Abstrak: Abstrak

Tesis ini membahas ketepatan praktek dokter pelayanan primer didalam skema Jaminan Kesehatan Nasional yang akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014 di Indonesia, untuk mencapai Universal Health Coverage khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengambilan data primer dengan cara wawancara mendalam dan data sekunder dengan telaah dokumen/literatur. Hasil penelitian menyarankan bahwa Provinsi DKI Jakarta harus melakukan pemetaan untuk seluruh dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang berpraktek dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta beserta dengan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang ada; merekomendasikan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis (swasta dan Pegawai Negeri Sipil) yang memenuhi syarat tersebut untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; memberikan subsidi (penuh/sebagian) untuk pembiayaan pendidikan berkelanjutan dalam keilmuan post graduate family medicine; dan membuat Peraturan Daerah yang mendukung penetapan dokter pelayanan primer, pemisahan bentuk Puskesmas menjadi Puskesmas Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Puskesmas Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), serta penetapan alokasi dan metode pembayaran dengan metode kombinasi kepada penyedia pelayanan primer di Provinsi DKI Jakarta.

This thesis discusses the precision of primary care physician practices in the National Health Insurance (INA-Medicare) scheme which will come into force on January 1, 2014 in Indonesia, in order to achieve Universal Health Coverage especially in Jakarta. This research is a descriptive qualitative research design. Primary data collection with in-depth interviews and secondary data with document review / literature. The results suggest that Jakarta should do the mapping for all general practitioners, dentists, and medical specialists practicing and residing in Jakarta along with mapping of primary health care facilities that exist; recommend general practitioners, dentists and specialists (private and civil servants) who are qualified to work with Health BPJS; provide subsidy (full / partial) for the financing of continuing education in family medicine post graduate scholarship, and made a local regulation that supports the establishment of a primary care physician, a health center (Puskesmas) separation form to a health center of Individual Health Care efforts (UKP) and a health Center of Public Health efforts (UKM), and the determination of the allocation and payment method with a combination of methods to primary care providers in Jakarta.

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak: PT Asuransi X merupakan satu dari 52 perusahaan asuransi komersial yang menandatangani PKS CoB dalam program JKN dengan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2015, peserta produk managed care dari perusahaan ini mengalami penurunan hingga mencapai 41,27%. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang praktik dan kendala pelaksanaan skema CoB antara BPJS Kesehatan dan PT Asuransi X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan skema CoB di Indonesia secara umum belum berjalan baik akibat adanya kendala mayoritas perusahaan asuransi komersial menerapkan sistem indemnity. Sementara itu, pelaksanaan skema CoB khusus antara BPJS Kesehatan dengan PT Asuransi X telah berjalan cukup lancar yaitu mencakup kegiatan koordinasi kepesertaan, koordinasi manfaat pelayanan kesehatan, dan koordinasi penagihan klaim. Adapun kendala khususnya meliputi skema CoB hanya berlaku untuk pelayanan rawat inap tingkat lanjut, beberapa peraturan BPJS Kesehatan tidak berlaku nasional, flagging peserta CoB terbatas untuk dua penjamin, dan masalah terkait aplikasi penagihan klaim. BPJS Kesehatan diharapkan segera mengevaluasi implementasi yang telah berjalan dan menetapkan peraturan final tentang skema CoB dalam program JKN. Sementara PT Asuransi X sebaiknya melakukan evaluasi internal terkait capaian koordinasi kepesertaan, kepuasan peserta CoB, daya saing produk CoB di pasar, capaian koordinasi klaim, dan cara untuk mengatasi kendala pelaksanaan skema CoB. Kata Kunci: Perjanjian Kerja Sama (PKS), Coordination of Benefit (CoB), Implementasi, Kendala, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Abstrak: KEBUTUHAN AKAN OBAT TIDAK DAPAT TERPISAHKAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN. PADA TAHUN 2011, KONSUMSI OBAT DI INDONESIA MENCAPAI US$4.4 MILLIAR DAN TERUS MENGALAMI PENINGKATAN SETIAP TAHUNNYA. UNTUK MENJAMIN PASIEN JKN MENDAPATKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS, MAKA DISUSUNLAH FORMULARIUM NASIONAL AGAR MENJAMIN OBAT YANG DIGUNAKAN AMAN, BERMUTU, BERKHASIAT DAN COST EFFECTIVENESS. TUJUAN DARI PENELITIAN INI ADALAH UNTUK MENGETAHUI HUBUNGAN ANTARA PENGGUNAAN OBAT SESUAI FORMULARIUM NASIONAL DENGAN MUTU PELAYANAN PASIEN JKN DI RS HERMINA JATINEGARA. PENELITIAN INI BERSIFAT KUANTITATIF DENGAN DESAIN CROSS SECTIONAL. PENELITIAN INI MENGGUNAKAN 96 SAMPEL PASIEN JKN DI INSTALASI RAWAT JALAN DAN 96 OBAT YANG DIRESEPKAN UNTUK PASIEN JKN. HASIL PENELITIAN INI MENUNJUKKAN BAHWA PENGGUNAAN OBAT SESUAI FORMULARIUM NASIONAL MENCAPAI 64,60%. DARI 96 SAMPEL, SEBESAR 77,10% RESPONDEN MENILAI MUTU PELAYANAN SUDAH BAIK. BERDASARKAN UJI MANN WHITNEY, DIPEROLEH NILAI SIGNIFIKAN 0,009 (P VALUE < 0.05). KATA KUNCI: FORMULARIUM NASIONAL, METODE SERVQUAL, MUTU PELAYANAN