Abstrak:

Pembangunan di bidang kesehatan terlihat belum merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Batanghari, hal ini dapat diketahui dari rendahnya alokasi pembiayaan bidang kesehatan dalam APBD Kabupaten Batanghari Tahun 2006 sebesar 6,50 % dan 08111111 2007 sebesar 6,22 % dari total APBD, dan mempakan urutan ke lima dalam alokasi anggaran sedangkan dalam dokumen perencanaan prioritas nomor dua dalam pcmbangunan daerah. Hal ini menunjukkan masih klmmgnya kesadaran para (aktor/Stakeholders) yang terlibat dalam penentuan alokasi anggaran kesehatan akan pentingnya ani pembangunan bidang kesehatan sedangkan masalah-masalah kesehatan di Kabupaten Batanghari masih sangat kompleks terlihat dari rcndahnya indikator derajat kesehatan masyarakat. Tujuan dalam penclitian ini adalah diketahuinya tahapan proses penyusunan anggaran pembangunan bidang kcsehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi menetapkan alokasi anggazan bidang kesehatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Batanghari. Pcnclitian dilakukan dengan menggunakan desain peneljtian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan tahapan proses penyusunan anggaran pembangunan bidang kesehatan dalam APBD dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari hasil penelitian dikeiahui bahwa proscs pcnyusunan dan penetnpan APBD di Kabupaten Batanghari, proses perencanaan yang bersifat politik, teknokratik dan top-down lebih besar pcngamhnya dibanding proses partisipaiif dan bottom-up. Faktor-faktor aktor yang mempengaruhi adalah peran, komitmen, kekuatan/kekuasaan dan kepentingan. Tugas pokok dan iimgsi para aktor dalam proscs penyusunan anggaran ini kemudian rncrupakan dasar untuk mengetahui kekuatan dan kekuasaan dai alctor dalam mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran kesehatan. Para aktor yang terlibat ini kcmudian dikelompokkan menjadi 3 kriteria, yakni sebagai penanggung jawab/ketua, sebagai anggota nm yang menglcoordinasikan, merumuskan dan mengevaluasi usulan kegiatan/program serta sebagai penyuslm perencanaan dan menyampaikan usulan rencana. Komitmen para aktor yang terlibat dalam proses pcnyusunan anggaran terhadap sektor masih rendah. Pam aktor memiliki kepentingan dalam pembangunan kesehatan karena pembangunan kesehatan mcmiliki kerterkaitan yang erat dimana keberhasilan pcmbangzman keschatan adalnh juga merupakan keberhasilan program pembangunan lainnya. Diharapkan nantinya dalam pelaksanaan proses penyusunan anggaran pembangunan kesehatan oleh dinas kesehatan selalu memperhaiikan kaidah-kaidah penyusunan perencanaan yang baik, perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas para petugas perencanaan. Mengingat besarnya pengaruh para aktor dalam menentukan kebij akan alokasi biaya pembangunan kesehatan dalam APBD, malca perlu dilakukan advokasi secara intensif dan berkelanjutan kepada para aktor serta melakukan koordinasi yang baik dengan unit instansi yang terkait. Mengingat APBD adalah mempakan penjabamn dari upaya-upaya program pembangunan yang sasarannya adalah kesejahteraan rakyat, untuk ilu dalam penyusunan anggaran agar selalu melibatkan unsur dad masyarakat. Pembangunan kcschatan adalah hak azasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa, untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah memberi porsi yang lebih besar untuk pendanaan bidang kesehatan dalam APBD.

---

Development in the health field seems not to be the tirst priority in Batanghari Regency Development. It can be seen from the low budget allocation for the health field in Regional Budget of Batanghari Regency in 2006 6,50%, 2007 6,22% of Regional Budget. This is an indicator of low awareness of stakeholders on the importance of health sector, whereas health problems in Batanghari Regency are still complicated because of low quality of health service. The objective of this research is to know the process stages of making planning and development budgeting in the health field and any factor that influence stakeholders to decide budget allocation for health tield in Regional Budget of Batanghari Regency. This research uses qualitative method design. This method objective is to describe or to explain the process stages of making planning and development budgeting in the health field in Regional Budget of Batanghari Regency and any influencing factors. In this research found that the process stages of making planning and development budgeting in the health field in Regional Budget of Batanghari Regency do not yet meet standardized rules. Stakeholders who involved in making planning and development budgeting in the health in Regional Budget of Batanghari Regency are still dominated by the government (local government). The main task of tirnction of stakeholders in making and development budgeting in the health field can be classiiied into three groups. The understanding about health of stakeholders who involved in making planning and budgeting is still general; stakeholders in the health field because health development has interweave relation, that is the success of health field is the success of other fields as well; most of the stakeholders point of view in the health field are neutral. They said that health building is the priority, but in other side, they said that other fields out of health field also became the priority. Hopefully, in the coming future in making planning and development budgeting in the health field always consider standardized rules, quality and quantity improvement of planning makers, supporting of fund, facility, and means to support planning implementation. Because of the strong influence of stakeholders in deciding budget allocation for health development in Regional Budget, intensive and survival advocate is quite necessary for stakeholders and good coordination with other related institutions. Regional Budgets is the breakdown of development planning and social welfare is the target. For that reason, in making planning and budgeting should involve society. Health development is as human rights and investment for the success of development. Thus, local govemment should allocation more budget for the health in Regional Budget.

Abstrak: ABSTRAK Nama : Rain Dollar Sitinjak Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PH Tesis ini membahas gambaran pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2018 berdasarkan sumber, pengelola, pemberi pelayanan, fungsi kesehatan, program kesehatan, mata anggaran, jenjang kegiatan, penerima manfaat, realisasi anggaran, capaian kesehatan serta kebijakan pengalokasian pembiayaan kesehatan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data alokasi anggaran yang bertujuan untuk menganalisis pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana Kabupaten kepulauan Anambas baik di instansi pengelola (finance intermediers) maupun di unit pengguna dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan terpilih yang dapat memberikan informasi terkait pembiayaan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Alokasi pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tahun 2018 sebesar 11,94 % terhadap total APBD Kabupaten di luar gaji telah memenuhi UU 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, (2) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut sumber pembiayaan kesehatan yaitu berdumber dari pemerintah kabupaten sebesar 72,32 %, (3) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut pengelola anggaran yaitu puskesmas sebesar 50,65 %, (4) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut penyedia layanan yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar 49,26 %, (5) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut fungsi kesehatan yaitu fungsi kuratif sebesar 47,16 %, (6) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenis program yaitu program kesehatan individu sebesar 47,08 %, (7) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenis kegiatan terbesar yaitu kegiatan tidak langsung sebesar 79,24 %, (8) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut mata anggaran terbesar yaitu mata angggaran operasional sebesar 81,33 %, (9) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenjang kegiatan yaitu jenjang kegiatan kecamatan/puskesmas sebesar 51,25 %, (10) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut penerima manfaat yaitu semua kelompok umur sebesar 93,78 %, (11) Realisasi anggaran terbesar menurut sumber pembiayaan kesehatan yaitu APBD Provinsi sebesar 99,80 %, (12) Capaian Kesehatan menurut SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 terdapat 9 (sembilan) indikator SPM Kesehatan yang masih dibawah target 100 % dan terdapat 3 (tiga) indikator SPM Kesehatan mencapai target 100 %. Disarankan agar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana agar menyusun kebijakan pembiayaan kesehatan secara efektif dan efisen dengan menekankan kepada fungsi pelayanan dan pencegahan kesehatan masyarakat yang mendukung kepada pelaksanaan program kesehatan masyarakat berorientasi kepada aspek promotif dan preventif, dan meningkatkan alokasi pembiayaan kesehatan kepada kelompok bayi, balita, dan ibu serta lansia sebagai indikator capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Kata kunci : Pembiayaan Kesehatan, DHA, Belanja Kesehatan ABSTRAC Nama : Rain Dollar Sitinjak Program Studi : Public Health Judul : Health Financing Analysis Sourced Government in the Health Office, Population Control and Family Planning Anambas Islands District in 2018 Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PH This thesis discusses an overview of health financing analysis sourced government in the Health Office, Population Control, and Family Planning Anambas Island District in 2018 based on financial sources, financing agents, health providers, function of health care, programs, health inputs, level of health activities, and health beneficiaries, budget realization, achievements health and health funding allocation policies. This study used a descriptive qualitative research design by collecting budget allocation data aimed at analyzing government-funded health financing in the Health Office, Population Control, and Family Planning Anambas Islands District in both the finance intermediers and the user units by conducting in-depth interviews with selected informants who can provide information related to health financing. The results of the study showed (1) Allocation of government-funded health funding in the Health Office, Population Control and Family Planning Year 2018 amounted to 11,94% of the total District Budget outside the salary had met Law 36 of 2009 concerning health, (2) The largest allocation of health financing according to health financing sources is from the district government of 72,32%, (3) The largest allocation of health financing according to the financing agents is the puskesmas of 50,65%, (4) The largest allocation of health financing according to health providers is the Health Office, Population Control and Family Planning at 49.26%, (5) The largest allocation of health financing according to function of health care is a curative function of 47.16%, (6) The largest allocation of health financing according to program is an individual health program of 47.08%, (7) The largest allocation of health financing according to the largest of health activity is indirect activity of 79.24%, (8) The largest allocation of health financing according to the largest health inputs is the operational budget of 81.33%, (9) The largest allocation of health funding according to the level of health activities is the level of activity of the sub-district / puskesmas by 51.25%, (10) The largest allocation of health financing according to the health beneficiaries is all age groups of 93.78%, (11) The largest budget realization according to health financing sources, namely the Provincial APBD of 99.80%, (11) Health Outcomes according to the Minimum Service Standards (MSS) of the Anambas Islands District Health Sector In 2018 there were 9 (nine) indicators of Minimum Health Service Standards which were still below the 100% target and there were 3 (three) Health SPM indicators reaching the target of 100%. It is recommended that the Office of Health, Population Control and Family Planning to formulate health financing policies effectively and efficiently by emphasizing the function of service and prevention of public health that supports the implementation of public health programs oriented to the promotive and preventive aspects, and increasing the allocation of health financing to groups babies, toddlers, and mothers and the elderly as indicators of achievement of the Minimum Service Standards (MSS) in the Health Sector. Keywords: Health Financing, DHA, Health Expenditures

Abstrak: Latar Belakang: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pembiayaan kesehatan termasuk stunting dipengaruhi oleh komitmen pemangku kebijakan didaerah. Tujuan: Untuk melihat gambaran realisasi belanja kesehatan bersumber pemerintah untuk stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang tahun 2018-2019. Metode:Penelitian ini menggunakan desain penelitian non experimental dengan pendekatan Distric Health Account (DHA). Hasil: Analisis menunjukkan bahwa anggaran kesehatan tahun 2018 berjumlah Rp 3.296.445.655.287 (10,73%) dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 berjumlah Rp 3.429.111.553.700 (11,48 %). Peruntukkan biaya untuk jenis kegiatan stunting biaya lebih banyak digunakan untuk kegiatan langsung, tahun 2018 porsinya mencapai 58,29 % dan tahun 2019 porsinya sampai 100 %. Dilihat dari mata anggaran, realisasi lebih banyak digunakan untuk biaya operasional. Pada tahun 2018 sebesar 91,63 % dan pada tahun 2019 mencapai 100 %. Pada jenis intervensi stunting menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Serang telah melakukan namun belum memenuhi pedoman pelaksanaan penurunan stunting pada tahun 2018 dan 2019. Kesimpulan: Penelitian ini memberikan informasi bahwa kecukupan pembiayaan stunting di Dinas kesehatan Kabupaten Serang tahun 2018 dan 2019 sudah berbasis kinerja namun kegiatannya belum semua terlaksan sesuai dengan pedoman serta komitmen pemangku kebijakan pada tahun 2019.

---

Background: Stunting is a condition of failure to thrive in children under five due to chronic malnutrition, especially in the first 1,000 days of life (HPK). Health financing including stunting, commitment by regional policy makers. Objective: To find an overview of the realization of health spending from the government for stunting at the Serang District Health Office in 2018-2019. Methods: This study used a non-experimental research design with a Distric Health Account (DHA) approach. Results: The analysis shows that the 2018 health budget states IDR 3,296,445,655,287 (10.73%) and an increase in 2019 may be IDR 3,429,111,553,700 (11.48%). Allocated costs for this type of stunting activity are mostly used for direct activities, in 2018 the portion reached 58.29% and in 2019 the portion was up to 100%. Viewed from the line item budget, the realization is mostly used for operational costs. In 2018 it was 91.63% and in 2019 it reached 100%. The type of stunting intervention shows that the Serang District Health Office has implemented but has not implemented stunting reduction instructions in 2018 and 2019. Conclusion: This study provides information that the adequacy of stunting financing in the Serang District Health Office in 2018 and 2019 is performance-based, but not all activities have been carried out according to new and commitment of policy makers in 2019