Abstrak: ANALISIS ANGGARAN PROGRAM PENANGGULANGAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2003-2005 (Oleh : N. Rachmadanur) ABSTRAK Latar Belakang : Penyakit demam berdarah dengue (DBD) masih terus terjadi dan berdampak terhadap sosial dan ekonomi. Agar kerugian ekonomi yang ditimbulkannya dapat ditekan, perlu untuk memaksimalkan program penanggulangan. Optimalnya program penanggulangan tidak terlepas dari perencanaan anggaran program yang memadai. Kabupaten Bogor sebagai daerah endemi terjadinya DBD dengan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2003 sebanyak 429 (CFR 2,8%),tahun 2004 sebanyak 1.526 (CFR 1,38%) dan tahun 2005 sampai trimester I sebanyak 252. Tujuan Penelitian :Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang pemetaan anggaran program penanggulangan DBD di Dinas Kesehatan Bogor tahun 2003-2005. Metode : Penelitian ini menggunakan desain eksploratif. Mengamati data sekunder berupa alokasi anggaran dan realisasi anggaran program tahun 2003-2005. Menguatkan hasil analisis, dilakukan dgn data primer melalui wawancara dengan pengelola program DBD. Hasil : Anggaran program DBD bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun 2003 sebesarRp 95.600.000,-, tahun 2004 sebesar Rp 166.380.000,- dan Rp 90.000.000,- (di luar DASK) serta untuk tahun 2005 sebesar Rp 160.117.000,-. Anggaran dari APBD propinsi untuk tahun 2004 sebesar Rp 4.941.000,-(di luar DASK), dan Rp 93.800.000,-(konpersi dari harga alat dan bahan). Anggaran dari APBN untuk Tahun 2004 sebesar Rp 11.000.000,-(di luar DASK). Dalam melaksanakan prom=gram, pengelola menemukan kendala yang berkaitan dengan kekurangan anggaran. Kesimpulan : Total anggaran yang digunakan pada program penanggulangan DBD di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2003 sebesar Rp 95.600.000,- dan tahun 2004 sebesar Rp 366.161.000,- serta pada trimester I tahun 2005 sebesar Rp 123.227.000,- Kendala yang ditemukan oleh pengelola program DBD tahun 2003 - 2005 : Keterlambatan turunnya anggaran yang bisa langsung digunakan, keterbatasan jumlah anggaran, obat-obatan biasa sampai ke tangan pengelola pada pertengahan tahun, jumlah anggaran yang disahkan oleh pemerintah daerah tidak berdasarkan usulan anggaran yang disampaikan melainkan kemampuan daerah. Alternatif tindakan yang diambil pengelola menghadapi kendala dalam menjalani program penanggulangan DBD tahun 2003-2005 adalah : mengusulkan pada program tahun untuk lebih meningkatkan peran lintas sektor, Kata Kunci : Analisis Anggaran, Penanggulangan Program DBD Budgets Analysis For The Dengue Haemorragic Fever Eradication Program In Health Departement in Bogor Regency in Year 2003-2005 (By : N.Rachmadanur) ABSTRACTION Background : The dengue fever (DF) still frequently happens and has negative impact to the social and economical systems in the community. To decrease the economical negative impacts, it is need to obtain the eradication program. The optimum of the eradication program is not left form it’s planning on the budgets for the eradication program properly. In the Bogor regency as the endemic zone for the dengue fever with the amount of cases happens in 2003 is 429 cases (CFR 2.8 %), in 2004 with 1.526 (CFR 1.38 %) and in 2005 until 1st third semester with 252 cases. Objective : The objective of the study is to get the general pictures about the budgets mapping for the dengue fever eradication program in the Health Department of Bogor Regency from 2003-2005. The study used the explorative design. Results : The budgets for dengue fever program for 2003 that is taken from the Regency Budget (APBD) is Rp. 95.600.00, in 2004 is Rp. 166.380.000 and Rp. 90.000.000 (out of the DASK), and also for 2005 is Rp. 160.117.000. The budgets from the Province Budgets (APBD) for 2004 are Rp. 4.941.000 (out of the DASK) and Rp. 93.800.000 (conversion from the tools and materials prices). The budget from the National Budgets (APBN) for 2004 is Rp. 11.000.000 (out of the DASK). Conclusions : The total budgets that used for the dengue fever eradication program in Bogor Regency in 2003 is Rp. 95.600.000, and in 2004 is Rp. 366.161.090, and also for the 1st third semester of 2005 is Rp. 123.227.000. The constraint found by the management of dengue fever program (DF) in 2003- 2005 : Delay descend of budget which can be used direct, limitation sum up budget, medications to hand of management in the middle of the year, sum up budget ratified by local government not pursuant to proposal of budget submitted but the local area ability. Alternative action taken from management to face constraint in experiencing the dengue fever eradication program of the year 2003-2005: proposing year program to improve the across sector role. Key Word : Budgets Analysis, Eradication DF

Abstrak: ABSTRAK Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga kini dan Indonesia menempati posisi ke 2 negara dengan beban TB tertinggi di dunia sehingga salah satu program prioritas pemerintah adalah dengan melalui percepatan eliminasi Tuberkulosis. Pembiayaan TB di Kota Cilegon setiap tahunnya makin meningkat, akan tetapi angka prevalensi dan angka keberhasilan pengobatan tidak cukup baik. Salah satu strategi yang dilakukan adalah regulasi dan peningkatan pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran alokasi pembiayan kesehatan dengan pendekatan Health Account dan mengetahui kebutuhan pembiayaan dengan menggunakan perhitungan Standar Pelayanan Minimum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif didukung dengan data/dokumen keuangan, dengan rancangan penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemda Cilegon memiliki kemampuan sumber pendanaan yang baik, karena sebagian besar dana program berasal dari APBD sehingga tidak ketergantungan dari dana Donor. Sebagian besar anggaran dipergunakan untuk ini kegiatan kuratif rawat jalan dan hanya sedikit sekali kegiatan yang berkaitan dengan surveilnce dan deteksi TB. Hasil perhitungan SPM tahun 2018 sebesar Rp. 593.627.617, Tahun 2019 sebesar Rp 721.746.271 dan tahun 2020 sebesar Rp 750.830.736. Berdasarkan hasil wawancara mendalam komitmen para pemangku kebijakan sudah cukup baik terbukti dengan adanya usaha untuk membantu mencari sumber dana lain seperti DPW Kel dan CSR, Akan tetapi belum memiliki RAD terkait penanggulangan TB. Selain itu hasil DHA juga belum dijadikan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan anggaran kesehatan Pemerintah Kota Cilegon. Kata Kunci: Tuberculosis, SPM, Health Account, Pembiayaan Tuberculosis is still a health problem in the world today and Indonesia ranks second countries with the highest TB burden in the world. so one of the government's priority programs is through the acceleration of Tuberculosis elimination. TB funding in Cilegon city is increasing every year, but the prevalence rate and success rate of treatment is not good enough. One of the strategies implemented is regulation and improvement of financing. The purpose of this research is to get an overview of health care funding allocation with Health Account approach and to know financing requirement by using Minimum Service Standard. This research is a qualitative research supported by data / financial document, with case study research design. The results show that the Cilegon Local Government has a good source of funding capability, since most of the program funds come from APBD so it is not dependent on donor funds. The bulk of the budget is spent on this curative outpatient activity and very little activity related to surveillance and TB detection. The calculation of Minimum Service Standard in 2018 is Rp. 593,627,617, Year 2019 amounting to Rp 721,746,271 and year 2020 amounting to Rp 750,830,736. Based on the results of in-depth interviews the commitment of the stakeholders of the policy has been quite well proven with the existence of efforts to help find other funding sources such as DPW Kel and CSR. But not yet have RAD related TB control. In addition, DHA results have not been used as a reference in the planning of the health budget of the City Government of Cilegon. Key Word : Tuberculosis, Minimum Serviced Standard, Health Account, Pembiayaan

Abstrak:

Tuberculosis Paru merupakan salah satu penyakit kronis yang harus mendapat perhatian untuk segera diatasi dan ditangani. Di Indonesia strategi untuk menanggulanginya dengan Directly Observed Treatment Shorcourse chemotherapy (DOTS) telah dilaksanakan di 7.349 Puskesmas (97 %). Keberhasilan penanggulangan Program Tuberculosis Paru terkait erat antara komitmen dan pendanaan. Apabila dapat dijalankan dengan baik akan memberi keuntungan secara ekonomis. Mengingat alokasi pembiayaan kesehatan baru mencapai 3,93 % APBD Kabupaten Bengkayang. Maka untuk memberikan advokasi perlu dilakukan evaluasi ekonomi terhadap program kesehatan, salah satunya dengan CEA (Cost Effectiveness Analysis). Kondisi geografis sepesifik Kabupaten Bengkayang terdiri dari daerah pantai, kepulauan, pedaiaman, perkotaan, perbatasan dan tertinggal. Maka untuk lebih memberikan gambaran apakah pembiayaan kesehatan sudah sesuai dengan karakteristik daerah dilakukanlah studi kasus analisis efektifitas biaya penemuan dan pengobatan penderita tuberculosis pant dengan konseling/penyuluhan dan Pengawas menelan Obat (PMO) anggota keluarga dan petugas kesehatan dengan tanpa konseling dan PMO hanya anggota keluarga di Puskesmas Pantai dan Puskesmas Perbatasan. Untuk mengetahui komitmen anggaran dilakukan penggalian pendapat 1 pandangan kepada pengambil keputusan. Disain penelitian adalah kuantitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan basil cost effectiveness ratio penemuan dan pengobatan penderita tuberculosis paru dengan konseling/penyuluhan dan PMO anggota keluarga dan petugas kesehatan dengan tanpa konseling dan PMO hanya anggota keluarga di Puskesmas Pantai dan Puskesmas Perbatasan. Pengumpulan data primer berupa observasi dan wawancara mendalam dengan pengambil keputusan. Data sekunder dengan telaah dokumen. Hasil penelitian studi kasus ini menunjukkan bahwa komponen terbesar biaya penemuan dan pengobatan penderita tuberculosis paru dengan konseling/penyuluhan dan PMO anggota keluarga dan petugas kesehatan serta tanpa konseling dan PMVIO hanya anggota keluarga adalah biaya operasional sebesar 57,53 % di Puskesmas Sungai Duri (63,27 % gaji dan 17,01 % bahan habis pakai), sebesar 64,67 % di Puskesmas Sungai Raya (78,50 % gaji dan 10,87 % bahan habis pakai), sebesar 65,80 % di Puskesmas Jagoi Babang (90,34 % gaji dan 5,23 % bahan habis pakai) dan sebesar 32,66 % di Puskesmas Seluas (77,83 % gaji dan 12,50 % bahan habis pakai). Penemuan dan pengobatan penderita Tuberculosis Pam dengan metode konseling dan PMO di Puskesmas Pantai lebih efektif dibandingkan Puskesmas Perbatasan. Hampir semua pengambil keputusan menyatakan dukungan terhadap pembiayaan program kesehatan dan efektifitas tergantung pada SDM, sarana dan prasarana, serta pembiayaan kesehatan. Dalam pelaksanaan program tuberculosis part' di Puskesmas perlu didukung adanya konselinglpenyuluhan dan PMO tenaga kesehatan. Sosialisasi SPM dan hasil studi kasus sebagai bahan evaluasi dan advokasi dalam penyususnan anggaran APBD 2007. Dan efektifitas pelaksanaan program digunakan sebagai dasar dalam penentuan Kebijakan Umum Anggaran (KU A) APBD Kabupaten Bengkayang.

---

 

Lungs tuberculosis is one of the chronic diseases that have to be noticed then handled and overcome earlier. Overcome strategy by Directly Observed Treatment Shorcourse chemotherapy (DOTS) had conducted in 7.349 Puskesmas (97 %). Lungs Tuberculosis Program overcome efficacy related with commitment and funding. If conducted well, it will give benefit economically. Remembering health funding alloction recently reach 3,93 % of Bengkayang Regency APBD. Therefore to give advocated need economic evaluation toward health program, one of them is CEA (Cost Effectiveness Analysis). Specific geographical condition of Bengkayang Regency consist of coast, island, hinterland, urban, border and remains. Therefore to give view that health defrayal is appropriate with district characteristic conducted case study of cost effectiveness analysis case detection patient and lungs tuberculosis medication patient with conselling and PMO with family and health provider without no conselling and PMO by family only in Coastal Puskesmas and Border Puskesmas. To find the budget commitment conduct opinionlview delve toward decision maker. Research design is quantitative. Research aim is to find cost effectiveness ratio result of patien and lungs tuberculosis medication invention in Coastal Puskesmas and Border Puskesmas. Primary data gathering was in observation and circumstantial interview with decision maker. Secondary data by document study. This case study research result shows that total cost of case detection and TB Lungs Medication Patient by conselling and PMO with family and health provider with by no conselling and PMO with family only is operasional cost is 57,53 % in Puskesmas Sungai Duri (63,2 % salary and 17,01 % substance used up wear), 64,67 % in Puskesmas Sungai Raya (78,50 % salary and 10,87 % substance used up wear), 65,80 % in Puskesmas Jagoi Babang (90,34 % salary and 5,23 % substance used up wear) and 32,66 % in Puskesmas Seluas (77,83 % salary and 12,50 % substance used up wear). Case detection patient and Lungs TB Medication Patient with Cancelling and PMO Methode in Coastal Puskesmas is more effective with Border Puskesmas. Almost all decision maker express that effectiveness depends on SDM, tools and infrastructure, and also health financing. Program execution in Puskesmas with concelling and PMO with health provider, SPM Socialization and deciding budget allocation need to play attention to program conducting effectiveness evaluation and advocating on in desition to budget APBD 2007. And effectivness execution programme used by decision elementary in policy budget general Bengkayang Regency APBD.

Abstrak:

---