Abstrak: Kabupaten Bogor daerah endemis filariasis, microfilaria-rate 1,92. Diadakan POPM Filariasis setahun sekali, minimal 5 tahun untuk eliminasi filariasis 2020. Tujuan penelitian mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program di 3 kecamatan. Jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian, jumlah obat berlebih, kerja sama lintas sektor baik, ada dana 4 miliar. Hambatannya beredar rumor efek samping obat, dan kurangnya sosialisasi program, jumlah tenaga kesehatan, kader, obat pendamping, serta pendanaan. Sebaiknya dilakukan peningkatan cakupan minum obat dengan sosialisasi audiovisual, testimoni, role model, meredam rumor, sweeping di hari libur, dan mengadakan duta filariasis.
Kata Kunci: POPM Filariasis, faktor pendukung, faktor penghambat

---

Bogor District is filariasis endemic area, microfilaria-rate 1.92. MDA Filariasis is held once a year, at least 5 years for elimination of filariasis in 2020. The purpose of research to know the supporting factors and inhibiting the implementation of the program in 3 districts. Type of qualitative research with case study design. The results of the study, the number of drugs is over, good cross-sectoral cooperation, there are 4 billion funds. Constraints circulated rumors of drug side effects, and lack of socialization programs, the number of health workers, cadres, and funding. Should be increased drug coverage with audiovisual socialization, testimonials, role models, muffled rumors, sweeping on holidays, and filariasis ambassadors.
Keywords: POPM Filariasis, supporting factors, inhibiting factors.

Abstrak: Pemerintah mengeluarkan Kepmenkes No 4239 Tahun 2021 tentang pemberian insentif COVID-19 bagi tenaga kesehatan dengan tujuan meningkatkan semangat kerja dan etos kerja tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik guna mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Pemberian insentif COVID-19 bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien selama pandemi berlangsung mengalami beberapa permasalahan mulai dari pengajuan dokumen yang banyak hingga lamanya insentif diterima oleh tenaga kesehatan. Akibatnya tenaga kesehatan kecewa dan hal tersebut dapat mengganggu pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemberian insentif secara formatif dan sumatif dengan melihat pelaksanaan pemberian insentif, pengetahuan tim manajemen puskesmas serta tenaga kesehatan terkait petunjuk teknis pemberian insentif (formatif), lalu melihat persepsi risiko serta semangat kerja dengan insentif yang diterima (sumatif) dengan metode penelitian studi kasus dan pendekatan kualitatif pada dua puskesmas di Kota X, yakni Puskesmas A dan B. Hasil penelitian ditemukan tim manajemen puskesmas memiliki kebijakan di luar petunjuk teknis dalam memberikan insentif COVID-19 ketika ditemukan kasus tinggi, tenaga kesehatan tidak mengetahui petunjuk teknis pemberian insentif COVID-19 serta memiliki persepsi risiko yang tinggi ketika menangani pasien COVID-19, dan insentif COVID-19 tidak meningkatkan semangat tenaga kesehatan di dua Puskesmas A dan B. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah pusat maupun daerah membuat regulasi khusus bagi puskesmas serta memperjelas poin tujuan peningkatan semangat agar tujuan kebijakan dapat terukur dan tercapai, tenaga kesehatan dapat membaca aturan teknis terkait insentif serta penguatan sosialisasi pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat disertai peningkatan cakupan vaksin booster COVID-19

Abstrak:

ABSTRAK Obat publik dan perbekalan kesehatan merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan sehingga ketersediaannya harus terjaga. Untuk menjaga ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan, salah satu faktor penentunya adalah perencanaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana perencanaan yang tepat dalam pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan di puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Penelitian ini bersifat observasional dengan pendekatan secara kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam perencanaan obat publik dan perbekalan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi adalah metode konsumsi. Untuk lebih tepat dalam perencanaan harus didukung oleh penggunaan obat yang rasional dan tertib administrasi dalam pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Public drug dan medical supplies is an important part of health care so that its availability should be maintained. To keep the public availability of drugs and medical supplies, one of the determining factors is the planning. This study aims to determine how the proper planning for procurement of drugs and medical supplies for public services in health centers located in the working area of Bekasi City Health Office. This was an observasional study with a qualitative approach. The final conclusion is the methods used in the planning of public drug and health supplies in Bekasi City Health Departement is a method of consumption. To be more precise in planning must be supported by rational use of drug in management and orderly administration of the drug.

Abstrak: Abstrak

Program Jaminan Persalinan merupakan suatu terobosan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sehingga dapat mempercepat capaian target Millenium Development Goals (MDGs). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan program Jampersal di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanan program belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan, sehingga menyebabkan cakupan masih rendah. Agar implementasi program Jampersal dapat berjalan dengan optimal diperlukan koordinasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Selain itu perlu melakukan monitoring dan evaluasi rutin ke RSUD Kota Bekasi, Puskesmas dan Bidan Praktik Mandiri.

Delivery Security Program is a breakthrough to reduce Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in order to accelerate the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs). This study aims to analyze the implementation of program policies Delivery Security in Bekasi. The research method used was a qualitative approach and data collection using in-depth interviews and document review. The results showed that the optimal conduct of the program has not run as expected, resulting in coverage is still low. Delivery Security program implementation in order to run optimally required coordination with the City Health Office Bekasi local government and across relevant sectors such as the Indonesian Midwives Association (IBI). In addition to the need to perform regular monitoring and evaluation to Bekasi City Hospital, health centers and midwives Independent Practice.

Abstrak: Target program penanggulangan TB nasional adalah eliminasi pada tahun 2035 dan Indonesia bebas dari TB tahun 2050. Salah satu strategi yang dilakukan adalah regulasi dan peningkatan pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran pembiayan kesehatan dan kesenjangan realisasi anggaran program penanggulangan tuberkulosis di Kota Bekasi tahun 2014-2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif didukung dengan data/dokumen keuangan, dengan rancangan penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber biaya dari anggaran program penanggulangan TB di Kota Bekasi terdiri dari APBD Kota Bekasi, APBN, dan Donor/Global Fund (GF). Sebagian besar anggaran dipergunakan untuk kegiatan tatalaksana TB paripurna dalam hal ini kegiatan pengobatan pasien TB. Terdapat kesenjangan antara total kebutuhan biaya sesuai SPM dengan total realisasi anggaran. Trend kesenjangan setiap tahunnya menunjukkan penurunan, tahun 2016 total realisasi anggaran lebih besar daripada total kebutuhan biaya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam komitmen para pemangku kebijakan sudah ada, namun belum tergambar dalam besarnya alokasi maupun realisasi anggaran program penanggulangan TB terlebih untuk biaya operasional. Pemerintah Kota Bekasi perlu mewujudkan komitmennya dalam perbaikan perencanan dan peningkatkan anggaran. Kata Kunci: Kecukupan; Tuberkulosis (TB); Kota Bekasi The national target of TB control program is TB elimination in 2035 and Indonesia TB free in 2050. One of the implemented strategies is regulation and financial improvement . This study aims to acquire a description of financial health care and a budget gap of realisation of tuberculosis prevention programs in Bekasi city in 2014 to 2016. This study was a qualitative study supported by financial data/document with case study design. The results showed that the financial source of TB program budget in Bekasi City consisted of APBD Bekasi city, APBN, and Donor/Global Fund (GF). Most of the budget was used for TB management activities regarding TB treatment activities. There was a gap between the total cost requirements under the medical standard procedure and total budget realization. The trend of the gap declined each year. Total budget realization in 2016 was greater than the total cost requirement. Based on the results of in-depth interviews, commitment of stakeholders have already existed, but have not been reflected in amount of budget allocations and realisation in TB prevention programs especially for operational costs. The government of Bekasi needs to actualise its commitment in accordance with planning improvement as well as increasing budget . Keywords: Adequacy; Tuberculosis (TB); Bekasi City.

Abstrak: Program Operasi Katarak Gratis merupakan salah satu program kerja Dinas Kesehatan Kota Depok yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004 dan pada tahun 2015 target program operasi katarak di Kota Depok tidak terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang evaluasi program operasi katarak gratis di Kota Depok pada tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak tercapainya target program operasi katarak gratis di Kota Depok disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang diberikan kepada petugas kesehatan di masyarkat, kurangnya sosialisasi program operasi katarak gratis di masyarakat dan banyaknya masyarakat Kota Depok yang telah terdaftar menjadi pasien BPJS. Di era BPJS saat ini masyarakat yang terdaftar menjadi pasien BPJS tidak diperbolehkan mengikuti program operasi katarak gratis karena dapat berpotensi terjadinya pembiayaan ganda terhadap pasien tersebut.

---

Free Cataract Surgery Program has been implemented since 2004 in Depok. However, in 2015 the target of cataract surgery program in Depok is not fulfilled. This study is a qualitative descriptive study with aim to evaluate the free cataract surgery program in Depok 2015. The results showed that the target of free cataract surgery program not fulfilled caused by the lack of training that given to health workers in the community, lack of socialization about free cataract surgery program, and majority of public who already have registered in BPJS. In BPJS era, people who have registered in BPJS are not allowed to register for free cataract surgery program because it would be a double burden for BPJS.