Abstrak: Kesiapsiagaan sumber daya manusia kesehatan dalam penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana banjir di provinsi DKI Jakarta tahun 2010

Abstrak: Sumber daya manusia kesehatan menjalankan peran penting dalam pembangunankesehatan. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan adalahkrisis ketersediaan sumber daya manusia kesehatan. Permintaan akan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan terus meningkat sehingga perlu upaya lebih untukmenyeimbangkan ketersediaan dengan permintaan akan kebutuhan sumber dayamanusia kesehatan. Upaya yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia dalammemerangi krisis ini adalah dengan memperbaiki sistem manajemen sumber dayamanusia kesehatan dari perencanaan hingga evaluasi. Perencanaan sumber dayamanusia kesehatan memegang kendali besar dalam perhitungan kebutuhan yang harusdipenuhi di masa yang akan datang. Dalam menyusun perencanaan sumber dayamanusia kesehatan diperlukan sebuah pendekatan yang dapat memberikan proyeksikebutuhan dimasa yang akan datang dengan tujuan memberikan keseimbangan antarapermintaan akan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di masa yang akan datangdan ketersediaannya. Pendekatan atau model yang diterapkan dapat mencegahterjadinya kekurangan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan di masa yang akandatang. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan menggunakan metode literaturereview dengan basis data PubMed, Lancet dan Google Scholar. Pendekatan InputProcess Output (IPO) juga dilakukan agar penelitian yang dilakukan terarah. Hasilpenelusuran dari penelitian ini menunjukan data dari Belanda dan Irlandia sebagaiperwakilan dari 10 negara dengan angka IPM tertinggi didunia pada tahun 2019. Hasilpenelitian memberikan gambaran terkait metode yang digunakan oleh negara Belandadan Irlandia dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia kesehatan dalammencegah terjadinya kekurangan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan di masayang akan datang. Belanda dan Irlandia melakukan proyeksi kebutuhan untuk masayang akan datang dengan melakukan analisis kesenjangan yang disertai pengembanganelemen-elemen dari model perencanaan yang digunakan dari tahun dimulainyaperencanaan hingga tahun yang ditargetkan. Dari hasil penelitian ini, penelitimendapatkan 3 hal penting yang dapat digunakan sebagai strategi dalam perencanaandalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di tingkat nasional yaitudengan penentuan elemen dalam model perencanaan berdasarkan isu strategis;menetapkan metode pengambilan data yang reliabel dalam rangka menjamin akurasidata; dan penyusunan skenario yang mempertimbangkan perkembangan diberbagaisektor.Kata kunci :Sumber Daya Manusia Kesehatan ; Perencanaan SDM ; Analisis Kesenjangan

---

Human resources for health play an important role towards health development. One ofthe challenges faced in health development is the crisis in the availability of humanresources for health. Demand upon human resource for health continues to increase,therefore bigger efforts needed to be made in order to balance availability of humanresources for health. Efforts made by various countries in the world in combating thiscrisis by improving the human resource for health management system start fromplanning to evaluation. HRH planning holds great control in calculating the needs thatmust be met in the future. In compiling health human resource planning, an approach isneeded which can provide projections of future needs with the aim of providing abalance between the demand for HRH needs in the future and the availability. Theapproach or model adopted can prevent the shortage of HRH in the future. This researchis a qualitative study using literature review method with the PubMed, Lancet andGoogle Scholar as the databases. The Input Process Output (IPO) approach is alsocarried out so that the research conducted is well-directed. Results from this studyshows data from the Netherlands and Ireland as representatives from 10 countries withthe highest HDI numbers in the world in 2019 released by UNDP. The results providean overview of the methods used by the Netherlands and Ireland in HRH planning inorder to prevent the shortages of HHR availability in the future. Netherlands and Irelandprojected future needs by conducting a gap analysis accompanied by developingelements of the planning model used from the year planning began to the targeted year.From the results of this study, researchers get 3 important things that can be used as aplanning strategy to fulfill the needs of HRH at the national level, those strategy are bydetermining the elements for the planning model based on strategic issues; establishreliable data collection methods in order to guarantee data accuracy; and developingscenarios that consider developments in various sectors.Keywords :Health Workforce ; Workforce Planning ; Gap Analysis.

Abstrak:

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang mencakup jenis dan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar menjadi syarat utama untuk menjamin pelayanan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan jenis dan jumlah SDMK pada Puskesmas BLUD di Kota Depok tahun 2024 serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada enam Puskesmas terpilih serta instansi terkait di Kota Depok. Hasil menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jumlah SDMK eksisting dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan kebutuhan SDMK Kota Depok. Kesenjangan ini menyebabkan multitasking dan task shifting, yang berdampak pada beban kerja dan mutu layanan. Faktor yang memengaruhi pemenuhan SDMK meliputi sistem manajemen kepegawaian, kepemimpinan, kemitraan/jejaring, ketersediaan anggaran, pendidikan/pelatihan, serta kebijakan yang berlaku. Temuan juga menunjukkan bahwa fleksibilitas pengelolaan keuangan melalui BLUD belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemenuhan SDMK. Diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengadaan SDMK secara strategis berbasis data dan analisis beban kerja untuk memastikan tersedianya tenaga kesehatan yang sesuai baik secara jumlah maupun jenis.

---

Community health centers (Puskesmas) as primary health care facilities play an important role in supporting public health programs. The fulfillment of health human resources (SDMK), which includes the type and number of health workers in accordance with standards, is a key requirement for ensuring quality services. This study aims to analyze the adequacy of the type and number of SDMK at BLUD Puskesmas in Depok City in 2024 and the factors that influence it. The study employs a qualitative approach using a case study method through in-depth interviews and document reviews at six selected Puskesmas and related institutions in Depok City. The results indicate that there is still a gap between the existing number of HHR and the needs based on job analysis and workload as outlined in Depok City's planning documents and HHR requirements. This gap leads to multitasking and task shifting, which impacts workload and service quality. Factors influencing the fulfillment of SDMK include human resource management systems, leadership, partnerships/networks, budget availability, education/training, and applicable policies. The findings also indicate that the flexibility of financial management through BLUD has not been optimally utilized to support the fulfillment of SDMK. A commitment from the local government is needed in strategic planning and procurement of SDMK based on data and workload analysis to ensure the availability of healthcare personnel that are appropriate in both quantity and type.

Abstrak: Kondisi negara Indonesia memiliki banyak potensi bencana, baik bencana alam dan non-alam. Kesiapsiagaan organisasi dan masyarakat dalam menghadapi darurat kesehatan masyarakat menjadi salah satu isu yang penting dalam usaha pengurangan resiko bencana. Darurat kesehatan masyarakat Intervensi kesiapsiagaan KLB merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan organisasi dalam menghadapi wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang merupakan manifestasi dari darurat kesehatan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan organisasi dan masyarakat pada wilayah intervensi dalam menghadapi darurat kesehatan masyarakat. Studi ini merupakan descriptive study menggunakan metode kuantitatif yang diperkuat juga dengan metode kualitatif untuk mengetahui dinamika proses kesiapsiagaan. Penilaian tingkat kesiapsiagaan organisasi diukur dengan menggunakan sembilan tahap pada undang-undang penanganan bencana. Penilaian kesiagsiagaan masyarakat diukur dengan memadukan indikator desa siaga aktif dan desa tangguh bencana. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesiapsiagaan dari BPBD dan PMI di Kabupaten Cianjur dan Kotamadaya Jakarta Pusat masuk dalam kategori belum siap karena belum dapat memenuhi semua tahap kesiapsiagaan darurat kesehatan masyarakat, sedangkan Dinas Kesehatan masuk dalam kategori siap dalam menghadapi darurat kesehatan masyarakat. Hasil penilaian kesiapsiagaan masyarakat di tiga desa intervensi di Kabupaten Cianjur menunjukkan level sedang atau hampir siap, sedangkan dua kelurahan di Kotamadya Jakarta Pusat masuk dalam kategori siap menghadapi darurat kesehatan masyarakat. Ada perbedaan tingkat kesiapsiagaan menghadapi darurat kesehatan masyarakat antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Hal ini disebabkan karena prioritas dan strategi pembangunan yang cukup berbeda pula di kedua wilayah tersebut. Kata kunci: kesiasiagaan organisasi, kesiapsiagaan masyarakat, darurat kesehatan masyarakat Under condition of Indonesia which has a lot of potential disaster,both natural ond non-natural disasters, community preparednes in public health emergency become the most important issue of disaster risk reduction. Emergency response are often being a triggers of public health emergency. Major trigger of public health emergencies is disease outbreak which cause the damage of public health system. Epidemic Preparedness project is a program which aims to improve organization and community preparedness to deal with outbreak and epidemic as public health emergency. This study aimed to analyze the organization and community preparedness as result of epidemic preparedness project. The study used the method of qualitative analysis and descriptive statistical analysis which refer to existing indicators of resilient both health and disaster. The study shows the role and responsibilities of Health District Office in term of public health emergency categorized ready while BPBD and PMI have not been ready yet. BPBD, District Health Office and PMI in the two intervention project areas (Cianjur District, Central Jakarta District) have a good coordination mechanis, otherwise the leading sector for handling public health emergencies is still dominated by the Health Sector. Analysis of community preparedness in Cianjur district showed at moderate level while Centre Jakarta showed advance level. Keywords: Organization Preparedness, Community Preparedness, Public Health Emergency

Abstrak: Pada tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan mendistribusikan produk Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Provinsi namun pendistribusian dokumen mengalami keterlambatan.Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2014.Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2014 Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tidak menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan di tahun 2015 digunakan sebagai acuan namun data sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada antara lain dikarenakan sumber data Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun 2013 dan terjadi mutasi pegawai sehubungan dengan pembukaan RSU Kecamatan.Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan penyebab dari kurang tercapainya tujuan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 yaitu integrasi data belum dianggap penting.

---

In 2014 the Human Resources Planning and Utilization of Health distributes products Health Plan Document HR needs to be a reference in health human resource planning needs in the Provincial Office, but the distribution of the document has been delayed.This qualitative study aims to determine the implementation of the Health Human Resource Needs Plan Document 2014 Human Resources Planning and Utilization of Health in Jakarta Provincial Health Office of the Year 2014.The results showed in 2014 Needs Plan Document HR 2014 Health Center Health Human Resource Planning and Utilization not a reference in the preparation of the document HHR planning needs in the Jakarta Provincial Health Office and in 2015 was used as a reference but the data is not in accordance with the existing conditions, among others, because the data sources Needs Plan Document HR 2014 Health Center Health Human Resource Planning and Utilization of year 2013 and a mutation of employees in connection with the opening of the District Hospital.The conclusion of this study, the cause of the lack of achievement of the plan document HHR needs in Jakarta Provincial Health Office in 2015, namely the integration of the data has not been considered important.

Abstrak: Abstrak

Tesis ini membahas ketepatan praktek dokter pelayanan primer didalam skema Jaminan Kesehatan Nasional yang akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014 di Indonesia, untuk mencapai Universal Health Coverage khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengambilan data primer dengan cara wawancara mendalam dan data sekunder dengan telaah dokumen/literatur. Hasil penelitian menyarankan bahwa Provinsi DKI Jakarta harus melakukan pemetaan untuk seluruh dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang berpraktek dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta beserta dengan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang ada; merekomendasikan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis (swasta dan Pegawai Negeri Sipil) yang memenuhi syarat tersebut untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; memberikan subsidi (penuh/sebagian) untuk pembiayaan pendidikan berkelanjutan dalam keilmuan post graduate family medicine; dan membuat Peraturan Daerah yang mendukung penetapan dokter pelayanan primer, pemisahan bentuk Puskesmas menjadi Puskesmas Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Puskesmas Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), serta penetapan alokasi dan metode pembayaran dengan metode kombinasi kepada penyedia pelayanan primer di Provinsi DKI Jakarta.

This thesis discusses the precision of primary care physician practices in the National Health Insurance (INA-Medicare) scheme which will come into force on January 1, 2014 in Indonesia, in order to achieve Universal Health Coverage especially in Jakarta. This research is a descriptive qualitative research design. Primary data collection with in-depth interviews and secondary data with document review / literature. The results suggest that Jakarta should do the mapping for all general practitioners, dentists, and medical specialists practicing and residing in Jakarta along with mapping of primary health care facilities that exist; recommend general practitioners, dentists and specialists (private and civil servants) who are qualified to work with Health BPJS; provide subsidy (full / partial) for the financing of continuing education in family medicine post graduate scholarship, and made a local regulation that supports the establishment of a primary care physician, a health center (Puskesmas) separation form to a health center of Individual Health Care efforts (UKP) and a health Center of Public Health efforts (UKM), and the determination of the allocation and payment method with a combination of methods to primary care providers in Jakarta.