Ancaman pandemi flu burung yang disebabkan oleh virus I-ISNI, mendorong berbagai upaya Pemerintah untuk mcncari cara mencegah, menanggulangi dan mengobatinya, di antaranya dengan kebijakan penyediaan obat antiviral. Penyediaan obat antiviral ini memegang peranan yang sangat penting, sehingga hams dikelola secara baik dan kebijakan yang melandasinya harus berdasarkan formulasi yang tepat mulai dan tahap perencanaan hingga pengendalian. Oleh karena ilu perlu dianalisis secara komprehensif dengan mclihat aspek-wpek pada sistem kebijakan meliputi public policies, policy stakeholders, dan policy environment. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengelolaan obat antiviral dalam pengendalian kasus ilu burung dan implementasinya di rumah sakit rujukan wilayah DKI Jakarta pada tahun 2005-2007. Jenis penelitian adalah kualitatif yang dilakukan secara rctrospektif dengan menganalisis sistem kebiiakan, melibatkan I0 informan. Data dilcmnpulkan melaiui wawancara mendalam dan telaah dokumen, kemudian dilakukan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemilihan Oseltamivir sebagai obat antiviral meskipun efektiiitas obat belum teruji secara klinis, tetapi mengingat kondisi kedaruratan menghadapi ancaman pandemi flu burung maka Indonesia menerima rekomendasi dari WHO untuk penggunaan obat tersebut. Perencanaan penyediaannya belum bisa berdasarkan data evidences jumlah kasus riil yang terjadi pada instansi rumah sakit rujukan ataupun kebutuhan rumah sakit akan obat tersebut, karena pertimbangan kasus yang dihadapi merupakan kasus baru yang terus menunjukkan progresivitas angka kematian pada manusia, sehingga dilakukan strategi stoc/qoilling yang memperhitungkan jmnlah kebutuhan berdasarkan pada prediksi persentase jumlah penduduk Indonesia yang akan terkena jika terjadi pandemi. Besaran anggaran yang disediakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan sebelumnya. Pengadaan dengan teknik dropping dapat mengakibatkan terjadinya penumpukkan obat di rumah sakit rujukan, tetapi hal tersebut dilakukan karena adanya hibah obat dari negara lain sehingga obat harus sacara didistribusikan ke unit pelayanan kesehatan agar bisa terpakai mengingat masa kadaluarsanya yang relatif dekat. Pendistribusiannya secara terbatas pada instansi pemerintah dan tidal: dijual bebas dilakukan mengingat pentingnya obat tersebut bagi keselamatan manusia, akan tetapi perlu dipikirkan juga akses unit pelayanan kesehatan swasta (rumah sakitfklinik) untuk mcmperoleh obat tersebut. Sehingga kebijakan pengelolaan obat antiviral dalam penanganan kasus flu burung di rumah sakit rujukan di wilayah DKI Jakarta dibuat secara terbatas dan pada pelaksanaannya tidak mencakup pada keseluruhan lini yang memerlukan. Diharapkan kepada pihak Depkes dalam pengelolaan obat antiviral ini juga memberdayakan apotek yang ditunjuk untuk menyediakan obat antiviral sehingga selain mempermudah akses unit pelayanan kesehatan swasta lainnya dalam memperoleh obat tersebut dan bisa dijadikan stockpile. Bagi rumah sakit ke depan perlu mengadakan suatu penelitian untuk membuktikan efelctivitas Oseltamivir ini terhadap kasus flu burung manusia.

Avian Influenza pandemic which is caused of HSNI virus pushed various goverment effort to look for prevention way, overcoming and curing it, one of them is preparation policy of antiviral drugs. This preparation of antiviral drugs played the most important role, so that it must be managed well and basic policy must pursuant to the right formulation, starting iiom planning until control phase. Therefore, require to be analyzed comprehensively based on policy system aspect such as : public policies, policy stakeholders, and policy environment. This studi purpose is for analyzing management policy of antiviral medicine in controlling Avian Influenza case and its implementation at reference hospital in DKI Jakarta, 2005 - 2007. This study used a qualitative method which has done retrospectively by analyzing policy system with 10 informants. The data were collected by in-depth interview and study document. The data were a content analyzed. Study result indicated that selection policy of Oseltamivir as antiviral drugs even though medicine effectivity is not tested clinically yet, but because of emergency condition of Avian Influenza pandemic, so Indonesia received a recommendation fiom WHO for using that medicine. Its supply planning can not base on evidences data of reality case ntunber that happen on reference hospital instance or the need of medicine for hospital, considering of presence case is a new case which indicated human modality level progressively, so it has dones stockpilling strategy which calculated stock number based on percentage prediction of Indonesian population number which will happen because of pandemic. There are big allocation budget compared with allocation budget before. If allocation is done by dropping technique so it makes heaping medicine at Reference Hospital, but this done because of medicine donation from another country, so that medicine must be distributed to health service unit to use it considering its expire so close relatively. A limited distribution for goverment instance and it is not for sale freely has done considering how important that medicine for human safety, but it is important that acces for private health service unit (hospital/clinic) to obtain this medicine. Management policy of antiviral drugs in overcoming Avian Influenza case at reference hospital in DKI Jakarta is made limited and its implementation dose not involve for all sides. It was suggested for Health Service Department to involve reference apotek for providing antiviral drugs so it is easy on access for Health Service Unit in stockpile. It was also suggested for hospital to perform a research to proving the this effectiveness Oseltamivir on human avian influenza.

Saat inl virus A/H5Nl Avian Influenza adalah anca:man bagi kesehatan masyarakat karena potensi pandeminya. Dimana pandemi Influenza menjadi ancaman yang akan menyebabkan meningkatkan angka kesakitan dan kematian, kelumpuhan pelayanan kesehatan, kekacauan sosial, kerugian besar dalam bidang ekonomi (perdagangan, pariwisata, dan lain-lain). Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan retrospektif menggunakan rancangan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, diskusi ke!ompok terarah, telaah dokumen dari institusi dan publikasi dari media terhadap content. context, actors dan process kebijakan penggunaan Antiviral Oseltamivir dalam pcnanggulangan Flu Burung di Indonesia tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Oseltamivir saat ini menjadi satu-satunya alternatif pengobatan flu burung di Indonesia. Kebijakan ini diambil dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah karena Oseltamivir ini merupakan obat yang direkomendasikan WHO untuk pengobatan flu burung, selain itu pada awal terjadinya kasus, pemerintah Indonesia belum memiliki persiapan untuk pengadaan obat, sedangkan bantuan obat yang datang adalah Oseltamivir dengan merk dagang "Tamiflu", sebagai merek dagang yang secara tersurat dalam pedoman teknis penggunaan Oseltamivir di Puskesmas. Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular sebagai jabaran dar! UU No. 4 tahun 1984 tentang wabah, saat ini dinilai kurang relevan dengan kejadlan kasus Flu Burung dengan kondisi desemralisasi dan otonomi daerah saat ini. Sehingga perlu direvisi atau dibuatkan PP baru yang terkait dengan penatalaksaan kejadian pandemi atau Undang undang tentang flu burung. Saat ini Departemen kesehatan dinllai be!um menerapkan pendekatan integral dan holistik baik dalam keilmuan maupun koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan Flu Burung secara umum. Rendahnya upaya keterlibatan organisasi lain seperti partai, LSM, organisasi masa, tokoh agama, dan petinggi negara di luar institusi kesehatan dan institusi pertanian yang peduli secara teknis dalam pengaturan dan pelaksanaan kebijakan di Depkes. Upaya sosialisasi dan peningkatan pengetahuan tentang Flu Burung ke masyarakat secara terus menerus perlu dilakukan di samping upaya peningkatan hidup bersih dan sehat, serta penyiapan sarana pelayanan kesehatan yang terjangkau dan SDM kesehatan yang dapat bersahabat dengan masyarakat. Aktor kebijakan penentu penggunaan Antiviral OseUamivir ini terdiri dari aktor lntemasional dan aktor nasional dimana WHO. Oeparternen kesehatan, Komnas FBPI dan lndustri obat BUMN memegang peranan penting. Proses pembuatan kebijakan penggunaan antiviral Oseltamivir inl dipengaruhi oleh lingkungan lnternasional terutama oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Dalam konteks Otonomi Daerah saat ini, Puskesmas mempunyai peran yang sangat vital sebagai institusi pelaksana teknis, dituntut memiliki kemampuan manajerial dan wawasan jauh ke depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Sehingga yang seharusnya menjadi fokus pemerintah selain Rumah Sakit adalah Puskesmas sebagai pintu masuk utama.

In this time virus of A/HSN1 Avian of Influenza is threat for health socialize because potency pandemic. Where pandemic of Influenza become threat to cause to improve number of painfulness and death, paralysis of health service, social chaos, big loss in the field of economics (commerce, tourism, and others). This research represent research of policy of retrospective use device qualitative with method of circumstantial interview, discussion of directional group, analyze document from institution and publicizing from media to content, context, actors and process of policy of use of Antiviral Oseltamivir in handling Flu of Bird in Indonesia year 2007. Result of this research indicate that Oseltamivir in this time become the single mwdication Flu Bird alternative in Indonesia. This policy is taken because of several things, among other things because this Oseltamivir represent drug recommended by WHO for medication Flu Bird, at the others early the happening case, governmental of Indonesia not yet owned preparation for the levying medicine, while incoming drug aid from various state is Oseltamivir with trademark "Tamiflu", as trademark which in letter in tech reference manual use Oseltamivir in Puskesmas. In this time the health Department assessed not yet applied integrating approach good and holistic in science and also co-ordinate to pass by quickly sector in handling Flu Bird in general. Lower strive organizational involvement other like party, NGO, organization a period, religion figure, and bureaucrat outside agriculture institution and health institution which care technically in policy execution and arrangement in Depkes. Strive socialization and improvement of knowiedge about flu of Bird to society continually require to be conducted beside strive clean improvement live and make healthy, and also preparation of medium of service of health reached and SDM of health which can make friends with society. Actor of Policy of determinant of this use Antiviral Oseltamivir is consisted of the International actor and actor of national where organization of world health (WHO), health Department, Komnas FBPl and Industry medicine BUMN play a part important. Process of policy of this use antiviral Oseltamivir is influenced by International environment especially by organization of world health (WHO). In Autonomous context of Area in this time, Puskcsmas have very vital role as institution of technical executor. claimed to own ability of managerial and knowledge far forwards to increase quaHty of health service. So that which ought to become governmental focus besides Hospital is Puskesmas as especial entrance. Suggestion from this research is that economic analysis (cost benefit and cost effectiveness) related/relevant with overseas aid acceptance and use policy to antiviral Oseltarnlvir very required to reply policy efficiency and effectiveness in the future, governmental Regulation, or the arranging peculiarly about Flu Bird need immediately to create, function Puskesmas reinforcement very needed in health service in society, needed by a knowledge improvement and socialization effort about Flu Bird to society continually and serious commitment of government shall with powerfully co-ordinate and cooperation multidiscipline and multisector to overcome.

Penyakit Flu Buruag (Avian Influenza) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang tidak saja bardampak pada isu kesehatan tetapi telah berdampak pada aspek idiologi, politik, ekonomio bahkan pertahanan keamanan. DKI Jakarta sebagai Ibukota negam RI menempati urutan kedua setelah Jawa Barat dalam jumlah kasus Confirm AI hingga 2007 yaita 26 kasus 23 diantaranya meninggal dunia Untak itu Pemda DKI telah menerbitkan Pergub nomor 15 Tahun 2007 dan Perdn nomor 4 Tahun 2007 sebagai langkab tindak lanjut pengendalian AI di DKI Jakarta Kedua kebijakan ini mengatur aspek pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Januari hingga Desember 2007 telah melaksanakan tindakan di lapangan sebagai implementasi dari pergub dan perda yang telab dibuatnya dalam adalah langkah implementasi produk kebijakan yaitu pergub no 15 dan Perda no 4 talmn 2007 di lapangan atau di masyarakat Sedangkan outcome adalah dampuk yang ditimbulkan dilihat dari jumlah mobiditas dan mortalitas pra kebijakan dan pesca kebijakan. Rancangan penelitian menggunakan pendekatan kualitataif dengan melaksnakan wawancara mendalam terhadap informan utama yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, dan infurmau pendukung yang akan dimintai infonnasinya terkait implementasi kebijakan. Data primer dari basil wawancara akan dikonfirmasi dengan data sekander, telaab terbadap dokumen dan observasi di lapangan. Analisis data dilakukan dangan analisis isi (Contens Analysis), terbadap data primer dan interpretasi dilengkapi data sekunder. Hasil disajikan dalam bentuk narasi, tabel dan grafik agar mudab dipahami oleh pengguna kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pergub nomor 15 dan Perda nomor 4 tahun 2007 telah merujuk pada peraturan yang lebih tinggi. Terbitnya kebijakan ini diintrndusir oleh situasi perkembangan kasus AI global, nasional maupun lokal DKI, disamping itu pengarub tekanan masyarakat interest group, dan aspek kepemimpinan stakeholder kunci yaitu Gubemur Sutiyoso. Beberapa irnplementasi kebijakan yang berhasil adalah sosialisasi pergub sudab baik namun perda masih harus dilakukan terus. Koordinasi, komunikasi dan informasi antar instansi terkait telah be!jalan dengan baik. Depopulasi sektor 4 peternakan telah dilaksanakan namun belurn tantas. Vaksinasi tidaklagi menjadi strategi utarna pengendalian oamun bwsecurity adalah strategi piliban yang dianjurkan. Sertifikasi kesebatan hewan terintegrasi, termasuk pelibatan unsur TNI/Polri Perda yang akan dibuat tersebut perlu dilengk.api dengan kajian ukademis yang mendalarn, serta mempertimbangkan aspek geografi, demografi dan kekayaan alam serta aspek Ipoleksosbudhankam DKI Jakarta.

Avian Influenza illness is one of society healthiness which is not only effected of healthy, but also about the effect of ideology, politics, economy, social, culture even defend and security, DKI Jakarta as capital of Indonesian Republic state, take a place as second number after West Java in case of Confonn AI up to 2007 i.e 26 cases among others 23 are die. Therefore the DKI Regional Regulation number 15 of the year 2007 and Regional Regulation number 4 of the year 2007 as further step to bridle AI in DK1 Jakarta. This both prudent are to regaled bridling aspect to take are bridling and hen circulation in DKI Jakarta. The province Government of DKI Jakarta in January up to December 2007 has done field activities as implementation of Governor's and and Regional regulation, and the method which is used in policy making. Policy output is a step to policy product this are Governor Regulation number 15 and Regional regulation number 4 of the year 2007 in the field or society. While outcome is as result which is emerged seeing from the sum of morbidity and mortality after policy. Research planning is using qualitative approach and doing deep interview against better informan who is involved in policy making of supporter informan who want to ask by us about the involved infoimation with policy implementation, The primer datas of interview process will be confirmed with the secondary data analysis about document and field observation. Data analysis is doing by content analysis of primer data and interpretation fulfilled with secondary data. The products will be served in the form of narration, table and graft so that easy to be understand by policy user. The research products indicate that Governor Regulation number 15 and Regional Regulation number 4 of the year 2007 have been revocationed to the higher regulation. This policy emerging has been introduced by the situation development cases of global AI, national as well as local DKI and beside that also the effect of society pressing, interest group and aspect of stakeholder leadership as the key it is Governor Sutiyoso. Some policy implementation which is Successes are as socialization of better Governor Regulation, but the Regional Regulation must be done further. Coordination, communication and Governor Regulation and information inter involved instances are going better. Population of 4 domestic cattle's have been done but it is not clearly yet. what are suggested by President Instruction (lnpres) nwnbcr I of 1he year 2007 about Instruction of intensive increasing of AI bridling integrated include involved side of TNl/Polri. The Regional Regulation which will be made as above is necessary been full filled by deep academic wisdom and aspect geographic balance, demografic and nature forces and aspect of poleksosbudhankam of DKI Jakarta.