Hasil Pencarian :: Kembali

  1. Beranda
  2. Hasil Pencarian
 Pencarian Spesifik
Ditemukan 39874 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Pri Helga Ismiati; Pembimbing: Amila Megraini; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Budi Hartono, Naniek Isnaeni
T-2700
Depok : FKM-UI, 2007
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Pawarti; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Mochammad Hasan, Lindawati
T-2270
Depok : FKM-UI, 2006
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Darwati; Pembimbing: Budi Hidayat, Pujiyanto, Leadya Herfani, Atmiroseva
Abstrak:
Peningkatan kepesertaan PBI APBD Kota Tangerang rata-rata per tahun sebesar 8,85% berdampak pada peningkatan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai iuran JKN setiap tahunnya. Sedangkan kepesertaan mandiri sejak tahun 2017 – 2022 rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,7% per tahun. Anggaran yang dikeluarkan Pemda Kota Tangerang untuk membiayai iuran JKN peserta PBI APBD Kota Tangerang jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk program UKM. Tujuan: mengetahui besaran ATP dan WTP iuran JKN serta variabel yang mempengaruhi. Metode: menggunakan desain studi cross sectional melalui pendekatan kuantitatif, sampel sebanyak 400 orang peserta PBI yang dipilih secara random accidental. Pengambilan data dilakukan di 2 rumah sakit pada bulan Juni 2023 menggunakan kuesioner. Hasil: Rata-rata ATP sebesar Rp 54.904. Rata-rata WTP sebesar Rp 49.464. ATP > Rp 35.000 sebesar 61,25%. WTP > Rp 35.000 sebesar 69%, < Rp 35.000 sebesar 10%, dan Rp 0 sebesar 21%. Dari 61,25% yang memiliki ATP > Rp 35.000 didapati 72,24% WTP > Rp 35.000. Analisis multivariat ATP: Variabel signifikan adalah jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, pendapatan, pengeluaran pangan, pengeluaran non pangan. Variabel dominan adalah pengeluaran non pangan. Analisis multivariat WTP: Variabel signifikan adalah jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan. Variabel dominan adalah pendidikan.
The increase in PBI membership in the Tangerang City APBD by an average of 8.85% per year has an impact on increasing the amount of the budget needed to finance JKN contributions each year. Meanwhile, independent membership from 2017 – 2022 has decreased by an average of 0.7% per year. The budget issued by the Regional Government of Tangerang City to finance JKN contributions for PBI participants in the Tangerang City APBD is much larger than the budget for the UKM program Objective: find out the amount of ATP and WTP JKN contributions and the influencing variables. Methods: this study used a cross-sectional study design through a quantitative approach with a sample of 400 PBI participants who were selected incidentally randomly. Data collection was carried out in 2 hospitals in June 2023 using a questionnaire instrument. Results: The average ATP IDR 54,904. The average WTP is IDR 49,464. ATP > IDR 35,000 are 61.25%. WTP > IDR 35,000 are 69%, < IDR 35,000 are 10%, and IDR 0 are 21%. Of the 61.25% who had ATP > IDR 35,000, 72.24% found WTP > IDR 35,000, 9.80% WTP < IDR 35,000, and 17.96% did not want to pay. Results of ATP multivariate analysis: Variables that were significantly related were gender, number of family members, income, food expenditure and non-food expenditure. The dominant variable is non-food expenditure. Results of multivariate analysis of WTP: Variables that are significantly related are gender, education, occupation and income. The dominant variable is education
Read More
T-6803
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Hendri Hartati; Pembimbing: Gani Ascobat; Penguji: Ede Surya Darmawan, Amila Megraini, Hani Herianto, Shirley IM
Abstrak:

ABSTRAK Latar Belakang. Kabupaten Tangerang termasuk kabupaten yang beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan formalin pada makanan. Hal ini disebabkan karena ketersediaan formalin di Kabupaten Tangerang diduga sangat berlimpah dan harganya lebih murah dibanding bahan pengawet lain. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak industri makanan di wilayah Tangerang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet. Penggunaan formalin ini sebenarnya dapat dicegah/dikontrol melalui pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan tersebut oleh instansi kesehatan setempat (dinas kesehatan dan Puskesmas) bekerjasama dengan sektor lain yang terkait serta melibatkan masyarakat dan swasta. Tujuan. Tujuan umum penelitian ini adalah diketahuinya peranan Dinkes kab. Tangerang dalam manajemen pengawasan dan pengendalian formalin dalam rangka mereduksi penggunaan formalin pada makanan. Sedangkan tujuan khususnya yaitu, untuk mengetahui mekanisme pengawasan dan pengendalian, sumber daya yang tersedia serta faktor-faktor apa sajakah yang dapat mendorong/memperkuat terlaksananya pengawasan dan pengendalian penggunaan formalin di Kabupaten Tangerang. Metode. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang mengkombinasikan wawancara mendalam dengan penelusuran dokumen. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang terarah dimana variabel yang diteliti telah dibatasi dan ditentukan sebelum penelitian dilakukan. Analisis manajemen..., Hendri Hartati, FKM UI, 2006 Hasil. Program Pengawasan dan pengendalian formalin di wilayah kabupaten Tangerang telah dilakukan oleh dinas kesehatan secara rutin sejak tahun 2004, namun program ini belum intensif kecuali ketika issue adanya kandungan formalin pada makanan merebak pada tahun 2006. Ada beberapa sumberdaya yang belum mendukung antara lain: Peraturan perundangan yang belum tersosialisasi, dana yang ada terbatas, tenaga wasdal jumlahnya terbatas dan tugas rangkap. pemeriksaan sampel secara kuantitatif dilakukan di BPOM, sedangkan pemeriksaan kualitatif sudah mulai dilakukan tetapi alat pemeriksaannya baru berjumlah satu buah petugas sehingga puskesmas belum punya alat tersebut. Material sudah cukup mendukung kegiatan pelaksanaan wasdal penggunaan formalin. Skedul juga telah ada dan telah disusun baik di tingkat puskesmas Data sudah tersedia namun tidak tersusun dalam sistem informasi. Sedangkan buku pedoman kegiatan wasdal penggunaan formalin belum ada. Faktor lain yang mendukung kegiatan sudah ada yaitu kerjasama lintas sektor walaupun tidak dalam suatu kegiatan rutin, partisipasi masyarakat juga ada (pelaporan saja), dan ada supervisi yang dilakukan POM/dinkes propinsi yang lebih bersifat monitoring namun supervisi ini dinilai sudah bermanfaat dalam meningkatkan kinerja petugas. Faktor yang menghambat adalah luasnya area kerja kegiatan wasdal penyalahgunaan formalin di kabupaten Tangerang. Simpulan. Sumberdaya dan faktor pendukung untuk program pengawasan dan pengendalian formalin ini masih terbatas. Banyaknya industri makanan (UKM), jasa boga, rumah makan dan pasar di kabupaten Tangerang membuat wasdal penyalahgunaan formalin ini tidak dapat dilakukan secara intensif jika hanya mengandalkan sumberdaya yang tersedia saat ini. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa upaya untuk peningkatan sumberdaya dan faktor-faktor yang mendukung serta mengatasi hambatan yang ada.

ABSTRACT Background. The district of Tangerang is high risk of the misuse of formaldehyde as food preservative. This phenomenon is caused by the high stock of formaldehyde and the price is cheap compare to other preservatives. Some research show that many types of food are contamined by formaldehyde. The misuse of formaldehyde can be prevented and controlled by supervision and controlling mechanism by the health institution (DHO of Tangerang and Health Centers) collaborated with other sectors (public and private) and community as well. Objectives. The aim of this study was to obtain an in-depth information on the manajemen of implementation of supervision and controlling of the misuse of formaldehyde organized by the Tangerang District Health Office. Method. This study is a descriptive using qualitative technique with District Health Office as analysis unit. In-depth interview technique and document analysis were used to collect data. The variables of this research were determined before the research conducted. Result. The study showed that the process of management had not been successfully implemented intensively except when the issue was publish on media extensively. Unintensif supervision and controlling happened due to some factors namely, lack of resources (regulation, money, personnel, laboratory, equipment, and guideline), not routine of inter-sector collaboration, and non-periodic of the supervision from province level. Analisis manajemen..., Hendri Hartati, FKM UI, 2006 Conclusion. Un-intensif supervision and controlling the misuse of formaldehyde happened due to some factors (resources were not sufficient, inter-sector collaboration were not regular, and supervision from province level was not periodic). In order to achieve the optimal supervision and controlling activity, it is suggested that the resources and supporting factors should be enhanced through many strategies.

