Abstrak:

Sistem informasi geografis bidang kesehatan dapat digunakan untuk melihat status kesehatan (outcome) melakukan perencanaan program, perencanaan infrastruktur dan peralatan, untuk melihat kemajuan indikator kesehatan (sebagai sistem evaluasi & monitoring), melihat cakupan pelayanan kesehatan, dan hubungan antar sektor. Pemantauan wilayah setempat (PWS) adalah alat manajemen program KIA untuk memantau cakupan pelayanan KIA di suatu wilayah (Puskesmas/kecamatan) secara terus menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat lerhadap wilayah yang cakupan pelayanan KIA nya masih rendah. Kabupaten Majalengka telah lama melaksanakan program KIA namun masih memiliki permasalahan sistem informasi, diantaranya masih belum baiknya dalam penyediaan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Tujuan dikembangkannya SIG PWS KIA adalah guna menghasilkan informasi yang berkualitas dalam rangka membantu para pengambil kebijakan dalam melakukan evaluasi dan intervensi program kesehatan ibu dan anak secara cepat, tepat dan akurat di Kabupaten Majalengka. Pengembangan SIG PWS KIA ini mengikuti tahapan siklus hidup pengembangan sistem (system developmemf Iife cycles) yang dibatasi sampai pada tahap implementasi sistem (ujicoba prototype). Hasil uji kelayakan (feasibility study) pengembangan SIG PWS KIA di Kabupaten Majalengka dilihat dari aspek kelayakan ekonomis, teknis, operasi maupun organisasi cukup layak untuk dikembangkan. Hasil wawancara menyatakan bahwa sebenamya data yang dihasilkan dari sistem pelaporan PWS KIA yang telah berjalan selama ini sudah cukup memadai. Hanya perlu di tambahkannya beberapa indikator penunjang seperti kualitas pelayanan ANC, dikarenakan saat tidak adanya instrumen rutin dalam laporan yang melihat kualitas pelayanan ANC oleh Bidan. DO Pelayanan ANC yang tidak tersedia dalam Iaporan PWS, Kantong taksiran partus dan kunjungan luar wilayah, distribusi kematian ibu dan bayi berdasarkan penyebab, waktu terjadinya dan penolongnya yang belum tersedia secara rutin pada laporan PWS bulanan. Juga disetujui jika output SIG PWS KIA berupa peta geografis, yang memperlihatkan status kerawanan tertentu di suatu daerah. Sistem Informasi Geografis PWS KIA di Kabupaten Majalengka dapat berjalan dengan baik di seluruh Puskesmas jika ada beberapa prasyarat di antaranya adalah : Semua Bidan di desa I di puskesmas melakukan pengisian kartu ibu, kohor bayi dan format autopsi verbal dengan baik dan benar, tersedianya sarana komputer di Puskesmas dan di Dinas Kesehatan, tenaga pengelola SIG PWS KIA di Puskesrnas maupun di Dinas harus terlatih terlebih dahulu Software SIG PWS KIA.

Abstrak:

Pengembangan Sistem Informasi PWS-KIA herbasis SIG ini adalah dihasilkannya Prototipe aplikasi Program KIA Puskesmas untuk Dlnas Kesehatan Kabupaten. Selaln itu dapat pula dilakukan pemetaan untuk melihat cakupan indikator KIA dan melihat wilayah prioritas herdasatkan cakupan indikator KIA, rasio tenaga Bidan terhadap desa binaan, jarak tempuh kecamatan ke ibu kota kabupaten dan persentase desa rawan per keeamatan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan sistem yang terdiri dari analisis sistem yang dimulai dengan: menetapkan manalah sistem informasi yang ada, informasi peluang pengembangan, indikator dan data yang dibutuhkan. Kemudian membuat perancangan sistem yaitu membuat format input dan output. Selanjutnya dilakukan analisis dengan pemetaan. Diharapkan dengan tersusunnya prototipe PWS-KIA ini, dapat diterapkan dl Dinas Kesehatan dalam mempermudah pelaksanaan Evaluasi Program KIA.

