Ditemukan 38614 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Witri Mukti Aji; Pembimbing: Wahyu Sulistiadi; Penguji: Mieke Savitri, Farida Camallia Z
S-5581
Depok : FKM UI, 2008
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Galih Putri Y U; Pembimbing: Mieke Savitri; Penguji: Amila Megraini, Mira Fatmawati
S-5304
Depok : FKM-UI, 2008
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Kuswidanti; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Ede Suryadarmawan, Nanny Harmani
S-5461
Depok : FKM-UI, 2008
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Anas Ma`aruf; pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Wiku Bakti Adisasmito, Martahan Sitorus, Ace Kurniawan
T-3386
Depok : FKM UI, 2011
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Devina Nafis Alodia; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Novita Dwi Istanti
Abstrak:
Read More
Pelayanan kesehatan berkualitas merupakan komponen esensial dalam mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera, dengan rumah sakit sebagai fasilitas utama dalam menyediakan layanan medis yang efektif dan efisien. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, rumah sakit diharuskan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan baik secara internal maupun eksternal melalui berbagai indikator. Salah satu alat evaluasi penting dalam peningkatan mutu ini adalah Indikator Nasional Mutu (INM), yang digunakan untuk menilai capaian mutu pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan. Meskipun INM berperan besar dalam memperbaiki kualitas layanan dan efisiensi biaya, capaian INM di rumah sakit Indonesia masih mengalami kendala, terutama terkait kepatuhan dan infrastruktur yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian INM rumah sakit di Indonesia pada Juni 2024 berdasarkan status kepemilikan, kelas rumah sakit, jenis pelayanan, dan wilayah regional. Metode yang digunakan adalah penelitian potong lintang dengan analisis data sekunder dari basis data Kementerian Kesehatan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan rumah sakit pemerintah dan swasta memiliki perbedaan signifikan dalam beberapa indikator, dengan rumah sakit pemerintah cenderung lebih unggul. Rumah sakit kelas A dan B memiliki capaian lebih baik dibandingkan kelas C dan D, namun tantangan terkait terhadap waktu tanggap operasi sesarea emergensi dan waktu tunggu rawat jalan masih ada, terutama di kelas rendah. Capaian mutu rumah sakit di wilayah Jawa dan Bali lebih baik dibandingkan Indonesia Timur, hal ini dipengaruhi oleh kesenjangan sumber daya dan infrastruktur.
Quality healthcare services are essential for achieving a healthy and prosperous society, with hospitals playing a central role in delivering effective and efficient medical care. According to Law No. 17 of 2023, hospitals are required to continually improve the quality of their services both internally and externally through various indicators. One of the key tools for evaluating quality improvement is the National Health Service Quality Indicators (INM), which assess the performance of healthcare facilities. While INM plays a critical role in enhancing service quality and cost-efficiency, the achievments of INM in Indonesian hospitals faces challenges, particularly related to compliance and uneven infrastructure. This study aims to analyze the achievements of the National Hospital Quality Indicators (INM) in Indonesian hospitals as of June 2024, based on ownership status, hospital class, service type, and regional location. The study uses a cross-sectional design with secondary data analysis sourced from the Ministry of Health of Indonesia’s database. The findings reveal significant differences between government and private hospitals in several indicators, with government hospitals generally performing better. Hospitals in class A and B achieved better quality outcomes compared to those in class C and D, although challenges remain in emergency cesarean section response times and outpatient wait times, particularly in lower-class hospitals. Furthermore, hospitals in the Java and Bali regions demonstrated better quality outcomes compared to those in Eastern Indonesia, with disparities in resources and infrastructure being key influencing factors.
S-11812
Depok : FKM UI, 2025
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sarah At Tauhidah; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Anhari Achadi, Vetty Yulianty Permanasari, Dakhlan Choeron, Dewi Damayanti
Abstrak:
Permasalahan gizi di Indonesia masih merupakan pekerjaan rumah yang besar, dimana menurut Riskesdas tahun 2018 menunjukkan 17,7% balita di Indonesia masih bermasalah dengan status gizinya. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 yang terjadi berdampak secara langsung terhadap pelayanan kesehatan, salah satunya pelayanan gizi. Dengan berbagai regulasi maupun kebijakan yang bergulir di masa pandemi, salah satunya pembatasan pelayanan, evaluasi pada pelaksanaannya harus ada dan sigap untuk disikapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan gizi pada bayi dan balita di masa pandemi Covid-19 di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cinere. Desain penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Kerangka konsep mengacu pada model proses implementasi kebijakan Van Matter dan Van Horn dengan pendekatan critical thinking analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi pelayanan gizi pada bayi dan balita belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan masalah gizi yang cukup signifikan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cinere selama masa pandemi. Selain itu mayoritas programnya pun belum memenuhi capaian target tahunan. Hasil analisa kausalitas di masing-masing variabel ditemukan jika ketakutan dan kekhawatiran ibu, kurangnya sumber daya, baik tenaga kesehatan dan sarana prasarana, serta kurangnya pemahaman para pelaksana merupakan faktor paling menonjol yang mempengaruhinya. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, Kader Posyandu Pangkalan Jati Baru dinilai sebagai pelaku positive deviance dan Posyandu Keliling sebagai creative action yang selanjutnya memungkinkan untuk diaplikasikan di daerah lain. Penelitian ini menghasilkan 3 rekomendasi utama. Untuk jangka pendek, rekomendasi rekruitmen tenaga kesehatan. Untuk jangka menengah, rekomendasi pemanfaatan teknologi informasi. Untuk jangan Panjang, rekomendasi pembangunan penambahan Puskesmas baru (Unit Pelaksana Fungsional)
Read More
T-6065
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Indriaswari Widhakuswara; Pembimbing: Masyitoh; PengujI: Jaslis Ilyas, Indriya Purnamasari
Abstrak:
Read More
Menurut Riset Tenaga Kesehatan 2017, hanya 79,8% Puskesmas dan 83,2% rumah sakit yang menghitung kebutuhan nakes sesuai dengan standar sehingga banyak fasyankes milik pemerintah yang kesulitan dalam melakukan manajemen ASN dan merekrut nakes non-ASN untuk membantu mengoperasikan institusi pelayanan kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi harapan pemerintah untuk menanggapi persoalan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tujuan dan menganalisis implementasi kebijakan PPPK JF Kesehatan Tahun 2022 di DKI Jakarta dan Depok dibatasi pada proses mekanisme penetapan kebutuhan dan pengadaan PPPK dengan menggunakan teori implementasi Van Horn dan Van Meter. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan desain studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data primer dan menelaah dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah kebijakan memiliki dua tujuan dari dua perspektif yang berbeda (pemenuhan formasi ASN dan pemenuhan serta pemerataan SDM kesehatan berdasarkan RPJMN), tidak ada ukuran kebijakan, ketersediaan sumber daya sudah memadai, komunikasi yang belum optimal, prosedur pelaksanaan yang masih memiliki banyak kendala, perbedaan disposisi pada setiap daerah, dan kinerja implementasi kebijakan yang tidak bisa dinilai karena tidak adanya ukuran kebijakan. Akibat dari kinerja implementasi yang tidak dapat diukur, penelitian ini menemukan adanya peran kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan PPPK JF Kesehatan Tahun 2022. Penelitian ini merekomendasikan untuk menetapkan ukuran kebijakan, menguraikan mekanisme kepegawaian yang masih berbenturan dengan ASN, mengembangan sistem informasi ASN, dan melakukan sosialisasi kebijakan dengan menyeluruh.
According to the Health Workforce Research in 2017, only 79.8% of Puskesmas and 83.2% of hospitals calculated the need for health workers according to the standard, so many government-owned health facilities have difficulty in managing ASN and recruiting non-ASN health workers to help operate health service institutions. Government Regulation No. 49/2018 on the Management of Government Employees with Work Agreements (PPPK) is the government's hope to respond to these problems. This study was conducted to determine the objectives and analyze the implementation of the PPPK JF Kesehatan Tahun 2022 in DKI Jakarta and Depok limited to the process of determining the needs and procurement mechanism of PPPK using the implementation theory of Van Horn and Van Meter. This research was conducted using a case study design with a qualitative approach. Researchers used in-depth interviews to collect primary data and reviewed documents to obtain secondary data. The results of this study are that the policy has two objectives from two different perspectives (fulfillment of ASN formations and fulfillment and equitable distribution of health human resources based on RPJMN), there is no policy measure, adequate resource availability, lack of communication, implementation procedures still have many obstacles, each region has different implementing dispositions, and policy implementation performance cannot be assessed due to the absence of policy indicators. As a result of implementation performance that cannot be measured, this study found a role of policy target in the implementation of PPPK JF Kesehatan Tahun 2022. This study recommends establishing policy indicators, outlining staffing mechanisms that still clash with ASN staffing mechanisms, developing ASN information systems, and comprehensive policy socialization.
S-11250
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nina Marlina; Pembimbing: Robiana Modjo; Penguji: Anwar Hasan, Adhi Dharmawan Tato
S-7092
Depok : FKM UI, 2012
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nur Fitri Rahmadainawati; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Anhari Achadi, Theresia Sandra Diah Ratih, Bambang Wahyudi
Abstrak:
Penyakit campak masih menjadi permasalahan global sebagai penyebab seperempat kematian pada anak-anak, dan tesis ini bertujuan menganalisis pembentukan PMK No.42 Tahun 2013 dengan mempertimbangkan kebijakan internasional dan aspek lainnya, menggunakan segitiga analisis kebijakan. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen dilakukan di Kementerian Kesehatan, mitra, dan pelaksana program.Pembentukan kebijakan nasional imunisasi campak dipengaruhi oleh faktor diantaranya para pembuat kebijakan, lingkungan kebijakan, strategi penyelenggaraan imunisasi dan proses pembuatan keputusan. Lingkungan kebijakan merupakan faktor yang paling mempengaruhi, terutama aspek politik-ekonomi. Persepsi, peran dan komitmen dari para pembuat kebijakan mempengaruhi proses pembuatan keputusan kebijakan nasional imunisasi campakterhadap strategi penyelenggaraan imunisasi yang dipilih.Kata kunci:Pembentukan Kebijakan, Imunisasi, Campak.
Measles remains a global problem as the cause of a quarter of deaths in children, and thisthesis aims to analyze the formation of PMK 42 in 2013 to consider international policies andother aspects, using policy analysis triangle. Qualitative approach with in-depth interviewsand document review conducted at the Ministry of Health, partners, and implementingprograms. The formation of a national measles immunization policy is influenced by factorssuch as policy makers, environmental policy, strategy and implementation of immunizationdecision-making process. Environmental policy is a factor that most affects, especially thepolitical and economic aspects. Perception, the role and commitment of policy makersinfluencing national policy decision-making process of immunization against measlesimmunization implementation strategy chosen.Keywords:Policy formation, Immunization, Measles.
Read More
Measles remains a global problem as the cause of a quarter of deaths in children, and thisthesis aims to analyze the formation of PMK 42 in 2013 to consider international policies andother aspects, using policy analysis triangle. Qualitative approach with in-depth interviewsand document review conducted at the Ministry of Health, partners, and implementingprograms. The formation of a national measles immunization policy is influenced by factorssuch as policy makers, environmental policy, strategy and implementation of immunizationdecision-making process. Environmental policy is a factor that most affects, especially thepolitical and economic aspects. Perception, the role and commitment of policy makersinfluencing national policy decision-making process of immunization against measlesimmunization implementation strategy chosen.Keywords:Policy formation, Immunization, Measles.
T-4259
Depok : FKM UI, 2014
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Lara Vinka Hartono; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Kurnia Sari, Asmaranto Prajoko
Abstrak:
Read More
Kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) di rumah sakit berperan penting dalam menjamin mutu dan pemerataan akses pelayanan. Namun, masih ditemukan ketidakmerataan dalam kesiapan rumah sakit untuk memenuhi fasilitas pendukung pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan kelengkapan SPA rumah sakit di Indonesia tahun 2025 serta menganalisis hubungannya dengan kelas, status kepemilikan, jenis pelayanan, dan wilayah regional. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional menggunakan data sekunder dari Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK). Melalui total sampling sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, diperoleh 665 rumah sakit sebagai sampel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan tabulasi silang, uji chi square, dan regresi logistik berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 549 rumah sakit (82,6%) telah memenuhi standar kelengkapan SPA. Variabel kelas, status kepemilikan, jenis pelayanan, dan wilayah regional berhubungan signifikan dengan kelengkapan SPA (p-value < 0,05). Kelengkapan SPA tertinggi ditemukan di rumah sakit kelas A–B, rumah sakit milik swasta, dan rumah sakit umum. Proporsi pemenuhan SPA tertinggi terletak di wilayah Jawa-Bali dan terendah di Papua-Maluku-Nusa Tenggara. Temuan ini menjelaskan bahwa kelengkapan SPA rumah sakit di Indonesia dipengaruhi oleh kapasitas struktural fasilitas yang memerlukan penguatan kebijakan dan pendanaan yang lebih afirmatif dengan memanfaatkan data ASPAK untuk perencanaan investasi, pembinaan, dan pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
The completeness of facilities, infrastructure, and medical equipment (SPA) in hospitals plays an important role in ensuring the quality and equitable access to services However, gaps remain in hospitals’ readiness to provide the supporting infrastructure needed for healthcare services. This study aims to describe the completeness of hospital SPA in Indonesia in 2025 and to examine its association with hospital class, ownership, service type, and region. This study used a quantitative cross-sectional design with secondary data from the Health Facilities, Infrastructure, and Equipment Application (ASPAK). Through total sampling based on inclusion and exclusion criteria, 665 hospitals were included as samples. Data were analyzed using cross-tabulation, chi-square test, and multiple logistic regression. The results showed that 549 hospitals (82,6%) met the SPA completeness standards. The variables of class, ownership status, type of service, and regional area significantly related to SPA completeness (p-value < 0.05). The highest SPA completeness was found in class A–B hospitals, privately owned hospitals, and public hospitals. The highest proportion of SPA compliance was found in the Java-Bali region and the lowest in Papua-Maluku-Nusa Tenggara. These findings suggest that SPA completeness in Indonesian hospitals is shaped by facilities’ structural capacity, which requires more affirmative policy and funding by utilizing ASPAK data for investment planning, supervision, and equitable access to health services nationwide.
S-12163
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