Read More
T-2490
Depok : FKM-UI, 2006
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Ika Novidas Jayanti; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Bayu Tedja, Pujiyanto, Anwar Hassan
Abstrak:

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki berbagai masalah dart keterbatasan antara. lain menyangkut SDM perencana, S1K, dan dana. Belum adanya dana yang khusus dialokasikan untuk membiayai proses perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu masalah yang penting diperhatikan. oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan melakukan analisis biaya menggunakan konsep Activity Based Costing (ABC) terhadap proses perencanaan dan penganggaran program kesehatan tahunan Dimas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah serta menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhinya dan hambatan masalah yang dihadapinya. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus, dengan pendekatan deskriptif menggunakan metode kualitatif. Melalui vvawancara. mendalam, Focus Group Discussion (FGD), telaah dokurnen danobservasi langsung. Seluruh tahapan aktivitas pereneanaan, mulai dari analisis situasi, identifikasi masalah, penetapan prioritas masalah, penetapan tujuan„ penentuan altematif pemeeahan masalah, penyusunan Reneana Operasional Proyek/Program (ROP), pengerjaan RICA—KL dan RKA—SKPD, asistensi, Koreksi dan revisi serta finalisa.si dokumen perencanaan dan penganggaran sarnpai penyu.sunan draft DIPA dan DPA Dinas Kesehatan Tahun 2007. walaupun implementasinya, tidak selalu dilakukan seeara berumtan atau terpisah tahap demi tahapnya. Beberapa aspek yang mempengaruhi perencanaan dan penganggaran adalah ketersediaan, kecukupan dan kesesu.aian serta kelengkapan berbagai sumber daya, seperti SDM perencana, saran; waktu, dana, jadwal, juklak, Kebijakan OTDA yang mendukung, Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan standar harga satuan barangijasa. Kegiatan perencanaan dan penganggaran selanria ini, merupakan bagian dari Prograrn Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan (PICMPK). Alokasi dana tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 6.706.789.494,- terdiri dari Rp. 5.166.347.000,- APBN dan Rp. 1.540.442.494,-. APBD. Hasil perhitungan dan analisis biaya yang dilakukan temyata diperoleh biaya total proses perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 259.794.844,- yang keseluruhannya merupakan biaya operasional kegiatan per tahapan aktivitas tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam proses perencanaan dan penganggaran adalah 1)sektor kesehatan belurn menjadi prioritas 2)Belum optimalnya S1K, 3)belum adanya SK Kadis tentang SDM perencanaitim penyusun dokumen perencanaan dan penganggaran dinas. 4)Da.ftar harga satuan barangijasa belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai acuan.5) Belum adanya Juklak perencanaan clan penganggaran, 6)belum semua personil yang terlibat proses perencanaan dan penganggaran belum teriatih secara tehnis maupun. manajerial. 7)Koordinasi Lintas Program (LP) belum optimal. 8) Perencanaan & penganggaran yang dilakukan selama ini belum terpadu, terpisah antara perencanaan APBN dengan APBD. Begitu pula dengan tenaga perencananya. APBN oleh Seksi Penyusunan Program sedangkan APBD oleg Subag Keuangan. 9)Belum adanya dana yan khusus dialokasikan untuk aktivitas perencanaan clan penganggaran. 10)Belum adanya risetistudi sejenisnya mengenai analisis biaya programikegiatan untuk acuaniperbandingan kearah perbaikan. 11)Masalah yang sifatnya spesifik lokal yakni seringkali terjadi pemadarnan lampu oleh PLN. Penelitian ini menyimpulkan perlu dilakukan berbagai upaya dan penataan sena pembenahan baik secara temis maupun manajerial dala.m proses perencanaan dan penganggaran. Upaya sosialisasi dan advokasi yang lebih intensif kepada stakeholder/decision maker setempat juga masih perlu ditingkatkan.

