Ditemukan 41430 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Asianti Yasmuarsih; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Prastuti Soewondo, Pujiyanto, Marlina Widyadewi, Endang Kartika Wahyuningsih
T-3187
Depok : FKM UI, 2010
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Roselyne E.H.L. Tobing; Pemb. Prastuti Soewondo; Penguji: Dandi Ilyanto, Kurnia Sari, Ria Virgiandari, IBN Banjar
B-1517
Depok : FKM UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sri Kusmiyati; Pemb. Budi Hidayat; Penguji: Pujiyanto, Togi Asman Sinaga, Feurah Dihan Bahar
T-2706
Depok : FKM UI, 2007
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Kartika Wira Cahyaningtyas; Pembimbing: Pujianto; Penguji: Budi Hidayat, Febiana
S-7463
Depok : FKM UI, 2012
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Yel Mahesa; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Vetty Yulianty, Eny Rochaeni
S-5661
Depok : FKM-UI, 2009
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Mutiara Kiranti; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Adang Bachtiar, Citra Novita Sari Damanik
Abstrak:
Read More
Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang berakibat fatal jika tidak segera disembuhkan. Pada tahun 2022 tingkat keberhasilan pengobatan tuberkulosis Provinsi DKI Jakarta sebesar 81% sedangkan target nasional sebesar 90%. Untuk meningkatkan cakupan keberhasilan pengobatan diperlukan upaya penanggulangan tuberkulosis. Agar upaya penanggulangan tuberkulosis berjalan efektif dan efisien, maka perlu manajemen program yang tepat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen program penanggulangan tuberkulosis di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu menentukan informan yang dapat memberikan informasi atau data dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dan kecukupan mengenai masalah yang diteliti. Validasi data menggunakan triangulasi sumber dengan wawancara bersama berbagai macam informan dan triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam manajemen program penanggulangan tuberkulosis, terdapat permasalahan diantaranya yaitu keterbatasan kader untuk melakukan investigasi kontak, terbatasnya tenaga pencatatan dan pelaporan pada fasyankes, masih terdapat fasyankes melaksanakan diagnosis TB tidak sesuai standar, belum terintegrasinya SITB dengan SITK, dan masih terbatasnya layanan untuk TB-RO. Untuk sarana dan prasarana telah tersedia dengan baik dan cukup. Saran yang dapat diberikan yaitu mengoptimalkan peran kader untuk melakukan investigasi kontak, menyediakan tenaga pencatatan dan pelaporan selain perawat dan tenaga yang bertugas dalam layanan TB di fasyankes, menyebarkan informasi terbaru kepada fasyankes melalui sosialiasi, segera mengintegrasikan SITB dengan SITK dan melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta untuk membuka layanan TB-RO.
Tuberculosis is one of the infectious diseases that is fatal if not cured immediately. In 2022, the success rate of tuberculosis treatment in DKI Jakarta Province is 81%, while the national target is 90%. To increase the scope of successful treatment, efforts to overcome tuberculosis are needed. In order for tuberculosis control efforts to run effectively and efficiently, proper program management is needed. Therefore, this study aims to determine the management picture of tuberculosis control programs at the DKI Jakarta Provincial Health Office. The type of research used in this research is qualitative with in-depth interview methods, observation and document review. Determination of informants using purposive sampling techniques, namely determining informants who can provide information or data by considering aspects of suitability and adequacy regarding the problem under study. Data validation using source triangulation by interviewing various informants and method triangulation with document review and observation. The results showed that in the management of the tuberculosis control program, there are problems including limited cadres to conduct contact investigations, limited recording and reporting personnel at health facilities, there are still health facilities carrying out TB diagnosis not according to standards, not yet integrated SITB with SITK, and still limited services for MDR-TB (multidrug-resistant tuberculosis). For facilities and infrastructure aspects are well and adequately available. Suggestions that can be given are optimizing the role of cadres to conduct contact investigations, providing recording and reporting personnel in addition to nurses and personnel on duty in TB services at health facilities, disseminating the latest information to health facilities through socialization, immediately integrating SITB with SITK and also coordinating with private health service facilities to open MDR-TB services.
S-11262
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Farida Kusumaningrum; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Atik Nurwahyuni, Mardiati Nadjib, Felly Philipus Senewe, Ario Baskoro
Abstrak:
Penelitian ini membahas tentang peran Jaminan Kesehatan Nasional terhadap pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik penduduk lanjut usia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan data sekunder Susenas Kor Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya peran Jaminan Kesehatan Nasional terhadap penurunan risiko pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik, diketahuinya proporsi kejadian pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik, serta faktor-faktor yang berhubungan dengan pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik pada penduduk lansia di Provinsi DI Yogyakarta. Unit analisis penelitian ini adalah individu lansia dengan jumlah sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 806 orang. Analisis multivariat pada data dilakukan dengan pendekatan model regresi binary choice model dengan model Logit. Hasil penelitian didapatkan bahwa proporsi kejadian pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik sebesar 4,34% di antara penduduk lansia di Provinsi DI Yogyakarta. Faktor-faktor yang secara statistik berhubungan signifikan dengan pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik meliputi pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, pemanfaatan JKN, dan utilisasi rawat inap. Hasil penelitian ini juga mendapatkan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional berperan menurunkan risiko kejadian pengeluaran kejadian katastropik sebesar 0,2 kali lebih rendah bagi penduduk lansia yang memanfaatkannya pada layanan kesehatan.
Read More
T-5693
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Analisis Kebutuhan Administrator Kesehatan Di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
Asti Nur Attriani; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Adang Bachtiar, Dwi Ratna Puspitasari
Abstrak:
Read More
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan juga peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan SDM Kesehatan adalah untuk menghasilkan tenaga kesehatan bermutu dalam jumlah yang mencukupi dan terdistribusi adil sesuai dengan kebutuhan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan administrator kesehatan di kantor Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara, telaah dokumen, dan perhitungan menggunakan metode ABK Kes. Informan yang terlibat pada penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari 4 administrator kesehatan di kantor Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah waktu kerja tersedia sebesar 1250 jam. Uraian tugas dan norma waktu sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing program. Standar beban kerja selama satu tahun administrator kesehatan pertama sebesar 9951,7 jam, administrator kesehatan muda sebesar 3992,9 jam, dan administrator kesehatan madya sebesar 294,7 jam. Administrator kesehatan memiliki tugas pokok seperti menyiapkan pelayanan administrasi kesehatan, meyusun kebijakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan kesehatan, dan menyusun laporan. Selain itu juga terdapat tugas penunjang seperti mengikuti seminar dan diklat, menjadi narasumber, menjadi fasilitator, serta menulis karya ilmiah. Saat ini terdapat 12 orang administrator kesehatan terdiri dari 2 ahli pertama, 8 ahli muda, dan 2 ahli madya. Hasil perhitungan dengan metode ABK Kes didapatkan jumlah kebutuhan administrator kesehatan yang diperoleh dari capaian tugas pokok selama kurun waktu satu tahun dibagi dengan standar beban kerja dan dikalikan dengan jumlah standar tugas penunjang yang ada. Perhitungan tersebut menghasilkan kebutuhan 58 administrator kesehatan, terdiri dari 17 ahli pertama, 30 ahli muda, dan 11 ahli madya. Jadi, jumlah administrator kesehatan di kantor Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta masih mengalami kekurangan dan perlu penambahan.
Human Resources (HR) are a very important aspect for the success of government administration, implementation of development, and also improving services to the community. Health human resource development is to produce quality health workers in sufficient numbers and distributed fairly according to needs. This research aims to analyze the needs of health administrators at the DKI Jakarta Health Service office. This research is a qualitative descriptive study using a case study method. Data collection through interviews, document review, and calculations using the ABK Kes method. The informants involved in this research were 4 people consisting of 4 health administrators at the DKI Jakarta Health Service office. The results of this research are that the available working time is 1250 hours. Job descriptions and time norms are in accordance with the functions and tasks of each program. The standard workload for a first year health administrator is 9951.7 hours, young health administrator is 3992.9 hours, and middle health administrator is 294.7 hours. Health administrators have main tasks such as preparing health administration services, preparing policies, monitoring and evaluating the implementation of health development programs, and compiling reports. Apart from that, there are also supporting tasks such as attending seminars and training, being a resource person, being a facilitator, and writing scientific papers. Currently there are 12 health administrators consisting of 2 first-time experts, 8 junior experts, and 2 intermediate experts. The results of calculations using the ABK Kes method show that the number of health administrator needs obtained from the achievement of main tasks over a period of one year is divided by the standard workload and multiplied by the standard number of existing supporting tasks. This calculation resulted in the need for 58 health administrators, consisting of 17 first-time experts, 30 junior experts, and 11 intermediate experts. So, the number of health administrators at the DKI Jakarta Health Service office is still lacking and needs to be increased.
S-11714
Depok : FKM UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ghazy Muhammad Rizky Fauzan; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Purwadi
Abstrak:
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan vaksin COVID-19 di Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Validasi data dalam penelitian ini dengan melakukan triangulasi sumber yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai macam informan dan triangulasi metode dengan melakukan observasi proses pengelolaan vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan telaah dokumen.
Read More
S-10674
Depok : FKM UI, 2021
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Cindy Margaretha; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Anhari Achadi, Dadun, Iyehezkiel
Abstrak:
Read More
Pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease) yang keberadaannya pertama kali teridentifikasi pada akhir tahun 2019, telah menjadi masalah kemanusiaan secara global. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus ini dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia, jenis kelamin, dan status sosial, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan data secara global pada tahun 2019, diperkirakan 15% dari populasi dunia memiliki disabilitas. Penyandang disabilitas lebih cenderung memiliki kesehatan yang buruk. Situasi pandemi COVID-19 menjadi kekhawatiran khususnya pada disabilitas yang tinggal dalam ruangan terbatas, padat penghuni, tempat tertutup dan keterbatasan lain dalam panti. Penelitian dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Peneliti menganalisis proses implementasi kebijakan menggunakan model Edward III, dari aspek: Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Organisasi. Temuan penelitian ini adalah bahwa Kebijakan pencegahan COVID19 yang tertuang pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial telah dapat disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan baik di setiap panti. Aturan dalam bentuk perundang-undangan tidak ditemukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Provinsi DKI Jakarta sudah baik. Namun dalam penanganannya memiliki tantangan tersendiri karena kondisi disabilitas WBS yang memiliki tingkat keparahan disabilitas berbeda-beda sehingga sulit untuk disiplin karena keterbatasan yang mereka miliki. WBS Penyandang Disabilitas mental dan intelektual sulit untuk disiplin dalam menggunakan masker, komunikasi secara personal dan peringatan yang dilakukan secara berulang menjadi solusi penerapan kepatuhan protokol Kesehatan. Rekomendasi lain adalah bahwa Penanganan COVID-19 harus dilakukan dengan kerja sama lintas sektor. Kata Kunci: Disabilitas, Analisis Implementasi, Pencegahan COVID-19.
The Pandemic COVID-19 (Coronavirus Disease) which was firstly identified in the late 2019, has become humans’ problem globally. The rapid increase in the number of COVID-19 cases occurred requires immediate treatment. This virus easily spreads and infects anyone regardless of age, gender, and social status, including people with disabilities. Based on global data of 2019, it is estimated that 15% of the world's population has a disability. People with disabilities are more likely to have poor health. The situation of the COVID-19 pandemic is a concern, especially for people with disabilities who live in densely populated areas, in limited living space, closed places, and other residential limitations. The study was conducted to analyze the implementation of COVID-19 prevention policies at Social Institutions for People with Disabilities in the area of DKI Jakarta Province. The researchers analyzed the policy implementation process using the Edward III model, from 4 aspects namely communication; resources; disposition; and organizational structure. The COVID-19 prevention policy contained in the Circular issued by the Head of the Social Service can be properly socialized and coordinated in each nursing home. Rules in the form of legislation were not found. The results showed that the overall implementation of the COVID-19 prevention policy at the Social Institutions for Disabilities in DKI Jakarta Province was good. However, in handling it, it has its own challenges because residents of those institutions who have disabilities (WBS) have different levels of disability, making it difficult to discipline them because of their limitations. It is difficult to discipline WBS with mental and intellectual disabilities to use masks. It was found that personal communication and repeated warnings are solutions for implementing Health protocol. The handling of COVID-19 is carried out with cross-sectoral cooperation. Keywords: Disability, Implementation Analysis, Prevention of COVID-19.
T-6212
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