Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kepmenkes RI No. 581/Menkes/SK/VII/1992, menyebutkan bahwa penyakit ini dapat menimbulkan kematian, dan termasuk salah satu penyakit yang dapat menimbulkan wabah. Kota Bogor merupakan salah satu wilayah endemis DBD di Provinsi Jawa Barat. Kasus DBD di Kota Bogor menunjukkan peningkatan dalam 3 tahun terakhir, pada tahun 2008 dilaporkan terdapat 1.193 kasus, meningkat menjadi 1.513 kasus pada tahun 2009, dan kembali naik menjadi 1.686 pada tahun 2010. Program pencegahan, pemberantasan, dan surveilans DBD membutuhkan dukungan sistem informasi yang baik sebagai landasan pengambilan keputusan. Sistem informasi yang berjalan saat ini belum memanfaatkan manajemen basis data yang terstruktur sehingga sering ditemui kendala dalam hal pengelolaan data. Selain itu juga belum terdapat aplikasi khusus pemetaan yang dapat menghasilkan informasi secara otomasi dalam memberikan analisis kewilayahan tentang potensi yang dimiliki tiap wilayah terhadap peningkatan kasus maupun KLB. Pengembangan sistem informasi DBD berbasis SIG bertujuan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan data dan analisis kewilayahan. Sistem informasi tersebut dikembangkan oleh peneliti berdasarkan metode System Development Life Cycle (SDLC), dengan mengintegrasikan aplikasi basis data Postgresql dan aplikasi pemetaan Open Geo Suite 2.2. Sistem ini mengolah data program DBD menjadi indikator IR DBD, CFR DBD, kepadatan penduduk, dan ABJ. Aplikasi mengolah indikator tersebut melalui proses perhitungan skor sehingga dihasilkan output berupa laporan, peta, dan grafik. Dalam rangka pengembangan sistem informasi lebih lanjut, diperlukan penambahan variabel lingkungan dan indikator untuk monitoring dan evaluasi program pencegahan dan pemberantasan DBD. Kata kunci : DBD, pemetaan, basis data

 Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) is a disease caused by Dengue virus transmitted through Aedes aegypti bite. The Minister’s of Health Decree (Kepmenkes RI Nr. 581/Menkes/SK/VII/1992) stated that this disease can cause death, and lead an outbreak. Bogor is one of DHF endemic area in West Java. DHF cases in Bogor have shown an escalation in the last three years. In 2008 it was reported 1,193 of cases, in 2009 the cases has risen to 1,513 and the trend were continued in 2010 with 1,686 of cases. DHF control significantly requires information system to generate an effective policy. Current information system has not been supported with database management. Hence, data and information management of DHF frequently meets bottleneck. Furthermore, the absence of mapping application lead to bottleneck on spatial analysis of outbreak and cases increase. The system information is developed to solve the bottlenecks on data information and spatial analysis using System Development Life Cycle (SDLC) methods. It combines Postgresql and Open Geo Suite 2.2. The system process several indicators i.e IR DBD, CFR DBD, population density and ABJ. The application manages those indicators through the process of scoring which result in report, map, and chart. Sustainability of this proposed system requires environment variables and monitoring and evaluation indicators of DHF control. Key words : DHF, mapping, database

Meningkatnya kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Banda Aceh yang mencapai 242 kasus pada tahun 2006 dan 851 kasus pada tahun 2007 dengan angka kematian mencapai 4 kasus yang sering terabaikan dan pencegahan serta penatalaksaan yang tidak dilakukan secara komprehensif, sehingga berdampak terhadap tidak efektifnya sistem pengamatan jentik (surveillance). Hal ini terbentur oleh karena cara pendekatan pengamatannya lebih menitikberatkan pada penemuan kasus baru DBD dan belum memanfaatkan kondisi lingkungan secara maksimal. Sistem informasi DBD belum menghasilkan informasi yang dapat mendukung program pencegahan dan pemberantasan DBD di wilayah kerja Dinkes Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan belum adanya analisis lebih lanjut daerah KLB DBD. Pengolahan dan analisis data yang tersedia masih menggunakan grafik dan tabel, belum menggunakan penyajian data yang menggambarkan status kerawanan daerah berdasarkan geografis, sehingga kebutuhan informasi secara cepat, akurat, dan efisien belum dapat dilaksanakan secara komprehensif. Rancangan penelitian ini menggunakan metodologi pengembangan sistem dengan metode model incremental yaitu menggabungkan elemen-elemen dalam model berurutan linear dengan filosofi iteratif dari metode prototipe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ouput yang merupakan rekapitulasi data dari puskesmas tidak dapat memberikan gambaran yang detail tentang kegiatan surveilans epidemilogi penyakit karena hanya menggambarkan waktu dan orang, belum menggambarkan tempat. Wilayah administrasi terkecil kota Banda Aceh adalah Kecamatan, namun pada output yang ada saat ini tidak bisa mengetahui gambaran penyebaran DBD menurut wilayah administasi terkecil tersebut. Selain mengetahui jumlah kasus, informasi yang diharapkan juga berupa grafik perkembangan DBD, pola penyebaran DBD, dan frekuensi DBD seperti angka insiden, angka prevalen, dan case fatality rate. Dengan Prototipe ini diharapkan data sebaran DBD itu menggunakan kecamatan sebagai wilayah administrasi terkecil, sehingga informasi yang ada dapat menjadi early warning system untuk kejadian DBD. Informasi ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam penetapan anggaran dari APBD daerah untuk bidang kesehatan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan, bahwa 1) Sistem informasi DBD di Kota Banda Aceh yang ada saat ini belum menghasilkan suatu informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan program. Hal itu disebabkan adanya masalah pada level input, proses dan output sistem itu sendiri. 2) Prototype sistem informasi DBD berbasis SIG yang dikembangkan menghasilkan informasi berupa angka insiden, angka prevalen, case fatality rate dan peta sebaran DBD menurut wilayah administratif terkecil yaitu kecamatan. Informasi ini dapat digunakan oleh manajemen kesehatan sebagai decision support system dalam perencanaan program, karena telah memberikan kemungkinan pada stake holder Dinas Kesehatan untuk melihat dampak yang mungkin timbul dari program pencegahan yang telah dilaksanakan.

The number of Dengue Hemorrhage Fever (DHF) case in Banda Aceh increased by 242 on 2006 and 851 on 2007 with the mortality cases up to 4. These figures were often being unawared. The prevention as well as the implementation were incomprehensively done which impacted to the ineffectiveness of surveillance system. Of the reasons, it impeded by the surveillance approach that only emphasized on the new cases of DBD and not considered to make benefit of environment. The recently usage of DBD infomation system has not yet provided the sufficient information to support the prevention and the elimination of DBD cases in the working area of Public Health Service in Banda Aceh. It was due to the unavailibility of further analysis at the area where the occurance cases happened. The process and analysis of existing data had the final result in forms of graphics and tables, or in other words, not in forms of specific and geographic descriptions in the crisis areas. Thus, the information which should be quick, accurate and efficient was not incomprehensively applied.

Abstrak

Latar Belakang: Sesuai Permenkes NOMOR 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1464/Menkes/PER/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Bidan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Sistem informasi registrasi yang ada belum optimal, proses input data yang berulang, form input data tidak lengkap, sistem informasi tidak bisa diakses oleh stakeholder terkait, proses pengiriman data lambat tidak realtime. Tujuan penelitian ini membangun model Sistem Informasi Registrasi Bidan berbasis web di MTKI dalam mendukung pembinaan, pengawasan dan pengambil keputusan.

Metode: Penelitian ini dikembangkan berdasarkan metode System Development Life Cycle/SDLC yaitu metoda kebutuhan bertahap dan interaktif yang terdiri dari analisis sistem, perancangan sistem, perancangan basis data dan tahapan uji coba.

Hasil: Penelitian menunjukan adanya perbedaan waktu yang signifikan antara proses registrasi melalui sistem yang ada dengan sistem informasi yang dikembangkan. Seluruh pengolahan data otomasi dan aplikasi mudah dioperasionalkan. Pada sistem informasi yang dikembangkan semua stake holder terkait dapat melihat informasi proses registrasi yang sedang berjalan.

Kesimpulan: Sistem informasi yang dikembangkan lebih baik dibandingkan dengan sistem yang ada. Sangat dibutuhkan komitmen dari seluruh pimpinan di Badan PPSDM, MTKI, MTKP dan Organisasi Profesi (IBI) dalam mendukung proses registrasi secara online.

Background: Regulation orders of the Minister of Health of Republic Indonesia of 1796/MENKES/PER/VIII/2011 of Human Health Resources Registration and 1464/Menkes/PER/X/2010 of license and implementation of midwifery practice is midwives should have a Certificate of Registration (STR). Already, the existing information systems of registration has not been optimal, the repetitive of data input process, data input form is incomplete, the system information can not be accessed by the relevant stakeholders, slow data transmission process is not real time. The purpose of this study build Midwives Registration Information System model in web-based MTKI in supporting for coaching, supervision and decision makers.

Methods: Development of systems based on System Development Life Cycle / SDLC that needs gradual and interactive method which consists of a system analysis, system design, database design and testingstages.

Result: Research showed a significant difference in time between the registration process through the existing system and the developed information system. All data processing automation and application more easy operationalized. In theinformation systems which developed showed all the running process of registration for the relevant stakeholders.

Conclusions: Information systems are developed more better than the existing system. It is need more commitment from all leaders in PPSDM, MTKI, MTKP and Health Professional Organizations (IBI) in support of the online registration process.