Central Sulawesi Provincial Health Office, have many problems and scarcity of many aspect like planning officer, SIK and budget. Have not budget allocaction for the planning and budgeting process. This study aim to conduct a special cost analysis for the process of health planning and budget by using Activity Based Costing (ABC) concept. This study is a qualitative design, researcher used a framework system which covered input, process and output to analyze various aspect which related to planning and budget process. Public Health Service in the Central Sulawesi Province has conducted all planning activities steps, starting from situation analysis, identify problem, decision of problem priority, decision of aim, determination of trouble-shooting alternative, arrangement of Project Operational Planning. (ROP), Making of RICA - ICL and RICA - SKPD, assistance, correction and revision, final document of planning and budget until draft arrangement of DIPA and DPA at Public Health Service in 2007. Although their implementation are not always conducted alternately or separated step by step. Some aspects which affected to planning and budget at Public Health Service in the province of Sulawesi Tengah is availability, sufficiency, compatible and also the equipment of various resources, such as Human Resources Development planner, medium, timing, fund, schedule, implementation guide (Juklak), supported decentralisation policy, Health Information System (5I1C) and standard price of service unit. Available planning and budget activity is part of Policy Program and Health Development Management at Public Health Service. Available fund allocation in this program is destined for some Subdin, department, section and sub section at Public Health Service in the province of Sulawesi Tengah. Fund allocation of this prograrne in 2007 are 6.706.789.494,- rupiahs which consist of 5.166.347.000,- rupiahs from APBN and 1.540.442.494,- rupiahs from province APB1). From calculation result and cost analysis which has conducted was obtained total cost of planning and budget process at Public Health Service in the province of Sulawesi Tengah are 259.794.844,- rupiahs which all of them are operational cost in every activities steps. Problems and resistances which are faced on planning and budget process such as: 1) Health sector does not become a priority yet concerning a local OTDA policy, because Kamtibrnas is more important aspect. 2) SIK is not optimal yet, 3) There is no SK ICadis concerning Human Resources Development of planner or compiler team of planning and budget document at Health Service. 4) Price list of material or service unit is not fully exploited as reference yet 5) There is no Juklak of planning and budget, 6) All personals who concerned on planning and budget process are not trained yet both technically and managerial. 7) Program pass coordination (LP) is not optimal yet. 8) Planning and budget which conducted are not solid yet, separated between APBN and APBD planning and also their planner. APBN is arranged by section of program arrangement while APBD is arranged by sub department of financial. 9) There are no funds which are allocated especially for planning and budget activity. 10) There is no study which concerns on cost analysis program or activity for reference on repair. 11) Local problems specifically are often happen extinction of electric by PLN. This study concluded that it was important to be conducted various effort and administration and also correction both technique and managerial on planning and budget process at Public Health Service in the province of Sulawesi Tengah. Socialization effort and more intensive advocation to stakeholder or decision maker is also improved.

Read More
T-2552
Depok : FKM-UI, 2007
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Lies Kastika; Pemb. Mardiati Nadjib; Penguji: Harijatni Sri Oetami, Amila Megraini, Pantja Lihestiningsih
T-2702
Depok : FKM UI, 2007
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Uswatun Khasanah; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Kurnia Sari, Leadya Herfani, Yuni Pradilla Fitri
Abstrak:
Secara persentase, alokasi anggaran di Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada tahun 2021 yang bersumber dari APBD Kota Tangerang mengalami penurunan dari tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlahnya13,83% dari total APBD Kota Tangerang sementara pada tahun 2020 sebesar 15,04% dari total APBD. Jumlah kematian ibu hamil di Kota Tangerang pada tahun 2021 adalah sebanyak 15,47/100.000 kelahiran hidup dimana meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 12,92/100.000 kelahiran hidup dimana 50% penyebab kematian adalah karena COVID-19. Pandemi COVID-19 turut mempengaruhi jumlah kematian ibu hamil di Kota Tangerang, selain itu dari sisi anggaran terdapat perubahan kebijakan terkait alokasi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pembiayaan kesehatan dengan perencanaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam program pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Tangerang, maka perlu dilakukan analisis pembiayaan kesehatan