Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 22984 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Trihono; Promotor: Sudarto Ronoatmodjo; Ko-promotor: Hasbullah Thabrany, Azrul Azwar; Penguji: Budi Utomo, Sudarti Kresno, Suwarta Kosen, Adang Bachtiar
D-207
Depok : FKM-UI, 2007
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Widyastuti Wibisana; Promotor: Amal C. Sjaaf; Ko-promotor: Hasbullah Thabrany; Penguji: Ascobat Gani, Soewarta Kosen, Purnawan Junadi, Sudijanto Kamso, Mardiati Nadjib
D-205
Depok : FKM-UI, 2007
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Misnaniarti; Promotor: Budi Hidayat; Kopromotor: Pujiyanto, Mardiati Nadjib; Penguji: Hasbullah Tabrany, Purnawan Junadi, Besral; Bambang Purwoko, Trihono, Vivi Yulaswati
D-365
Depok : FKM-UI, 2017
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Sudarti Kresno; Pembimbing: Soeratmi Poerbonegoro
D-63
Depok : FKM UI, 1999
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Novita Rudiyanti; Promotor: Budi Utomo; Kopromotor: Dian Kusuma; Penguji: Endang Laksminingsih, Pujiyanto, Sutanto Priyo Hastono, Trisari Anggondowati, Agus Suwandono, Sudibyo Alimoeso
Abstrak:

Latar belakang: Semua ibu hamil memerlukan akses cepat ke perawatan emergensi obstetric melalui sistem rujukan yang efektif. Fasilitas Kesehatan Primer sebagai lini pertama sistem rujukan memiliki peran dalam keputusan merujuk dan mengantarkan ibu mendapatkan perawatan emergensi obstetric dengan aman dan tepat waktu. Kelemahan dalam manajemen kesehatan beresiko meningkatkan keterlambatan yang mengancam keselamatan ibu hamil.
Metode: Desain penelitian Explanatory sequential mixed methods dengan populasi yaitu Puskesmas dan Praktek Bidan. Pada tahap kuantitatif menggunakan desain cross sectional dengan pendekatan studi ekologi untuk menilai kapasitas deteksi dini komplikasi dan pengiriman rujukan, membuat pemetaan antar Kabupaten/Kota dan mengidentifikasi faktor manajemen yang mempengaruhinya. Pengumpulan data melalui telaah dokumen, wawancara, dan observasi. Data dianalisis menggunakan regresi logistik berganda. Tahap kualitatif dilakukan wawancara mendalam pada Bidan dan Pasien yang dirujuk untuk mengali informasi tentang proses rujukan. Validitas data melalui triangulasi sumber dan dianalisis secara tematik.
Hasil: Kapasitas layanan rujukan maternal dalam kategori baik sangat rendah yaitu 19,7%, kapasitas deteksi dini komplikasi sebesar 48,7%, kapasitas perawatan stabilisasi sebesar 35,3% dan kapasitas pengiriman rujukan sebesar 43,6%. Penyebabnya staf kurang kompeten, kekurangan obat-obatan essensial, lemahnya pendokumentasian, rendahnya kepatuhan staf pada standar pelayanan, dan kurangnya komunikasi antar fasilitas. Penggunaan sistem informasi rujukan, pengembangan kompetensi staf, dan akreditasi menjadi faktor penentu manajemen kesehatan yang dapat meningkatkan layanan rujukan serta di dukung kesiapan pasien dan keluarga dalam mempersiapkan persalinan.
Kesimpulan: Potensi kematian ibu di Provinsi Lampung tinggi karena sekitar 80% pasien dengan komplikasi maternal yang dirujuk beresiko mengalami keterlambatan tipe I dan II. Fasilitas Kesehatan Primer belum memiliki kapasitas yang baik dalam melakukan deteksi dini komplikasi, perawatan stabilisasi dan pengiriman rujukan. Diperlukan intervensi yang terarah untuk mengatasi masalah kompetensi staf, ketersediaan sumber daya essensial, perbaikan sistematis dalam pendokumentasian dan pengawasan terhadap kepatuhan staf pada standar serta meningkatkan komunikasi yang efektif antar fasilitas kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan akreditasi menjadi pendorong utama yang didukung persiapan persalinan yang baik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan


Background: All pregnant women need rapid access to emergency obstetric care through an effective referral system. Primary Health Facilities as the first line of referral systems have a role in the decision to refer and deliver mothers to receive emergency obstetric care safely and on time. The weakness of Primary Health Facilities in health management is at risk of delays that threaten the safety of pregnant women.
