Defisit pertumbuhan anak usia kurang dari 5 tahun banyak didapatkan di negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Schultink, Warner, 2000; WHO, 1997). WHO melaporkan di tahun 1992 terdapat ± 50% anak berumur kurang dari 5 tahun diklasifikasikan sebagai pendek (stunted) (WHO, 1992), keadaan ini masih tetap bertahan sampai dengan tahun 1997 (WHO, 1997). Jika keadaan ini di Indonesia tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, maka dapat membawa dampak terutama pada perkembangan kognitif anak di usia 7-8 tahun. Dampak lain dari pendek ialah melemahnya kekebalan tubuh, mengurangi performa kerja. Pertumbuhan anak umur antara setahun sampai masa 7-8 tahun sering disebut sebagai masa laten atau tenang. Keadaan ini berbeda dengan masa bayi dan remaja dimana pertumbuhan fisiknya sangat pesat. Walaupun pada masa anak ini pertumbuhan fisiknya lambat, tetapi merupakan masa untuk perkembangan motorik, kognitif, dan emosional (McGregor, 1995). Pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan proses panjang yang berkesinambungan. Dengan demikian, derajat kesehatan anak perlu diketahui perkembangannya dan tidak hanya dilihat sesaat, melainkan harus dilihat secara berkesinambungan selama kehidupan anak. Penelitian ini menggunakan data longitudinal Indonesian Family Life Survei tahun 1993-2000. Determinan defisit pertumbuhan tinggi badan anak usia 7-8 tahun dianalisis dengan menggunakan uji regresi generalized estimating equation (GEE). Hasil penelitian menunjukan variabel yang dapat mempengaruhi defisit tinggi badan anak pada usia 7-8 tahun adalah defisit pertumbuhan anak di usia 1-2 tahun, faktor genetik (tinggi badan bapak dan ibu), kebiasaan minum susu, area tempat tinggal anak, kesehatan lingkungan, dan jenis kelamin. Variabel yang paling dominan terhadap defisit pertumbuhan tinggi badan anak yaitu jenis kelamin anak. Anak laki-laki lebih berisiko untuk mengalami defisit tinggi badan sebesar 1,7 kali dibandingkan dengan anak perempuan. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan perlunya peran orang tua dalam memantau perkembangan anak, perbaikan kondisi sosial ekonomi, edukasi bagi orang tua, revitalisasi fungsi posyandu, dan pemberian nutrisi bagi anak sekolah.

Growth retardation during early childhood found in many Southeast Asian countries, including Indonesia (Schultink, Warner, 2000). WHO reported in 1992 there were 50% of children age less than 5± years and classified as stunting (WHO, 1992). This situation still survive until the year 1997 (WHO, 1997). If this situation in Indonesia does not change from year to year, it can bring, especially the impact on cognitive development in children ages 7-8 years. Growth retardation during early childhood is rarely made up; so stunted children usually become stunted adults. The growth of children age between one year to the 7-8 year period is often referred to as a latent or quiet. The situation is different with the baby and young people where physical growth is very rapid. It is acknowledged that growth retardation in early chlidhood works through in adolescence and adulthood, but no information on the growth from infancy until adolencence was available in Indonesia. Causes and long term effects of growth retardation can only be studied through longitudinal studies, and only a limited number of these studies have been done in Indonesia. This study were used longitudinal data Indonesian Family Life Surveys in 1993 through 2000. Determinant growth retardation of children aged 7-8 years analyzed using a Generalized Estimating Equation (GEE). The research results showed that there was a positive realtionship between children retardation at the age of 7-8 years and their height at 1-2 years, genetic factors (height of the father and mother), drinking milk habits, the area where children live, environmental health, and sex. The most dominant of the children growth retardation is sex of the children. The boys are more at risk to have stunted 1.7 times compared with the girls. Based on the study, we recommended that need role of parents in monitoring child development, improvement of socio-economic conditions, education for parents, revitalization posyandu function, nutrition intervention for school children are necessary to support the attainment of their optimal growth potential.

Berat badan lahir rendah berkontribusi terhadap morbiditas dan mortalitas neonatal, menjadikannya indikator penting kesehatan ibu dan anak. Data Riskesdas 2018 dan SKI 2023 menunjukkan prevalensi BBLR di Indonesia belum mengalami penurunan signifikan, dengan variasi antarwilayah, sehingga perlu penelitian tentang determinan BBLR berdasarkan regional. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan data sekunder SKI 2023, dianalisis berdasarkan lima regional Indonesia menggunakan uji chi-square dan regresi logistik. Hasil menunjukkan variasi proporsi BBLR antarregional, dengan Sulawesi tertinggi dan Sumatera terendah. Di Sumatera, faktor terkait BBLR adalah anemia, plasenta previa, kehamilan kembar, kelahiran prematur, dan interaksi kehamilan kembar dengan komplikasi. Di Jawa-Bali, faktor yang berhubungan adalah paritas, komplikasi kehamilan, kehamilan kembar, jenis kelamin, kelahiran prematur, dan kelahiran prematur yang berinteraksi dengan kehamilan kembar. Di Kalimantan, faktor terkait adalah usia ibu, paritas, komplikasi, serta interaksi kehamilan kembar dengan jenis kelamin dan kelahiran prematur. Di Sulawesi, faktor yang berhubungan adalah status ekonomi, pendidikan ibu, paritas, konsumsi tablet tambah darah, komplikasi, plasenta previa, kehamilan kembar, jenis kelamin, dan kelahiran prematur. Di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, faktor terkait adalah status ekonomi, paritas, komplikasi, dan interaksi kehamilan kembar dengan kelahiran prematur. Diperlukan intervensi berbasis wilayah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, terutama di Sulawesi, dengan fokus pada faktor risiko utama seperti kehamilan kembar, kelahiran prematur, dan anemia.

---

Low Birth Weight (LBW) contributes to neonatal morbidity and mortality, making it an important indicator of maternal and child health. The 2018 Riskesdas data and the 2023 SKI reveal that the LBW prevalence in Indonesia has not significantly decreased, with regional variations, indicating the need for research on the regional determinants of LBW. This cross-sectional study uses secondary data from SKI 2023, analyzed across five regions in Indonesia using chi-square tests and logistic regression. The results show regional variations in LBW proportions, with Sulawesi having the highest and Sumatra the lowest prevalence. In Sumatra, factors associated with LBW include anemia, placenta previa, multiple pregnancies, prematurity, and interactions between multiple pregnancies and complications. In Java-Bali, factors associated with LBW include parity, pregnancy complications, multiple pregnancies, gender, prematurity, and the interaction between prematurity and multiple pregnancies. Kalimantan's related factors are maternal age, parity, complications, and interactions between multiple pregnancies, gender, and prematurity. In Sulawesi, factors related to LBW include maternal socioeconomic status, education, parity, iron supplement consumption, complications, placenta previa, multiple pregnancies, gender, and prematurity. Papua, Maluku, and Nusa Tenggara show associations with socioeconomic status, parity, complications, and interactions between multiple pregnancies and prematurity. Regional-based interventions are needed to improve maternal health services, especially in Sulawesi, with a focus on key risk factors such as multiple pregnancies, prematurity, and anemia.

Latar Belakang: KB memiliki sejarah keberhasilan dalam meningkatkan pemakaian kontrasepsi modern dalam waktu relatif pendek, yaitu dari 10% di awal dekade 1970-an menjadi sekitar 60% di awal 2000-an. Namun, pada kurun waktu tersebut hingga 2017 terjadi pergeseran dominasi metode kontrasepsi yang digunakan oleh perempuan usia subur berstatus kawin, yaitu dari penggunaan metode kontrasepsi yang beragam menjadi dominasi Non MKJP, khususnya suntik KB.
Metode: Analisis data sekunder dilakukan dengan menggunakan data SKI tahun 2023. Uji chi-square dan regresi logistik dengan interval kepercayaan 95% digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel.
Hasil: Cakupan penggunaan MKJP pada perempuan usia subur berstatus kawin di Indonesia dalam penelitian ini mencapai 28,8%. Hasil analisis multivariabel menunjukkan bahwa variabel yang memiliki hubungan secara statistik antara lain adalah usia, pendidikan responden, status pekerjaan responden, paritas, status ekonomi, wilayah administratif, pendidikan pasangan, dan konseling KB.
Kesimpulan: Semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditempuh oleh seorang perempuan, semakin tinggi juga peluang yang dimilikinya untuk menggunakan MKJP. Hal ini disebabkan karena dengan tingkat pendidikan tersebut perempuan akan cenderung lebih mudah memahami informasi dan manfaat MKJP, serta memiliki kapasitas lebih besar dalam pengambilan keputusan terkait kontrasepsi. Oleh karenanya, peningkatan akses dan kualitas informasi dapat menjadi salah satu strategi yang dapat mendorong penggunaan MKJP secara lebih luas.a

Background: The family planning program has a history of success in increasing the use of modern contraceptives within a relatively short period, rising from 10% in the early 1970s to around 60% in the early 2000s. However, during that period up to 2017, there was a shift in the dominant contraceptive methods used by women of reproductive age—from a variety of methods to a dominance of non-long-acting and permanent methods (non-LARCs), particularly injectable contraceptives. Method: The proportion of long-acting reversible contraceptive (LARC) use among women of reproductive age in Indonesia in this study reached 28.8%. The multivariable analysis showed that several variables were statistically associated with LARC use, including age, respondent’s education, respondent’s employment status, parity, economic status, administrative region, partner’s education, and FP counseling. Results: Women with a secondary education level are more likely to use long-acting reversible contraceptive (LARCs). This is because, at this level of education, women tend to better understand information regarding the benefits of LARCs and have greater capacity in making decisions related to contraception. Therefore, improving access to and the quality of information may serve as an effective strategy to promote broader use of LARCs. Conclusion: The higher the level of education attained by a woman, the greater her likelihood of using long-acting reversible contraceptive (LARCs). This is because women at this education level tend to understand information about the benefits of LARCs more easily and have greater capacity in making decisions related to contraception. Therefore, improving access to and the quality of information can be an effective strategy to encourage wider use of LARCs.