yang bersumber Pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian belanja program pelayanan kesehatan ibu hamil di Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2020-2022 dengan perencanaan pada awal tahun anggaran. Penelitian ini menggunakan desain crosssectional dengan menganalisis data pembiayaan kesehatan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2020-2022. Hasil penelitian adalah pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Dimensi sumber pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang terbesar adalah bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan berupa innatura. Berdasarkan jenis kegiatan, belanja untuk kegiatan tidak langsung proporsinya lebih besar dibandingkan belanja kegiatan langsung, sehingga belum mencerminkan adanya penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Menurut dimensi mata anggaran, jenis input yang dibeli dengan proporsi terbesar yaitu belanja operasional untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan. Belanja pada program pelayanan kesehatan ibu hamil untuk tahun 2020-2022 tidak sesuai dengan perencanaan pada awal tahun anggaran karena terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, selain itu juga terdapat pembatasan kegiatan tatap muka sehingga beberapa jenis belanja kegiatan tidak dapat terserap. Penelitian ini menyarankan bahwa Dinas Kesehatan Kota Tangerang perlu meningkatkan pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil dari pemerintah daerah; memperkuat kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan organisasi profesi; dan membuat kebijakan yang mengarah kepada kegiatan-kegiatan langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan cakupan program baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun puskesmas. Sementara itu, puskesmas diharapkan perlu mengoptimalkan pendapatan BLUD baik dari pendapatan kapitasi maupun non kapitasi JKN dan meningkatkan pembiayaan kegiatan-kegiatan langsung yang bersentuhan dengan masyarakat. Kata kunci: Health Account, Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pembiayaan kesehatan


In percentage terms, the budget allocation at the Tangerang City Health Office in 2021 sourced from the Tangerang City APBD has decreased from 2020. In 2021 the amount is 13.83% of the total Tangerang City APBD while in 2020 it is 15.04% of the total APBD. The number of deaths of pregnant women in Tangerang City in 2021 is 15.47/100,000 live births which has increased from 2020 which was 12.92/100,000 live births where 50% of the causes of death were due to OVID-19. The COVID-19 pandemic has also affected the number of pregnant women deaths in Tangerang City, apart from a budget perspective, there have been policy changes related to budget allocations in the context of handling COVID-19. In order to find out how the suitability of health financing is with the budget planning by the local government in the health service program for pregnant women in Tangerang City, it is necessary to analyze government-sourced health financing. The purpose of this study was to determine the suitability of program spending on pregnant women’s health services at the Tangerang City Health Office in 2020-2022 with planning at the beginning of the fiscal year. This study used a cross-sectional design by analyzing data on government-sourced health financing for pregnant women’s health service programs at the Tangerang City Health Office in 2020-2022. The results of the study are that government-sourced financing for pregnant women's health services at the Tangerang City Health Office has increased from 2020 to 2022. The largest dimension of government-sourced maternity health service program financing at the Tangerang City Health Office is sourced from the State Budget of the Ministry of Health in the form of innatura. Based on the type of activity, spending on indirect activities has a larger proportion than spending on direct activities, so it does not yet reflect performance-based budgeting. According to the dimensions of the budget line, the type of input purchased with the largest proportion is operational expenditure for improving the performance of health services. Expenditure on the health care program for pregnant women in 2020-2022 is not in accordance with the planning at the beginning of the fiscal year due to budget refocusing for handling the COVID-19 pandemic, besides that there are also restrictions on face-to-face activities so that several types of activity spending cannot be absorbed. This study suggests that the Tangerang City Health Office needs to increase the financing of the maternal health service program from the local government; strengthening cooperation with private health care facilities and professional organizations; and make policies that lead to direct activities that can be felt by the community and increase program coverage at both the Health Office and puskesmas levels. Meanwhile, it is hoped that the puskesmas will need to optimize the BLUD's income, both from capitation and non-capitation JKN income; and increase the financing of activites directly in contact with the community..
Read More
T-6733
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Asnimar Azwar; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Pujiyanto, Ede Surya Darmawan, Lily Indrawati, Sri Nurjuanida
T-2444
Depok : FKM-UI, 2006
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Fredrik Lumbantobing; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Budi Hidayat, Kurnia Sari, Doni Hendrawan, Ismiwanto
T-4311
Depok : FKM-UI, 2015
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Asri Ramaruliasari; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Atik Nurwahyuni, Amila Megraini, Dede Haschodir
Abstrak:
Laboratorium kesehatan lingkungan memiliki peran strategis dalam pengawasan kualitas lingkungan dan pencegahan penyakit. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta sebagai laboratorium rujukan regional melakukan pemeriksaan sampel air, udara, dan zat padat untuk mendukung program pemerintah dan layanan berbayar. Permasalahan utama adalah perhitungan biaya satuan yang selama ini hanya memperhitungkan biaya bahan habis pakai dan listrik tanpa memasukkan biaya gaji pegawai, biaya penyusutan peralatan, dan biaya tidak langsung lainnya. Hal ini menyebabkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak mencerminkan biaya riil dan jauh lebih rendah dibandingkan laboratorium sejenis. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung biaya satuan per parameter pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan dengan metode yang lebih lengkap. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder tahun 2024. Biaya tidak langsung dari unit penunjang dialokasikan ke unit produksi menggunakan metode Double Distribution, kemudian biaya satuan per parameter dihitung menggunakan pendekatan Relative Value Unit. Penelitian mencakup 104 parameter pemeriksaan di empat laboratorium kesehatan lingkungan yaitu Laboratorium Kimia, Laboratorium Biologi, Laboratorium Udara, dan Laboratorium Bahan Berbahaya dan Beracun dengan total 12.620 pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan total biaya laboratorium mencapai Rp 15.653.424.579 yang terdiri dari biaya investasi Rp 3.713.137.111 atau 23,7%, biaya pemeliharaan Rp 1.675.092.479 atau 10,7%, dan biaya operasional Rp 10.265.194.990 atau 65,6%. Komponen terbesar adalah biaya gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 5.671.372.851 atau 36,2% dari total biaya. Struktur biaya didominasi oleh biaya tetap yang mencapai 60% atau Rp 9.384.509.962. Biaya satuan untuk 104 parameter pemeriksaan berkisar dari Rp 17.993 hingga Rp 3.248.445. Tingkat pengembalian biaya dari tarif yang berlaku hanya mencapai 15%, menunjukkan defisit sebesar 85% atau Rp 4.800.201.322 yang harus ditanggung anggaran pemerintah. Tingkat penggunaan tenaga kerja hanya 20,5% dari total biaya gaji dan tunjangan Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Perbandingan dengan laboratorium sejenis menunjukkan tarif 30-80% lebih rendah. Kesimpulan penelitian adalah diperlukan revisi tarif berbasis biaya satuan riil, peningkatan volume layanan berbayar, segmentasi fungsi program pemerintah dan layanan berbayar, serta transparansi pemisahan akuntansi biaya.
Environmental health laboratories play a strategic role in environmental quality surveillance and disease prevention. The Jakarta Regional Public Health Laboratory Center, as a regional reference laboratory, conducts examinations of water, air, and solid samples to support government programs and commercial services. The main problem is that the unit cost calculation has only considered consumable materials and electricity costs without including employee salaries, equipment depreciation, and other indirect costs. This has resulted in Non-Tax State Revenue tariffs that do not reflect actual costs and are much lower compared to similar laboratories. This study aims to calculate the unit cost per examination parameter of the environmental health laboratory using a more comprehensive method. The study uses a descriptive quantitative approach with secondary data from 2024. Indirect costs from support units were allocated to production units using the Double Distribution method, then unit costs per parameter were calculated using the Relative Value Unit approach. The study covers 104 examination parameters in four environmental health laboratories: Chemistry Laboratory, Biology Laboratory, Air Laboratory, and Hazardous and Toxic Materials Laboratory, with a total of 12,620 examinations. The results show that total laboratory costs reached Rp 15,653,424,579, consisting of investment costs of Rp 3,713,137,111 or 23.7%, maintenance costs of Rp 1,675,092,479 or 10.7%, and operational costs of Rp 10,265,194,990 or 65.6%. The largest component is employee salaries and allowances amounting to Rp 5,671,372,851 or 36.2% of total costs. The cost structure is dominated by fixed costs which reach 60% or Rp 9,384,509,962. Unit costs for 104 examination parameters range from Rp 17,993 to Rp 3,248,445. The cost recovery rate from current tariffs only reaches 15%, indicating a deficit of 85% or Rp 4,800,201,322 that must be covered by the government budget. The labor utilization rate is only 20.5% of the total salaries and allowances of the Environmental Health Laboratory. Comparison with similar laboratories shows tariffs are 30-80% lower. The study concludes that tariff revision based on actual unit costs, increased volume of commercial services, segmentation of government program functions and commercial services, and transparency in cost accounting separation are needed.
Read More
T-7475
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive