The most efficient procedures were Grade 3 hemorrhoidectomy and perianal abscess incision (single class). Conclusion: The unit costs for general surgical procedures under JKN in 2023 remain inefficient relative to clinical pathway standards, primarily due to inappropriate use of medications, consumables, and extended length of stay. Improvements are needed through stricter clinical pathway implementation, performance-based physician remuneration, and optimization of anesthetic techniques. The hospital must also enhance competencies, particularly in digestive surgery, in anticipation of standard class policies and competency-based hospital classifications.