---

Information system development of PWS-KlA with Geographic Information System (GIS) based produced prototype application KIA program in Public Health Centre for Public Health Office. The prototype can be conducted mapping to see coverage indicator and see priority region with indicator coverage based, personnel ratio of midwife fur building village. traveled distance from district to capital city sub-province and less village percentage by district. The methodology used is system approach that consist of system analysis started with: specify existing information system problem, information of development opportunity, indicator and data required. Then make system design that make input furmat and output. Furthermore is made analysis with mapping. The prototype result has been gotten information about the first priority Public Health Centre for intervention is Public Health Centre- with low coverage indicator KIA. personnel ratio of midwife for building village, less village percentage and traveled distance from district to capital city sub province that far is West Woyla Public Healt Center, East Woyla Public Health Center, Sungai Mas Public Health Center and Meutulang Public Health Center. Expectation from PWS-KIA prototype can help Public Health Office for monitoring and

Abstrak: Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan regulasi terkait kebijakan manajemen buku KIA diantaranya, Kepmenkes No.284/Menkes/SK/III/2004, Permenkes No.4 tahun 2019, Pedoman Manajemen Umum Penerapan Buku KIA, dan Juknis Penggunaan Buku KIA. Kebijakan manajemen buku KIA tersebut, mengatur dari proses perencanaan hingga buku KIA dapat dimanfaatkan. Namun, buku KIA belum optimal digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut, mengombinasikan desain penelitian kualitatif studi kasus dan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Edward III dan David Easton. Implementasi kebijakan diukur berdasarkan variabel input, proses, dan output. Hasil penelitian menunjukan, di Kementerian Kesehatan masih perlu ditingkatkan terkait fasilitas, dukungan dari Pemda, analisis dalam perencanaan, dan kejelasan serta konsistensi dari penyampaian kebijakan. Di Sleman, adanya regulasi yang diterbitkan dalam mendukung implementasi manajemen buku KIA berupa SE Kepala Dinas Kesehatan di tahun 2020, yang kemudian diperkuat menjadi Perbup di tahun 2021 menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan manajemen buku KIA, komponen yang perlu ditingkatkan yaitu tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Sedangkan, di Bandung Barat, diketahui belum ada regulasi manajemen buku KIA ditingkat kabupaten, komponen yang perlu ditingkatkan terkait fasilitas; dukungan dari RS, Faskes Swasta, lintas sektor, dan Masyarakat; transmisi dan kejelasan informasi; pelayanan UKM puskesmas; dan monitoring serta evaluasi. Output dari implementasi kebijakan manajemen buku KIA antara lain, di nasional sebanyak 75,20% ibu hamil memiliki buku KIA, di Kabupaten Sleman sebanyak 95% memiliki/pernah menggunakan buku KIA, dan di Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 70,7% memiliki/pernah menggunakan buku KIA. Sehingga dapat disimpulkan, kebijakan manajemen buku KIA masih belum terimplementasi dengan baik karena beberbagai kendala dalam input, proses serta beragamnya capaian pemanfaatan buku KIA di daerah. Penelitian ini, merekomendasikan agar Kementerian Kesehatan dapat meningkatkan kejelasan, konsistensi dan menghindari tumpang tindih regulasi terkait manajemen buku KIA; analisis penggunaan buku sejenis buku KIA sehingga dapat menjadi dasar perencanaan sharing-cost; serta penyediaan fasilitas yang mendukung; Dinas Kesehatan Kab. Sleman agar mendorong SIM KIA untuk diadaptasi atau diintegrasikan di tingkat nasional dan menyiapkan regenerasi SDM penanggung jawab KIA; Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat untuk menyiapkan regulasi manajemen buku KIA di tingkat kabupaten, meningkatkan upaya transmisi dan kejelasan informasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan UKM di puskemas, dan meningkatkan serta mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi.