Ditemukan 33504 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
ABSTRAK Pengukuran kinerja puskesmas selama ini di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dengan melihat pencapaian program. Pengukuran ini kurang komprehensif, maka perlu dilakukan pengukuran yang lebih komprehensif, salah satunya yaitu dengan metoda balanced scorecard, dimana kinerja dilihat dari empat perpektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kinerja puskesmas rawat inap dengan pendekatan balanced scorecard. Data diambil di Puskesmas Pangkalan dan Puskesmas Dangungdangung pada bulan April – Mei 2008. Data yang digunakan adalah data primer untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dan tingkat kepuasan karyawan. Sedangkan data skunder untuk perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja Puskesmas Pangkalan pada perspektif keuangan belum baik, tingkat kepuasan pelanggan dilihat dari lima dimensi mutu adalah sebagai berikut: dimensi tangible sebesar 48,7% puas, reliability 35,9% puas, responsivess 51,3% puas, assurance 43,6% puas, empathy 35,9% puas. Pencapaian cakupan pelayanan puskesmas tahun 2005 sampai 2007 adalah sebagai berikut: cakupan K4 sebesar 78,5%, 87% dan 87%, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 72,6%, 92,5% dan 94%, cakupan imunisasi lengkap bayi 86,4%, 92%, 92%, cakupan berat badan balita naik 84,1%, 81%, 87%, penemuan penderita TB Paru 40%, 41,3% dan 42%, cakupan kampanye PHBS 40%, 60% dan 80% serta cakupan penyuluhan kesehatan lingkungan 40%, 75% dan 80%. Tingkat kepuasan karyawan sebesar 48,3% puas pada kebutuhan fisik/biologis, 65,5% puas pada kebutuhan rasa aman, 48,3% puas pada kebutuhan bersosialisasi, 72,4% puas pada kebutuhan penghargaan dan 65,5% puas pada kebutuhan aktualisasi diri. Tingkat absensi dari tahun 2005 sampai 2007 adalah 0,97%, 0,80% dan 0,70%. Akses pendidikan dan pelatihan dari tahun 2005 sampai 2007 adalah 2 , 3 dan 3 orang. Sedangkan kinerja Puskesmas Dangung-dangung, perspektif keuangan belum baik, tingkat kepuasan pelanggan pada dimensi tangible sebesar 49,1% puas, reliability 50,9 % puas, responsivess 49,1% puas, assurance 35,1% puas, empathy 40,4% puas. Pencapaian cakupan pelayanan puskesmas tahun 2005 sampai 2007 adalah sebagai berikut: cakupan K4 sebesar 91,7%, 89,7% dan 78,2%, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 100%, 100% dan 81%, cakupan imunisasi lengkap bayi 65,5%, 93%, dan 95,5%, cakupan berat badan balita naik 68,7%, 79,5%, 85,5%, penemuan penderita TB Paru 40%, 40,5% dan 36,8%, cakupan kampanye PHBS 79,5%, 67,4% dan 82% serta cakupan penyuluhan kesehatan lingkungan 68,8%, 81,3% dan 100%. Tingkat kepuasan karyawan sebesar 38,7% puas pada kebutuhan fisik/biologis, 61,3% puas pada kebutuhan rasa aman, 54,8% puas pada kebutuhan bersosialisasi, 22,6% puas pada kebutuhan penghargaan dan 45,2% puas pada kebutuhan aktualisasi diri. Tingkat absensi dari tahun 2005 sampai 2007 adalah 0,91%, 0,89% dan 0,70%. Akses pendidikan dan pelatihan dari tahun 2005 sampai 2007 adalah 1 , 2 dan 2 orang Daftar bacaan : 37 (1992 - 2007).
ABSTRACT The measure of puskesmas performance at Kabupaten Lima Puluh Kota is to see how much the programmed has been achieved. But this measuring is not comprehensive, so there is a need to perform a properly comprehensive measurement, which is balanced scorecard method, the performance was observed on four perspectives, which is finance perspective, customer perspective, internal business process perspective, and growth and training perspective. This study is designed to use descriptive analytic researched which aim to a picture of puskesmas in-impatience performance through balanced scorecard method. Data been collected from Puskesmas Pangkalan and Puskesmas Dangung-dangung since April – May 2008. The utilized data is primary data to know the customer satisfaction level and employee satisfaction. Meanwhile secondary data was applied to finance perspective, internal business process perspective, and growth and training perspective. The research shows that Puskesmas Pangkalan performance are finance perspective is not good, customer satisfaction can obtained from five quality dimension, there are : tangible dimension as 48,7% satisfied, reliability 35,9% satisfied, responsiveness 51,3% satisfied, assurance 43,6% satisfied, empathy 35,9% satisfied, The achievement of Puskesmas service coverage on 2005 until 2007 as follows K4 coverage as 78,5%, 87% and 87%, delivery coverage by health personnel 72,6%, 92,5% and 94%, baby complete immunization coverage 86,4%, 92%, 92%, increased infant weight coverage was 84,1%, 81%, 87%, founding TB Paru patient 40%, 41,3% and 42%, PHBS campaign coverage 40%, 60% and 80% and coverage of counseling for environment health 40%, 75% and 80%. Employee satisfaction level at 48,3% satisfied on availability of physically/biologically need, 65,5% satisfied on safety on work need, 48,3% satisfied on socialization need, 72,4% satisfied on achievement reward need, and 65,5% satisfied on self actualization need. Absence range on 2005 until 2007 was 0,97%, 0,80% and 0,70%. Access to found properly training and sufficient education from 2005 until 2007 was 2, 3 and 3 personnel. Meanwhile the performance of Puskesmas Dangung-dangung are finance perspective is not good, customer satisfaction level at tangible dimension as 49,1% satisfied, responsiveness 49,1% satisfied, assurance 35,1% satisfied , empathy 40,4% satisfied. The achievement of Puskesmas service coverage on 2005 until 2007 as follows K4 coverage as 91,7%, 89,7% and 78,2%, delivery coverage by health personnel 100% and 100%, and 81%, baby complete immunization coverage 65,5%, 93%, and 95,5%, increased infant weight coverage was 68,7%, 79,5%, 85,5%, founding TB Paru patient 40%, 40,5% and 36,8%, PHBS campaign coverage 79,5%, 67,4% and 82% and coverage of counseling for environment health 68,8%, 81.3% and 100%. Employee satisfaction level at 38,7% satisfied on availability of physically/biologically need, 61,3% satisfied on safety on work need, 54,8% satisfied on socialization need, 22,6% satisfied on achievement reward need, and 45,2% satisfied on self actualization need. Absence range on 2005 until 2007 was 0, 91%, 0, 89% and 0, 70%. Access to found properly training and sufficient education from 2005 until 2007 was 1, 2 and 2 personnel. Bibliography: 39 (1992 – 2007)
Kata Kunci : rumah sakit, metode simple distribution, rawat inap sakura
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap pasien multiguna di RSU Kabupaten Tangerang, mengetahui factor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan, dan untuk mengetahui estimasi nilai rata-rata pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di RSU Kabupaten Tangerang bagi pasien peserta multiguna. Dan akan dihasilkan suatu nilai estimasi yang menjadi standard acuan untuk melakukan utilisasi review. Dilakukan dengan rancangan cross sectional dan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh pasien peserta multiguna yang memanfaatkan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di RSU Kabupaten Tangerang. Dari hasil penelitian dapat terlihat bahwa visite rate rawat jalan pasien peserta multiguna di RSU Kabupaten Tangerang adalah 1,3 kali yang mana hampir sama dengan visite rate pasien peserta Jamkesda di Kota/Kabupaten lain. Visite rate rawat inap pasien peserta multiguna di RSU Kabupaten Tangerang hanya 0,03 kali, dan ini masih rendah dibandingkan dengan visite rate rawat inap peserta Jamkesda Kota/Kabupaten lainnya. Rata-rata biaya rawat jalan dan ALOS pasien peserta multiguna hampir sama dengan tariff rawat jalan dan ALOS INADRG RS Tipe B, Kelas 3 dan Poli Biasa. Pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap pasien peserta multiguna di RSU Kabupaten Tangerang di pengaruhi oleh umur, jenis kelamin, status perkawinan dan diagnose penyakit pasien. Peneliti menyarankan agar di dalam menyusun anggaran untuk peserta kartu multiguna bidang kesehatan ini hendaknya diperhatikan factor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan tersebut. Kata Kunci : pemanfaatan pelayanan kesehatan, utilisassi review, standard acuan, visite rate, alos.
ABSTRACT The goal of this research is to describe of utilization of health service outpatient and inpatient by Multiguna’s patient in The General Hospital of Tangerang, knowing the factors associated with utilization of health services, and to determine an average value of health care utilization of outpatient and inpatient in The General Hospital of Tangerang for Multiguna’s patient that will be estimate the gold standard to conduct the utilization review. Performed with a cross-sectional design using quantitative approach. Population was all Multiguna’s patients who utilize health care outpatient and inpatient at The Genaral Hospital of Tangerang. The result of research showed visite rate of outpatient is 1,3 times which is almost the same visite rate outpatient of Jamkesda participants in the other city. Visite rate of hospitalization only 0,03 times, still low compared with visite rate of hospitalization Jamkesda participants in the other city. The average cost of outpatient care and ALOS multiguna’s patient almost equal with rates of outpatient and ALOS of INA-DRG Type B Hospital, Class 3 and ordinary clinic. The results showed that the utilization of outpatient health services and inpatient care by the multiguna’s patient in the general hospital of Tangerang influenced by age, sex, marital status and diagnosis of patient illness. From this study obtained a standard of reference for utilization review. The research suggested that in preparing the budget for health sector of Multiguna are to be considered factors related to the utilization of health services. Key words: utilization of health services, utilization review, reference standard, visite rate, average length of stay.
Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di dunia. diperkirakan ± 1,5 juta - 2.7 juta jiwa meninggal setiap tahunnya. Di Indonesia Pada tahun 2002 dilaporkan ada 15 juta kasus klinis. Dilaporkan bahwa dibeberapa daerah malaria masih endemis terutama daerah terpencil dan sebagian besar penderitanya dari goIongan ekonomi lemah. Dari 2 I kabupaten /kota di NAD,66 6% merupakan daerah endemis malaria. Kabupatcn Aceh Tenggara yang merupakan daerah pegunungan dengan jarak 900 km dari ibu kota provinsi selama empat tahun berturut-turut megalami kenaikan kasus malaria. Pada tahun 2003 teroatat 741 kasus, 2004 tercatat 531 kasus, 2005 tercatat 1.112 kasus dan 2006 tercatat l.787 kasus kejadian malaria. Perhatian dunia terhadap malaria cukup besar. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Global Fund, pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia yang berbunyi menghapus hutang Indonesia sebesar 50juta euro (600 milyar) dengan syarat setengah dari dana tersebut digunakan untuk program pemberantasan penyakit menular termasuk malaria. Program pemberantasan penyakit malaria merupakan palayanan esensial yang harus disubsidi oleh pemerintah dalam upaya mencapai ?kesehatan untuk semua? (health for all) sesuai dengan kemampuan Negara Indonesia. Diharapkan Dinas Kesehatan Kaabaupaten dapat mempengaruhi para pengambil keputusan di daerah untuk mendapaatkan prioritas dana APBD Kabupaten guna membiayai program malaria. Penelitian ini ingin melihat anggaran program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2005 s/d 2007 dimulai dari proses perencanaan penerimaan anggaran dari berbagai sumber peruntukan anggaran tersebut, siapa pegelolanya dan bagaimana dukungan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitalif yang bersifiat deskriftif. Hasil penelitian menemukan pembiayaan program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupeten Aceh Tenggara pada tahun 2005 sld 2007 menunjukan hanya terdapat dua sumber yaitu ABPD Kab dan BLN yang jumlahnya cenderung naik yaitu tahun 2005 Rp 314,480.000, tahun 2006 Rp 444.380.000 dan tahun 2007 Rp 2.806.450.000. Pembiayaan operasional hampir tidak ada perubahan dari tahun ketahun. Komponen biaya terbesar adalah pemberian kelambu sebesar Rp. 2.512.200.000. Biaya untuk kuratif sangat sedikit yaitu hanya Rp 86.970.000. selama tahun 2005 s/d 2007. Dari hasil wawancara mendalam dengan peieabat terkait diperoleh gambaran bahwa keinginan mereka untuk memberantas: penyaki.t malaria cukup tinggi hanya saja belum diikuti dengan jumlah anggaran. Penelitian ini menyarankan agar pengelola Program pemberantasan penyakit malaria Dinas Kesahatan Kabupaten Aceh Tenggara lebih aktif lagi mencari sumber pembiayaan lain, tidak hanya bertumpun pada sumber yang ada sekarang dengan cara membuat perencanaan yang tepat dan melakukan advocasi ke pemerintah daerah.
Malaria is a communicable disease that is still be one of health problem throughout tbe world. There are estimated ± I ,5 - 2,7 million people died every year because of malaria. It has been reported that there were 15 miliion cases in Indonesia in 2002. Malaria is still be an endemic disease in rural area and most of patients are the poor people. There are 21 districts in NAD and 66 6%malatia. Aceh Tenggara District is a mountainous area in the distance of 900 km from capital city. For 4 years malaria cases increased year to year. In 2003, it was recorded that there were 741 cases, 842 cases in 2004, !.!12 cases in 2005 and 1.787 cases in 2006. The international contribution toward malaria is great enough. The MOU bertween global fund, German and Indonesia has been signed, it stated they agreed to eliminate Indonesia debt at anount 50 million Euro (600 million) with a specific condition that half of that loan should be used to eliminate communicable disease including malaria. Malaria elimination program is an essential service subsidized by government to achieve "health for all" in accordance with government ability. It's expected that District Health Office (Dinas Kesehatan Kabupaten) could influence the district policy stake holder to get a priority budget from Annual district budget called ?APBD? for malaria program This study was aimed to describe the budget of malaria program in district health office in Aceh Tenggara in 2005 to 2007. This study enrolled the planning budgeting process, financing sources, agent, provider and beneficiary for malaria program. This study was on descriptive operational study with qualitative and quantitative approaches. The results of study showed that the sources of fund are District APBD and BLN. The funding tends to increase from Rp. 314.480.000 in 2005, Rp. 444.380.000 in 2006 to Rp. 2.806.450.000 in 2007. The major component of 1hat funding waspurchasing mosquito net and it cost 2.512.200.000. Curative funding component is only 86.970.000 from 2005 to 2007. The result of study recommended 1hat the District Hea1th Office ( Dinkes ) ofAceh Tenggara should proactively find others potential resources, not only depending on the available resourcesby making a better planning process and advocate district government.
Penyaldt Demam Berdarah merupakan salah satu rnasalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas bagi kehidupan,karena merupakan pcnyakit menular yang berbahaya oleh karena dapat rnenimbulkan kematian dalam waktu singkat dan sering menimbulkan wabaln Kabupaten Lebak mcrupakan kabupaten yang dapat berpolensi temjadinya kasus luar biasa (KLB) demem Berdamh Dengue,untuk tu maka perlu perhatian dari pemcrimah daerah untuk penyiapan baik dana maupun sarana dalam mengantisipasi kejadian tersebut.Kebijakan otonomi daiam era desentralisasi menyebabkan bidang kesehatan menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah Kabupatcn/Kota didalam penyelenggaraan pembangunannya untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakagdan sebagai konsckwcnsinya pemerintah kabupaten/kota harus menyusun kebijakan,termasukkebijakan pembiayaan dalam upaya pembanguuan kesehatan tersebut. Sampai saat ini belum pemah dilakukan analisis mengenai pendanaan program yang bersumber pemerintah baik lmtuk pemeberantasan maupun pengobatannya di Kabupaten Lebak. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bcrapa besar pcndanaan program pemberantasan Dcmam Berdarah Dengue di Kabupaten Lcbak baik untuk Upaya peningkatan Kesehatau Masyarakat (UKM) maupun untuk Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan (UKP), berapa persentasenya dari anggaran kesehatan maupun dari APBD,dan bagaimana pengglmaannya untuk kegiatan apa saja yang menjadi prioritas. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lebak pada Instansi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Di RSUD Adjidharmo yang merupakan Rumah sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, sebagai pengclola anggaran program Demam Berdarah Dengue bcrsumber pernerintah di Kabupaten Lebak. Analisis pendanaan program pemberantasan DBD menggunakan data anggaran tahun 2005, tahun 2006 dan data anggaran tahun 2007. Dari hasil analisis tersebut didapatkan besaran anggaran bcrsumber pemerintah untuk program UKM DBD tahun 2005 adalah sebesar Rp.l02.035.000 sedangkan untuk tahun 2005 adalah sebcsar Rp. 80.821000 dan untuk tahun anggaran 2007 adalah 242.384.000. Besaran anggaran yang digunakan untuk Program UKP yang bersumber pemerintah (kcls III) adalah untuk tahlm 2005 sebesar Rp. 1.518.750, untuk tahun 2006 sebesar l6.258.800. sedangkan untuk tahun 2007 besamya adalah sebesar Rp. 44.305.308. Dengan menggnmakan angka estimasi bank dunia lmtuk kebutuhan program csscnsial dimana Demam Berdarah Dengue termasuk didalamnya maka realisasi pendanaan untuk program DBD di Kabupatcn Lebak baru mencapai 201,50 perkapita/tahun dari estimasi kebutuhan standar bank dunia untuk program DBD adalah sebesar 4.923 pcrkapita/tahun. Pada analisis kasus diketahui terdapat kecamatan endcrnis untuk kasus Demam Berdarah yaitu kecamatan Rangkasbitung, kecamatan Cibadak, Kecamatan Kalang Anyar, Kecamatan Bojong manik dan Kecamatan Cileles. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak untuk dapat memanfaatkau lebih optimal kebijakan pemda dalam alokasi pendanaan untuk lebih efektif dan efisien dalam penentuan dan penggunaan berdasarkan skala prioritas.
Dengue Haemorragic Fever disease is a public health problem that affects widely in life because it is a dangerous and contagious disease which can cause death in a short period and become epidemic otienly. Regency of Lebak is an area that has a potentiality for extraordinary case (KLB) of dengue fever. Therefore, need more attention from local govcmmcnt in preparing fund and also means for anticipating this problem. Autonomous policy in the era of decentralization has placed health sector as its local govemment's responsibility and obligation; and thus, makes local govemment has to arrange local policy including funding policy in order to develop enough progress in health sector. Until now, there is no study from the government, which analy/.e the timding program either for eradicating or medication of dengue haemorrhagic fever in Regency of Lebak. Therefore this research is conducted in order to know how much tl1e funding program for dengue haemorragic fever?s eradication in Lebak for both Public Health Improvement Effort (UKM) and Personal Health Improvement Effortl And also to know how much the percentage from either health budget or APBD; how is its usage, what activities that become the first priority. This research is executed on the Institution of Public Health Service and Social Prosperity and on RSUD Adjidharmo in Regency of Lebak, as the organizer of dengue haemorrhagic fever's funding program that comes fiom its local government. Dengue Haemorragic fever?s eradication funding program analysis uses all budget data in 2005, 2006 and 2007. From the analysis we found that the amount of budget from local govemment for UKM DBD program in the year of 2005 is l02.035.000 IDR; while 2006 is 80.821000 IDR and for 2007 is 242.384.000 IDR. The amount of budget used for UKP Program which is based on govemmcnt (class III) in the year of 2005 is 1.518.750 IDR, and 2006 is l6,258.800 IDR, and 2007 is 44.305.308 IDR. By using world bank?s estimation number for essential program requirement where dengue haemorrhagic fever is included, hence the realization ol? dengue haemotragic fever?s funding program in Lebak is about 201,50 per capita/year while the world bank?s standard requirement estimation is about 4.923 per capita/year. On case analysis, known that there is endemic sub-district for dengue haemorragic fever case, which are Rangkasbitung, Cibadak, Kalang Anyar, Bojong Manilc and Cileles. Pursuant to the result ofthe research, the writer suggests the Public Health Service and Social Prosperity Institution in Regency of Lebak to make use the local government?s policy more optimal especially in funding allocation to be more effective and efficient base on priority scale.
ABSTRAK adalah salah satu upaya untuk mengendalikan biaya pelayanan kesehatan (cost containment) adalah dari bentuk fee for service ke bentuk Prospective Payment System (PPS). Prospective Payment System (PPS) adalah sistem pembayaran yang diberikan kepada pemberi pelayanan kesehatan yang besarnya ditetapkan sebelum suatu pelayanan dilaksanakan, tanpa memperhatikan tindakan medik atau lamanya perawatan di rumah sakit. Salah satu cara dalam sistem pembayaran ini adalah dengan "Diagnostic Related Group's (ORG's)" . Penelitian ini adalah penelitian desain survey tagihan pelayanan dimana hasil yang diharapkan adalah untuk mengetahui gambaran perbandingan tagihan rawat inap kelas III (Askeskin dan umum) tahun 2007 dengan tarif kelas Ill INA-DRG di 3 rumah sakit di Kota Bukittinggi, yaitu RSUD Dr. Achmad Machtar Bukittinggi, RS TNI AD Tk. IV Bukittinggi dan RS Ibnu Sina Bukittinggi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa median hari rawat adalah 4 hari. Jika dibandingkan dengan INA·DRG, ternyata rata-rata hari rawat masing-masing rumah sakit lebih pendek. Untuk apendisitis tanpa komplikasi se!isih hari rawat adalah 1,1 hari, Median tagihan pasien apendisitis di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukitinggi adalah pada kisaran Rp.1.600.000,- - Rp. 1.799.999,-. Jlka dibandingkan dengan INA-DRG, temyata tagihan INA-DRG lebih besar. Sedangkan median tagihan ketiga rumah sakit adalah Rp. 1.800.000,- - 1.999.999,-. Jika dibandingkan dengan INA-DRG, tagihan rumah sakit lebih besar. Hal ini dipengaruhi tagihan dua rumah sakit lainnya yang cukup besar.
Kerugian ekonomi akibat adanya gangguan kesehatan yaog dialami seseorang berdampak terhadap pembiayaan kesehatan pemerintah dao pengeluaran rumah tangga. Dalam periode tahun 2005-2006, jumlah kasus penyakit infeksi akut lain saluran pernafasao atas menempati posisi teratas dalam proporsi sepuluh penyakit terbesar di kota Jambi. Tahun 2005 sebaoyak 108.292 kasus (34,51 %) dao pada tahun 2006 sebaoyak 99.332 (32,75%). Untuk mencapai kesembuhan, seseorang yaog menderita sakit memerlukan tindakan pengobatan. Layaoao pengobatan yang dilakukan terhadap pasien, akao menimbulkao biaya pada provider selaku penyedia jasa layanan dan juga pada pasien yaog memanfaatkan jasa layanan. Biaya yang timbul pada sisi provider maupun pasien masing-masing diklasifikasikan sebagai biaya laogsung (drect cost) dan biaya tak langsung (indirect cost). Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang besarao biaya yaog ditimbulkan akibat sakit (cost of illness) untuk rawat jalao ISPA. Tujuao khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang : karakteristik responden dan pasien rawat jalao ISPA, besaran biaya langsung (direct cost) dan biaya tak langsung (indirect cost) pada sisi provider dan pasien yang melakukao kunjungan berobat untuk mencapai kesembuhan dalam satu periode sakit. Penelitian ini menggunakao desain studi analisis biaya, yaog dilaksanakao di wilayah kerja Puskesmas Simpaog rv Sipin pada bulao Jaouari s/d. Maret 2007, dengao jumlah sampel penelitiao 96 responden. Data yaog digunakao dalam penelitiao ini adalah data sekunder yaog diperoleh dari lokasi penelitiao serta data primer yaog diperoleh dari basil interview kepada responden. Hasil penelitian menunjukkao bahwa jumlah responden terbaoyak berusia kuraog dari atau sama dengao 31 tahun. Sebagiao besar responden berjenis kelamin perempuao dao berstatus sebagai ibu rumah tangga yaog tidak memiliki penghasilao. Berdasarkao jenis kelarnin, pasien terbaoyak adalah laki-laki. Jumlah pasien terbanyak pada kelompok umur 13 - 36 bulao. Untuk mencapai kesembuhan dalam satu periode sakit, 80,21 % dari seluruh pasien masing-masing melakukan 1 kali kunjungan berobat, sisanya 19,79 % masing-masing melakukan 2 kali kunjlUlgan berobat. Jumlah klUljlUlgan berobat dalam satu periode sakit yang dilakukan oleh setiap pasien lUltuk mencapai kesembuhan, sangat berpengaruh terhadap besaran biaya yang menjadi tangglUlgan provider mauplUl biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Semakin banyak jumlah klUljlUlgan berobat yang di1akukan oleh pasien maka akan semakin besar biaya yang timbul pada sisi provider mauplUl pada sisi pasien. Opportunity cost tetap ada pada biaya yang dikeluarkan oleh repondenlpasien dalam memanfaatkan layanan rawat jalan ISPA. Untuk kese1uruhan pasien, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 2.316.259,45 dengan rata-rata Rp 24.127,70. Untuk pasien yang melakukan 1 kali kunjungan berobat, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 1.597.144,85 dengan rata-rata Rp 20.742,14. Untuk pasien yang melakukan 2 kali kunjlUlgan berobat, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 719.114,60 dengan rata-rata Rp 37.848,14. Saran yang dapat disampaikan adalah : Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten serta sarana kesehatan pemerintah yang memberikan layanan pengobatanl perawatan perlu melakukan perhitlUlgan dan analisis biaya secara menyeluruh berdasarkan kegiatan dalam memberikan pelayanan. Puskesmas seyogyanya mempertahankan dan meningkatkan penerapan pola pelayanan pengobatan sesuai standar. Perlu dilakukan pengembangan model perhitlUlgan biaya ini ke dalam bentuk perangkat lunak komputer. Kepada peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian serupa terhadap jenis penyakit lainnya.
Economic loss due to health disorder experienced by patient have an impact to governmenthealth financing and household health expenditure. From 2005 to 2006 period, acute respiratory infection disease was in first place of top ten diseases in Jambi City. In 2005 there were 108.292 cases (34,51%) and in 2006 were 99.332 cases (32,75%). The patient needs medical care to recover from the illness. Medical service for patient will incur the cost upon the provider who provides the service and the patient who uses the service. The cost incurred upon both the provider and the patients are classified into direct cost and indirect cost. The aim of this study was to describe the amount of the cost of illness for acute respiratory infection disease outpatient. The particular objectives were to describe characteristics of the participant and patient of acute respiratory infection disease outpatient, the amount of direct cost and indirect cost upon provider and the patient who performed medical visit to get recovery from the illness period. This study used cost analysis design, carried out in Simpang IV Sipin Public Health Centre from January to March2007, with 96 participants. Datawere secondary data collected from study area and primary data obtained from interviewed participants. The findings demonstrated that most patients were less or equal to 31 years old. Majority of them female and housewives. Base on gender the most patients were male. The most patients were in 13 -36 months age group. To get recovery in one illness period, 80,21% of total patients performed once medical visit, the remaining patients did twice medical visit. The medical visit patient performs in one illness period to get recovery from the illness highly influence the amount of cost upon provider and the patient. The more visits patient has, the higher the cost required upon provider and the patient. Opportunity cost I remains upon the patients expenditures in using acute respiratory infection outpatient services. For all patients, the total costs upon provider were higher than the total costs uponpatient. Cost of illness for acute respiratory infection out patient was. Rp 2.316.259,45 with Rp 24.127,70 on average. For the patients who did once medical visit, the total costs upon provider were higher than total costs upon patients. Cost of illness foracute respiratory infection out patient were Rp1.597.144,85withRp. 20.742,14 on average. For the patients who did twice medical visit, the total costs upon provider were higher than total costs upon patients. Cost of illness for acute respiratory infection outpatient were Rp 719.114,60 with Rp. 37.848,14 on average. It is suggested that District Health and government health facilities that provide medical/nursing care are required to calculate and conduct cost analysis as a whole based on activities in providing services. Public Health Centre must maintain and improve medical service pattern application by standard. It is need to develop this cost calculation model into computer software. Further researchers are needed to do the similar study for other diseases.
Abstrak
Pada tahun 2011, 235 juta orang di dunia menderita asma (WHO, 2011). Di Indonesia, prevalensi asma terus mengalami peningkatan yaitu sekitar 4,0% (Kemenkes, 2008). Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya perawatan pasien asma di RSUP Persahabatan. Desain penelitian adalah potong lintang (cross sectional). Sumber data primer didapatkan dari catatan rekam medik pasien. Sampel pada penelitian berjumlah 41 orang. Penelitian ini melibatkan 41 pasien terdiri dari 29 orang (70,7%) perempuan dan 12 (29,3%), 58,5% pasien tidak bekerja, 53% pasien menggunakan askes. Sebanyak 31,7% pasien asma menderita penyakit penyerta non TB dimana 36,6% pasien dirawat di kelas 1. Faktor-faktor yang berhubungan dengan total biaya perawatan pasien asma di RSUP Persahabatan adalah cara pembayaran, kelas perawatan, dan lama hari rawat.
In 2011, as many as 235 million people worldwide suffer from asthma (WHO, 2011). In Indonesia, the prevalence of asthma is increasing at about 4.0% (Ministry of Health, 2008).The general objective of this study was to analyze the factors associated with patient care costs of asthma in the department of Friendship.The study design was cross-sectional (cross-sectional). Sources of primary data obtained from the patient medical record. The samples in this study amounted to only 41 people. The study involved 41 patients, including 29 men (70.7%) women and 12 (29.3%) of men who had an average age of 43.60 years. 58.5% of patients did not work, 53% of patients using the health insurance payment. A total of 31.7% of patients with asthma suffer from comorbidities non TB where 36.6% of patients admitted to class 1. Factors associated with the total cost of patient care in the department of Friendship asthma among other means of payment, classroom maintenance, and long day care.
In the Performance Based Capitation (KBK) payment system, the performance achievement of First Level Health Facilities (FKTP) will be calculated based on the indicators of Contact Rate, Non-Specialist Referral Ratio, and Controlled Prolanis Participant Ratio as the basis for capitation payments. This research is a non-experimental research using a quantitative approach, which aims to determine the relationship between the status of implementation of KBK consequences, the ratio of doctors to participants, fulfillment of infrastructure, scope of services and financial management patterns of Community Health Centers with the value of KBK achievements at Puskesmas in the North Sumatra Province region in 2023. From the results of this research, the KBK achievement value for Puskesmas in North Sumatra Province in December 2023 is 2.8 or has not yet reached the target maximum. The ratio of doctors to participants and fulfillment of infrastructure have a significant relationship to the KBK achievement score. Fulfillment of doctors based on the number of registered participants, fulfillment of infrastructure and arrangements for the distribution of registered participants need to be paid attention to in order to improve performance in accordance with the provisions of Performance Based Capitation.