Method: An explanatory sequential mixed-methods research design was used, with the population consisting of Primary Health Care Centres (Puskesmas) and Midwife Practices. In the quantitative phase, a cross-sectional design with an ecological study approach was used to assess the capacity for early detection of complications and referral processes, create a mapping between districts/cities, and identify management factors influencing these processes. Data collection was conducted through document review, interviews, and observations. Data were analysed using multiple logistic regression. The qualitative stage involved in-depth interviews with midwives and referred patients to explore information about the referral process. Data validity was ensured through triangulation of sources and analysed thematically.
Results: The capacity of maternal referral services in the good category is very low at 19.7%, the capacity for early detection of complications is 48.7%, the capacity for stabilization care is 35.3% and the capacity for sending referrals is 43.6%. The causes are incompetent staff, lack of essential medicines, weak documentation, low staff compliance with service standards, and poor communication between facilities. The use of a referral information system, staff competency development, and accreditation are determining factors in health management that can improve referral services and are supported by patient and family readiness in preparing for childbirth.
Conclusion: The potential for maternal mortality in Lampung Province is high because around 80% of patients with maternal complications who are referred are at risk of experiencing type I and II delays. Primary Health Facilities do not yet have good capacity in carrying out early detection of complications, stabilization care and referral delivery. Targeted interventions are needed to address issues of staff competence, availability of essential resources, systematic improvements in documentation and supervision of staff compliance with standards and improving effective communication between health facilities. The use of information technology and strengthening accreditation are the main drivers supported by good preparation for childbirth and community empowerment in rural areas.

Read More
D-587
Depok : FKM-UI, 2025
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Andi Afdal Abdullah; Promotor: Budi Hidayat; Kopromotor: Pujiyanto; Penguji: Atik Nurwahyuni, Mardiati Nadjib, Soewarta Kosen, Ali Ghufron Mukti; Mahlil Ruby; Teguh Dartanto
Abstrak:
Latar belakang: Kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk Indonesia. Kemudahan akses ini terwujud dengan bertambahnya fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN. Indikator kemudahan akses terlihat dari bertambahnya jumlah peserta yang berkunjung ke fasilitas kesehatan baik di tingkat pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Kunjungan peserta JKN per 1.000 penduduk dikenal dengan isitilah rate sebagai salah satu indikator utilisasi pelayanan kesehatan untuk menjaga kesinambungan program JKN. Tujuan: penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi rate rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) maupun rawat inap inap tingkat lanjutan (RITL) dan pemodelan prediksi rate RJTL dan rate RITL. Data yang digunakan berasal dari database BPJS Kesehatan dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2016 – 2019 yang diolah berdasarkan faktor predisposing, faktor enabling, dan faktor need dimana semua data digunakan dalam penelitian atau total sampling. Metode: analisis data panel dinamis yang ditujukan untuk membuat model prediksi rate RJTL dan rate RITL. Hasil: model prediksi yang digunakan pada rate RJTL dan rate RITL adalah estimator First Difference Generalized Method of Moment (FDGMM). Kesimpulan: rate RJTL dipengaruhi oleh variabel nilai tagihan klaim dibayar per kunjungan RJTL; jumlah rumah sakit kelas A, B, C, D; jumlah peserta pria; jumlah peserta berusia > 50 tahun; jumlah peserta dengan jumlah anggota keluarga > 3 orang; jumlah peserta berpengeluaran di bawah garis kemiskinan; jumlah peserta dengan penyakit tidak menular; rasio fragmentasi; rasio rujukan; dan jumlah peserta berpendidikan SMP. Sedangkan, rate RITL dipengaruhi oleh variabel nilai tagihan klaim dibayar per kunjungan RITL; jumlah rumah sakit kelas A, B, C, D; jumlah peserta pria; jumlah peserta berusia > 50 tahun; jumlah peserta dengan jumlah anggota keluarga > 3 orang; rate readmisi; jumlah peserta berpendidikan SMP; dan jumlah peserta berpendidikan Perguruan Tinggi. Saran: hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah turut mendukung pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat menjangkau pelayanan kesehatan dengan mudah, mengelola perencanaan penambahan rumah sakit sesuai kebutuhan; Kementerian Kesehatan dapat memberikan regulasi terkait pemenuhan dan pemerataan fasilitas kesehatan maupun tenaga medis, terutama pada daerah dengan keadaan geografis yang sulit; BPJS Kesehatan dapat menggunakan model prediksi rate RJTL dan rate RITL sebagai alat bantu dalam menilai kebutuhan penambahan kerjasama dengan rumah sakit. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan faktor utilisasi yang lebih luas dan lengkap serta melakukan kajian yang lebih mendalam pada satu wilayah tertentu dengan mempertimbangkan pengaruh aspek geografis, seperti jarak antar fasilitas kesehatan, luas wilayah dan kondisi akses ke fasilitas kesehatan.

