Abstrak: Darah merupakan sumber daya yang tidak tergantikan. Menurut Hall (2013), di University Hospitals of Leicester UK, dari 507 unit darah yang di-crossmatch hanya 283 unit darah yang ditransfusikan. Terdapat 25% darah terbuang pada Rumah Sakit Publik Guyana (Kurup, 2016). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Berdasarkan analisis diperoleh hasil, yaitu 35.79% unit darah yang tidak ditransfusikan, capaian CT Ratio 2.12 (dari 3536 unit darah yang dicrossmatch, hanya 1670 unit darah yang ditransfusikan), Penyebab darah terbuang adalah kadaluarsa 98.4%, selang habis, kantong bocor, darah rusak dll. Penggunaan MSBOS dapat menurunkan angka ketidakterpakaian darah pada pasien operasi elektif sebesar 35.64%. Kata kunci : Darah Terbuang, CT Ratio, Transfusion Indeks, Penyebab Darah Terbuang, MSBOS Blood is an irreplaceable resource. According to Hall (2013), at University Hospitals of Leicester UK, from 507 units of crossmatched blood, only 283 units were used. There is 25% discharge blood at Guyana Public Hospital (Kurup, 2016). This research is a descriptive case study with qualitative method. Based on the analysis, 35.79% of the blood units were not transfused, the CT ratio was 2.12 (from 3536 unit of crossmatched blood, only 1670 unit were transfused). The cause of blood wastage is expired 98.4%, blood tube runs out, blood bag leak, blood damaged and unidentified causes. The use of MSBOS may decrease the rate of blood units wastage in elective surgery patients by 35.64%. Keywords: Blood Wastage, CT Ratio, Transfusion Indeks, Cause of blood wastage, MSBOS

Abstrak: Implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah (Quickwins) merupakan strategi pemerintah menyelesaikan masalah tingginya kematian ibu dan terbatasnya ketersediaan darah di Indonesia. Sejak diimplementasikan tahun 2015, masih terdapat kesenjangan implementasi antar kabupaten/kota di Banten. Tesis ini membahas bagaimana dan apa yang terjadi dalam implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah di Provinsi Banten Tahun 2018 ditinjau dari kemampuan petunjuk teknis dalam Permenkes no 92 tahun 2015 menstrukturisasi proses implementasi, mudah-sulitnya masalah teknis untuk dikendalikan, lingkungan eksternal kebijakan, faktor pendukung dan penghambat implementasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan telaah dokumen. Kriteria informan penelitian adalah unsur pimpinan dan petugas pengelola kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Puskesmas, UTD, dan RS. Hasil penelitian menemukan bahwa hanya 1 dari 8 kabupaten/ kota di Banten yaitu Cilegon yang memiliki nota kesepahaman (MoU) sesuai Permenkes No 92 Tahun 2015. Hal ini karena belum dipahaminya urgensi nota kesepahaman oleh implementor, dan ada benturan kepentingan dengan kebijakan lain. Hambatan teknis implementasi adalah kompleksitas struktur implementor, anggaran untuk rekrutmen donor, mispersepsi di masyarakat, dan kesulitan koordinasi akibat fragmentasi organisasi. Dari hasil disimpulkan bahwa ada modifikasi dalam implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah di Provinsi Banten menyesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing kabupaten/kota. Perlu dilakukan monitoring terhadap seberapa jauh modifikasi yang dilakukan, seberapa besar efektivitasnya dan ada tidaknya penyimpangan dari tujuan. Implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah perlu didukung dengan penguatan sistem rujukan dan pelayanan kesehatan ibu yang adekuat agar dapat berdampak langsung terhadap penurunan AKI