Abstrak: Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) merupakan program wajib bagi dokter lulusan baru yang bertujuan untuk peningkatan pemahiran dan pemandirian. Tesis ini membahas tentang Analisis Implementasi Kebijakan Pemilihan Wahana Program Internsip Dokter Indonesia Tahun 2019. Ingin diketahui bagaimana pelaksanaan pemilihan wahana PIDI yang sudah berjalan selama ini. Apakah kebijakan yang ada dalam pemilihan wahana sudah mampu mendorong para peserta PIDI untuk melakukan pemilihan wahana. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan menggunakan metode kualitatif dengan model pendekatan studi kasus (case study). Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan juga studi data sekunder. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemilihan wahana sudah berjalan dengan baik sesuai harapan pemangku kebijakan maupun pelaksana kebijakan, namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi peserta melakukan pemilihan wahana atau tidak antara lain, 1. Kapasitas server dan signal, 2. Kurangnya informasi wahana, 3. Adanya wahana favorite dan wahana tidak favorite, 4. Rendahnya Bantuan Biaya Hidup yang diterima peserta. Peneliti merekomendasikan untuk pembatasan kapasitas akses peserta sehingga tidak membebani server yang ada. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilihan wahana PIDI khususnya informasi wahana, selain itu memberikan insentif tambahan dan sarana prasarana yang mendukung untuk wahana yang kurang dimintai. Peningkatan BBH juga dinilai sangat perlu untuk segera di realisasikan.

Abstrak: Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) diimplementasikan sejak tahun 2010sebagai kelanjutan pendidikan profesi setelah diimplemetasikannya kurikulumberbasis keompetensi (KBK) di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sejumlah pro-kontra muncul dari berbagai pihak di antaranya mahasiswa, institusi pendidikan,organisasi profesi, dan masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis kebijakan PIDI melalui pendekatan retrospektif. Hasil penelitianmenunjukkan tahapan pengagendaan kebijakan dan formulasi yang relatif baiknamun kurang optimal pada saat legitimasi dan implementasi kebijakan. Peranaktor kebijakan terpotret belum terdelegasi dengan payung hukum dan rincianfungsi yang kuat. Oleh karenanya, direkomendasikan untuk dilakukan evaluasikomprehensif terhadap pelaksanaan PIDI yang melibatkan stakeholder kunci.Kata kunci: PIDI, internsip, intern, dokter, kebijakan.

---

As the consequence of Competency-Based Curriculum (KBK) implementation,Indonesia Medical Internship Program (PIDI) has been conducted since 2010 as acontinuation of the medical education. In practice, a number of pros and consemerges from the various parties among students, education institutions,professional organizations , and the general public. This study aimed to analyzethe policy of PIDI through a retrospective approach. The results showed the stageof agenda-setting and policy formulation has been relatively well conducted butnot optimal in the legitimacy and implementation phases. The role of policy actorshave not been clearly delegated with the strong legal protection and details offunctions. Therefore, it is recommended to do a comprehensive evaluation of theimplementation of PIDI involving the key stakeholders.Keywords:PIDI, internship, medical intern, doctor, policy.

Abstrak: Tesis ini membahas aspek keberhasilan dan kendala dalam implementasi kebijakan penyesuaian izin PBF sesuai Permenkes 1148 Tahun 2011 tentang PBF di Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat Tahun 2013 berdasarkan teori EdwardIII. Data pengawasan Badan POM pada PBF di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta Tahun 2012 s/d 2013, dan data Perizinan PBF Kementerian Kesehatan tahun 2012 s/d Mei 2014, lebih dari 90% PBF yang tidak memenuhi ketentuan CDOB belum melakukan penyesuaian izin. Penelitian menggunakan metodekualitatif melalui analisis konten dan studi literatur. Hasil penelitian: aspekkeberhasilannya adalah kompetensi dan komitmen petugas, ketersediaaninstrumen dan SOP yang aplikatif, koordinasi antar instansi berjalan dengan baik. Aspek kendalanya adalah definisi penyesuaian izin belum jelas, sosialisasi belum maksimal, jumlah petugas kurang, Instrumen tidak dapat diakses secara online, dan ketersediaan sumber dana dan sarana. Kata kunci : Implementasi kebijakan, penyesuaian izin, PBF, Edward III

---

This thesis addressess key successes and constraints on the implementation ofpolicy adjustment on PBF referring to Ministrial Decree no. 1148/2011 in DKIJakarta and West Java in 2013 using theory of Edward III. Results onsurveillance on PBF in West Java and Jakarta of NADFC in 2012 until 2013, andthe data PBF Licensing of Ministry of Health in 2012 until May 2014, indicatesthat more than 90% PBF did not comply with CDOB, thus not make adjustmentspermission. Research using qualitative methods of content analysis and literaturereview. Results: aspects of competence and commitment to success of theofficers, the availability of instruments and applicable SOPs, coordination amongagencies run well. Obstacles found in several aspects including lack of cleardefinition of permits adjustment, lack of socialization, insufficient number ofofficers, inaccessibility of instruments online basis, and lack of availability ofresources and facilities.Key word: Policy implementation, adjustment policies, PBF, Edward III

Abstrak:

Abstrak

Dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 pasal 29 menyatakan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR sesuai sertifikat kompetensi yang dimiliki. STR berlaku lima (5) tahun. Jika sampai masa berlaku STR habis dokter atau dokter gigi tidak melakukan registrasi ulang, akan kehilangan kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran. Sanksi bagi yang menjalankan praktik dengan sengaja tanpa STR dan surat ijin adalah denda maksimal Rp 100 juta ( pasal 75). Hasil pencapaian registrasi ulang belum 100%.

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan dan analisis untuk menyusun rekomendasi (analysis of policy dan analysis for policy) registrasi ulang dokter dan dokter gigi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan untuk analisis data digunakan model content analisis diolah dengan pendekatan model Patton Savicky dengan kriteria boulton disajikan berdasarkan analysis of policy dan analisis for policy sebagai rekomendasi.

Hasil penelitian menemukan bahwa dokter dan dokter gigi kurang bersedia melakukan registrasi ulang karena : alur sertifikasi kompetensi untuk persyaratan registrasi ulang terlalu panjang, pemenuhan persyaratan terlalu sulit, pengisian borang borang terlalu banyak, pengumpulan SKP untuk memperoleh sertifikat kompetensi bagi registrasi ulang kurang menilai kompetensi (skill) lebih untuk menilai administrasi, pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi membutuhkan biaya dan hanya untuk peningkatan pengetahuan (knowledge) bukan untuk meningkatkan keterampilan (skill), proses penerbitan sertifikat kompetensi dan STR ulang menjadi terlalu lama.Kesimpulannya, implementasi kebijakan registrasi ulang dokter dan dokter gigi kurang efektif pelaksanaannya karena dipengaruhi oleh peraturan itu sendiri, upaya dokter atau dokter gigi, institusi yang melaksanakan kebijakan serta kondisi lingkungan.

Peneliti menyarankan agar mengembangkan sistem registrasi, meningkatkan komitmen, meningkatkan otoritas KKI, meningkatkan resources, meningkatkan pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan dan stakeholder agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan.

According to the Law Number 29 in 2004 article 29 States that every doctors and dentists who conduct medical practices in Indonesia must have a certificate of competence in accordance STR owned .STR is expired after five (5) years. If until the expiration date of STR, doctor and dentist do not apply for the re-registration, so doctors or dentists will loss their authority to conduct medical practices. The consequence for doctors and dentists who running practice without STR and licence intentionally is a fine of up to Rp 100 million (article 75). The achievements of re-registration have not been 100% yet.

This study aimed to analysis the policy and analysis to make recomendations for reregistration policy of doctors and dentists in Indonesia. This study used qualitative approach and for data analysis using the content analysis model, prepared by "Patton Savicky model approach with Boulton criteria based on the analysis of policy and analysis for policy as a recommendation.

The study has found that doctors and dentists are less willingness to be registered as the competencies certification flow for the reregistration are too long, too difficult STR making requirements, too many forms must be fulfilled, the SKP activity colllecting to have competence certificate for the reregistration is not to assess the competencies (skills) but to assess the administration, education and training organized by professional organizations to expensive and only for knowledge increase, not for the skills the,and the waiting time for STR publishing is too long. To sum up, the implementation of the re-registration policies of doctors and dentists have not performed well because it was influenced by the re-registration policy and efforts of the doctors and dentists and institutions in implementing the policy and environmental circumstance.

Researchers suggests to develop a registration system, to increase the commitment, to improve KKI authority, increase resources, to increase the understanding and agreement on goals and stakeholders in order to improve the guidance and supervision

Abstrak: Pilihan karir dokter sangat penting dalam upaya pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas, mengingat keberadaan seorang dokter dalam pelayaan kesehatan dasar sangat vital dan menentukan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pilihan karir dokter internsip dan determinannya, serta bagaimana keselarasannya dengan kebijakan pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan mix method dengan desain penelitian convergent parallel design. Responden penelitian adalah dokter internsip di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 dengan sampel penelitian berjumlah 154 orang dan informan penelitian adalah pemangku kepentingan. Hasil penelitian menemukan bahwa pilihan karir dokter internsip paling banyak menjadi dokter spesialis dan pilihan bekerja paling banyak di Rumah Sakit, sedangkan yang berminat bekerja di layanan primer maupun kesehatan masyarakat sangat sedikit khususnya di Puskesmas. Hasil analisis multivariat dengan uji regresi logistik multinominal memperoleh hasil terdapat enam variabel yang berhubungan signifikan secara statistik terhadap pilihan karir dokter internsip: jenis kelamin, asal universitas, tempat berkerja, penghasilan, gaya hidup dan tuntutan keluarga. Kebijakan Pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya belum selaras dengan amanah Undang-Undang untuk memeratakan layanan kesehatan ke seluruh wilayah Indonesia

---

The choice of a doctor's career is very important in the effort to fulfill quality health services, considering the existence of a doctor in basic health care is vital and determines the quality of health services. This study aims to determine the career choice of an internship doctor and its determinants, and how it is aligned with stakeholder policies. This study used a mix method with a parallel convergent research design. Research respondents were internship doctors in Jakarta 2020 with a research sample of 154 people and research informants were stakeholders. The results of the study found that the career choice for interns was to be specialist doctors and the choice of work was mostly in hospitals, while those who were interested in working in primary and public health services were very few, especially in Puskesmas. The results of multivariate analysis showed that there are six variables that have a statistically significant relationship: gender, university origin, place of work, income, lifestyle and family demands. Government policies together with other stakeholders are not in line with the mandate of the law to distribute health services throughout Indonesia

Abstrak: Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Sehat denganpendekatan keluarga (PIS-PK) di Kabupaten Bandung tahun 2017. Proses implementasikebijakan dilihat dari unsur proses kebijakan, komunikasi, ketersediaan sumberdayatenaga, biaya, fasilitas yang dibutuhkan, proses disposisi, dan struktur birokrasi ditingkat dinas kesehatan dan di puskesmas. Selain itu peneliti juga menganalisa faktorkondisi sosial, ekonomi dan politik terkait peran dan dukunganstakeholder terhadapimplementasi program keluarga sehat ini. Desain penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di dinaskesehatan dan 12 puskesmas percontohan di wilayah Kabupaten Bandung. Metodepengambilan data menggunakan metode wawancara mendalam dan focus groupdiscussion(FGD) kepada beberapa informan yang dipilih (purposif sampling), informandari dinas kesehatan dan puskesmas serta melakukan trianggulasi data dengan telaahdokumen.Hasil penelitian didapatkan bahwa disposisi dan persepsi yang kurang dari pengambilkeputusan (key decision maker) di dinas kesehatan mengakibatkan kurangnya dukungandan komitmen sehingga memberikan dampak kurangnya komunikasi, tidakberjalannyakoordinasi, dan tidak jelasnya struktur birokrasi. Kurangnya komunikasi didinas kesehatan mempengaruhi proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampaimonitoring evaluasi. Komunikasi yang kurang efektif mempegaruhi keterlibatan lintassektoral di tingkat Kabupaten Bandung.Implementasi program keluarga sehat di puskesmas tidak berjalan optimal. Hambatanutama implementasi di puskesmas karena keterbatasan tenaga dan anggaran. Meskipunsebagian besar puskesmas percontohan sudah melaksanakan beberapa tahapanpelaksanaan program, dari target pendataan keluarga yang ditetapkan sebesar 30 % ditahun 2017, hasil cakupan sementara hanya mampu mencapai kurang dari 5%.Disposisi dan komunikasi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi implementasiprogram ditingkat dinas kesehatan. Sedangkan faktor ketenagaan dan pembiayaanmerupakan faktor penghambat utama implementasi program ditingkat puskesmas.Persepsi dan sikap dari organisasi profesi (PPNI dan IBI) dan institusi pendidikanterkait program ini cukup baik dan mendukung.Studi ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan kepada dinas kesehatan untukmeningkatkan manajemen program terutama dalam proses komunikasi, koordinasi,perencanaan dan pembiayaan dan distribusi tenaga kesehatan dalam implementasiprogram.Kata kunci:Keluarga Sehat, Pendekatan Keluarga, Kebijakan Publik, Puskesmas.

Abstrak: Tesis ini membahas kesiapan puskesmas untuk mengimplementasikan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis BagiDokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Dokter di fasilitas pelayanankesehatan primer merupakan kontak pertama pasien yang diharapkan dapatmenegakkan diagnosis dan memberikan penatalaksanaan penyakit sedini mungkinsesuai dengan kebutuhan medis pasien. Untuk dapat menerapkan kebijakantersebut di puskesmas, dokter memerlukan dukungan/peran dari SDM kesehatanlainnya, kelengkapan obat, peralatan, sarana dan prasarana puskesmas yang sesuai dengan panduan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sampelpenelitian yaitu tiga puskesmas di Kabupaten Garut dan terdapat 11 oranginforman untuk menggali informasi secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga puskesmas kurang siap untuk mengimplementasikan kebijakan. Untuk itu, disarankan agar puskesmas menjadi Badan Layanan UmumDaerah (BLUD) dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif, untuk Kementerian Kesehatan agar melengkapi Formularium Nasional dengan obat-obat yang dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Garut agar membuatperencanaan untuk pembanguan kesehatan di daerahnya dengan mengintegrasikansemua aspek, begitu pula dalam melakukan renovasi atau membuat bangunan barupuskesmas hendaknya mengikuti pedoman teknis bangunan dan prasaranapuskesmas.
Kata kunci : Panduan praktik klinis, fasilitas pelayanan kesehatan primer,implementasi kebijakan

---

This thesis discusses the puskesmas readiness to implement the Minister of HealthRegulation No. 5 of 2014 about Clinical Practice Guidelines for Doctors inPrimary Health Care Facilities. Doctors in primary health care facilities is the firstcontact patients who are expected to uphold a diagnosis and give treatment ofdiseases as early as possible in accordance with the medical needs of the patient.In order toimplement this policy in puskesmas, doctors need support/the role ofother health human resources, equipment, medicines, facilities and infrastructureof puskesmas that accordance with the guidelines. This research was qualitativeresearch with a sample of research are three puskesmas in Garut and there were 11people toexplorein depthinformation. The results showed that all three puskesmas are less ready to implementthe policy. It is recommended that puskesmas be the Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) and increase promotiveand preventive activities,for the Ministry of Health in order to complement National Formularium with needed medicines in primary health care facilities, Garut Health Office makes the development of health planning in the region by integrating all a spectsandin doing renovations or create a new building puskesmas should follow technical guide lines for buildings and infrastructure of puskesmas.
Keyword : Clinical Practice Guidelines, primary health care facilities, policyimplementation