Background: easy access to health services for participants of the National Health Insurance (JKN) is one of the efforts to improve the health status of the Indonesian population. This accessibility is achieved through an increase in health facilities serving JKN participants. The indicator of accessibility can be observed from the rising number of participants visiting health facilities, both at the outpatient and inpatient levels. The rate of visits by JKN participants per 1.000 population is considered an indicator of health service utilization, which contributes to the continuity of the JKN program. Objective: this study aims to analyze the factors that influence the advanced level of outpatient care (RJTL) and inpatient care (RITL) and to model the prediction of RJTL rates and RITL rates. The data used is derived from the BPJS Kesehatan database and the 2016-2019 National Socioeconomic Survey (SUSENAS), which are processed based on predisposing factors, enabling factors, and need factors. All data is utilized in the research, employing total sampling. Method: dynamic panel data analysis is employed to develop prediction models for RJTL rates and RITL rates. Results: the prediction model used for the RJTL rate and RITL rate is the First Difference Generalized Method of Moment (FDGMM) estimator. Conclusion: RJTL rate is influenced by several variables: value of claims bills paid per RJTL visit, number of class A, B, C, and D hospitals, number of male participants, number of participants aged over 50 years, number of participants with more than 3 family members, number of participants with expenditures below the poverty line, number of participants with non-communicable diseases, fragmentation ratio, referral ratio, and number of participants with junior high school education. On the other hand, the RITL rate is affected by value of claim bills paid per RITL visit, number of class A, B, C, and D hospitals, number of male participants, number of participants aged over 50 years, number of participants with more than 3 family members, readmission rate, number of participants with junior high school education, and number of participants with university education. Recommendations: the results of this study suggest that the Regional Government should also support the fulfillment of health service infrastructure so that partisipant can reach health services easily, manage plans for adding hospitals as needed; The Ministry of Health can provide regulations regarding the fulfillment and equity of health facilities and medical personnel, especially in areas with difficult geographical conditions; BPJS Kesehatan can use RJTL rate prediction model and RITL rate as a tool in assessing the need for additional collaboration with hospitals. Future researchers can conduct research with broader and more complete utilization factors and conduct more in-depth studies in a particular area by considering the influence of geographical aspects, such as the distance between health facilities, area size and conditions of access to health facilities.
Read More
D-483
Depok : FKM-UI, 2023
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi; Promotor: Hasbullah Thabrany; Ko-Promotor: Budi Hidayat; Penguji: Ascobat Gani, Bambang; Aritonang Purwoko, Soewarta Kosen, Prastuti Soewondo, Mardiati Nadjib
D-280
Depok : FKM-UI, 2013
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ruwayda; Promotor: Sutanto Priyo Hastono; Kopromotor: Evi Martha, Kemal Nazaruddin Siregar; Penguji: Anhari Achadi, Rita Damayanti, Ade Jubaedah, Muldiasman, Dwi Tyastuti
Abstrak:

ABSTRAK

Latar Belakang: Tingginya angka kematian ibu dan neonatus di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) yang belum mencapai target. Kinerja bidan desa, sebagai ujung tombak pelayanan, dipandang sebagai salah satu faktor krusial yang dapat ditingkatkan melalui supervisi dari bidan koordinator puskesmas. Meskipun demikian, data menunjukkan pelaksanaan supervisi fasilitatif KIA di provinsi Jambi pada tahun 2022 dan 2023 baru mencapai 10.86% dan 17.38% dari target 90%. Khususnya di kabupaten Muaro Jambi, capaiannya lebih rendah lagi, yaitu 11.64% (2022) dan 15.07% (2023). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya intervensi strategis untuk meningkatkan kualitas supervisi demi mengoptimalkan kinerja bidan dalam pelayanan KIA.
Tujuan: Mengetahui pengaruh model integrasi midwifery opinion leader dan supervisi fasilitatif terhadap kinerja bidan dan dampaknya pada cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Provinsi Jambi tahun 2025.
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian mixed methods exploratory sequential design terdiri dari 3 tahap yaitu tahap I diawali scoping review, studi pendahuluan dan uji coba instrumen dilanjutkan identifikasi kebutuhan model menggunakan metode kualitatif dengan desain phenomenology. Tahap II meliputi pengembangan model, panel expert, pelatihan dan uji coba model. Tahap III dilakukan uji model terhadap kinerja bidan dengan indikator standar kompetensi kinerja (SKK) dan cakupan pelayanan KIA dengan penelitian quasi experiment pretest-posttest with control designs. Populasi adalah seluruh bidan desa/pustu di provinsi Jambi. Sampel yaitu kelompok intervensi sebanyak 60 responden (di kabupaten Muaro Jambi) dilakukan intervensi model integrasi MOL dan supervisi fasilitatif, sedangkan kelompok kontrol 60 responden (di kota Jambi) dilakukan hanya supervisi fasilitatif. Waktu penelitian pada bulan Mei 2024 hingga Agustus 2025, analisis data dengan univariat, bivariat dan multivariat (Difference in Difference).
Hasil: Berdasarkan identifikasi kebutuhan ditemukan subtema: kinerja bidan, kebutuhan supervisi dan model supervisi. Selanjutnya dilakukan pengembangan model supervisi dengan pendekatan teori COM-B, supportif supervision, midwifery leadership dan coaching sehingga diperoleh model midwifery opinion leader (MOL) yang dapat diintegrasikan dengan program supervisi fasilitatif KIA puskesmas. Hasil uji penerimaan model diperoleh hasil skor tertinggi yaitu sikap terhadap penggunaan rata-rata 4.9 dan terendah yaitu persepsi manfaat dengan skor 4.71. Hasil analisis diff in diff diketahui pada 2 kelompok sebelum dan sesudah intervensi terhadap skor standar kompetensi kerja: penataan pelayanan 1.36(0.24-1.60), asuhan bayi baru lahir 2.36(0.75-3.12) pemeriksaan kehamilan 1.33(0.48-1.82), pemeriksaan ibu bersalin 1.93(1.72-3.65) dan asuhan ibu nifas 1.43(0.30-1.74).Uji dampak model terhadap cakupan KIA yaitu: kunjungan ibu hamil ke-4 (K4)18.25(3.83-22.08), persalinan nakes (PN) 15.53(3.47-19.00), kunjungan nifas (KNF) 15.59(3.41-19.00), kunjungan neonatal lengkap (KNL) 14.35(9.97-24.33), kunjungan bayi (KBY) 19.08 (7.26-26.35) dan kunjungan balita (KBAL) 5.81 (16.14-21.95).
Kesimpulan dan Saran: Model integrasi Midwifery Opinion Leader (MOL) dan supervisi fasilitatif berpengaruh dalam meningkatkan kinerja bidan dalam pelayanan KIA. Disarankan mempertimbangkan model ini dalam kegiatan program supervisi kesehatan ibu dan anak di Puskesmas.


ABSTRACT


Background: The high maternal and neonatal mortality rates in Indonesia are influenced by various factors, including the quality of maternal and child health (MCH) services, which have not yet reached their targets. The performance of village midwives, as the frontline of service delivery, is seen as a crucial factor that can be improved through supervision by health center coordinator midwives. However, data shows that the implementation of facilitative MCH supervision in Jambi province in 2022 and 2023 has only reached 10.86% and 17.38% of the 90% target. In Muaro Jambi district, in particular, the achievement was even lower, at 11.64% (2022) and 15.07% (2023). This gap indicates the need for strategic interventions to improve the quality of supervision in order to optimize the performance of midwives in MCH services.
Objective: To determine the effect of the midwifery opinion leader integration model and facilitative supervision on midwives' performance and its impact on the coverage of maternal and child health services in Jambi Province in 2025.
Research Method: This research is a mixed methods exploratory sequential design consisting of 3 stages, namely stage I, which begins with a scoping review, preliminary study, and instrument testing, followed by the identification of model requirements using a qualitative method with a phenomenology design. Stage II includes model development, expert panel, training, and model testing. Phase III involved testing the model on midwives' performance using standard competency performance (SKK) indicators and MCH service coverage using a quasi-experimental pretest-posttest with control designs. The population consisted of all village midwives/health workers in Jambi Province. The sample consisted of an intervention group of 60 respondents (in Muaro Jambi district) who underwent the MOL integration model intervention and facilitative supervision, while the control group of 60 respondents (in Jambi city) only underwent facilitative supervision. The research period was from May 2024 to August 2025, with data analysis using univariate, bivariate, and multivariate (Difference in Difference) methods.
Results: Based on the identification of needs, the following sub-themes were found: midwife performance, supervision needs, and supervision models. Subsequently, a supervision model was developed using the COM-B theory, supportive supervision, midwifery leadership, and coaching approaches, resulting in a midwifery opinion leader (MOL) model that can be integrated with the KIA puskesmas facilitative supervision program. The model acceptance test results showed the highest score for attitude toward use, with an average of 4.9, and the lowest score for perceived benefits, with a score of 4.71. The results of the diff in diff analysis showed that in the two groups before and after the intervention, the standard work competency scores were: service management 1.36 (0.24-1.60), newborn care 2.36 (0.75-3.12), pregnancy check-ups 1.33 (0.48-1.82), maternity check-ups 1.93 (1.72-3.65), and postpartum care 1.43 (0.30-1.74). The model's impact on MCH coverage was as follows: fourth antenatal visit (K4) 18.25 (3.83-22.08), skilled birth attendance (PN) 15.53 (3.47-19.00), postnatal visit (KNF) 15.59 (3.41-19. 00), complete neonatal visits (KNL) 14.35 (9.97-24.33), infant visits (KBY) 19.08 (7.26-26.35), and toddler visits (KBAL) 5.81 (16.14-21.95).
Conclusion and Recommendations: The integration model of Midwifery Opinion Leader (MOL) and facilitative supervision has an impact on improving midwives' performance in maternal and child health services. It is recommended to consider this model in maternal and child health supervision program activities at health centers.

Read More
D-603
Depok : FKM-UI, 2025
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Muh. Arief Rosyid Hasan; Promotor: Adang Bachtiar; Kopromotor: Hasbullah Thabrany, Fachmi Idris; Penguji: Anhari Achadi, Dumilah Ayuningtyas, Prastuti Soewondo, Ali Ghufron Mukti; Julita Hendrartini
Abstrak:
Penelitian ini membahas rumusan kebijakan asuransi kesehatan tambahan (AKT) untuk peserta program JKN di Indonesia. Program JKN menjamin pelayanan yang komprehensif untuk pesertanya sesuai kebutuhan atau indikasi medis (need), namun masih ada masyarakat yang menginginkan peningkatan dari pelayanan yang dijamin program JKN. Prinsip Program JKN sosial dan ekuitas, sedangkan prinsip AKT pasar dan keuntungan. Disertasi ini bertujuan membuat Rumusan Kebijakan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) Peserta JKN untuk menjembatani kedua prinsip tersebut. Pendekatan pada penelitian adalah kuantitatif dan kualitatif. Uji regresi logistik berganda dan multinomial menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (2019-2021) dilakukan untuk mengatahui determinan yang berhubungan dengan kepemilikan dan pemanfaatan asuransi kesehatan tambahan. Analisis kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) kepada stakeholder yang berkaitan dengan perumusan kebijakan AKT. Variabel analisis kepemilikan AKT dengan Odd Ratio paling tinggi adalah pengeluaran selain makanan per kapita per bulan diatas rata-rata UMP nasional (rata-tara OR per tahun=4,34). Pemanfaatan kombinasi AKT dan JKN paling sedikit (rawat jalan=9,6%; rawat inap=4,3%); AKT paling banyak (rawat jalan=37,7%; rawat inap=56,5%), dan masih ada yang membayar sendiri atau OOP (rawat jalan=24%; rawat inap=7%). Terjadi tren kenaikan terhadap permintaan naik kelas rawat inap dengan rata-rata setiap tahun 509,75% (2019-2022). Melalui wawancara mendalam dengan peserta individu dan FGD bersama pemberi kerja, perusahaan AKT dan yayasan kesehatan pekerja ditemukan bahwa AKT lebih cenderung digunakan dibandingkan program JKN saat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Informan menjadi peserta program JKN karena mandatory dari Negara. Pemberi kerja dan AKT berharap pemanfaatan program JKN dapat lebih optimal, sehingga iurannya sepadan dengan manfaat yang didapatkan. Kebijakan AKT peserta JKN yang dirumuskan pada penelitian ini mengatur terkait (1) manfaat yang didorong untuk menjadi produk AKT yaitu top up dan melarang menduplikat pelayanan yang dijamin program JKN, (2) target peserta AKT adalah peserta aktif program JKN yang menginginkan peningkatan pelayanan; (3) ketentuan premi AKT memper-timbangkan status kepesertaan program JKN; dan (4) metode pembayaran AKT ke provider kesehatan menggunakan metode prospekfit; (5) ketentuan badan usaha yang dapat menjual AKT diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

This study discusses the policy of supplementary commercial health insurance (AKT) for Indonesia National Health Insurance Program (JKN) members. The JKN program covered comprehensive services for its participants according to their needs or medical indications, but there are still people who want an top up the services covered by the JKN program. The principle of the JKN program is social and equity, while the AKT principle is market and profit. This study aims to recommend the policy of supplementary health insurance for JKN members to bridge both principles. The approach to research is both quantitative and qualitative. This study using multiple and multinomial logistic regression to see the assocation of determinant variables and supplementary heath insurance ownership and utilization using data from the National Socioeconomic Survey (2019-2021) Qualitative analysis was carried out using in-depth interviews and focus group discussions (FGD) with stakeholders related to AKT policy.The highest Odd Ratio of AKT ownership analysis is per capita non-food expenditure per month above the national Province salary average (average OR per year = 4.34). The least use of the combination of AKT and JKN (outpatient=9.6%; inpatient=4.3%); Most AKT (outpatient = 37.7%; inpatient = 56.5%), and there are still those who pay their own or OOP (outpatient = 24%; inpatient = 7%). There is an increasing trend of demand for top up the inpatient ward with an annual average of 509.75% (2019-2022). Through in-depth interviews with individual member and FGDs with employers, AKT companies and workers' health foundations found that AKT is more likely to be used than the JKN program when accessing health care facilities. Informants registered as the JKN program member because it is mandatory program from the State. Employers and AKT companies hope that the utilization of the JKN program can be more optimal, so that the contributions are worth it’s benefits. This study proposed policy to regulate (1) the AKT mandatory benefits of AKT is the top up of JKN benefits and the prohibit AKT from duplicating benefits that covered by the JKN program, (2) the market of AKT are active JKN program member who want to improve benefits that already covered by JKN program; (3) the AKT premium must take into account JKN program membership status; (4) AKT using procpective payment method to health providers; (5) the term and condition for business entities to sell AKT are regulated by the Financial Services Authority.
Read More
D-481
Depok : FKM-UI, 2023
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Theresia Ronny Andayani; Promotor: Amal C. Sjaaf; Ko-Promotor: Ali Ghufron Mukti, Adang Bachtiar; Penguji: Purnawan Junadi, Sudijanto Kamso, Suwarta Kosen, Mardiati Nadjib, Anhari Achmadi, Budi Hidayat
D-225
Depok : FKM-UI, 2008
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive